Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) memiliki peran penting dalam mendukung pencatatan dan pemantauan aksi iklim di Indonesia. Sistem ini menghubungkan informasi mengenai kegiatan mitigasi, adaptasi, sumber daya, serta capaian pengendalian perubahan iklim. Melalui pencatatan yang terstruktur, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dapat mengetahui kontribusi setiap kegiatan terhadap target iklim nasional.
Dalam pelaksanaannya, SRN PPI berkaitan erat dengan Measurement, Reporting, and Verification (MRV). Ketiga proses tersebut membantu memastikan bahwa setiap aksi iklim memiliki data yang jelas, laporan yang dapat di telusuri, serta hasil yang melalui pemeriksaan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, integrasi MRV dengan SRN PPI menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola data iklim yang transparan dan akuntabel.
Selain mendukung pengelolaan informasi, integrasi tersebut juga membantu pemerintah mengevaluasi pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC). Dengan demikian, data dari berbagai sektor dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.
Apa Itu Sistem Registri Nasional (SRN PPI)?
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI merupakan sistem pencatatan nasional yang menghimpun informasi mengenai aksi dan sumber daya untuk pengendalian perubahan iklim. Sistem ini menjadi tempat pencatatan kontribusi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, serta pihak lain yang menjalankan kegiatan terkait mitigasi dan adaptasi.
Melalui SRN PPI, setiap penanggung jawab aksi dapat menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang mereka laksanakan. Informasi tersebut membantu pemerintah mengenali jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, pihak yang terlibat, sumber daya pendukung, dan hasil yang telah di capai.
Selain itu, SRN PPI mendukung penyediaan informasi perubahan iklim bagi pemangku kepentingan dan publik. Data yang terhimpun dapat membantu proses pemantauan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan pengendalian perubahan iklim.
BACA JUGA: Apa Itu MRV Perubahan Iklim? Pengertian, Tujuan, dan Manfaat
Fungsi Utama SRN PPI
SRN PPI mempunyai beberapa fungsi penting dalam tata kelola perubahan iklim nasional.
- Mencatat aksi mitigasi dan adaptasi. Sistem ini menghimpun informasi mengenai kegiatan yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca maupun meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
- Menghimpun informasi sumber daya. Pencatatan mencakup dukungan pendanaan, teknologi, peningkatan kapasitas, dan sumber daya lain yang menunjang pelaksanaan aksi iklim.
- Mendukung pengakuan kontribusi. Informasi registrasi membantu pemerintah mengidentifikasi kontribusi berbagai pihak dalam pengendalian perubahan iklim.
- Menyediakan informasi kepada publik. Data yang tersedia dapat mendukung transparansi mengenai kegiatan dan capaian aksi iklim.
- Menghindari penghitungan ganda. Pencatatan yang terstruktur membantu mengurangi risiko pengakuan satu hasil aksi iklim secara berulang.
Dengan fungsi tersebut, SRN PPI tidak hanya menjadi tempat penyimpanan informasi. Sebaliknya, sistem ini membantu membangun dasar data yang dapat di gunakan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan iklim.
BACA JUGA: Metode Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca untuk Mitigasi Iklim
Apa Itu MRV dalam Pengendalian Perubahan Iklim?
MRV merupakan singkatan dari Measurement, Reporting, and Verification atau pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Mekanisme ini menjadi pendekatan untuk menilai pelaksanaan aksi perubahan iklim berdasarkan data dan informasi yang dapat di pertanggungjawabkan.
Measurement berhubungan dengan proses pengukuran hasil kegiatan. Reporting mencakup penyampaian informasi mengenai pelaksanaan dan capaian aksi. Sementara itu, Verification berfungsi memeriksa ketepatan data serta kesesuaian hasil dengan metode dan ketentuan yang berlaku.
Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Pengukuran menyediakan data awal, pelaporan menyajikan informasi secara sistematis, sedangkan verifikasi membantu memastikan kualitas dan keandalan informasi tersebut.
Measurement sebagai Proses Pengukuran
Measurement merupakan tahap pengumpulan dan penghitungan data untuk mengetahui hasil pelaksanaan aksi iklim. Pada kegiatan mitigasi, proses ini dapat mencakup pengukuran jumlah emisi gas rumah kaca yang berhasil di kurangi atau di hindari.
