Standar rantai pasok berkelanjutan di Indonesia dan global menjadi pedoman penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Standar ini membantu perusahaan mengelola proses pengadaan bahan baku, pemilihan pemasok, produksi, hingga distribusi dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, penerapan standar tersebut mendorong transparansi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis di pasar nasional maupun internasional.
Di Indonesia, perusahaan dapat mengacu pada berbagai ketentuan nasional mengenai lingkungan, ketenagakerjaan, tata kelola, dan pelaporan keberlanjutan. Sementara itu, pasar global mengenal pedoman seperti ISO 20400, standar GRI, prinsip OECD, serta standar pengungkapan keberlanjutan IFRS. Masing-masing memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami fungsi setiap standar sebelum menentukan pendekatan yang sesuai.
Apa Itu Standar Rantai Pasok Berkelanjutan?
Standar rantai pasok berkelanjutan merupakan pedoman, prinsip, atau ketentuan yang membantu perusahaan mengelola seluruh aktivitas rantai pasok dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Standar ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan kegiatan usaha berjalan secara bertanggung jawab.
Dalam praktiknya, perusahaan perlu memperhatikan asal bahan baku, proses produksi, penggunaan energi, pengelolaan limbah, keselamatan pekerja, hingga dampak distribusi. Dengan demikian, keberlanjutan tidak berhenti pada kegiatan internal perusahaan. Sebaliknya, perusahaan juga perlu memahami praktik pemasok, subkontraktor, penyedia jasa logistik, dan mitra bisnis lainnya.
Standar rantai pasok berkelanjutan dapat berbentuk peraturan wajib, standar internasional, pedoman sukarela, atau kerangka pelaporan. Karena sifatnya berbeda, perusahaan tidak dapat menganggap seluruh standar memiliki kedudukan hukum yang sama. Ada standar yang menjadi kewajiban berdasarkan regulasi, sedangkan standar lain berfungsi sebagai panduan untuk memperbaiki tata kelola.
Selain itu, penerapan standar tidak selalu berarti perusahaan harus memperoleh sertifikat tertentu. Beberapa standar memberikan panduan dan prinsip yang dapat perusahaan terapkan sesuai ukuran, sektor, serta tingkat risiko kegiatan usahanya.
BACA JUGA: Apa Itu Rantai Pasok Berkelanjutan? Prinsip dan Manfaatnya
Mengapa Standar Rantai Pasok Berkelanjutan Penting?
Standar rantai pasok berkelanjutan membantu perusahaan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan pemasok dan mitra usaha. Tanpa pedoman yang jelas, perusahaan dapat menghadapi masalah seperti penggunaan bahan baku dari sumber yang tidak bertanggung jawab, pencemaran, pelanggaran hak pekerja, hingga gangguan pengiriman.
Selain mengurangi risiko, standar juga membantu perusahaan memenuhi harapan pasar. Banyak pembeli internasional meminta pemasok menjelaskan asal bahan baku, kondisi produksi, penggunaan energi, serta kepatuhan terhadap ketentuan sosial dan lingkungan. Karena itu, perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan rantai pasok lebih transparan dapat membangun hubungan bisnis yang lebih kuat.
Selanjutnya, standar membantu perusahaan meningkatkan efisiensi. Penggunaan bahan baku secara tepat, pengurangan limbah, penghematan energi, dan perencanaan logistik dapat menekan biaya operasional. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab sosial, tetapi juga mendukung ketahanan usaha dalam jangka panjang.
BACA JUGA: Sustainable Supply Chain Management: Strategi Rantai Pasok
Standar Rantai Pasok Berkelanjutan di Indonesia
Indonesia memiliki sejumlah regulasi dan kerangka keberlanjutan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Walaupun tidak semuanya secara khusus mengatur seluruh rantai pasok, ketentuan tersebut dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola.
POJK Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mengatur penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Ketentuan ini mencakup prinsip keuangan berkelanjutan, penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi pihak yang wajib menyampaikannya, serta penyampaian laporan keberlanjutan.
Dalam konteks rantai pasok, perusahaan dapat menggunakan proses pelaporan untuk menjelaskan kebijakan dan dampak kegiatan usaha, termasuk pengelolaan risiko yang berkaitan dengan pemasok. Misalnya, perusahaan dapat menjelaskan upaya penghematan energi, pengelolaan limbah, tanggung jawab sosial, dan kebijakan pengadaan.
