Siapa yang Berhak Mengajukan Penerbitan Kredit Karbon?

Siti Aidah

Siapa yang Berhak Mengajukan Penerbitan Kredit Karbon
Direktur Utama Jangkar Groups

Penerbitan kredit karbon dapat di ajukan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) atau peningkatan penyerapan karbon. Pihak tersebut dapat berasal dari perusahaan, pemegang izin pengelolaan kawasan, kelompok masyarakat tertentu, hingga pemerintah sesuai sektor dan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak semua orang atau organisasi otomatis berhak mengajukan penerbitan kredit karbon. Pemohon perlu memiliki kegiatan mitigasi yang jelas, bukti penguasaan atau kewenangan atas lokasi proyek, serta data pengurangan emisi yang dapat di ukur dan di verifikasi.

Di Indonesia, kredit karbon berkaitan dengan Unit Karbon dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi GRK nasional. Selain itu, setiap sektor memiliki ketentuan teknis yang perlu di perhatikan. Oleh karena itu, calon pemohon perlu memahami status kegiatan, hak atas lokasi, tanggung jawab proyek, dan jalur penerbitan sebelum mengajukan permohonan.

Apa Itu Penerbitan Kredit Karbon

Apa Itu Penerbitan Kredit Karbon?

Penerbitan kredit karbon merupakan proses untuk memperoleh pengakuan atas hasil pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan GRK dari suatu kegiatan mitigasi. Hasil tersebut di hitung menggunakan metodologi tertentu, kemudian melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV).

Dalam sistem Indonesia, salah satu bentuk bukti pengurangan emisi adalah SPE-GRK. Sertifikat ini menunjukkan bahwa suatu usaha atau kegiatan telah menghasilkan pengurangan emisi yang melalui proses MRV dan tercatat dalam sistem registri sesuai ketentuan.

Satu unit karbon umumnya menyatakan hasil pengurangan atau penyerapan emisi dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen (COâ‚‚e). Dengan demikian, proyek tidak cukup hanya mengklaim telah menanam pohon, menghemat energi, atau mengelola limbah. Pemrakarsa harus membuktikan hasil mitigasi menggunakan data, metode perhitungan, dan proses verifikasi yang dapat di pertanggungjawabkan.

Perbedaan Pemohon dan Penerbit Kredit Karbon

Pemohon merupakan pihak yang bertanggung jawab atas proyek atau aksi mitigasi dan mengajukan proses pencatatan, rekomendasi, atau persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, penerbitan sertifikat mengikuti kewenangan pemerintah atau standar internasional berdasarkan jalur sertifikasi yang di pilih.

Oleh sebab itu, perusahaan yang menjalankan proyek pengurangan emisi tidak otomatis menerbitkan sertifikatnya sendiri. Perusahaan tersebut mengajukan dokumen dan memenuhi tahapan yang di persyaratkan. Selanjutnya, lembaga independen melakukan validasi atau verifikasi, sedangkan instansi berwenang memproses rekomendasi dan penerbitan sesuai aturan.

BACA JUGA: Persyaratan Legalitas Lahan dan Dokumen Proyek Karbon

Siapa Saja yang Berhak Mengajukan Penerbitan Kredit Karbon?

Pihak yang berhak mengajukan penerbitan kredit karbon bergantung pada sektor, jenis proyek, hak pengelolaan, dan ketentuan sertifikasi. Secara umum, Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur peran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan aksi mitigasi. Selain itu, aturan sektoral memberikan ketentuan lebih rinci bagi proyek tertentu.

1. Perusahaan dan Pelaku Usaha

Perusahaan dapat mengajukan penerbitan kredit karbon apabila menjalankan kegiatan yang menghasilkan pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon. Contohnya meliputi perusahaan energi terbarukan, industri yang menerapkan efisiensi energi, pengelola limbah, serta perusahaan yang menjalankan proyek penyerapan karbon.

Namun, kepemilikan badan usaha saja belum cukup. Perusahaan perlu menunjukkan bahwa kegiatan mitigasi benar-benar berlangsung dan berada dalam tanggung jawabnya. Selain itu, pemohon perlu menjelaskan lokasi proyek, periode pelaksanaan, metodologi, serta hasil pengukuran emisi.

Sebagai contoh, perusahaan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya untuk menggantikan sebagian penggunaan energi berbahan bakar fosil. Jika proyek memenuhi metodologi dan menghasilkan pengurangan emisi yang dapat di verifikasi, perusahaan dapat menempuh mekanisme sertifikasi sesuai ketentuan.

