Siapa yang Berhak Membuat dan Menandatangani SPTJM?

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM menjadi salah satu dokumen pendukung dalam berbagai urusan administrasi kependudukan. Namun, tidak semua orang dapat membuat dan menandatangani SPTJM untuk setiap keperluan. Hak tersebut bergantung pada jenis formulir, hubungan seseorang dengan peristiwa yang tercatat, serta ketentuan layanan yang berlaku.

Karena itu, masyarakat perlu memahami siapa yang berhak membuat dan menandatangani SPTJM sebelum menyerahkan dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kesalahan menentukan pihak yang membuat pernyataan dapat menimbulkan masalah administrasi, terutama jika orang yang menandatangani tidak memiliki hubungan atau kewenangan yang sesuai.

Artikel ini menjelaskan pihak yang dapat membuat SPTJM, ketentuan tanda tangan, peran saksi, serta hal-hal yang perlu di perhatikan agar pernyataan memiliki dasar yang benar.

Baca Juga : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

1. Memahami Kedudukan SPTJM dalam Administrasi Kependudukan

SPTJM merupakan surat pernyataan yang memuat tanggung jawab seseorang atas kebenaran informasi atau keadaan tertentu. Dalam administrasi kependudukan, formulir ini membantu pemohon memenuhi persyaratan untuk layanan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPTJM bukan surat yang dapat digunakan secara bebas untuk menggantikan semua dokumen resmi. Sebaliknya, setiap formulir memiliki tujuan dan pihak yang berkepentingan masing-masing.

Sebagai contoh, SPTJM mengenai kebenaran data kelahiran berkaitan dengan pihak yang mengetahui atau bertanggung jawab atas informasi kelahiran. Sementara itu, SPTJM mengenai kebenaran sebagai pasangan suami istri berkaitan dengan pihak yang menyatakan hubungan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, orang yang berhak membuat dan menandatangani SPTJM harus sesuai dengan konteks pernyataan. Pemohon juga perlu mengikuti petunjuk formulir resmi dari Disdukcapil.

Baca Juga : Fungsi dan Kegunaan SPTJM dalam Administrasi Kependudukan

2. Siapa yang Berhak Membuat SPTJM?

Pada dasarnya, pihak yang membuat SPTJM adalah orang yang memiliki kepentingan langsung dan pengetahuan yang memadai mengenai informasi yang ia nyatakan. Namun, ketentuan lebih spesifik bergantung pada jenis SPTJM yang di gunakan.

Berikut beberapa pihak yang dapat berkaitan dengan pembuatan SPTJM.

Baca Juga : Penggunaan SPTJM untuk Pengurusan Akta Kematian

A. Orang yang Mengalami atau Mengetahui Langsung Peristiwa

Seseorang yang mengalami atau mengetahui langsung suatu keadaan dapat membuat pernyataan sepanjang ia memenuhi ketentuan formulir dan layanan.

Misalnya, dalam kebutuhan administrasi tertentu, orang tua dapat memberikan keterangan mengenai data kelahiran anak. Mereka memiliki hubungan langsung dengan peristiwa tersebut sehingga dapat menjelaskan informasi yang di perlukan.

Namun, pengetahuan langsung saja tidak selalu cukup. Pemohon tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan menunjukkan dokumen pendukung apabila petugas memintanya.

B. Orang Tua atau Wali Anak

Dalam layanan yang berkaitan dengan data anak, orang tua biasanya menjadi pihak yang memiliki kepentingan langsung. Mereka dapat memberikan keterangan mengenai identitas dan keadaan anak sesuai peruntukan formulir.

Apabila orang tua tidak dapat bertindak sendiri karena kondisi tertentu, pemohon perlu menanyakan mekanisme yang berlaku kepada Disdukcapil. Jangan langsung menganggap anggota keluarga lain dapat menggantikan tanda tangan orang tua.

Selain itu, istilah wali dalam konteks pengurusan dokumen harus mengikuti dasar kewenangan yang berlaku. Hubungan keluarga saja tidak otomatis memberikan hak untuk menandatangani semua jenis SPTJM.