Namun, perusahaan perlu memahami ruang lingkup POJK 51/2017. Peraturan ini tidak menetapkan satu sertifikasi rantai pasok yang berlaku bagi seluruh jenis perusahaan. Ketentuan tersebut berfokus pada penerapan keuangan berkelanjutan dan kewajiban pelaporan bagi kelompok usaha yang tercakup di dalamnya.
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu dasar penting dalam pengelolaan dampak lingkungan di Indonesia. Ketentuan ini berkaitan dengan pencegahan pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah, serta tanggung jawab pelaku usaha.
Perusahaan perlu memperhatikan ketentuan lingkungan yang relevan dengan kegiatan operasional dan pemasoknya. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur perlu mengelola limbah produksi sesuai ketentuan. Sementara itu, perusahaan yang menggunakan bahan baku dari sektor sumber daya alam perlu memperhatikan asal bahan baku dan kepatuhan kegiatan pemasok.
Selain itu, perusahaan dapat memasukkan persyaratan lingkungan ke dalam kontrak pengadaan. Langkah tersebut membantu perusahaan memastikan bahwa mitra usaha memahami tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan mereka.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini menjadi bagian dari kerangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan, termasuk persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan limbah.
Bagi rantai pasok, peraturan ini relevan ketika kegiatan pemasok atau perusahaan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memeriksa kesesuaian kegiatan operasional dengan ketentuan lingkungan yang berlaku.
Pemeriksaan dapat mencakup dokumen lingkungan, pengelolaan limbah, pemenuhan persyaratan teknis, serta pengendalian dampak kegiatan usaha. Namun, jenis kewajiban setiap perusahaan bergantung pada karakteristik dan tingkat risiko kegiatannya.
Standar Pengungkapan Keberlanjutan Indonesia
Indonesia juga mengembangkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan atau SPK yang terdiri atas PSPK 1 dan PSPK 2. Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan kedua standar tersebut pada 1 Juli 2025.
PSPK 1 mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan. Sementara itu, PSPK 2 berfokus pada pengungkapan terkait iklim. Keduanya mengadopsi standar IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board.
Standar tersebut dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Karena itu, perusahaan perlu mulai memahami kebutuhan data, tata kelola, dan proses pengungkapan yang relevan. Dalam konteks rantai pasok, informasi mengenai risiko iklim, ketergantungan terhadap sumber daya, serta potensi gangguan operasional dapat menjadi bagian dari analisis keberlanjutan perusahaan.
Meskipun demikian, PSPK merupakan standar pengungkapan keberlanjutan. Artinya, perusahaan perlu membedakan fungsi pelaporan tersebut dari standar teknis yang secara langsung mengatur proses pengadaan atau kegiatan pemasok.
BACA JUGA: Kriteria Pemasok Berkelanjutan dalam Rantai Pasok Perusahaan
Standar Internasional untuk Rantai Pasok Berkelanjutan
Di tingkat global, terdapat berbagai standar dan pedoman yang membantu perusahaan membangun rantai pasok secara bertanggung jawab. Perusahaan dapat memilih pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, jenis produk, lokasi pemasok, serta persyaratan pelanggan.
ISO 20400 tentang Pengadaan Berkelanjutan
ISO 20400:2017 merupakan standar panduan internasional mengenai pengadaan berkelanjutan. Standar ini membantu organisasi memasukkan pertimbangan keberlanjutan ke dalam kebijakan dan proses pengadaan.
Perusahaan dapat menggunakan ISO 20400 untuk menilai dampak keputusan pembelian terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Misalnya, tim pengadaan tidak hanya membandingkan harga bahan baku, tetapi juga mempertimbangkan asal produk, praktik ketenagakerjaan pemasok, penggunaan sumber daya, dan risiko lingkungan.
Selain itu, ISO 20400 mendorong perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga evaluasi pemasok. Standar ini bersifat panduan dan bukan standar sertifikasi sistem manajemen seperti ISO 14001. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami bahwa penerapan ISO 20400 tidak otomatis menghasilkan sertifikat kesesuaian.
ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14001 memberikan persyaratan untuk membangun sistem manajemen lingkungan. Perusahaan dapat menggunakan standar ini untuk mengenali, mengendalikan, dan meningkatkan pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.
Dalam rantai pasok, ISO 14001 dapat membantu perusahaan mengelola aspek lingkungan yang berkaitan dengan proses produksi, penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan aktivitas operasional lainnya. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aspek lingkungan pemasok ketika menentukan kebijakan pengadaan.
Namun, sertifikasi ISO 14001 pada satu perusahaan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh pemasoknya telah menjalankan praktik berkelanjutan. Karena itu, perusahaan tetap perlu melakukan penilaian dan pemantauan terhadap mitra usaha.
Standar GRI untuk Pelaporan Keberlanjutan
Global Reporting Initiative atau GRI menyediakan standar pelaporan yang membantu organisasi menjelaskan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Kerangka ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran dan sektor.
Dalam rantai pasok, standar GRI membantu perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan pemasok, praktik pengadaan, dampak lingkungan, serta aspek ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Perusahaan dapat memilih topik material sesuai dampak dan karakteristik kegiatan usahanya.
Selain itu, struktur GRI terdiri atas standar universal, standar sektor, dan standar topik. Susunan tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi informasi yang relevan tanpa harus menggunakan seluruh topik secara seragam.
GRI berfokus pada dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia. Oleh karena itu, perusahaan perlu membedakan tujuan pelaporan GRI dari kerangka pengungkapan yang lebih berorientasi pada informasi keuangan terkait risiko dan peluang keberlanjutan.
IFRS S1 dan IFRS S2
International Sustainability Standards Board menerbitkan IFRS S1 dan IFRS S2 sebagai standar pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan.
IFRS S1 memberikan persyaratan umum untuk mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospek perusahaan. Sementara itu, IFRS S2 membahas pengungkapan terkait iklim, termasuk risiko dan peluang yang berhubungan dengan perubahan iklim.
Dalam rantai pasok, kedua standar ini mendorong perusahaan memahami bagaimana risiko keberlanjutan dapat memengaruhi kegiatan usaha. Contohnya, perubahan pola cuaca dapat mengganggu pasokan bahan baku pertanian. Selain itu, kenaikan biaya energi dapat memengaruhi biaya produksi dan distribusi.
Perusahaan perlu menghubungkan informasi tersebut dengan strategi, tata kelola, manajemen risiko, serta indikator yang relevan. Dengan demikian, pengungkapan keberlanjutan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ketahanan usaha.
Pedoman OECD untuk Uji Tuntas Perusahaan
Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD mengembangkan pedoman perilaku bisnis bertanggung jawab dan uji tuntas perusahaan. Pedoman tersebut membantu perusahaan mengenali serta menangani dampak negatif yang berkaitan dengan kegiatan usaha, produk, layanan, dan hubungan bisnis.
Dalam rantai pasok, uji tuntas dapat mencakup pemeriksaan risiko pelanggaran hak pekerja, keselamatan kerja, pencemaran, korupsi, dan dampak sosial lainnya. Perusahaan tidak cukup hanya meminta pemasok menandatangani pernyataan kepatuhan. Sebaliknya, perusahaan perlu membangun proses untuk mengenali risiko, menentukan tindakan pencegahan, memantau hasil, dan menyediakan mekanisme penanganan keluhan.
Pendekatan OECD relevan bagi perusahaan yang memiliki hubungan bisnis lintas negara. Sebab, risiko dalam rantai pasok dapat muncul pada pemasok tingkat pertama maupun pihak lain yang berada lebih jauh dalam jaringan produksi.
BACA JUGA: Pengadaan Barang Berkelanjutan: Prinsip Green Procurement
Perbedaan Standar Indonesia dan Standar Global
Standar Indonesia dan standar global memiliki hubungan yang saling melengkapi, tetapi keduanya tidak selalu mempunyai ruang lingkup yang sama. Regulasi nasional menetapkan kewajiban sesuai hukum Indonesia, sedangkan standar internasional memberikan kerangka yang dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pasar dan praktik bisnis lintas negara.
| Aspek | Standar Indonesia | Standar Global |
|---|---|---|
| Dasar penerapan | Peraturan dan standar nasional | Standar serta pedoman internasional |
| Fokus | Kepatuhan hukum dan pelaporan nasional | Pengadaan, dampak, risiko, dan pengungkapan global |
| Contoh | POJK 51/2017 dan PSPK | ISO 20400, GRI, IFRS S1 dan S2 |
| Penerapan | Mengikuti ruang lingkup ketentuan nasional | Menyesuaikan kebutuhan organisasi dan pasar |
| Tujuan | Mendukung tata kelola dan keberlanjutan di Indonesia | Meningkatkan konsistensi praktik lintas negara |
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak perlu memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia sekaligus memasok pasar global perlu memeriksa kewajiban nasional dan persyaratan internasional yang relevan.