BACA JUGA: Persyaratan Penerbitan Kredit Karbon dari Proyek Kehutanan

2. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan

Dalam sektor kehutanan, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dapat menjadi pihak yang mengajukan kegiatan perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi GRK. Pemegang hak pengelolaan juga termasuk pihak yang dapat menjalankan kegiatan tersebut sesuai ketentuan.

Kegiatan mitigasi dapat mencakup perlindungan hutan, pengurangan deforestasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan serapan karbon. Meskipun demikian, pemohon harus memiliki dasar hak atau perizinan yang sesuai dengan lokasi kegiatan.

Selain itu, proyek perlu mengikuti peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan dan ketentuan teknis yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat mengajukan klaim karbon atas kawasan yang tidak berada dalam kewenangan atau tanggung jawabnya.

BACA JUGA: Persyaratan Penerbitan Kredit Karbon dari Energi Terbarukan

3. Kelompok Perhutanan Sosial

Kelompok perhutanan sosial juga memiliki peluang untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan. Pihak yang memiliki Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat mengembangkan aksi mitigasi sesuai hak dan ruang lingkup pengelolaannya.

Contoh kegiatan meliputi perlindungan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Selain itu, kelompok dapat menjalankan kegiatan secara gabungan apabila memenuhi ketentuan skema pengelolaan yang berlaku.

Namun, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 mengatur bahwa pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial perlu mendapat pendampingan dari mitra atau pendamping yang teregistrasi. Ketentuan ini membantu kelompok menyiapkan aspek teknis, administrasi, dan pengelolaan proyek.

BACA JUGA: Standar Sertifikasi Kredit Karbon Nasional dan Internasional

4. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat yang memiliki penetapan status hutan adat termasuk pihak yang dapat menjalankan perdagangan karbon melalui offset emisi sektor kehutanan. Hak dan pengakuan atas hutan adat menjadi bagian penting dalam menentukan kewenangan kegiatan.

Masyarakat hukum adat dapat mengembangkan kegiatan perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pengelolaan kawasan yang mendukung penyerapan karbon. Namun, masyarakat perlu memastikan bahwa proyek sesuai dengan status kawasan dan hak pengelolaan yang telah di akui.

Selain itu, masyarakat hukum adat perlu memperoleh pendampingan dari mitra atau pendamping yang teregistrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Pendampingan tersebut dapat membantu penyusunan dokumen dan pengelolaan kegiatan mitigasi.

5. Pemegang Registrasi Hutan Hak

Pemilik atau pengelola hutan hak yang memiliki registrasi sesuai ketentuan juga dapat menjadi pihak yang mengajukan kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan. Hutan hak merupakan kawasan yang memiliki dasar hak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemegang registrasi perlu menunjukkan status kawasan dan kewenangan pengelolaan sebelum mengembangkan proyek karbon. Selanjutnya, pemohon perlu menyiapkan rancangan aksi mitigasi, data kondisi hutan, serta rencana pengukuran hasil penyerapan atau pengurangan emisi.

Seperti kelompok perhutanan sosial dan masyarakat hukum adat, pemegang registrasi hutan hak juga perlu mendapat pendampingan mitra atau pendamping yang teregistrasi sesuai aturan sektor kehutanan.

BACA JUGA: Persyaratan Penerbitan Kredit Karbon: Prosedur dan Dokumen

6. Pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Pihak yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (PB-PJL Karbon) juga termasuk kelompok yang dapat mengembangkan perdagangan karbon sektor kehutanan.

Perizinan ini berkaitan dengan pemanfaatan potensi ekosistem dalam menyerap dan menyimpan karbon, terutama pada zona atau blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam dan taman buru sesuai ketentuan.

Pemegang izin perlu menjalankan kegiatan berdasarkan ruang lingkup perizinan dan ketentuan pengelolaan kawasan. Dengan demikian, kegiatan perdagangan karbon tetap memperhatikan fungsi konservasi, perlindungan ekosistem, serta keberlanjutan sumber daya alam.

7. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah juga dapat berperan sebagai penanggung jawab aksi mitigasi perubahan iklim. Dalam ketentuan perdagangan karbon sektor kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menyebut Menteri dan gubernur sebagai pihak yang dapat menjalankan perdagangan karbon melalui offset emisi GRK.