Sebagai contoh, perusahaan yang menjalankan program efisiensi energi perlu mencatat penggunaan energi sebelum dan sesudah program. Selanjutnya, perusahaan dapat menghitung perubahan konsumsi energi dan memperkirakan dampaknya terhadap emisi gas rumah kaca berdasarkan metodologi yang sesuai.
Pada kegiatan adaptasi, pengukuran dapat menggunakan indikator ketahanan wilayah, pengurangan risiko bencana, ketersediaan air, atau peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi dampak iklim.
Oleh karena itu, pengukuran harus menggunakan indikator yang jelas. Selain itu, penanggung jawab aksi perlu menyimpan bukti pendukung agar data yang di hasilkan memiliki dasar yang kuat.
Reporting sebagai Proses Pelaporan
Reporting merupakan tahap penyusunan dan penyampaian informasi mengenai kegiatan serta hasil pengukuran. Pelaporan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan memahami perkembangan aksi iklim secara terstruktur.
Informasi pelaporan dapat mencakup identitas penanggung jawab, lokasi kegiatan, tujuan program, metode pelaksanaan, indikator, data awal, hasil pengukuran, dan dokumen pendukung.
Selain itu, laporan perlu menjelaskan periode pelaksanaan serta perubahan yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Dengan informasi tersebut, pihak yang melakukan pemeriksaan dapat menilai hubungan antara rencana, pelaksanaan, dan capaian aksi.
Pelaporan yang baik juga perlu menggunakan data yang konsisten. Artinya, penanggung jawab aksi harus menjaga kesesuaian antara angka, satuan, periode, dan metode penghitungan dalam setiap dokumen.
Verification sebagai Proses Pemeriksaan
Verification merupakan proses pemeriksaan untuk menilai keandalan data, laporan, dan hasil pelaksanaan aksi iklim. Tahap ini membantu memastikan bahwa informasi yang di sampaikan memiliki bukti pendukung dan mengikuti metodologi yang sesuai.
Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian dokumen perencanaan dengan laporan pelaksanaan, ketepatan perhitungan, sumber data, serta bukti kegiatan di lapangan. Apabila pemeriksa menemukan ketidaksesuaian, penanggung jawab aksi perlu memberikan penjelasan atau memperbaiki informasi berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Namun, verifikasi tidak sekadar memeriksa kelengkapan berkas. Proses ini juga menilai apakah hasil yang di laporkan memiliki dasar pengukuran yang dapat di percaya.
Dengan demikian, verification membantu meningkatkan kredibilitas informasi sebelum data menjadi bagian dari pencatatan dan evaluasi aksi iklim nasional.
BACA JUGA: Sistem Measurement, Reporting, and Verification Perubahan Iklim
Hubungan SRN PPI dengan Integrasi MRV Aksi Iklim
SRN PPI dan MRV mempunyai fungsi yang saling melengkapi. MRV menyediakan mekanisme untuk mengukur, melaporkan, dan memeriksa hasil aksi iklim. Sementara itu, SRN PPI menjadi sistem registrasi yang menghimpun informasi mengenai aksi, sumber daya, serta capaian pengendalian perubahan iklim.
Integrasi keduanya membantu membangun alur informasi yang lebih teratur. Penanggung jawab aksi mengumpulkan data kegiatan, melakukan pengukuran, menyusun laporan, dan mengikuti proses pemeriksaan sesuai ketentuan. Selanjutnya, informasi yang memenuhi persyaratan dapat mendukung pencatatan dan pengelolaan data melalui SRN PPI.
Selain itu, integrasi membantu menghubungkan data dari berbagai sektor. Pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk melihat perkembangan kegiatan, membandingkan capaian, dan menilai kontribusi setiap sektor terhadap target nasional.
SRN PPI sebagai Pusat Pencatatan Aksi Iklim
SRN PPI berfungsi sebagai tempat pencatatan informasi aksi iklim yang berasal dari berbagai pihak. Informasi tersebut dapat mencakup kegiatan mitigasi, adaptasi, serta sumber daya yang mendukung pelaksanaannya.
Melalui sistem registrasi, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai pihak yang menjalankan aksi, lokasi kegiatan, jenis program, dan perkembangan capaian. Dengan demikian, data dari berbagai pelaksana dapat di himpun dalam kerangka informasi nasional.
MRV sebagai Penjamin Kualitas Informasi
MRV membantu menjaga kualitas data yang masuk ke dalam pengelolaan informasi aksi iklim. Pengukuran menghasilkan data, pelaporan menyajikan informasi, sedangkan verifikasi memeriksa kesesuaian hasil.
Oleh sebab itu, MRV mempunyai peran penting dalam meningkatkan keandalan informasi. Tanpa pengukuran yang jelas, laporan dapat kehilangan dasar perhitungan. Sebaliknya, tanpa verifikasi, pihak terkait akan kesulitan memastikan ketepatan hasil yang di sampaikan.
Integrasi Data untuk Evaluasi Nasional
Integrasi SRN PPI dan MRV memungkinkan pemerintah menggunakan informasi aksi iklim secara lebih terarah. Data yang terkumpul dapat mendukung pemantauan capaian nasional, evaluasi kebijakan, dan identifikasi kebutuhan perbaikan.
Sebagai contoh, data penurunan emisi dari sektor energi dapat membantu pemerintah menilai perkembangan program efisiensi energi dan penggunaan energi rendah karbon. Sementara itu, informasi adaptasi dapat memberikan gambaran mengenai upaya peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah.
Dengan demikian, integrasi data tidak hanya mendukung pencatatan administratif, tetapi juga membantu proses pengambilan keputusan.
BACA JUGA: Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai Dasar Emisi Perusahaan
Tahapan Integrasi MRV ke dalam SRN PPI
Integrasi MRV dengan SRN PPI membutuhkan proses yang terstruktur. Setiap penanggung jawab aksi perlu memahami tahapan pengelolaan data agar informasi yang di sampaikan sesuai dengan kebutuhan pencatatan dan ketentuan yang berlaku.
1. Mengidentifikasi Aksi Perubahan Iklim
Tahap pertama adalah menentukan jenis aksi yang akan di catat. Penanggung jawab perlu mengetahui apakah kegiatan termasuk mitigasi, adaptasi, atau kegiatan pendukung pengendalian perubahan iklim.
Identifikasi juga mencakup tujuan kegiatan, lokasi, periode pelaksanaan, sektor terkait, dan pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, penanggung jawab perlu memastikan bahwa kegiatan memiliki hubungan yang jelas dengan upaya pengendalian perubahan iklim.
2. Menentukan Indikator dan Metodologi
Setelah mengidentifikasi kegiatan, pelaksana perlu menentukan indikator yang sesuai. Indikator tersebut menjadi dasar untuk mengukur perkembangan dan hasil kegiatan.
Pada aksi mitigasi, indikator dapat berupa jumlah emisi gas rumah kaca yang berhasil di kurangi. Sementara itu, aksi adaptasi dapat menggunakan indikator ketahanan, pengurangan kerentanan, atau peningkatan kapasitas masyarakat.
Selanjutnya, penanggung jawab perlu memilih metodologi pengukuran yang relevan. Penggunaan metode yang konsisten membantu menjaga kualitas data dari awal hingga akhir pelaksanaan.
3. Mengumpulkan Data dan Bukti Pendukung
Tahap berikutnya adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi. Data dapat berupa catatan penggunaan energi, laporan produksi, dokumentasi kegiatan, hasil pengukuran, data lokasi, dan informasi teknis lainnya.
Selain itu, pelaksana perlu mengatur penyimpanan dokumen secara sistematis. Pengelolaan tersebut memudahkan proses penyusunan laporan dan pemeriksaan ketika pihak terkait membutuhkan bukti pendukung.
4. Melaksanakan Pengukuran dan Pelaporan
Penanggung jawab aksi melakukan pengukuran berdasarkan indikator serta metodologi yang telah di tentukan. Setelah itu, pelaksana menyusun laporan yang menjelaskan kegiatan dan hasil pengukuran.
Laporan perlu menyajikan informasi secara jelas. Oleh karena itu, setiap angka harus memiliki sumber data, satuan, periode, dan keterangan yang sesuai.
5. Mengikuti Proses Verifikasi
Setelah pelaksana menyusun laporan, proses berikutnya adalah pemeriksaan atau verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku. Pemeriksaan bertujuan menilai kesesuaian data, metodologi, dan bukti pelaksanaan.
Apabila terdapat kekurangan, penanggung jawab perlu menindaklanjuti catatan pemeriksaan. Dengan demikian, informasi yang di sampaikan dapat memiliki kualitas yang lebih baik.
6. Melakukan Pencatatan dan Pembaruan Informasi
Tahap selanjutnya adalah melakukan pencatatan aksi melalui SRN PPI sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab perlu mengikuti mekanisme registrasi serta mengisi informasi yang di minta oleh sistem.