Selain itu, perusahaan perlu membedakan standar wajib dan sukarela. POJK 51/2017, misalnya, berlaku bagi kelompok lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik sesuai ruang lingkup ketentuannya. Sementara itu, ISO 20400 berfungsi sebagai panduan pengadaan berkelanjutan. Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat menghindari klaim kepatuhan yang tidak tepat.
BACA JUGA: Penerapan ESG dalam Rantai Pasok dan Kinerja Pemasok
Aspek yang Perlu Dipenuhi dalam Rantai Pasok Berkelanjutan
Penerapan standar membutuhkan perhatian terhadap beberapa aspek utama. Setiap aspek saling berkaitan dan perlu masuk ke dalam kebijakan serta kegiatan operasional perusahaan.
Asal Bahan Baku dan Ketertelusuran
Perusahaan perlu mengetahui asal bahan baku dan pihak yang terlibat dalam proses penyediaannya. Informasi tersebut membantu perusahaan menilai risiko sumber bahan, kepatuhan pemasok, serta dampak lingkungan dan sosial.
Ketertelusuran dapat menggunakan catatan pembelian, dokumen pengiriman, identitas pemasok, nomor lot, dan sistem pencatatan digital. Dengan demikian, perusahaan memiliki dasar untuk memeriksa alur bahan baku dari sumber hingga produk akhir.
Perlindungan Lingkungan
Perusahaan perlu mengendalikan penggunaan energi, air, bahan baku, dan sumber daya lainnya. Selain itu, perusahaan perlu mengelola limbah dan mencegah pencemaran dari kegiatan produksi maupun distribusi.
Perusahaan juga dapat meminta pemasok menjelaskan kebijakan lingkungan serta bukti penerapan pengendalian dampak. Namun, proses pemeriksaan perlu menyesuaikan jenis usaha dan tingkat risiko pemasok.
Hak Pekerja dan Keselamatan Kerja
Rantai pasok berkelanjutan harus memperhatikan kondisi pekerja di seluruh jaringan usaha. Aspek tersebut mencakup keselamatan kerja, jam kerja, upah, perlakuan yang adil, serta pencegahan pekerja anak dan kerja paksa.
Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan persyaratan ketenagakerjaan yang jelas. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan evaluasi dokumen, kunjungan, atau audit berdasarkan tingkat risiko.
Tata Kelola dan Transparansi
Perusahaan perlu membangun sistem pengadaan yang transparan dan menghindari praktik korupsi, konflik kepentingan, serta manipulasi informasi. Selain itu, perusahaan perlu menetapkan tanggung jawab setiap bagian yang terlibat dalam proses pengadaan.
Transparansi juga membantu perusahaan menjelaskan kebijakan keberlanjutan kepada pelanggan, investor, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.
BACA JUGA: Transparansi dan Ketertelusuran Rantai Pasok
Cara Menerapkan Standar Rantai Pasok Berkelanjutan
Perusahaan dapat memulai penerapan standar secara bertahap. Pendekatan ini membantu organisasi menyesuaikan kemampuan internal dengan kebutuhan kepatuhan dan tuntutan pasar.
Memetakan Seluruh Jaringan Pemasok
Langkah pertama adalah menyusun daftar pemasok, bahan baku, penyedia jasa, dan mitra distribusi. Perusahaan perlu mengenali pemasok utama serta hubungan bisnis yang memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan operasional.
Selanjutnya, perusahaan dapat mengelompokkan pemasok berdasarkan jenis produk, lokasi, nilai transaksi, dan tingkat risiko. Pemetaan ini membantu perusahaan menentukan prioritas pemeriksaan.
Mengidentifikasi Risiko Keberlanjutan
Setelah memetakan pemasok, perusahaan perlu mengidentifikasi risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Misalnya, pemasok bahan pertanian dapat memiliki risiko penggunaan air dan perubahan penggunaan lahan. Sementara itu, pemasok manufaktur dapat menghadapi risiko limbah produksi dan keselamatan kerja.