Peran pemerintah dapat berkaitan dengan program berbasis yurisdiksi, pengelolaan kawasan, serta koordinasi aksi mitigasi pada tingkat wilayah. Selain itu, pemerintah dapat mendorong kerja sama dengan pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, peran pemerintah tidak berarti setiap instansi dapat mengajukan kredit karbon tanpa dasar kegiatan. Program tetap memerlukan tanggung jawab yang jelas, data hasil mitigasi, dan pemenuhan mekanisme pencatatan serta verifikasi.

BACA JUGA: Persyaratan Baseline dan Additionality dalam Proyek Kredit Karbon

Apakah Individu Bisa Mengajukan Kredit Karbon?

Pertanyaan ini sering muncul dari pemilik lahan, petani, pemilik kebun, dan masyarakat yang menjalankan kegiatan ramah lingkungan. Pada prinsipnya, kesempatan mengikuti kegiatan karbon bergantung pada status pemohon, hak atas lokasi, jenis proyek, dan aturan sektor yang berlaku.

Dalam aturan kehutanan, definisi pelaku usaha mencakup orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Akan tetapi, untuk menjadi pemohon dalam skema tertentu, individu tetap perlu memenuhi kategori dan persyaratan khusus.

Sebagai contoh, pemilik hutan hak perlu memperhatikan registrasi hutan hak. Sementara itu, pemilik lahan biasa tidak otomatis memiliki hak untuk menerbitkan kredit karbon hanya karena menanam pohon di atas lahannya.

Selain itu, individu dapat bergabung melalui kelompok, badan usaha, koperasi, atau kerja sama proyek apabila mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, calon pemohon perlu memeriksa status lahan dan skema sertifikasi sebelum mengeluarkan biaya pengembangan proyek.

BACA JUGA: Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dalam Proyek Karbon

Syarat Utama bagi Pihak yang Mengajukan Kredit Karbon

Setiap calon pemohon perlu memenuhi persyaratan yang sesuai dengan sektor dan mekanisme penerbitan. Meskipun rinciannya dapat berbeda, beberapa aspek berikut menjadi perhatian penting.

Memiliki Kewenangan atas Kegiatan dan Lokasi

Pemohon perlu menunjukkan dasar kewenangan untuk menjalankan aksi mitigasi. Dasar tersebut dapat berupa izin usaha, hak pengelolaan, persetujuan perhutanan sosial, penetapan hutan adat, registrasi hutan hak, atau dokumen lain sesuai sektor.

Hal ini penting untuk menghindari klaim karbon atas lahan atau kegiatan milik pihak lain. Selain itu, pemohon perlu menjelaskan pembagian tanggung jawab apabila proyek melibatkan beberapa pihak.

Memiliki Rencana Aksi Mitigasi

Pemohon harus menjelaskan jenis kegiatan yang menghasilkan pengurangan emisi atau peningkatan serapan karbon. Rencana tersebut perlu memiliki tujuan, lokasi, periode pelaksanaan, metodologi, serta target hasil yang realistis.

Untuk penerbitan SPE-GRK melalui mekanisme yang diatur Perpres Nomor 110 Tahun 2025, pemohon perlu memperhatikan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM). Sementara itu, jalur unit karbon non-SPE GRK dapat menggunakan Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) sesuai standar internasional dan ketentuan pemerintah.

Memiliki Data Pengukuran Emisi

Calon pemohon perlu mengumpulkan data yang mendukung perhitungan pengurangan emisi. Data dapat berupa penggunaan energi, jumlah bahan bakar, volume limbah, luas tutupan lahan, kondisi vegetasi, atau informasi lain sesuai metodologi proyek.

Selain itu, data perlu memiliki sumber yang jelas dan dapat di telusuri. Dengan begitu, lembaga independen dapat memeriksa keakuratan perhitungan.

Memenuhi Proses Validasi dan Verifikasi

Pemohon perlu mengikuti proses validasi dokumen proyek dan verifikasi hasil aksi mitigasi melalui lembaga independen sesuai mekanisme yang berlaku. Validasi menilai kelayakan rancangan proyek, sedangkan verifikasi memeriksa hasil pelaksanaan dan capaian pengurangan emisi.

Karena itu, pemohon perlu menyiapkan bukti kegiatan dan catatan pemantauan secara konsisten. Tanpa bukti yang memadai, proyek akan kesulitan menunjukkan hasil mitigasi yang dapat di akui.

BACA JUGA: Proses Validasi dan Verifikasi Proyek Kredit Karbon

Proses Pengajuan Penerbitan Kredit Karbon

Setelah memastikan kelayakan pemohon, calon pengembang proyek dapat memulai tahapan administrasi dan teknis. Urutan proses dapat berbeda menurut sektor dan jalur sertifikasi, tetapi secara umum mencakup langkah berikut.