Baca Juga : Cara Membuat dan Mengisi Formulir SPTJM dengan Benar

C. Pihak yang Berkepentingan dalam Pencatatan Perkawinan

Untuk SPTJM yang berkaitan dengan kebenaran sebagai pasangan suami istri, pihak yang menyatakan harus memiliki hubungan langsung dengan pernyataan tersebut.

Karena itu, pihak yang berkepentingan perlu memberikan informasi sesuai keadaan sebenarnya. Jika formulir meminta keterangan kedua pihak, keduanya harus mengikuti petunjuk pengisian dan tanda tangan yang tercantum.

Namun, apabila salah satu pihak telah meninggal dunia atau tidak dapat memberikan pernyataan, pemohon tidak boleh menganggap dirinya otomatis berwenang mewakili pihak tersebut. Kondisi seperti ini membutuhkan pemeriksaan dan prosedur khusus.

D. Pihak yang Mengajukan Pembetulan atau Pembatalan Akta

Dalam kebutuhan pembetulan atau pembatalan akta pencatatan sipil, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan.

Contohnya, seseorang yang memiliki akta dengan data tidak sesuai dapat mengurus pembetulan melalui prosedur yang berlaku. Sementara itu, permohonan pembatalan memerlukan alasan dan dasar yang berbeda.

Oleh sebab itu, orang yang menandatangani pernyataan harus memiliki hubungan yang relevan dengan akta dan permohonan tersebut. Petugas dapat meminta dokumen identitas serta bukti pendukung untuk memeriksa kewenangan pemohon.

Baca Juga : Jenis-Jenis SPTJM dalam Administrasi Kependudukan

3. Siapa yang Berhak Menandatangani SPTJM?

Permendagri Nomor 6 Tahun 2026, yang mengubah Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, memberikan definisi yang jelas mengenai pihak pembuat SPTJM. Peraturan tersebut menyebut bahwa seseorang, wali, atau pemohon dapat membuat SPTJM dan meminta dua orang saksi untuk mengetahui pernyataan tersebut.

Artinya, pihak yang menandatangani SPTJM bukan selalu kepala keluarga atau orang yang mengurus berkas di loket. Penandatangan harus sesuai dengan identitas dan kedudukan yang tercantum dalam formulir.

Secara umum, pihak yang dapat menandatangani SPTJM meliputi:

• Pemohon sendiri, apabila ia menjadi pihak yang bertanggung jawab atas isi pernyataan.
• Orang tua, apabila pernyataan berkaitan dengan data atau kepentingan anak dan formulir menempatkan orang tua sebagai pihak yang menyatakan.
• Wali, apabila ia memiliki kedudukan yang sah untuk bertindak bagi orang yang berada dalam perwaliannya.
• Pihak yang berkepentingan langsung, apabila jenis SPTJM mengatur bahwa pihak tersebut menjadi pembuat pernyataan.

Namun, ketentuan umum ini tidak menghapus aturan khusus pada setiap formulir. Karena itu, pemohon harus membaca bagian identitas dan tanda tangan pada formulir yang ia gunakan.

Baca Juga : Prosedur Pengajuan SPTJM di Disdukcapil

4. Pihak yang Menandatangani SPTJM Berdasarkan Jenis Formulir

Setiap jenis SPTJM memiliki karakteristik berbeda. Oleh sebab itu, pihak yang membuat pernyataan juga dapat berbeda sesuai kebutuhan administrasi.

A. Penandatangan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03)

SPTJM F-2.03 berkaitan dengan kebenaran data kelahiran anak. Formulir ini memuat identitas orang yang membuat pernyataan, identitas anak, data ibu, serta keterangan penolong kelahiran jika tersedia.

Orang yang membuat pernyataan harus memiliki pengetahuan dan tanggung jawab atas informasi kelahiran tersebut. Dalam praktiknya, orang tua atau pihak yang memenuhi ketentuan layanan dapat bertindak sebagai pemohon.

Selain penandatangan utama, formulir F-2.03 menyediakan kolom bagi dua orang saksi. Kedua saksi mencantumkan identitas dan tanda tangan pada bagian masing-masing.

