Proses registrasi dan penerbitan unit karbon melalui SRUK menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan perdagangan karbon di Indonesia. Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) berfungsi mencatat identitas proyek, kegiatan mitigasi perubahan iklim, serta perjalanan setiap unit karbon sejak penerbitan hingga pemanfaatan atau pensiun. Melalui sistem ini, pemerintah mendorong transparansi, keterlacakan, dan integritas pasar karbon nasional.
Bagi perusahaan, pengembang proyek, pemerintah, maupun kelompok masyarakat yang menjalankan aksi mitigasi, pemahaman mengenai registrasi dan penerbitan unit karbon sangat penting. Sebab, kegiatan penurunan emisi tidak otomatis menghasilkan unit karbon yang dapat di perdagangkan. Proponen perlu memenuhi persyaratan sektor, menyiapkan dokumen rancangan kegiatan, menjalani validasi dan verifikasi, serta memperoleh persetujuan sesuai skema yang di pilih.
Selain itu, pemohon perlu memahami perbedaan antara pencatatan proyek dan penerbitan unit karbon. Pencatatan memberikan identitas registrasi pada proyek, sedangkan penerbitan menghasilkan unit karbon dengan identitas unik berdasarkan capaian pengurangan atau penyerapan emisi yang memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, setiap tahap membutuhkan data dan bukti yang dapat di pertanggungjawabkan.
Apa Itu Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK?
Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK merupakan sistem pencatatan nasional yang mengelola informasi unit karbon dari proyek di Indonesia. Sistem ini menghubungkan data pemerintah, pelaku usaha, lembaga validasi dan verifikasi, serta registri karbon internasional sesuai ketentuan yang berlaku.
SRUK mencatat unit karbon dari berbagai sektor dan skema, baik untuk kebutuhan pasar wajib maupun pasar sukarela. Selain itu, sistem ini merekam siklus hidup unit karbon, mulai dari penerbitan, perpindahan kepemilikan, hingga pensiun atau retirement.
Pemerintah mengembangkan SRUK untuk mendukung pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), serta pengendalian risiko penghitungan ganda atau double counting. Dengan demikian, setiap unit karbon memiliki identitas dan riwayat yang dapat di telusuri.
Fungsi SRUK dalam Registrasi Unit Karbon
SRUK memiliki beberapa fungsi utama dalam tata kelola karbon nasional. Pertama, sistem ini mencatat proyek dan unit karbon agar pemerintah dapat menelusuri asal serta status setiap unit. Kedua, SRUK menghubungkan proses administrasi lintas kementerian sesuai kewenangan sektor masing-masing.
Selanjutnya, SRUK membantu mencatat transaksi perdagangan karbon. Namun, SRUK bukan bursa karbon dan bukan tempat pelaksanaan transaksi jual beli. Transaksi dapat berlangsung melalui bursa karbon atau perdagangan langsung, sedangkan SRUK mencatat informasi transaksi dan perubahan status unit.
Selain itu, SRUK mendukung keterhubungan data dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Keterhubungan tersebut penting untuk menjaga konsistensi informasi aksi mitigasi dan pelaporan pencapaian target iklim Indonesia.
Dasar Hukum Penyelenggaraan SRUK
Penyelenggaraan SRUK mengacu pada kerangka Nilai Ekonomi Karbon dan peraturan pelaksana yang mengatur registrasi serta penerbitan unit karbon. Salah satu dasar pentingnya adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan Sistem Registri Unit Karbon. Peraturan tersebut mencakup pencatatan unit karbon, penerbitan SPE GRK, pencatatan transaksi, pemanfaatan unit, serta interoperabilitas data.
Namun, setiap sektor juga memiliki aturan teknis tersendiri. Sebagai contoh, sektor kehutanan memiliki ketentuan sektoral melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Sementara itu, sektor lain mengikuti ketentuan kementerian yang membidangi masing-masing kegiatan.
Jenis Unit Karbon dalam Sistem SRUK
Sebelum memulai registrasi, proponen perlu menentukan jalur penerbitan unit karbon. Secara umum, SRUK mengenal dua kelompok utama, yaitu SPE GRK dan Non-SPE GRK.
Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau SPE GRK
SPE GRK merupakan unit karbon yang di terbitkan melalui mekanisme nasional. Pemerintah menerbitkan unit tersebut berdasarkan hasil aksi mitigasi yang memenuhi persyaratan, metodologi, dan proses penilaian sesuai ketentuan sektoral.
Dalam jalur ini, proponen menyiapkan dokumen rancangan aksi mitigasi, menjalankan kegiatan, serta memenuhi proses validasi dan verifikasi. Setelah itu, kementerian terkait memberikan rekomendasi penerbitan sesuai kewenangannya. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan SPE GRK melalui SRUK apabila seluruh persyaratan terpenuhi.
Jalur ini membutuhkan kesesuaian antara dokumen proyek, pelaksanaan kegiatan, dan hasil pengurangan emisi yang telah di verifikasi. Dengan demikian, proponen tidak dapat hanya mengandalkan perkiraan penurunan emisi tanpa bukti pengukuran yang memadai.
Unit Karbon Non-SPE GRK
Non-SPE GRK merupakan unit karbon yang berasal dari skema atau standar sertifikasi di luar mekanisme penerbitan SPE GRK nasional. Dalam jalur ini, lembaga standar internasional dapat menerbitkan sertifikat berdasarkan metodologi dan ketentuan skema yang di gunakan.
Meskipun demikian, unit tersebut tetap perlu mengikuti ketentuan pencatatan dalam SRUK. Pemerintah mencatat informasi unit agar identitas, kepemilikan, dan statusnya dapat di telusuri dalam sistem nasional.
Perbedaan utama kedua jalur tersebut terletak pada mekanisme penerbitan dan lembaga yang menerbitkan unit. Oleh sebab itu, proponen perlu menentukan skema sejak tahap perencanaan agar dokumen dan proses administrasi sesuai dengan jalur yang di pilih.
Persiapan Dokumen Registrasi Proyek Karbon
Dokumen menjadi dasar penting dalam proses registrasi dan penerbitan unit karbon melalui SRUK. Kelengkapan berkas membantu kementerian terkait menilai kelayakan proyek sebelum proponen melanjutkan tahapan validasi dan pelaksanaan aksi mitigasi.
Dokumen Identitas dan Legalitas Proponen
Proponen perlu menyiapkan identitas pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan. Pihak tersebut dapat berupa pemerintah, badan usaha, atau masyarakat sesuai ketentuan sektor terkait.
Dokumen administrasi dapat mencakup identitas penanggung jawab, legalitas badan usaha apabila berbentuk perusahaan, dokumen kewenangan, serta bukti hak atau penguasaan atas lokasi kegiatan. Selain itu, proponen perlu memastikan bahwa pihak yang mengajukan memiliki dasar hukum untuk menjalankan aksi mitigasi di lokasi tersebut.
Persyaratan legalitas tidak selalu sama untuk seluruh sektor. Karena itu, pemohon perlu memeriksa ketentuan sektoral sebelum mengumpulkan dokumen.
Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi
Dokumen rancangan aksi mitigasi menjelaskan bagaimana proyek menghasilkan pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan gas rumah kaca. Untuk jalur SPE GRK, proponen menyiapkan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM). Sementara itu, jalur standar internasional dapat menggunakan Project Design Document (PDD) atau dokumen rancangan sesuai ketentuan skema.
Dokumen tersebut umumnya menjelaskan:
- Identitas dan lokasi proyek.
- Latar belakang serta tujuan kegiatan.
- Kondisi awal atau baseline emisi.
- Metodologi penghitungan pengurangan emisi.
- Rencana pelaksanaan aksi mitigasi.
- Periode kegiatan dan pemantauan.
- Perkiraan hasil pengurangan atau penyerapan emisi.
- Analisis dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
- Konsultasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan.
- Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.
Selain itu, proponen perlu menyertakan data pendukung yang relevan. Data tersebut dapat berupa informasi penggunaan lahan, konsumsi energi, volume produksi, kondisi lingkungan, atau catatan kegiatan sesuai karakter proyek.
Dokumen Teknis dan Bukti Pendukung
Dokumen teknis membantu menjelaskan kondisi nyata proyek. Sebagai contoh, proyek kehutanan dapat membutuhkan data luas kawasan, status pengelolaan, kondisi tutupan lahan, serta rencana pemantauan. Sementara itu, proyek energi dapat membutuhkan data konsumsi bahan bakar, kapasitas peralatan, dan catatan produksi energi.
Proponen juga perlu menyiapkan bukti penguasaan lokasi dan persetujuan pihak terkait apabila kegiatan melibatkan lahan atau masyarakat. Dengan demikian, proses pemeriksaan dapat menilai kelayakan lokasi sekaligus mengurangi risiko konflik.

Tahapan Registrasi dan Penerbitan Unit Karbon melalui SRUK
Proses registrasi dan penerbitan unit karbon melalui SRUK berjalan melalui beberapa tahapan. Meskipun demikian, rincian persyaratan dapat berbeda menurut sektor dan jalur penerbitan yang di pilih.
1. Memastikan Kelayakan Proyek dan Proponen
Tahap pertama adalah memeriksa kelayakan pihak yang mengajukan serta lokasi proyek. Proponen perlu memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sektor, memiliki dasar penguasaan atau kewenangan yang memadai, dan memenuhi ketentuan teknis.
Selain itu, proponen perlu menentukan skema penerbitan yang akan di gunakan. Keputusan ini akan memengaruhi dokumen rancangan, standar metodologi, serta lembaga yang terlibat dalam proses validasi dan verifikasi.
2. Membuat Akun dan Mengisi Data Umum
Setelah memastikan kelayakan, proponen melakukan pendaftaran akun melalui sistem SRUK sesuai mekanisme yang tersedia. Selanjutnya, pemohon mengisi data umum mengenai identitas penanggung jawab, nama proyek, sektor, lokasi, dan informasi dasar kegiatan.
Pada tahap ini, pemohon perlu memeriksa ketepatan setiap informasi. Sebab, data tersebut menjadi dasar identifikasi proyek dan komunikasi dengan kementerian terkait.
3. Mengisi Data Teknis dan Mengunggah Dokumen Rancangan
Berikutnya, proponen melengkapi data teknis serta mengunggah DRAM untuk jalur SPE GRK atau dokumen rancangan yang sesuai untuk jalur Non-SPE GRK.
Data teknis perlu menjelaskan metodologi, baseline, rencana mitigasi, perhitungan emisi, dan mekanisme pemantauan. Selain itu, proponen harus memastikan bahwa dokumen yang di unggah sesuai dengan sektor serta skema yang di pilih.
4. Memperoleh Penerimaan dan Pengakuan Pencatatan
Setelah proponen menyampaikan data, kementerian terkait menelaah kesesuaian kegiatan berdasarkan kewenangan sektoral. Pemeriksaan ini membantu menentukan apakah proyek dapat melanjutkan proses, skema penerbitan yang sesuai, serta kebutuhan otorisasi apabila proponen merencanakan pemanfaatan internasional.
Jika proyek memenuhi ketentuan pencatatan, proponen memperoleh surat penerimaan atau pengakuan pencatatan beserta Nomor Registri. Nomor tersebut menjadi identitas proyek dalam SRUK.
Namun, Nomor Registri proyek belum berarti proponen telah memperoleh unit karbon. Nomor tersebut hanya menunjukkan bahwa proyek telah masuk dalam sistem pencatatan sesuai tahap yang di capai.
5. Menjalankan Validasi Rancangan Proyek
Setelah tahap pencatatan dan pengakuan sektoral, proyek melanjutkan proses validasi sesuai skema yang di pilih. Lembaga validasi independen menilai kelayakan desain proyek, metodologi, baseline, rencana pemantauan, serta perhitungan potensi pengurangan emisi.
Proses validasi bertujuan memastikan rancangan proyek memiliki dasar teknis yang dapat di pertanggungjawabkan. Apabila lembaga menemukan kekurangan, proponen perlu memberikan penjelasan atau memperbaiki dokumen sesuai hasil penilaian.
Perlu di pahami bahwa validasi berlangsung dalam skema penerbitan yang bersangkutan, bukan sebagai proses pemeriksaan internal SRUK. SRUK mencatat status dan informasi yang di terima dari sistem terkait.
6. Melaksanakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Setelah memenuhi persyaratan rancangan, proponen menjalankan kegiatan sesuai rencana yang telah di validasi. Kegiatan tersebut dapat berupa perlindungan hutan, restorasi ekosistem, pengelolaan limbah, penggunaan energi rendah emisi, atau kegiatan lain yang memenuhi ketentuan sektoral.
Selama pelaksanaan, proponen perlu mengumpulkan data secara konsisten. Misalnya, catatan penggunaan energi, pengukuran kondisi lapangan, data produksi, dokumentasi kegiatan, dan informasi pendukung lainnya.
Selain itu, proponen harus menjalankan mekanisme pemantauan sesuai metodologi. Data yang akurat akan membantu proses verifikasi dan mengurangi risiko perbedaan antara rancangan dengan hasil nyata.
7. Menjalani Verifikasi Hasil Pengurangan Emisi
Setelah periode pemantauan atau capaian kegiatan memenuhi ketentuan, proponen mengajukan proses verifikasi. Lembaga verifikasi independen memeriksa hasil aksi mitigasi berdasarkan data dan bukti pelaksanaan.
Verifikasi menilai apakah proyek benar-benar mencapai pengurangan atau penyerapan emisi sesuai metodologi. Pemeriksa juga dapat menilai konsistensi data, perhitungan, bukti lapangan, dan penerapan rencana pemantauan.
Selanjutnya, lembaga verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi. Laporan tersebut menjadi salah satu dasar bagi kementerian terkait untuk mempertimbangkan rekomendasi atau persetujuan penerbitan unit karbon.
8. Mengajukan Permohonan Penerbitan Unit Karbon
Setelah memperoleh hasil verifikasi, proponen mengajukan permohonan penerbitan sesuai jalur yang di pilih. Pada jalur nasional, kementerian terkait menilai hasil kegiatan dan memberikan rekomendasi penerbitan apabila persyaratan terpenuhi.
Untuk jalur Non-SPE GRK, proponen mengikuti mekanisme persetujuan sektoral dan ketentuan lembaga standar internasional. Dengan demikian, penerbitan unit mengikuti aturan skema yang bersangkutan, sedangkan SRUK mencatat unit tersebut sesuai mekanisme integrasi atau pencatatan yang berlaku.
Apabila proponen merencanakan pemanfaatan internasional yang membutuhkan otorisasi, proponen juga perlu mengikuti prosedur otorisasi dan ketentuan Corresponding Adjustment.
9. Penerbitan dan Pencatatan Unit Karbon
Pada jalur nasional, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan SPE GRK melalui SRUK setelah menerima rekomendasi dan memastikan persyaratan terpenuhi. Setiap unit memperoleh identitas unik berdasarkan jumlah pengurangan emisi dalam satuan ton setara karbon dioksida atau tCO₂e.
Sementara itu, pada jalur Non-SPE GRK, lembaga standar internasional menerbitkan sertifikat melalui registrinya sendiri. Selanjutnya, informasi unit tersebut masuk ke SRUK melalui mekanisme integrasi data atau pencatatan yang berlaku.
Dengan demikian, proponen perlu membedakan Nomor Registri proyek dan identitas unik setiap unit karbon. Nomor Registri menunjukkan identitas proyek, sedangkan kode unit menunjukkan identitas karbon yang telah di terbitkan.
Perbedaan Registrasi Proyek dan Penerbitan Unit Karbon
Registrasi proyek dan penerbitan unit karbon merupakan dua tahap yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi berbeda. Registrasi mencatat identitas serta informasi kegiatan dalam sistem. Sebaliknya, penerbitan memberikan status unit karbon berdasarkan hasil aksi mitigasi yang telah memenuhi persyaratan.
| Aspek | Registrasi Proyek | Penerbitan Unit Karbon |
|---|---|---|
| Tujuan | Mencatat identitas dan data proyek | Menghasilkan unit karbon yang diakui |
| Dokumen utama | Data umum, data teknis, DRAM atau dokumen rancangan | Laporan validasi, laporan verifikasi, dan rekomendasi atau persetujuan |
| Hasil | Nomor Registri proyek | Identitas unik setiap unit karbon |
| Dasar penilaian | Kelayakan dan pengakuan kegiatan | Capaian mitigasi yang memenuhi ketentuan |
| Tahap | Awal proses | Setelah pelaksanaan dan verifikasi |
Oleh karena itu, proyek yang telah memperoleh Nomor Registri belum tentu langsung menghasilkan unit karbon. Proponen tetap harus menjalankan kegiatan, membuktikan hasil mitigasi, dan memenuhi prosedur penerbitan.
Kendala dalam Registrasi dan Penerbitan Unit Karbon
Proses registrasi dapat menghadapi kendala administratif maupun teknis. Salah satu masalah yang sering muncul adalah dokumen rancangan belum menjelaskan baseline dan metodologi secara memadai. Akibatnya, lembaga pemeriksa membutuhkan penjelasan tambahan.
Selain itu, data proyek yang tidak konsisten dapat memperlambat pemeriksaan. Perbedaan informasi lokasi, identitas penanggung jawab, luas kegiatan, atau periode pemantauan dapat menimbulkan pertanyaan dari pihak yang berwenang.
Kendala berikutnya berkaitan dengan bukti pelaksanaan aksi mitigasi. Proponen perlu menyimpan catatan dan dokumentasi sejak awal kegiatan. Jika data pemantauan tidak lengkap, proses verifikasi dapat membutuhkan klarifikasi atau perbaikan.
Pemilihan skema yang kurang tepat juga dapat menimbulkan hambatan. Sebab, jalur SPE GRK dan Non-SPE GRK memiliki mekanisme penerbitan serta persyaratan yang berbeda. Oleh karena itu, proponen sebaiknya memahami ketentuan sektoral sebelum memulai registrasi.
Jasa Pendampingan Pengurusan Unit Karbon melalui SRUK
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi untuk membantu kebutuhan persiapan dokumen registrasi dan penerbitan unit karbon melalui SRUK. Pendampingan ini dapat membantu perusahaan, pengelola proyek, maupun pihak lain memahami kebutuhan administrasi sebelum mengajukan proses sesuai sektor dan skema yang di pilih.
Layanan dapat mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, penataan data umum dan teknis, pemeriksaan konsistensi identitas proyek, serta persiapan dokumen pendukung. Selain itu, pendampingan dapat membantu pemohon memahami tahapan pencatatan, kebutuhan validasi dan verifikasi, serta dokumen yang berkaitan dengan permohonan penerbitan.
Konsultasi Penerbitan Kredit Karbon Sekarang