1. Identifikasi Pemohon dan Proyek

Tentukan pihak yang akan bertindak sebagai penanggung jawab proyek. Selanjutnya, periksa legalitas, hak pengelolaan, lokasi, dan pembagian tanggung jawab apabila proyek melibatkan mitra.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pemohon menyusun DRAM atau DPP sesuai jalur penerbitan. Dokumen tersebut menjelaskan rancangan kegiatan, metodologi, kondisi awal, target pengurangan emisi, dampak lingkungan, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

3. Pencatatan dalam Sistem Registri

Pemohon mengikuti mekanisme pencatatan melalui sistem registri yang berlaku. Perpres Nomor 110 Tahun 2025 membedakan fungsi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

SRN PPI mengelola informasi aksi dan sumber daya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim pada tingkat NDC. Sementara itu, SRUK mengelola informasi Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

4. Validasi dan Pelaksanaan Proyek

Lembaga validasi independen memeriksa rancangan proyek sesuai metodologi dan standar yang di gunakan. Setelah memenuhi tahapan yang di persyaratkan, pemohon menjalankan aksi mitigasi berdasarkan dokumen perencanaan.

5. Verifikasi Hasil Mitigasi

Lembaga verifikasi independen memeriksa data dan hasil pelaksanaan proyek. Selanjutnya, hasil verifikasi menjadi bagian penting dalam proses rekomendasi dan penerbitan unit karbon sesuai jalur yang berlaku.

6. Rekomendasi dan Penerbitan Unit Karbon

Untuk jalur SPE-GRK, hasil verifikasi menjadi dasar rekomendasi penerbitan sesuai kewenangan instansi terkait. Setelah memenuhi persyaratan, pemerintah memproses penerbitan sertifikat dan pencatatan unit karbon dalam sistem yang berlaku.

BACA JUGA: Persyaratan Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) Karbon

Pihak yang Tidak Otomatis Berhak Mengajukan Kredit Karbon

Tidak semua pihak yang melakukan kegiatan ramah lingkungan dapat langsung mengajukan penerbitan kredit karbon. Kegiatan seperti penanaman pohon, penghematan listrik, pengelolaan sampah, dan rehabilitasi lahan memang dapat mendukung mitigasi perubahan iklim. Namun, kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan metodologi dan mekanisme sertifikasi.

Pihak yang tidak memiliki kewenangan atas lokasi juga tidak dapat begitu saja mengklaim hasil pengurangan emisi dari kawasan tersebut. Begitu pula dengan perusahaan yang hanya menjadi pembeli kredit karbon. Status sebagai pembeli tidak otomatis memberikan hak untuk mengajukan penerbitan atas proyek milik pihak lain.

Selain itu, pihak yang tidak memiliki data pengukuran dan bukti pelaksanaan akan kesulitan memenuhi proses MRV. Oleh karena itu, calon pemohon perlu membedakan antara pelaksana kegiatan lingkungan, penanggung jawab proyek karbon, pemegang unit karbon, dan pembeli kredit karbon.

BACA JUGA: Proses Registrasi dan Penerbitan Unit Karbon melalui SRUK

Jasa Pengurusan Dokumen Penerbitan Kredit Karbon

Pengajuan penerbitan kredit karbon membutuhkan pemahaman mengenai legalitas pemohon, status lokasi, dokumen perencanaan, metodologi, serta proses MRV. Karena itu, persiapan administrasi sejak awal dapat membantu calon pemohon memahami kebutuhan proyek dan mengurangi risiko kekurangan dokumen.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi dan dokumen untuk kebutuhan proyek serta kegiatan terkait kredit karbon. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan dokumen awal, penataan informasi legalitas, identifikasi kebutuhan administrasi, dan persiapan dokumen pendukung sesuai ruang lingkup layanan.

Sebelum memulai proses, calon pemohon perlu menjelaskan jenis proyek, lokasi kegiatan, status kepemilikan atau pengelolaan lahan, serta pihak yang bertanggung jawab. Dengan informasi tersebut, kebutuhan dokumen dapat di petakan secara lebih tepat.

Penerbitan unit karbon tetap mengikuti hasil pemeriksaan, rekomendasi, dan kewenangan instansi yang berwenang.

Konsultasi Penerbitan Kredit Karbon Sekarang

Siti Aidah
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp