Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh berbagai negara. Peningkatan emisi gas rumah kaca dari kegiatan industri, transportasi, pembangkit listrik, serta aktivitas manusia lainnya mendorong kenaikan suhu bumi. Kondisi tersebut memicu berbagai dampak lingkungan, mulai dari perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, hingga meningkatnya risiko bencana alam.
Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha mulai mengembangkan berbagai strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu instrumen yang semakin mendapat perhatian adalah kredit karbon atau carbon credit.
Kredit karbon menawarkan pendekatan ekonomi untuk mendorong perusahaan dan organisasi agar lebih bertanggung jawab terhadap emisi yang mereka hasilkan. Melalui sistem ini, kegiatan yang berhasil mengurangi atau menyerap emisi dapat menghasilkan unit karbon yang memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, pihak lain dapat membeli unit tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan emisi atau mendukung komitmen lingkungan.
Selain itu, perdagangan karbon membuka peluang investasi baru dalam sektor energi bersih, kehutanan, pengelolaan limbah, dan berbagai kegiatan ramah lingkungan. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar karbon karena kekayaan hutan tropis, ekosistem mangrove, serta sumber energi terbarukan.
Lantas, apa sebenarnya kredit karbon, bagaimana cara kerjanya, dan seperti apa penerapannya dalam sistem perdagangan karbon di Indonesia? Berikut penjelasan lengkapnya.
Baca juga : Pengertian Perdagangan Karbon dan Cara Kerjanya
Apa Itu Kredit Karbon?
Kredit karbon merupakan unit yang merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca dalam jumlah tertentu. Secara umum, satu kredit karbon setara dengan satu ton karbon dioksida ekuivalen atau one tonne of CO2 equivalent (CO2e).
Istilah CO2e membantu mengukur berbagai jenis gas rumah kaca menggunakan satuan yang sama berdasarkan potensi pemanasan globalnya. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memperhitungkan karbon dioksida, tetapi juga gas lain seperti metana dan dinitrogen oksida.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengembangkan proyek energi terbarukan yang mampu menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Setelah proyek tersebut memenuhi metodologi penghitungan dan proses verifikasi, kegiatan itu berpotensi menghasilkan kredit karbon sesuai jumlah pengurangan emisi yang terbukti.
Selanjutnya, perusahaan tersebut dapat menawarkan kredit karbon kepada pihak lain melalui mekanisme perdagangan yang berlaku.
Namun, kredit karbon tidak muncul hanya karena sebuah perusahaan mengklaim telah melakukan kegiatan ramah lingkungan. Setiap proyek harus menunjukkan hasil pengurangan atau penyerapan emisi melalui pengukuran, pelaporan, serta verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, kredit karbon memiliki nilai karena mewakili hasil mitigasi perubahan iklim yang terukur dan memenuhi standar tertentu.
Baca juga : Mekanisme Pasar Karbon di Indonesia & Sistem Perdagangannya
Mengenal Sistem Perdagangan Karbon
Sistem perdagangan karbon merupakan mekanisme ekonomi yang memungkinkan para pelaku usaha melakukan transaksi unit karbon. Sistem ini memberikan nilai ekonomi terhadap pengurangan emisi sehingga perusahaan memiliki dorongan finansial untuk menjalankan kegiatan rendah karbon.
Pada dasarnya, sistem perdagangan karbon mempertemukan dua kelompok pelaku usaha.
Pertama, perusahaan atau organisasi yang menghasilkan unit karbon melalui proyek pengurangan maupun penyerapan emisi. Kedua, perusahaan yang membutuhkan unit karbon untuk mendukung pemenuhan kewajiban atau komitmen pengurangan emisi.
Melalui transaksi tersebut, pihak yang menghasilkan pengurangan emisi memperoleh potensi pendapatan. Sementara itu, pihak pembeli memperoleh unit karbon yang dapat mendukung strategi pengelolaan emisinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mekanisme jual beli, perdagangan karbon juga mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kegiatan operasional mereka. Sebab, pengurangan emisi dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan reputasi perusahaan.
