Sistem Registri Nasional dan Pencatatan Unit Karbon

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) mendorong pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menjalankan berbagai program pengurangan emisi. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah perdagangan karbon yang memberikan nilai ekonomi terhadap hasil pengurangan emisi.

Namun, perdagangan karbon membutuhkan sistem administrasi yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan pengurangan emisi harus memiliki bukti yang jelas agar hasilnya tidak mengalami penghitungan ganda atau double counting. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan sistem registri untuk mencatat aksi mitigasi perubahan iklim dan mengelola unit karbon secara terstruktur.

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) menjadi bagian penting dalam tata kelola data perubahan iklim Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai pusat pencatatan informasi mengenai aksi mitigasi, aksi adaptasi, inventarisasi emisi, serta berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian target iklim nasional.

Seiring perkembangan kebijakan perdagangan karbon, pemerintah juga memperkenalkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sistem ini memiliki peran khusus dalam pengelolaan siklus unit karbon, mulai dari registrasi hingga pencatatan penerbitan, perpindahan kepemilikan, dan penghapusan atau retirement unit karbon.

Dengan demikian, pelaku usaha perlu memahami perbedaan fungsi kedua sistem tersebut sebelum menjalankan proyek karbon atau mengikuti kegiatan perdagangan karbon.

Baca juga : Pengertian Perdagangan Karbon dan Cara Kerjanya

Pengertian Sistem Registri Nasional dan Sistem Registri Unit Karbon

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim merupakan platform pemerintah yang menghimpun informasi mengenai kegiatan pengendalian perubahan iklim secara nasional. Melalui SRN PPI, pemerintah dapat memantau kontribusi berbagai pihak dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Sementara itu, Sistem Registri Unit Karbon merupakan sistem yang mengelola data dan administrasi unit karbon sebagai bagian dari pelaksanaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Kedua sistem tersebut saling mendukung, tetapi memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda.

SRN PPI berfokus pada pencatatan aksi perubahan iklim serta informasi inventarisasi emisi. Sebaliknya, SRUK berfokus pada pencatatan unit karbon yang memiliki nilai ekonomi dan dapat mengikuti mekanisme perdagangan atau instrumen NEK lainnya.

Pemerintah mengatur kerangka penyelenggaraan NEK melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan Sistem Registri Unit Karbon.

Oleh sebab itu, perusahaan yang ingin mengembangkan proyek karbon perlu memperhatikan ketentuan terbaru dan memahami sistem registrasi yang sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.

Baca juga : Mengenal Kredit Karbon dalam Sistem Perdagangan Karbon

Tujuan Pencatatan Unit Karbon dalam Registri Nasional

Pencatatan unit karbon bukan sekadar proses administrasi. Sistem ini mempunyai fungsi penting untuk menjaga integritas pasar karbon sekaligus memastikan bahwa setiap hasil pengurangan emisi memiliki dasar perhitungan yang jelas.

Berikut beberapa tujuan utama pencatatan unit karbon.

A. Menjamin transparansi perdagangan karbon

Setiap unit karbon membutuhkan identitas dan informasi yang jelas. Melalui sistem registri, pihak terkait dapat menelusuri asal proyek, jumlah unit, status kepemilikan, serta riwayat transaksi sesuai kewenangan dan akses sistem.

Dengan demikian, pelaku pasar dapat memperoleh informasi yang lebih terpercaya sebelum melakukan transaksi.

B. Mencegah penghitungan ganda

Penghitungan ganda merupakan salah satu risiko terbesar dalam perdagangan karbon. Masalah ini dapat muncul ketika satu hasil pengurangan emisi memperoleh klaim atau manfaat lebih dari satu kali.

Sebagai contoh, sebuah proyek kehutanan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 10.000 ton CO2 ekuivalen. Apabila hasil tersebut masuk ke dalam klaim beberapa pihak tanpa mekanisme penyesuaian yang sesuai, integritas pengurangan emisi akan terganggu.