Perusahaan perlu menilai kemungkinan serta dampak setiap risiko. Dengan demikian, organisasi dapat menentukan pemasok yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Menyusun Kebijakan Pengadaan
Perusahaan perlu menyusun kebijakan yang menjelaskan persyaratan keberlanjutan bagi pemasok. Kebijakan tersebut dapat mencakup kepatuhan hukum, perlindungan pekerja, pengendalian pencemaran, transparansi, dan ketertelusuran bahan baku.
Selain itu, perusahaan perlu menyampaikan kebijakan tersebut kepada pemasok secara jelas. Persyaratan yang masuk ke dalam kontrak atau dokumen pengadaan dapat membantu memperkuat tanggung jawab masing-masing pihak.
Melakukan Penilaian dan Pemantauan Pemasok
Penilaian pemasok dapat menggunakan kuesioner, pemeriksaan dokumen, audit, wawancara, atau kunjungan lapangan. Perusahaan perlu memilih metode berdasarkan risiko dan kemampuan organisasi.
Namun, penilaian tidak boleh berhenti setelah proses seleksi. Perusahaan perlu memantau kinerja pemasok secara berkala dan meminta perbaikan ketika menemukan ketidaksesuaian.
Mengukur dan Melaporkan Kinerja
Perusahaan perlu menetapkan indikator yang dapat menunjukkan perkembangan penerapan standar. Indikator tersebut dapat mencakup jumlah pemasok yang telah melalui penilaian, penggunaan energi, volume limbah, insiden keselamatan kerja, serta tindak lanjut temuan audit.
Selanjutnya, perusahaan dapat menggunakan data tersebut untuk menyusun laporan keberlanjutan sesuai kerangka yang relevan. Data yang konsisten akan membantu perusahaan menilai perkembangan dan menjelaskan hasil kepada pemangku kepentingan.
BACA JUGA: Pengurangan Emisi Karbon dalam Transportasi dan Logistik
Tantangan Penerapan Standar Rantai Pasok Berkelanjutan
Penerapan standar dapat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan data dari pemasok. Tidak semua pemasok memiliki sistem pencatatan yang memadai untuk menjelaskan penggunaan energi, asal bahan baku, atau kondisi ketenagakerjaan.
Selain itu, perusahaan kecil dan menengah mungkin menghadapi keterbatasan biaya, tenaga ahli, dan teknologi. Karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan tahapan penerapan dengan kapasitas pemasok tanpa mengabaikan persyaratan utama.
Tantangan berikutnya adalah perbedaan standar dan permintaan pasar. Pembeli dari negara yang berbeda dapat meminta dokumen, indikator, atau bentuk pelaporan yang tidak sama. Akibatnya, perusahaan perlu mengelola beberapa kebutuhan kepatuhan sekaligus.
Di sisi lain, perusahaan juga perlu mencegah praktik greenwashing, yaitu penyampaian klaim keberlanjutan yang tidak didukung bukti memadai. Oleh sebab itu, setiap klaim perlu memiliki dasar data, metode pengukuran, dan dokumen pendukung yang dapat diperiksa.
BACA JUGA: Pengelolaan Limbah dan Efisiensi Sumber Daya Rantai Pasok
Contoh Penerapan Standar pada Berbagai Sektor Usaha
Penerapan standar rantai pasok berkelanjutan dapat berbeda sesuai karakteristik sektor usaha. Meskipun demikian, prinsip transparansi, tanggung jawab lingkungan, perlindungan pekerja, dan pengendalian risiko tetap menjadi dasar utama.
Sektor Pertanian dan Pangan
Perusahaan pangan dapat memeriksa asal hasil pertanian, penggunaan air, pengelolaan lahan, penggunaan bahan kimia, serta kondisi pekerja. Selain itu, perusahaan dapat membangun sistem ketertelusuran untuk mengetahui asal produk dan proses penanganannya.
Sektor Perikanan dan Kelautan
Pelaku usaha perikanan perlu memperhatikan asal hasil tangkapan atau budidaya, praktik penangkapan, kondisi pekerja, serta pengelolaan lingkungan perairan. Selanjutnya, perusahaan dapat memeriksa dokumen pemasok dan catatan distribusi untuk memperkuat ketertelusuran produk.
Sektor Manufaktur
Perusahaan manufaktur dapat mengukur penggunaan energi, air, bahan baku, serta volume limbah. Selain itu, perusahaan dapat mengevaluasi pemasok bahan dan komponen berdasarkan kepatuhan lingkungan serta ketenagakerjaan.
Sektor Logistik dan Distribusi
Perusahaan logistik dapat memperhatikan konsumsi bahan bakar, efisiensi rute, pemeliharaan kendaraan, keselamatan pengemudi, dan penggunaan kemasan. Dengan perencanaan distribusi yang lebih baik, perusahaan dapat mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
BACA JUGA: Audit dan Penilaian Keberlanjutan Pemasok: Indikator dan Evaluasi
Indikator untuk Menilai Keberhasilan Standar Rantai Pasok
Perusahaan perlu menggunakan indikator yang sesuai dengan karakteristik bisnis dan risiko rantai pasok. Pengukuran yang jelas membantu organisasi mengetahui apakah kebijakan keberlanjutan benar-benar menghasilkan perubahan.
Beberapa indikator yang dapat perusahaan gunakan meliputi:
- Persentase pemasok yang telah melalui proses penilaian keberlanjutan.
- Jumlah pemasok yang memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial.
- Persentase bahan baku yang memiliki informasi asal dan ketertelusuran.
- Penggunaan energi dan air dalam proses produksi.
- Jumlah serta jenis limbah yang muncul dari kegiatan operasional.
- Jumlah insiden keselamatan dan kesehatan kerja.
- Temuan audit pemasok dan tingkat penyelesaian tindakan perbaikan.
- Jumlah keluhan pekerja atau masyarakat yang telah memperoleh tindak lanjut.
- Persentase pemasok yang mengikuti program peningkatan kapasitas.
- Ketersediaan data untuk pelaporan keberlanjutan.
Namun, perusahaan tidak perlu menggunakan seluruh indikator secara seragam. Organisasi perlu memilih ukuran yang paling relevan dengan dampak dan tujuan bisnis. Selain itu, perusahaan perlu menjaga konsistensi metode pengukuran agar hasil dari satu periode ke periode berikutnya dapat dibandingkan.
BACA JUGA: Hak Pekerja dan Tanggung Jawab Sosial dalam Rantai Pasok
Persiapan Perusahaan Indonesia Menghadapi Standar Global
Perusahaan Indonesia yang ingin memasuki pasar internasional perlu memahami standar yang berlaku di negara tujuan dan persyaratan pelanggan. Setiap pasar dapat memiliki ketentuan yang berbeda mengenai produk, bahan baku, lingkungan, ketenagakerjaan, dan pelaporan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa persyaratan sebelum menyusun kebijakan rantai pasok. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup ketentuan hukum nasional, standar teknis produk, persyaratan kontrak pembeli, serta pedoman keberlanjutan yang relevan.
Selanjutnya, perusahaan perlu menyiapkan dokumen yang mendukung penerapan kebijakan. Dokumen tersebut dapat berupa daftar pemasok, kontrak pengadaan, bukti asal bahan baku, catatan produksi, dokumen lingkungan, hasil evaluasi pemasok, dan laporan kinerja.
Perusahaan juga perlu membangun komunikasi dengan pemasok. Sebab, penerapan rantai pasok berkelanjutan tidak dapat berjalan hanya melalui kebijakan internal. Pemasok perlu memahami persyaratan, memperoleh informasi yang memadai, dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki praktik usaha.
Dengan pendekatan bertahap, perusahaan Indonesia dapat memperkuat kepatuhan nasional sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi tuntutan pasar global. Pada akhirnya, standar rantai pasok berkelanjutan membantu perusahaan membangun kegiatan usaha yang lebih transparan, tangguh, dan bertanggung jawab.
Jasa Pengurusan Dokumen Pendukung Rantai Pasok
Penerapan standar rantai pasok berkelanjutan membutuhkan dokumen yang tertata dan informasi yang konsisten. Perusahaan perlu memahami dokumen yang berkaitan dengan pemasok, kegiatan usaha, kepatuhan administrasi, serta kebutuhan pelaporan sesuai ruang lingkup masing-masing.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan pemohon. Pendampingan dapat membantu memetakan kebutuhan administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memahami tahapan pengurusan yang relevan dengan kegiatan usaha.
Sebelum memulai proses, perusahaan perlu menentukan jenis dokumen, tujuan penggunaan, serta ketentuan dari pihak atau lembaga yang meminta dokumen tersebut. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat mengelola kebutuhan administrasi secara lebih terarah.
Konsultasi Rantai Pasok Berkelanjutan Sekarang