Baca juga : Perbedaan Perdagangan Emisi dan Perdagangan Kredit Karbon
Dalam praktiknya, perdagangan karbon mengenal dua mekanisme utama, yaitu:
a. Perdagangan karbon wajib (compliance market)
Pasar karbon wajib beroperasi berdasarkan kebijakan atau ketentuan pemerintah. Pemerintah menetapkan batas emisi atau kewajiban tertentu bagi sektor usaha yang masuk dalam cakupan regulasi.
Apabila perusahaan menghasilkan emisi melebihi batas yang berlaku, perusahaan tersebut dapat membutuhkan unit karbon sesuai mekanisme yang pemerintah tetapkan.
Sebaliknya, perusahaan yang mampu menjaga emisi di bawah batas tertentu dapat memiliki peluang untuk memperdagangkan kelebihan unit sesuai ketentuan.
b. Perdagangan karbon sukarela (voluntary carbon market)
Pasar karbon sukarela memberikan kesempatan kepada perusahaan atau organisasi untuk membeli kredit karbon atas inisiatif mereka sendiri.
Biasanya, pembeli memiliki tujuan seperti mendukung program keberlanjutan, mengimbangi sebagian emisi, atau memenuhi komitmen lingkungan perusahaan.
Meskipun bersifat sukarela, pembeli tetap perlu memperhatikan kualitas proyek, standar verifikasi, transparansi, serta keabsahan unit karbon.
Kedua mekanisme tersebut memiliki tujuan yang berkaitan, yaitu mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan ekonomi.
Baca juga : Bursa Karbon Indonesia: Fungsi dan Peluang Perdagangan
Jenis-Jenis Kredit Karbon Berdasarkan Kegiatan Proyek
Kredit karbon dapat berasal dari berbagai kegiatan yang mampu mengurangi emisi atau menyerap gas rumah kaca. Setiap proyek memiliki karakteristik, metode penghitungan, serta potensi pengurangan emisi yang berbeda.
Berikut beberapa jenis proyek yang sering menghasilkan kredit karbon.
a. Proyek energi terbarukan
Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, air, dan panas bumi dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi berbahan bakar fosil.
Sebagai contoh, pembangkit listrik tenaga surya dapat menggantikan sebagian kebutuhan listrik dari pembangkit berbahan bakar batu bara. Selisih emisi antara skenario tanpa proyek dan kondisi setelah proyek berjalan dapat menjadi dasar penghitungan pengurangan emisi.
b. Konservasi dan rehabilitasi hutan
Hutan memiliki kemampuan menyerap karbon melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, kegiatan perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, dan penanaman kembali pohon berpotensi menghasilkan manfaat iklim.
Selain menyerap karbon, proyek kehutanan juga membantu menjaga keanekaragaman hayati, melindungi sumber air, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem.
Baca juga : Proses Pengukuran dan Verifikasi dalam Perdagangan Karbon
c. Pengelolaan limbah
Sampah organik yang membusuk dapat menghasilkan gas metana. Gas tersebut memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar daripada karbon dioksida dalam periode pengukuran tertentu.
Melalui pengolahan sampah, pemanfaatan gas metana, dan teknologi pengelolaan limbah, perusahaan dapat mengurangi pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer.
d. Efisiensi energi industri
Perusahaan dapat mengurangi konsumsi energi melalui penggunaan mesin hemat energi, perbaikan sistem produksi, dan penerapan teknologi rendah emisi.
Selain menekan biaya operasional, langkah tersebut juga berpotensi menghasilkan pengurangan emisi yang dapat menjadi dasar pengembangan proyek karbon apabila memenuhi metodologi yang berlaku.
e. Perlindungan ekosistem mangrove
Indonesia memiliki kawasan mangrove yang berperan penting dalam menyimpan karbon. Ekosistem ini termasuk kelompok penyerap karbon alami yang sering mendapat perhatian dalam pengembangan proyek karbon biru atau blue carbon.
Perlindungan dan pemulihan mangrove dapat memberikan manfaat ganda, yaitu menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.
Baca juga : Peran Proyek Mitigasi Iklim dalam Menghasilkan Kredit Karbon
Bagaimana Cara Kerja Kredit Karbon?
Kredit karbon memerlukan proses yang terstruktur agar setiap unit benar-benar mencerminkan pengurangan atau penyerapan emisi. Oleh sebab itu, pengembang proyek harus mengikuti tahapan tertentu sebelum menawarkan kredit karbon kepada calon pembeli.
Berikut gambaran umum prosesnya.
a. Menentukan proyek pengurangan emisi
Langkah pertama dimulai dengan memilih kegiatan yang memiliki potensi mengurangi atau menyerap emisi gas rumah kaca.
Pengembang proyek harus menjelaskan tujuan kegiatan, lokasi, teknologi yang digunakan, serta perkiraan manfaat lingkungannya.
b. Menyusun metodologi dan perhitungan emisi
Selanjutnya, pengembang menentukan metode penghitungan emisi yang sesuai dengan karakteristik proyek.
Perhitungan biasanya mempertimbangkan kondisi awal atau baseline, yaitu perkiraan emisi yang akan terjadi tanpa pelaksanaan proyek. Setelah itu, pengembang membandingkan kondisi awal dengan hasil kegiatan proyek.
c. Melaksanakan pengukuran dan pemantauan
Pengembang harus mengumpulkan data secara berkala untuk mengetahui hasil kegiatan. Data tersebut dapat mencakup konsumsi energi, volume limbah, luas kawasan hutan, tingkat penyerapan karbon, dan informasi teknis lainnya.
Selain itu, pencatatan yang konsisten membantu menjaga keakuratan hasil penghitungan.
Baca juga : Sistem Registri Nasional dan Pencatatan Unit Karbon
d. Melakukan verifikasi independen
Tahap berikutnya melibatkan proses pemeriksaan oleh lembaga atau pihak independen yang memenuhi persyaratan.
Proses ini bertujuan memastikan bahwa pengembang menggunakan metode penghitungan yang tepat dan menyampaikan data secara transparan.
e. Mencatat dan menerbitkan unit karbon
Setelah proyek memenuhi persyaratan, pengembang dapat melanjutkan proses pencatatan serta penerbitan unit karbon melalui sistem yang berlaku.
Setiap unit perlu memiliki identitas atau kode registrasi agar para pelaku usaha dapat menelusuri asal-usul dan statusnya.
f. Melakukan transaksi perdagangan
Setelah unit karbon memenuhi persyaratan perdagangan, pemilik dapat menawarkan unit tersebut kepada pembeli melalui mekanisme pasar yang tersedia.
Transaksi dapat berlangsung melalui bursa karbon atau mekanisme lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga : Manfaat Perdagangan Karbon bagi Perusahaan dan Industri
Perbedaan Kredit Karbon dan Kuota Emisi
Banyak orang masih menganggap kredit karbon sama dengan kuota emisi. Padahal, kedua instrumen tersebut memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda.
Kredit karbon umumnya merepresentasikan hasil pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca dari suatu kegiatan atau proyek yang memenuhi persyaratan.
Sementara itu, kuota emisi merupakan alokasi batas emisi yang pemerintah berikan kepada pelaku usaha dalam mekanisme tertentu.
Dalam sistem perdagangan karbon, kedua instrumen tersebut dapat memiliki peran yang saling melengkapi.
Sebagai contoh, perusahaan A memperoleh alokasi batas emisi sebesar 100.000 ton CO2e. Namun, perusahaan tersebut hanya menghasilkan emisi sebesar 85.000 ton CO2e.
Sementara itu, perusahaan B menghasilkan emisi yang melebihi alokasi batasnya. Dalam mekanisme cap-and-trade, perusahaan B dapat membutuhkan unit karbon dari sumber yang memenuhi ketentuan untuk mengatasi kekurangan alokasi.
Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengenal antara lain PTBAE-PU sebagai unit karbon yang berkaitan dengan mekanisme batas atas emisi pelaku usaha. Selain itu, terdapat SPE-GRK yang merepresentasikan kredit karbon dari pengurangan emisi gas rumah kaca.
Oleh karena itu, calon pelaku perdagangan karbon perlu memahami karakteristik setiap unit sebelum melakukan transaksi.
Baca juga : Perdagangan Karbon dan Kerja Sama Pasar Karbon Global
Perdagangan Karbon di Indonesia
Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon karena berbagai sektor ekonomi dapat menghasilkan peluang pengurangan emisi.
Pemerintah mengembangkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon atau NEK sebagai bagian dari strategi pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Salah satu landasan kebijakan yang penting adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan mengatur kerangka penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon serta pengendalian emisi nasional. Selanjutnya, Indonesia mengembangkan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang mulai beroperasi pada September 2023.
Melalui bursa tersebut, para pelaku usaha dapat melakukan transaksi unit karbon sesuai persyaratan dan mekanisme yang berlaku. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam pengaturan serta pengawasan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Pada 2026, pemerintah juga memperbarui sejumlah ketentuan untuk memperkuat tata kelola pasar karbon.
Salah satunya melalui POJK Nomor 10 Tahun 2026 yang mengubah POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Perubahan tersebut antara lain memperkenalkan penggunaan Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK sebagai sistem pencatatan unit karbon yang diperdagangkan melalui bursa.
Dengan perkembangan regulasi tersebut, pelaku usaha perlu mengikuti ketentuan terbaru agar kegiatan perdagangan karbon berjalan sesuai kerangka hukum nasional.
Baca juga : Strategi Perdagangan Karbon untuk Mendukung Net Zero Emission
Mengenal SPE-GRK sebagai Kredit Karbon di Indonesia
Salah satu instrumen penting dalam perdagangan karbon Indonesia adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau SPE-GRK.
SPE-GRK merupakan bukti pengurangan emisi gas rumah kaca dari suatu usaha atau kegiatan yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV).
Dalam mekanisme sebelumnya, pencatatan SPE-GRK menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI. Namun, perkembangan regulasi pada 2026 memperkenalkan SRUK sebagai sistem registrasi unit karbon untuk mendukung pencatatan perdagangan karbon sesuai ketentuan terbaru.
SPE-GRK memiliki peran penting karena memberikan bukti yang dapat membantu pembeli menilai asal-usul dan hasil pengurangan emisi dari suatu proyek.
Selain itu, unit karbon tersebut dapat menjadi instrumen bagi perusahaan yang ingin mendukung target penurunan emisi maupun komitmen keberlanjutan. Agar transaksi berjalan secara transparan, para pihak harus memperhatikan status registrasi, identitas unit, metodologi, dan ketentuan perdagangan yang berlaku.
Dengan demikian, SPE-GRK bukan sekadar sertifikat administratif, melainkan instrumen yang memiliki nilai ekonomi sekaligus manfaat lingkungan.
Tantangan dalam Pelaksanaan Perdagangan Karbon
Meskipun memiliki potensi besar, perdagangan karbon tetap menghadapi sejumlah tantangan.
- kualitas kredit karbon harus menjadi perhatian utama. Tidak semua proyek menghasilkan pengurangan emisi yang benar-benar tambahan atau additionality. Oleh karena itu, proyek perlu menunjukkan bahwa pengurangan emisi terjadi karena adanya intervensi proyek, bukan sekadar kegiatan yang memang akan berlangsung tanpa proyek tersebut.
- penghitungan emisi membutuhkan data yang akurat. Kesalahan dalam menentukan kondisi awal, metode penghitungan, maupun proses pemantauan dapat memengaruhi kualitas unit karbon.
- risiko penghitungan ganda atau double counting perlu mendapat perhatian serius. Satu hasil pengurangan emisi tidak boleh diklaim berulang oleh beberapa pihak untuk tujuan yang sama.
- transparansi harga dan informasi proyek juga sangat penting. Pembeli perlu mengetahui karakteristik kredit karbon, asal proyek, standar verifikasi, serta status unit yang mereka beli.
- perubahan regulasi dapat memengaruhi mekanisme perdagangan. Karena itu, pelaku usaha harus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan ketentuan lembaga pengawas.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah, pengembang proyek, investor, dan pembeli perlu membangun ekosistem perdagangan karbon yang transparan serta bertanggung jawab.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Kredit Karbon
Perusahaan yang ingin membeli kredit karbon sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga. Kualitas dan keabsahan unit justru harus menjadi prioritas utama.
Berikut beberapa hal yang perlu perusahaan periksa sebelum melakukan transaksi:
- Asal proyek karbon: Pastikan pembeli mengetahui lokasi, jenis kegiatan, dan pengembang proyek yang menghasilkan unit karbon.
- Metodologi penghitungan: Periksa metode yang digunakan untuk mengukur pengurangan atau penyerapan emisi.
- Proses verifikasi: Pastikan proyek telah melalui proses pemeriksaan sesuai standar yang berlaku.
- Status registrasi: Periksa nomor registrasi, identitas unit, serta status kepemilikan dan transaksi melalui sistem yang relevan.
- Risiko penghitungan ganda: Pastikan unit tidak mengalami klaim berulang yang dapat merusak integritas transaksi.
- Ketentuan penggunaan: Pelajari apakah unit karbon dapat mendukung tujuan perusahaan, termasuk pemenuhan kewajiban atau komitmen sukarela.
- Aspek hukum dan administratif: Periksa seluruh persyaratan transaksi, dokumen pendukung, dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Dengan melakukan pemeriksaan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko transaksi dan memilih kredit karbon yang sesuai dengan kebutuhan.
Prospek Perdagangan Karbon di Indonesia
Prospek perdagangan karbon Indonesia cukup menjanjikan karena negara ini memiliki sumber daya alam dan potensi proyek pengurangan emisi yang beragam.
Sektor kehutanan, energi, pertanian, pengelolaan limbah, dan industri dapat berkontribusi terhadap pengembangan pasar karbon.
Selain itu, peningkatan perhatian dunia terhadap perubahan iklim membuka peluang kerja sama internasional dalam pengembangan proyek rendah karbon.
Namun, pertumbuhan pasar karbon tidak hanya bergantung pada jumlah proyek. Integritas kredit karbon, kepastian hukum, transparansi transaksi, dan kepercayaan investor juga menentukan keberhasilan sistem ini.
Pembaruan regulasi pada 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa pemerintah terus mengembangkan kerangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.
Karena itu, perusahaan yang ingin masuk ke sektor ini perlu mempersiapkan pemahaman teknis, administrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Pada akhirnya, perdagangan karbon memiliki peluang untuk berkembang menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju sistem yang lebih rendah emisi.
Mengenal Kredit Karbon dalam Sistem Perdagangan Karbon
Kredit karbon merupakan instrumen ekonomi yang merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca. Melalui sistem perdagangan karbon, unit tersebut dapat memiliki nilai ekonomi dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar karbon melalui sektor kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan berbagai kegiatan ramah lingkungan lainnya.
Namun, keberhasilan perdagangan karbon membutuhkan proses pengukuran, pelaporan, verifikasi, pencatatan, serta transaksi yang transparan.
Selain itu, perusahaan perlu memahami perbedaan kredit karbon dan kuota emisi, mengenali SPE-GRK, serta mengikuti perkembangan regulasi seperti Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan POJK Nomor 10 Tahun 2026.
Dengan pemahaman yang tepat, pelaku usaha dapat melihat perdagangan karbon bukan hanya sebagai peluang ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