Dengan demikian, pihak yang mengajukan F-2.03 perlu memperhatikan tiga unsur, yaitu pembuat pernyataan, saksi pertama, dan saksi kedua. Ketiganya harus mengisi bagian sesuai kedudukan masing-masing.

Baca Juga : Penyebab SPTJM Tidak Diterima oleh Disdukcapil

B. Penandatangan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri (F-2.04)

F-2.04 berkaitan dengan pernyataan kebenaran sebagai pasangan suami istri. Formulir ini memuat identitas pihak yang membuat pernyataan serta identitas pasangan yang di sebut dalam pernyataan.

Pada format F-2.04, terdapat satu bagian utama untuk pihak yang menyatakan dan dua bagian saksi. Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa kedua pasangan selalu menandatangani pada posisi pembuat pernyataan yang sama.

Pemohon perlu mengikuti susunan tanda tangan dalam formulir resmi dan petunjuk Disdukcapil. Selain itu, informasi hubungan suami istri harus sesuai dengan keadaan sebenarnya serta ketentuan penggunaan SPTJM.

Formulir ini di gunakan dalam kondisi ketika perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah, sesuai keterangan pada formatnya.

Baca Juga : Masa Berlaku SPTJM dan Ketentuan Penggunaannya

C. Penandatangan SPTJM Pasangan yang Meninggal Sebelum Pencatatan Perkawinan (F-2.04A)

F-2.04A memiliki mekanisme berbeda karena formulir ini berkaitan dengan kondisi salah satu atau kedua pasangan telah meninggal sebelum pencatatan perkawinan.

Dalam format tersebut, pemohon menyatakan kebenaran mengenai perkawinan kedua orang tuanya. Dengan demikian, pihak yang membuat pernyataan dapat berupa anak atau pemohon yang memenuhi persyaratan, bukan orang tua yang telah meninggal.

Formulir ini juga mengatur saksi dari masing-masing pihak keluarga, yaitu saksi pihak suami dan saksi pihak istri. Selain itu, pemohon perlu melampirkan dokumen yang menjadi dasar pernyataan, termasuk akta kematian dan dokumen pemberkatan atau bukti perkawinan sesuai petunjuk formulir.

Karena kondisinya khusus, keluarga sebaiknya berkonsultasi dengan Disdukcapil sebelum mengisi dan menandatangani F-2.04A.

Baca Juga : Risiko Hukum Memberikan Informasi Tidak Benar dalam SPTJM

D. Penandatangan SPTJM Pembetulan Akta (F-2.04B)

Dalam pengajuan pembetulan akta pencatatan sipil, pihak yang mengajukan permohonan menjadi pembuat pernyataan. Jika subjek akta masih di bawah umur, orang tua atau wali dapat berkaitan dengan proses pengajuan sesuai petunjuk formulir.

F-2.04B menyediakan bagian tanda tangan pemohon dan dua saksi. Pemohon juga perlu mencantumkan dokumen pendukung yang menjadi dasar pembetulan.

Oleh karena itu, orang yang menandatangani harus memiliki hubungan atau kepentingan yang sah terhadap akta yang akan di perbaiki.

E. Penandatangan SPTJM Pembatalan Akta (F-2.04C)

F-2.04C berkaitan dengan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan atau mekanisme contrarius actus sesuai ketentuan.

Pemohon yang mengajukan pembatalan menjadi pihak yang membuat pernyataan. Selanjutnya, dua orang saksi mengisi identitas dan menandatangani kolom masing-masing.

Namun, pembatalan akta bukan proses sederhana yang dapat dilakukan hanya karena seseorang menghendakinya. Pemohon harus memiliki alasan dan dokumen pendukung yang sesuai. Selain itu, Disdukcapil tetap melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Jasa Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

F. Penandatangan SPTJM Perkawinan atau Perceraian Belum Tercatat (F-1.05)

F-1.05 berkaitan dengan pernyataan mengenai perkawinan atau perceraian yang belum tercatat. Pihak yang membuat pernyataan harus merupakan orang yang berkepentingan langsung dan memenuhi ketentuan layanan.

Jika pernyataan menyangkut hubungan dua pihak, pemohon perlu mengikuti petunjuk formulir serta persyaratan pembuktian yang berlaku. Jangan meminta orang lain menandatangani seolah-olah ia menjadi pihak dalam perkawinan atau perceraian tersebut.

Karena status perkawinan dan perceraian memiliki konsekuensi hukum, pemohon sebaiknya meminta pemeriksaan Disdukcapil sebelum menandatangani formulir.

5. Siapa yang Boleh Menjadi Saksi SPTJM?

Selain pembuat pernyataan, SPTJM juga melibatkan dua orang saksi. Peraturan terbaru mendefinisikan SPTJM sebagai surat yang di buat seseorang, wali, atau pemohon dan di ketahui oleh dua orang saksi.

Saksi memiliki peran untuk mengetahui pernyataan yang di buat. Namun, saksi bukan pihak yang otomatis bertanggung jawab menggantikan pembuat pernyataan.

Dalam memilih saksi, perhatikan beberapa hal berikut:

1. Memahami isi pernyataan. Saksi perlu mengetahui konteks pernyataan yang ia saksikan.
2. Memberikan identitas secara benar. Nama dan NIK harus sesuai dokumen identitas.
3. Bersedia menandatangani sendiri. Saksi tidak boleh memberikan tanda tangan kepada orang lain untuk di gunakan tanpa kehadirannya.
4. Tidak memberikan keterangan palsu. Saksi harus menghindari pernyataan yang bertentangan dengan fakta.
5. Mengikuti ketentuan formulir. Jika formulir mengatur saksi dari pihak tertentu, pemohon harus mengikuti ketentuan tersebut.

Selain itu, jangan beranggapan bahwa setiap anggota keluarga otomatis memenuhi persyaratan sebagai saksi. Tanyakan kepada petugas apakah saksi harus memiliki hubungan tertentu dengan peristiwa yang pemohon nyatakan.

6. Apakah Anak di Bawah Umur Boleh Membuat dan Menandatangani SPTJM?

Pertanyaan ini sering muncul ketika keluarga mengurus dokumen kependudukan untuk anak. Pada umumnya, anak yang belum cakap bertindak secara mandiri memerlukan orang tua atau wali untuk mengurus kepentingan administrasinya.

Dalam konteks SPTJM, Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 secara eksplisit menyebut seseorang atau wali sebagai pihak yang dapat membuat pernyataan. Dengan demikian, wali dapat bertindak sesuai kedudukan dan kewenangannya.

Sebagai contoh, ketika keluarga mengurus dokumen kelahiran anak, orang tua dapat bertindak sebagai pemohon apabila memenuhi persyaratan. Sementara itu, jika orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya, pihak yang memiliki kedudukan sebagai wali perlu mengikuti prosedur yang berlaku.

Namun, hubungan keluarga saja tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai wali yang berwenang. Pihak yang mengaku sebagai wali mungkin perlu menunjukkan dokumen atau bukti kewenangan sesuai ketentuan.

Karena itu, keluarga sebaiknya mengonfirmasi persyaratan kepada Disdukcapil sebelum menunjuk pihak lain untuk menandatangani SPTJM.

7. Apakah Seseorang Boleh Menandatangani SPTJM atas Nama Orang Lain?

Pada prinsipnya, seseorang tidak boleh menandatangani SPTJM atas nama orang lain tanpa dasar kewenangan yang sah. Tanda tangan pada SPTJM menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan menyetujui dan bertanggung jawab atas isi pernyataan.

Jika pemohon tidak dapat datang langsung, ada kemungkinan ia menggunakan mekanisme pelayanan melalui kuasa atau layanan daring sesuai ketentuan. Namun, surat kuasa untuk mengurus administrasi tidak otomatis memberikan hak kepada penerima kuasa untuk membuat pernyataan pribadi atas nama pemberi kuasa.

Contohnya, seorang anak dapat membantu orang tuanya mengantarkan berkas. Akan tetapi, tindakan tersebut berbeda dari menandatangani SPTJM sebagai pihak yang menyatakan.

Oleh karena itu, bedakan dua hal berikut:

• Mewakili pengurusan berkas: seseorang membantu menyampaikan dokumen sesuai mekanisme pelayanan.
• Membuat pernyataan tanggung jawab: pihak yang menandatangani menyatakan kebenaran informasi dan menanggung konsekuensi isi pernyataan.

Jika pemohon tidak dapat menandatangani karena alasan kesehatan, disabilitas, atau keadaan khusus lainnya, mintalah petunjuk Disdukcapil mengenai mekanisme yang sah. Jangan membuat tanda tangan pengganti tanpa persetujuan dan dasar kewenangan.

8. Dokumen yang Perlu Disiapkan oleh Pembuat SPTJM

Sebelum menandatangani SPTJM, pemohon perlu menyiapkan dokumen yang mendukung identitas dan isi pernyataan. Persyaratan dapat berbeda sesuai kode formulir dan jenis layanan.

Secara umum, dokumen yang mungkin di perlukan antara lain:

Dokumen	Kegunaan
KTP-el pembuat pernyataan	Memastikan identitas dan NIK
Kartu Keluarga	Memeriksa hubungan keluarga dan data kependudukan
Akta atau dokumen pencatatan sipil	Menjadi acuan jika permohonan berkaitan dengan akta
Dokumen pendukung peristiwa	Memperkuat keterangan yang tercantum dalam SPTJM
Identitas dua orang saksi	Memenuhi bagian keterangan saksi
Dokumen kewenangan wali	Menjelaskan dasar seseorang bertindak sebagai wali jika di perlukan

Misalnya, pemohon F-2.03 perlu menyiapkan informasi mengenai anak dan ibu serta keterangan penolong kelahiran jika tersedia. Sementara itu, pemohon F-2.04B perlu menyiapkan akta yang akan di betulkan dan dokumen yang menjadi dasar perubahan.

Untuk F-2.04A, persyaratan lebih khusus karena berkaitan dengan pasangan yang telah meninggal sebelum pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu, ikuti daftar dokumen dalam formulir dan arahan petugas.

9. Prosedur Membuat dan Menandatangani SPTJM

Agar tidak salah menentukan pihak yang berwenang, ikuti tahapan berikut.

Pertama, tentukan tujuan pengurusan. Pastikan apakah permohonan berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, pembetulan akta, pembatalan akta, atau kebutuhan lainnya.

Kedua, minta formulir resmi. Hubungi Disdukcapil untuk memperoleh kode dan format SPTJM yang sesuai.

Ketiga, pastikan identitas pembuat pernyataan. Periksa apakah formulir menempatkan pemohon, orang tua, wali, atau pihak lain sebagai pembuat pernyataan.

Keempat, siapkan dua orang saksi. Pastikan kedua saksi memahami keterangan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Kelima, periksa isi dokumen. Cocokkan seluruh informasi dengan KTP-el, KK, akta, atau bukti pendukung lainnya.

Keenam, tanda tangani sesuai kolom. Pembuat pernyataan dan kedua saksi harus menandatangani bagian masing-masing.

Ketujuh, serahkan kepada Disdukcapil. Petugas akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum memproses permohonan.

Selain itu, tanyakan apakah instansi menerima pengajuan secara daring. Beberapa daerah menyediakan layanan digital sehingga pemohon tidak selalu harus mengurus seluruh tahapan secara langsung.

10. Risiko Jika Orang yang Tidak Berhak Menandatangani SPTJM

Kesalahan menentukan penandatangan dapat menimbulkan persoalan dalam proses administrasi. Karena itu, pemohon perlu memahami risikonya sebelum menyerahkan formulir.

A. Permohonan Tidak Memenuhi Persyaratan

Jika orang yang menandatangani tidak sesuai dengan ketentuan formulir, petugas dapat meminta pemohon memperbaiki berkas atau melengkapi dokumen tambahan.

Akibatnya, proses pengurusan membutuhkan waktu lebih lama.

B. Keterangan Menjadi Tidak Dapat Di pertanggungjawabkan

Seseorang yang tidak mengetahui peristiwa secara langsung berisiko memberikan keterangan yang keliru. Padahal, SPTJM memuat tanggung jawab atas kebenaran isi pernyataan.