Selain pencatatan awal, pelaksana juga perlu memperhatikan pembaruan data. Hal ini penting karena pelaksanaan aksi iklim dapat berlangsung dalam beberapa periode dan menghasilkan capaian yang berbeda.
BACA JUGA: Metode Pemantauan dan Pengumpulan Data Mitigasi Iklim
Jenis Aksi Iklim yang Terhubung dengan SRN PPI dan MRV
Integrasi SRN PPI dan MRV mendukung pencatatan berbagai jenis kegiatan pengendalian perubahan iklim. Kegiatan tersebut dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, komunitas, maupun kelompok masyarakat.
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Aksi mitigasi bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan karbon. Kegiatan ini dapat berlangsung pada berbagai sektor, seperti energi, limbah, proses industri, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan.
Contoh kegiatan mitigasi antara lain:
- Penggunaan energi terbarukan.
- Peningkatan efisiensi energi pada bangunan dan industri.
- Pengelolaan limbah untuk mengurangi emisi metana.
- Pengembangan transportasi rendah emisi.
- Rehabilitasi hutan dan lahan.
- Pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
Setiap kegiatan membutuhkan indikator dan metode pengukuran yang sesuai. Oleh karena itu, pelaksana perlu menyiapkan data yang dapat menjelaskan hasil kegiatan secara terukur.
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
Aksi adaptasi berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat, ekosistem, dan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatan ini tidak selalu menghasilkan pengurangan emisi secara langsung, tetapi membantu mengurangi kerentanan dan risiko iklim.
Contohnya meliputi:
- Pengembangan sistem pengelolaan air.
- Peningkatan ketahanan pertanian terhadap kekeringan.
- Perlindungan kawasan pesisir.
- Penguatan sistem peringatan dini bencana.
- Pengembangan infrastruktur yang lebih tahan terhadap risiko iklim.
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Pengukuran aksi adaptasi memerlukan indikator yang sesuai dengan kondisi wilayah dan tujuan kegiatan. Dengan demikian, laporan dapat menunjukkan perubahan ketahanan yang terjadi setelah program berjalan.
Kegiatan Pendukung dan Sumber Daya
Selain aksi mitigasi dan adaptasi, pengendalian perubahan iklim membutuhkan dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas. Sumber daya tersebut membantu pelaksana menjalankan kegiatan secara berkelanjutan.
Contohnya adalah dukungan pendanaan program lingkungan, penyediaan teknologi rendah karbon, pelatihan masyarakat, serta penguatan kemampuan lembaga pelaksana.
Pencatatan sumber daya membantu pemerintah memahami dukungan yang tersedia dan kebutuhan yang masih harus di penuhi.
BACA JUGA: Penyusunan Laporan Emisi Karbon dan Kinerja Mitigasi
Peran SRN PPI dalam Pencapaian Target NDC Indonesia
Nationally Determined Contribution atau NDC merupakan komitmen kontribusi nasional setiap negara dalam upaya mengendalikan perubahan iklim berdasarkan Persetujuan Paris. Indonesia menggunakan NDC sebagai salah satu dasar untuk menetapkan arah dan target pengendalian emisi gas rumah kaca.
Dalam konteks tersebut, SRN PPI membantu menghimpun informasi mengenai aksi dan capaian yang mendukung target nasional. Data yang terintegrasi dengan mekanisme MRV dapat memberikan gambaran mengenai hasil kegiatan berdasarkan pengukuran dan pemeriksaan.
Selain itu, informasi dari berbagai sektor membantu pemerintah menilai perkembangan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah dapat mengidentifikasi sektor yang telah menunjukkan kemajuan dan sektor yang masih membutuhkan peningkatan upaya.
Mendukung Pemantauan Penurunan Emisi
Data hasil pengukuran dan pelaporan membantu pemerintah memantau kontribusi berbagai kegiatan terhadap penurunan emisi. Informasi tersebut penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan program mitigasi.
Menilai Perkembangan Aksi Adaptasi
Selain penurunan emisi, pencapaian target iklim juga berkaitan dengan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, informasi aksi adaptasi membantu pemerintah memahami perkembangan program di berbagai wilayah.
Memperkuat Dasar Pengambilan Kebijakan
Data yang konsisten dan dapat di telusuri membantu pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan kondisi aktual. Sebagai contoh, pemerintah dapat menggunakan informasi sektoral untuk menentukan prioritas program, kebutuhan pendanaan, dan strategi pengurangan emisi.
Dengan demikian, SRN PPI dan MRV mendukung proses evaluasi kebijakan secara lebih terukur.
BACA JUGA: Proses Verifikasi Data Emisi Gas Rumah Kaca dalam Sistem MRV
Manfaat Integrasi SRN PPI dan MRV bagi Pemangku Kepentingan
Integrasi SRN PPI dan MRV memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian perubahan iklim. Manfaat tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencatatan kegiatan, tetapi juga mencakup pengelolaan informasi, evaluasi, dan penguatan akuntabilitas.
Meningkatkan Transparansi Aksi Iklim
Pencatatan yang terstruktur membantu pihak terkait mengetahui kegiatan dan capaian aksi iklim. Informasi yang lebih terbuka juga mendukung kepercayaan terhadap pelaksanaan program.
Memperkuat Akuntabilitas Pelaksana
Setiap penanggung jawab aksi perlu menjelaskan kegiatan dan hasil yang mereka capai. Melalui MRV, informasi tersebut memiliki dasar pengukuran dan pemeriksaan yang lebih jelas.
Mengurangi Risiko Penghitungan Ganda
Pengelolaan registrasi membantu mengidentifikasi kegiatan dan kontribusi yang telah tercatat. Dengan demikian, sistem dapat mendukung upaya menghindari pengakuan hasil yang sama secara berulang.
Mempermudah Evaluasi Program
Data yang terkumpul membantu pelaksana dan pemerintah menilai kesesuaian antara rencana dengan hasil kegiatan. Selanjutnya, hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program.
Mendukung Akses Pembiayaan Iklim
Informasi yang jelas dan dapat di telusuri dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap kegiatan iklim. Selain itu, data yang berkualitas dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang menilai kelayakan dukungan pendanaan.
BACA JUGA: Indikator Evaluasi Program Pengurangan Emisi Karbon
Tantangan Integrasi Data MRV dalam SRN PPI
Meskipun integrasi SRN PPI dan MRV memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut dapat berasal dari kualitas data, kemampuan sumber daya manusia, perbedaan metode pengukuran, hingga kesiapan sistem informasi.
Perbedaan Kualitas Data Antar Pelaksana
Setiap pelaksana dapat memiliki kemampuan pengumpulan data yang berbeda. Sebagian pihak telah menggunakan sistem pencatatan yang teratur, sedangkan pihak lain masih mengandalkan dokumen manual.
Akibatnya, kualitas dan kelengkapan informasi dapat berbeda. Oleh sebab itu, pelaksana perlu meningkatkan tata kelola data serta menggunakan format dan metode yang sesuai.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Pengukuran emisi dan penyusunan laporan membutuhkan pemahaman teknis. Namun, tidak semua organisasi memiliki tenaga yang menguasai metodologi MRV.
Untuk mengatasi hal tersebut, pelaksana perlu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan prosedur kerja.
Perbedaan Metodologi Pengukuran
Penggunaan metode yang tidak konsisten dapat memengaruhi hasil penghitungan. Sebagai contoh, perbedaan asumsi dan sumber data dapat menghasilkan angka emisi yang tidak mudah di bandingkan.
Karena itu, penanggung jawab perlu mengikuti metodologi yang sesuai dengan sektor dan jenis kegiatannya.
Integrasi Sistem Informasi
Berbagai instansi dan sektor dapat memiliki sistem pengelolaan data masing-masing. Kondisi ini membutuhkan interoperabilitas agar informasi dapat terhubung dan di gunakan secara efektif.
Selain itu, integrasi teknologi harus memperhatikan keamanan data, kualitas informasi, dan pembagian kewenangan pengelolaan.
BACA JUGA: Peran Sistem MRV dalam Perdagangan Karbon di Indonesia
Regulasi dan Pengembangan SRN PPI di Indonesia
Penyelenggaraan SRN PPI dan MRV mengikuti kerangka kebijakan pengendalian perubahan iklim nasional. Salah satu perkembangan penting adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 yang sebelumnya mengatur penyelenggaraan kontribusi yang di tetapkan secara nasional dalam penanganan perubahan iklim.
Namun, peraturan tersebut telah di gantikan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional. Peraturan ini berlaku sejak 15 Juni 2026 dan mencabut sejumlah ketentuan sebelumnya, termasuk Permen LHK Nomor 12 Tahun 2024 serta aturan lama mengenai SRN PPI dan pedoman MRV.
Regulasi terbaru tersebut menjadi dasar penyelenggaraan NDC yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, pelaksana kegiatan perlu memperhatikan ketentuan terbaru ketika menyiapkan dokumen dan menjalankan proses registrasi.
Penguatan Platform Data Iklim Nasional
Pengembangan SRN PPI juga mengarah pada penguatan sistem data iklim nasional. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengumumkan pemberlakuan SRN PPI generasi baru mulai Juli 2026 sebagai platform satu data perubahan iklim nasional.
Pembaruan tersebut bertujuan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas data. Selain itu, sistem yang lebih terintegrasi di harapkan membantu pemantauan aksi mitigasi, inventarisasi emisi gas rumah kaca, serta pelacakan capaian NDC.
Pengembangan tersebut juga mendukung pemanfaatan data untuk analisis kebijakan dan evaluasi kontribusi berbagai sektor. Oleh karena itu, kesiapan penanggung jawab aksi dalam menyediakan data yang akurat menjadi semakin penting.
Persiapan Dokumen untuk Pencatatan Aksi Iklim melalui SRN PPI
Persiapan dokumen menjadi bagian penting sebelum penanggung jawab melakukan pencatatan aksi iklim. Kelengkapan dokumen membantu menjelaskan identitas kegiatan, metode pelaksanaan, serta hasil yang ingin di capai.
Dokumen yang di perlukan dapat berbeda sesuai jenis aksi, sektor, dan ketentuan registrasi. Namun, beberapa kelompok informasi berikut dapat menjadi bahan persiapan awal.
Dokumen Identitas Penanggung Jawab
Penanggung jawab perlu menyiapkan informasi mengenai organisasi atau pihak yang menjalankan kegiatan. Informasi tersebut dapat mencakup identitas lembaga, alamat, kontak, serta pihak yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan.
Dokumen Perencanaan Kegiatan
Dokumen perencanaan menjelaskan tujuan, lokasi, ruang lingkup, periode, dan tahapan pelaksanaan aksi iklim. Selain itu, dokumen dapat memuat indikator serta target yang ingin di capai.
Data Pengukuran dan Perhitungan
Data pengukuran menjadi dasar dalam proses MRV. Pelaksana perlu menyiapkan informasi awal, hasil pengukuran, metode penghitungan, dan sumber data yang di gunakan.
Laporan Pelaksanaan dan Bukti Pendukung
Laporan pelaksanaan menjelaskan kegiatan yang telah berlangsung beserta hasilnya. Bukti pendukung dapat berupa dokumentasi, catatan teknis, laporan penggunaan sumber daya, atau data lain yang relevan.
Dokumen Verifikasi
Jika kegiatan memerlukan pemeriksaan atau verifikasi, penanggung jawab perlu menyiapkan dokumen yang mendukung proses tersebut. Kelengkapan dan bentuk dokumen mengikuti jenis aksi serta mekanisme yang berlaku.
Dengan menyiapkan informasi secara sistematis, penanggung jawab dapat mengurangi risiko kekurangan data selama proses pencatatan dan pemeriksaan.
Jasa Pengurusan MRV dan Pendampingan Dokumen SRN PPI
Pengelolaan data perubahan iklim membutuhkan ketelitian sejak tahap identifikasi kegiatan hingga penyusunan laporan. Penanggung jawab aksi perlu memahami hubungan antara pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan pencatatan melalui SRN PPI. Selain itu, setiap kegiatan memiliki kebutuhan dokumen dan indikator yang dapat berbeda sesuai sektor serta ruang lingkup pelaksanaannya.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan MRV sesuai kebutuhan instansi, perusahaan, maupun pelaku kegiatan. Pendampingan dapat membantu memetakan kebutuhan administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen, serta memahami tahapan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi iklim.
Sebelum proses di mulai, pemohon perlu mengidentifikasi jenis kegiatan, sektor terkait, data yang tersedia, dan kebutuhan pelaporan. Dengan persiapan tersebut, proses pengurusan dapat berjalan lebih terarah sesuai ketentuan yang berlaku. Layanan pendampingan ini berfokus pada kebutuhan administrasi dan dokumen, bukan pengganti kewenangan pemerintah dalam melakukan verifikasi atau memberikan pengakuan resmi.
Konsultasi Program MRV Perubahan Iklim Sekarang