Karena itu, registri membantu mencatat identitas serta status setiap unit agar sistem dapat menjaga kejelasan klaim karbon.

Baca juga : Mekanisme Pasar Karbon di Indonesia & Sistem Perdagangannya

C. Mendukung pencapaian target NDC Indonesia

Indonesia mempunyai komitmen pengurangan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk memantau perkembangan target tersebut.

Melalui pencatatan aksi mitigasi dan informasi unit karbon, pemerintah dapat memperkuat proses pemantauan serta pelaporan capaian pengendalian emisi nasional.

D. Meningkatkan kepercayaan investor

Investor membutuhkan kepastian mengenai kualitas dan legalitas unit karbon sebelum menanamkan modal pada proyek lingkungan.

Sistem registri membantu menyediakan jejak administrasi yang lebih transparan. Selain itu, pencatatan yang tertib dapat meningkatkan kepercayaan pembeli, pengembang proyek, dan lembaga keuangan terhadap ekosistem perdagangan karbon Indonesia.

Baca juga : Perbedaan Perdagangan Emisi dan Perdagangan Kredit Karbon

Jenis Kegiatan yang Berkaitan dengan Pencatatan Unit Karbon

Berbagai sektor ekonomi mempunyai peluang untuk menghasilkan pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon. Namun, setiap sektor perlu mengikuti metodologi, standar pengukuran, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Beberapa jenis kegiatan yang berpotensi menghasilkan unit karbon antara lain:

1. Sektor kehutanan

Kegiatan kehutanan dapat mencakup perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peningkatan cadangan karbon.

Hutan memiliki kemampuan menyerap karbon melalui pertumbuhan vegetasi. Oleh karena itu, kegiatan perlindungan dan pemulihan hutan dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi.

2. Sektor energi

Perusahaan energi dapat mengembangkan proyek energi terbarukan, meningkatkan efisiensi pembangkit, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan menerapkan teknologi rendah emisi.

Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dengan intensitas emisi tinggi.

3. Sektor limbah

Pengelolaan limbah juga mempunyai potensi pengurangan emisi yang cukup besar. Kegiatan seperti pengolahan sampah organik, pemanfaatan gas metana, pengomposan, dan pengolahan air limbah dapat mendukung mitigasi perubahan iklim.

Baca juga : Bursa Karbon Indonesia: Fungsi dan Peluang Perdagangan

4. Sektor industri

Industri dapat menjalankan efisiensi energi, mengganti bahan bakar, memperbaiki proses produksi, dan menerapkan teknologi rendah karbon.

Selain mengurangi emisi, langkah tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

5. Sektor pertanian

Kegiatan pertanian berkelanjutan dapat membantu mengurangi emisi melalui pengelolaan pupuk, pengaturan penggunaan air, pengolahan residu pertanian, serta penerapan praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan.

Setiap proyek harus memenuhi ketentuan metodologi dan persyaratan sektor terkait sebelum memperoleh pengakuan atas hasil pengurangan emisinya.

Baca juga : Proses Pengukuran dan Verifikasi dalam Perdagangan Karbon

Persyaratan Umum Registrasi Proyek dan Unit Karbon

Sebelum mengajukan pencatatan, perusahaan atau pengembang proyek perlu menyiapkan dokumen pendukung. Persyaratan dapat berbeda sesuai sektor, jenis kegiatan, metodologi, dan mekanisme penerbitan unit karbon.

Namun, beberapa kelompok dokumen berikut umumnya perlu memperoleh perhatian.

A. Dokumen identitas penanggung jawab

1. Identitas perusahaan atau badan usaha.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB), apabila relevan.
3. Akta pendirian dan perubahan perusahaan.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Identitas penanggung jawab kegiatan.
6. Surat kuasa apabila perusahaan menunjuk perwakilan.

B. Dokumen legalitas proyek

Dokumen legalitas membantu menunjukkan bahwa pengembang mempunyai dasar hukum untuk menjalankan kegiatan proyek.

Jadi Dokumen tersebut dapat mencakup perizinan usaha, persetujuan lingkungan, bukti penguasaan atau hak pengelolaan lokasi, serta persetujuan lain sesuai karakteristik proyek.

Baca juga : Peran Proyek Mitigasi Iklim dalam Menghasilkan Kredit Karbon

C. Dokumen teknis proyek

Dokumen teknis menjelaskan cara kerja proyek dalam menghasilkan pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon.

Beberapa dokumen yang perlu perusahaan siapkan antara lain:

1. Deskripsi kegiatan dan tujuan proyek.
2. Lokasi serta batas wilayah proyek.
3. Data dasar atau baseline emisi.
4. Metodologi penghitungan pengurangan emisi.
5. Rencana pemantauan kegiatan.
6. Perkiraan jumlah pengurangan emisi.
7. Bukti pendukung pengukuran dan perhitungan.

D. Dokumen verifikasi dan validasi

Pengembang proyek perlu memperhatikan proses validasi serta verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini membantu membuktikan bahwa rancangan proyek memenuhi metodologi dan bahwa hasil pengurangan emisi memiliki dukungan data yang memadai.

Perusahaan sebaiknya memeriksa persyaratan teknis sektor masing-masing agar tidak mengalami kekurangan dokumen saat proses registrasi.

Baca juga : Manfaat Perdagangan Karbon bagi Perusahaan dan Industri

Tahapan Pencatatan Unit Karbon dalam Sistem Registri

Proses pencatatan unit karbon memerlukan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan mempunyai tujuan untuk menjaga kualitas data dan memastikan bahwa proyek memenuhi ketentuan pemerintah.

Berikut gambaran umum prosesnya.

Tahap 1: Identifikasi proyek karbon

Pengembang terlebih dahulu menentukan jenis kegiatan yang berpotensi menghasilkan pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon.

Pada tahap ini, perusahaan perlu mengenali sektor kegiatan, lokasi proyek, batas operasional, sumber emisi, dan metodologi yang sesuai.

Tahap 2: Persiapan dokumen dan data teknis

Setelah menentukan proyek, pengembang menyiapkan dokumen legalitas serta data teknis. Data tersebut harus menjelaskan kondisi awal, rencana kegiatan, metode penghitungan, dan target pengurangan emisi.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan konsistensi data agar proses pemeriksaan berjalan lebih lancar.

Tahap 3: Pengajuan registrasi

Penanggung jawab proyek mengajukan informasi dan dokumen melalui sistem registri yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Untuk aksi mitigasi, pencatatan pada SRN PPI mempunyai peran penting. Sementara itu, pengelolaan unit karbon mengikuti mekanisme SRUK sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahap 4: Pemeriksaan dan validasi

Pihak berwenang atau lembaga yang memenuhi persyaratan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan aspek teknis proyek.

Proses ini bertujuan memastikan bahwa proyek mempunyai dasar yang jelas, menggunakan metodologi yang sesuai, serta memenuhi persyaratan registrasi.

Tahap 5: Pemantauan dan verifikasi hasil

Pengembang menjalankan kegiatan sesuai rencana pemantauan. Selanjutnya, pihak verifikator memeriksa data untuk menilai hasil pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon.

Hasil pengukuran harus memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap 6: Penerbitan dan pencatatan unit karbon

Setelah proyek memenuhi persyaratan penerbitan, sistem registri mencatat unit karbon sesuai mekanisme yang berlaku.

Informasi unit dapat mencakup identitas, jumlah, asal proyek, status, serta riwayat administrasi.

Tahap 7: Transaksi dan pencatatan status unit

Apabila unit memenuhi persyaratan perdagangan, pemilik dapat mengikuti mekanisme transaksi sesuai ketentuan.