C. Timbul Persoalan Hukum

Jika seseorang sengaja memberikan keterangan palsu atau memalsukan tanda tangan, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, dokumen kependudukan yang terbit berdasarkan informasi tidak benar dapat memicu pemeriksaan atau tindakan administratif lebih lanjut.

D. Menimbulkan Perselisihan Keluarga

Dalam urusan perkawinan, kelahiran, atau pembetulan akta, tanda tangan tanpa kewenangan dapat memicu keberatan dari anggota keluarga lain. Oleh sebab itu, pastikan pihak yang membuat pernyataan memiliki dasar dan kepentingan yang sesuai.

11. Pertanyaan Umum tentang Pihak yang Berhak Menandatangani SPTJM

Apakah kepala keluarga selalu harus menandatangani SPTJM?

Tidak. Pihak yang menandatangani bergantung pada jenis formulir dan kedudukan pemohon. Kepala keluarga tidak otomatis menjadi pihak yang berhak menandatangani seluruh jenis SPTJM.

Apakah SPTJM harus ditandatangani dua orang saksi?

Definisi SPTJM dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 menyebut bahwa surat dibuat oleh seseorang, wali, atau pemohon dan diketahui oleh dua orang saksi. Karena itu, ikuti kolom saksi dalam formulir resmi yang digunakan.

Apakah saudara kandung boleh menandatangani SPTJM?

Saudara kandung dapat bertindak apabila ia memenuhi kedudukan dan persyaratan sebagai pembuat pernyataan atau wali. Namun, hubungan saudara saja tidak otomatis memberikan kewenangan untuk mewakili orang lain.

Apakah penerima kuasa boleh menandatangani SPTJM?

Surat kuasa untuk mengurus berkas tidak otomatis memberikan kewenangan membuat pernyataan tanggung jawab pribadi. Pemohon perlu meminta arahan Disdukcapil mengenai mekanisme yang diperbolehkan.

Apakah saksi ikut bertanggung jawab atas isi SPTJM?

Saksi memberikan keterangan bahwa ia mengetahui pernyataan sesuai perannya. Namun, pembuat SPTJM tetap menjadi pihak yang menyatakan tanggung jawab atas isi pernyataan. Saksi juga harus memberikan keterangan secara jujur.

Apakah tanda tangan SPTJM harus menggunakan materai?

Ketentuan materai mengikuti format dan persyaratan formulir yang digunakan. Beberapa formulir SPTJM terbaru mencantumkan kolom materai bagi pembuat pernyataan. Karena itu, periksa format resmi dan jangan menganggap semua jenis SPTJM memiliki ketentuan identik.

Pihak yang berhak membuat dan menandatangani SPTJM adalah seseorang, wali, atau pemohon yang memiliki kedudukan sesuai tujuan pernyataan dan ketentuan formulir. Selain itu, SPTJM dalam administrasi kependudukan melibatkan dua orang saksi yang mengetahui pernyataan tersebut.

Namun, pihak yang menandatangani dapat berbeda menurut jenis formulir. Dalam F-2.03, pembuat pernyataan menyampaikan kebenaran data kelahiran. Sementara itu, F-2.04 berkaitan dengan kebenaran sebagai pasangan suami istri. Adapun F-2.04A mengatur kondisi khusus ketika salah satu atau kedua pasangan meninggal sebelum pencatatan perkawinan.

Untuk pembetulan dan pembatalan akta, pemohon menggunakan formulir serta prosedur yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, masyarakat tidak boleh menyerahkan tanda tangan kepada orang lain tanpa dasar kewenangan.

Pada akhirnya, pastikan identitas pembuat pernyataan, kedudukan wali jika ada, dan identitas saksi sesuai ketentuan. Jika masih ragu, mintalah penjelasan langsung kepada Disdukcapil sebelum menandatangani SPTJM. Langkah tersebut membantu menghindari kesalahan administrasi sekaligus menjaga kebenaran informasi dalam dokumen kependudukan.

Konsultasikan Pengurusan SPTJM Sekarang