Setiap perpindahan kepemilikan dan penggunaan unit perlu mengikuti prosedur pencatatan. Selain itu, sistem mencatat status retirement ketika pemegang menggunakan unit untuk tujuan klaim atau pemenuhan kewajiban sesuai aturan.

Baca juga : Perdagangan Karbon dan Kerja Sama Pasar Karbon Global

Perbedaan SRN PPI dan SRUK dalam Pengelolaan Karbon

Meskipun mempunyai hubungan erat, SRN PPI dan SRUK tidak mempunyai fungsi yang sepenuhnya sama.

Berikut perbedaan utama kedua sistem tersebut.

Aspek	SRN PPI	SRUK
Fokus utama	Data pengendalian perubahan iklim	Administrasi unit karbon
Cakupan	Aksi mitigasi, adaptasi, dan inventarisasi GRK	Registrasi dan siklus hidup unit karbon
Fungsi	Mendukung pemantauan target iklim nasional	Menjaga keterlacakan unit karbon
Pengguna	Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai ketentuan	Pelaku dan pihak terkait pengelolaan unit karbon
Informasi	Data aksi serta capaian perubahan iklim	Identitas, penerbitan, transaksi, dan status unit

Perlu perusahaan pahami bahwa pembaruan regulasi pada 2026 membawa perubahan penting dalam tata kelola registrasi karbon. SRUK hadir sebagai sistem khusus yang menggantikan fungsi pencatatan unit karbon pada SRN PPI, sedangkan SRN PPI tetap mempunyai peran dalam pengelolaan data perubahan iklim nasional.

Karena itu, pelaku usaha perlu menyesuaikan prosedur administrasi dengan sistem dan ketentuan terbaru.

Baca juga : Strategi Perdagangan Karbon untuk Mendukung Net Zero Emission

Regulasi yang Mengatur Sistem Registri dan Unit Karbon

Pelaksanaan registrasi karbon membutuhkan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Perusahaan perlu memahami dasar hukum agar proses pengembangan proyek, penerbitan, dan perdagangan unit karbon mempunyai landasan yang jelas.

Beberapa regulasi penting yang perlu menjadi perhatian meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Regulasi tersebut menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026

Regulasi ini mengatur Sistem Registri Unit Karbon, termasuk prosedur registrasi, pencatatan siklus hidup unit karbon, tata kelola data, serta keterhubungan dengan sistem terkait.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah sejumlah ketentuan mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban pencatatan unit karbon pada SRUK untuk perdagangan melalui penyelenggara bursa karbon sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 6 Tahun 2026

Regulasi ini memberikan ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Dengan memahami regulasi tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi kepatuhan dan mempersiapkan dokumen secara lebih terarah.

Kendala yang Sering Muncul dalam Registrasi dan Pencatatan Unit Karbon

Walaupun sistem registri memberikan kemudahan administrasi, pelaku usaha masih dapat menghadapi berbagai tantangan selama proses registrasi.

Berikut beberapa kendala yang perlu perusahaan antisipasi.

A. Dokumen legalitas belum lengkap

Perbedaan data perusahaan, ketidaksesuaian identitas penanggung jawab, atau kurangnya dokumen perizinan dapat menghambat proses administrasi.

Solusinya, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dokumen sebelum mengajukan registrasi.

B. Data pengurangan emisi kurang akurat

Penghitungan emisi membutuhkan metodologi dan data pendukung yang tepat. Kesalahan dalam menentukan baseline atau metode pengukuran dapat memengaruhi kualitas hasil proyek.

Karena itu, perusahaan perlu melibatkan tenaga ahli yang memahami penghitungan emisi GRK.

C. Belum memahami mekanisme registrasi

Perubahan regulasi dan sistem dapat menimbulkan kebingungan bagi pengembang proyek, terutama pihak yang baru memasuki pasar karbon.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan perlu mempelajari prosedur terbaru dan memastikan kesesuaian sektor proyek.

D. Kurangnya koordinasi antarpihak

Proyek karbon dapat melibatkan pemilik usaha, konsultan, verifikator, lembaga pemerintah, dan calon pembeli unit karbon.

Koordinasi yang kurang baik dapat memperlambat proses administrasi. Oleh sebab itu, setiap pihak perlu memahami tanggung jawab dan tahapan pekerjaan masing-masing.

Manfaat Sistem Registri Nasional bagi Perusahaan dan Pelaku Usaha

Sistem registri memberikan manfaat strategis bagi perusahaan yang ingin mengembangkan kegiatan rendah karbon.

1. perusahaan dapat membangun rekam jejak kegiatan mitigasi perubahan iklim secara lebih terstruktur. Informasi tersebut dapat mendukung laporan keberlanjutan dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan.
2. pencatatan yang tertib membantu perusahaan memahami potensi ekonomi dari proyek pengurangan emisi. Apabila proyek memenuhi persyaratan, perusahaan dapat mengembangkan peluang perdagangan unit karbon melalui mekanisme yang berlaku.
3. sistem registri membantu meningkatkan kredibilitas proyek. Calon pembeli dan mitra usaha membutuhkan informasi yang jelas mengenai asal serta kualitas unit karbon.
4. perusahaan dapat mengelola risiko kepatuhan secara lebih baik. Pemahaman mengenai registrasi, dokumentasi, dan pelaporan membantu perusahaan menghindari kesalahan administrasi.

Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan rendah karbon dapat memperkuat reputasi perusahaan di tengah meningkatnya perhatian terhadap prinsip keberlanjutan atau Environmental, Social, and Governance (ESG).

Pentingnya Konsultasi dalam Pengurusan Registrasi Unit Karbon

Pengurusan registrasi dan pencatatan unit karbon membutuhkan pemahaman terhadap aspek hukum, administrasi, dan teknis lingkungan. Setiap sektor mempunyai karakteristik serta persyaratan yang berbeda. Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pengumpulan dokumen, tetapi juga memastikan kesesuaian proyek dengan regulasi yang berlaku.

Pendampingan profesional dapat membantu perusahaan melakukan identifikasi kebutuhan administrasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyusunan berkas pendukung, serta pemahaman terhadap tahapan registrasi.

Selain itu, konsultasi sejak awal dapat membantu perusahaan mengenali potensi kendala sebelum mengajukan permohonan. Dengan persiapan yang matang, pelaku usaha dapat menyusun proses kerja secara lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

PT Jangkar Global Groups hadir untuk membantu kebutuhan konsultasi dan pendampingan administrasi perusahaan sesuai ruang lingkup layanan yang tersedia. Melalui konsultasi awal, perusahaan dapat membahas kebutuhan dokumen, legalitas usaha, dan langkah persiapan yang berkaitan dengan registrasi serta pencatatan unit karbon.

Sistem Registri Nasional dan pencatatan unit karbon

Sistem Registri Nasional dan pencatatan unit karbon mempunyai peran penting dalam membangun tata kelola perdagangan karbon yang transparan, kredibel, dan akuntabel di Indonesia.

SRN PPI berfungsi sebagai platform pencatatan aksi pengendalian perubahan iklim serta inventarisasi emisi. Sementara itu, SRUK menjalankan fungsi khusus untuk mengelola administrasi dan siklus hidup unit karbon.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memperkuat kerangka pengelolaan karbon nasional.

Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mengembangkan proyek karbon perlu memahami regulasi, menyiapkan dokumen legalitas, memastikan kualitas data emisi, serta mengikuti mekanisme registrasi yang sesuai.

Persiapan administrasi yang baik akan membantu perusahaan membangun proyek karbon yang lebih kredibel sekaligus membuka peluang untuk berpartisipasi dalam ekonomi rendah karbon Indonesia.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang