Risiko Hukum Memberikan Informasi Tidak Benar dalam SPTJM

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bukan sekadar formulir pelengkap dalam pengurusan administrasi kependudukan. Dokumen ini memuat pernyataan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang ia sampaikan. Karena itu, risiko hukum memberikan informasi tidak benar dalam SPTJM perlu di pahami sebelum seseorang menandatangani dokumen tersebut. Kesalahan data, keterangan yang sengaja di manipulasi, atau penggunaan SPTJM untuk memperoleh dokumen secara tidak sah dapat menimbulkan konsekuensi administratif hingga pidana, bergantung pada fakta dan unsur pelanggaran yang terbukti.

Pada dasarnya, SPTJM membantu masyarakat memenuhi persyaratan administrasi tertentu ketika dokumen pendukung tidak tersedia atau tidak dapat di penuhi sesuai ketentuan. Namun, kemudahan tersebut tidak berarti pemohon bebas menulis informasi berdasarkan perkiraan. Sebaliknya, setiap keterangan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dapat di pertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami batas penggunaan SPTJM, bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi, serta langkah yang harus di lakukan apabila menemukan kesalahan dalam pernyataan.

Baca Juga : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

1. Memahami Tanggung Jawab Hukum dalam SPTJM

SPTJM merupakan surat pernyataan yang memuat tanggung jawab seseorang atas kebenaran data, keterangan, atau keadaan tertentu. Dalam administrasi kependudukan, pemerintah menyediakan formulir SPTJM untuk kebutuhan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, SPTJM bukan dokumen yang memberikan kewenangan kepada pemohon untuk mengubah fakta. Pemohon tetap harus memberikan keterangan berdasarkan bukti dan keadaan yang dapat ia jelaskan.

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Di gunakan dalam Administrasi Kependudukan telah mengalami perubahan melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2026. Aturan terbaru tersebut mengatur formulir administrasi kependudukan, termasuk beberapa jenis SPTJM.

Dengan demikian, pemohon perlu menggunakan formulir yang sesuai dengan tujuan pengajuan. Contohnya, SPTJM kebenaran data kelahiran memiliki tujuan berbeda dari SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri atau SPTJM untuk pembetulan akta pencatatan sipil.

Baca Juga : Fungsi dan Kegunaan SPTJM dalam Administrasi Kependudukan

Mengapa isi SPTJM memiliki konsekuensi hukum?

Ketika menandatangani SPTJM, seseorang menyatakan bahwa informasi yang ia berikan benar dan bersedia bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Selain itu, beberapa formulir mensyaratkan tanda tangan dua orang saksi.

Artinya, pemohon tidak hanya mengisi kolom administratif. Ia juga memberikan pernyataan yang dapat menjadi dasar pertimbangan petugas dalam memproses permohonan.

Jika seseorang sengaja memasukkan informasi palsu, ia dapat menghadapi pemeriksaan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang relevan. Namun, konsekuensi hukum tidak muncul secara otomatis hanya karena terdapat kesalahan penulisan. Penegak hukum atau instansi berwenang perlu menilai fakta, unsur kesengajaan, akibat, dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Penggunaan SPTJM untuk Pengurusan Akta Kematian

2. Bentuk Informasi Tidak Benar dalam SPTJM

Informasi tidak benar dapat muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian terjadi karena pemohon kurang teliti, sedangkan sebagian lainnya muncul akibat tindakan yang memang bertujuan menyesatkan petugas.

Berikut beberapa contoh yang perlu masyarakat hindari.

a. Memalsukan identitas seseorang

Pemohon dapat melakukan pelanggaran apabila sengaja mencantumkan identitas orang lain sebagai dirinya atau menggunakan data seseorang tanpa dasar yang sah.

Misalnya, seseorang mengisi SPTJM dengan nama dan NIK yang bukan miliknya agar dapat mengurus dokumen kependudukan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius karena menyangkut identitas pribadi dan keabsahan dokumen.

b. Memberikan keterangan hubungan keluarga yang tidak sesuai

Jenis SPTJM tertentu berkaitan dengan hubungan keluarga, kelahiran, atau status pasangan suami istri. Oleh karena itu, pemohon harus menjelaskan hubungan tersebut berdasarkan keadaan sebenarnya.

Sebagai contoh, seseorang tidak boleh menyatakan dua orang sebagai pasangan suami istri apabila ia mengetahui bahwa keterangan tersebut tidak benar. Begitu pula, pemohon tidak boleh mengaku sebagai orang tua biologis seseorang tanpa dasar yang sah.

Baca Juga : Cara Membuat dan Mengisi Formulir SPTJM dengan Benar

c. Mengubah tanggal atau tempat kejadian

Informasi mengenai tanggal dan tempat kelahiran, perkawinan, maupun peristiwa penting lainnya dapat memengaruhi pencatatan sipil. Karena itu, pemohon tidak boleh mengubah data tersebut hanya agar sesuai dengan persyaratan tertentu.

Contohnya, seseorang sengaja menggeser tanggal kelahiran untuk menyamakan data pada beberapa dokumen. Walaupun perubahan tersebut terlihat sederhana, tindakan itu dapat memengaruhi keabsahan data kependudukan.

d. Menggunakan saksi yang memberikan keterangan palsu

Beberapa formulir SPTJM melibatkan dua orang saksi. Namun, keberadaan saksi tidak boleh sekadar menjadi formalitas.

Saksi harus mengetahui atau memiliki dasar yang memadai untuk menerangkan keadaan yang dinyatakan. Jika pemohon dan saksi bersepakat menyampaikan keterangan palsu, masing-masing dapat menghadapi konsekuensi sesuai peran dan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga : Jenis-Jenis SPTJM dalam Administrasi Kependudukan

e. Menyembunyikan fakta penting

Informasi tidak benar tidak selalu muncul dalam bentuk pernyataan palsu secara langsung. Pemohon juga dapat menyesatkan instansi dengan sengaja menyembunyikan fakta yang relevan.

Misalnya, seseorang tidak menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi dasar permohonan pernah di batalkan atau bahwa data yang ia nyatakan sudah berubah. Akibatnya, petugas dapat memproses permohonan berdasarkan gambaran keadaan yang tidak lengkap.

3. Risiko Hukum Memberikan Informasi Tidak Benar dalam SPTJM

Risiko hukum bergantung pada jenis pernyataan, tujuan penggunaan, tingkat kesalahan, dan akibat yang timbul. Dengan demikian, tidak semua kesalahan dalam SPTJM menghasilkan konsekuensi pidana yang sama.

Berikut beberapa kemungkinan akibatnya.

a. Penolakan permohonan administrasi

Risiko paling awal biasanya berupa penolakan permohonan. Petugas Disdukcapil dapat meminta klarifikasi apabila menemukan ketidaksesuaian antara SPTJM dan dokumen pendukung.

Selain itu, petugas dapat meminta pemohon memperbaiki data atau melengkapi bukti. Jika pemohon tidak dapat menjelaskan ketidaksesuaian tersebut, instansi dapat menghentikan atau menolak proses sesuai prosedur.

Baca Juga : Siapa yang Berhak Membuat dan Menandatangani SPTJM?

b. Pembatalan atau koreksi dokumen

Informasi yang tidak benar dapat memengaruhi dokumen kependudukan yang terbit berdasarkan pernyataan tersebut. Apabila kemudian terbukti terdapat kesalahan, instansi berwenang dapat menempuh prosedur pembetulan, pembatalan, atau tindakan administratif lain sesuai dasar hukum.

Namun, pembatalan tidak selalu berlangsung otomatis. Instansi perlu memeriksa jenis dokumen, sumber kesalahan, dan prosedur penyelesaiannya.

c. Tanggung jawab perdata

Dalam kondisi tertentu, informasi palsu dapat merugikan pihak lain. Misalnya, seseorang menggunakan SPTJM untuk mendukung klaim hubungan keluarga yang kemudian memengaruhi hak pihak lain.

Jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, pihak yang di rugikan dapat mempertimbangkan upaya hukum perdata. Akan tetapi, pihak yang mengajukan tuntutan tetap perlu membuktikan dasar gugatan, perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sesuai ketentuan.

Baca Juga : Prosedur Pengajuan SPTJM di Disdukcapil

d. Potensi pertanggungjawaban pidana

Risiko pidana dapat muncul apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Contohnya, pemohon sengaja membuat atau menggunakan dokumen palsu, memberikan keterangan palsu dalam keadaan yang di atur undang-undang, atau melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan maupun merugikan pihak lain.

Meskipun demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap informasi keliru dalam SPTJM otomatis merupakan tindak pidana. Penentuan pasal dan pertanggungjawaban harus mempertimbangkan perbuatan konkret, unsur kesengajaan, alat bukti, serta aturan yang berlaku.

e. Pemeriksaan terhadap pemohon dan saksi

Jika instansi menemukan indikasi pemalsuan atau manipulasi, petugas dapat meminta keterangan tambahan. Dalam perkara yang memenuhi dasar hukum, aparat penegak hukum juga dapat melakukan pemeriksaan.

Oleh karena itu, pemohon dan saksi perlu menyimpan bukti yang mendukung pernyataan mereka. Dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan bahwa pengisian SPTJM berlangsung berdasarkan informasi yang benar.

Baca Juga : Penyebab SPTJM Tidak Diterima oleh Disdukcapil

4. Ketentuan Peraturan yang Berkaitan dengan Keterangan Palsu

Untuk memahami risiko hukum secara lebih tepat, masyarakat perlu membedakan kesalahan administratif dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Beberapa peraturan dapat menjadi rujukan ketika seseorang memberikan informasi tidak benar dalam dokumen atau proses administrasi.

a. Undang-Undang Administrasi Kependudukan

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 menjadi salah satu dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban penduduk untuk memberikan data dan informasi yang benar dalam pengurusan dokumen kependudukan. Karena itu, pemohon harus memastikan kesesuaian identitas dan keterangan yang ia sampaikan kepada instansi.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sejak 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku. Salah satu ketentuan yang relevan ialah Pasal 391 mengenai pemalsuan surat.

Pasal tersebut mengatur perbuatan membuat surat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau menjadi bukti suatu hal, dengan maksud menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar. Apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, pelaku dapat menghadapi pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori VI. Ketentuan ini juga mengatur penggunaan surat yang isinya tidak benar atau di palsukan.

Namun, penerapan pasal tersebut terhadap suatu SPTJM tetap memerlukan penilaian unsur hukum. Tidak semua kekeliruan pengisian otomatis memenuhi unsur pemalsuan surat.

Selain itu, Pasal 394 KUHP mengatur permintaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik apabila penggunaan keterangan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori VI. Ketentuan ini relevan apabila seseorang meminta pejabat memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, bukan semata-mata karena ia salah mengisi formulir biasa.

Dengan demikian, pemohon sebaiknya tidak menyimpulkan sendiri pasal yang akan di kenakan. Penegak hukum harus menilai jenis dokumen, tindakan, maksud, akibat, serta bukti yang tersedia.

Baca Juga : Masa Berlaku SPTJM dan Ketentuan Penggunaannya

5. Apakah Kesalahan Mengisi SPTJM Selalu Menimbulkan Sanksi Pidana?

Tidak. Perlu ada pembedaan antara kesalahan yang tidak di sengaja dan tindakan yang di lakukan dengan maksud menipu atau memalsukan informasi.

Sebagai contoh, pemohon salah menulis satu angka pada tanggal lahir karena kurang teliti. Kesalahan tersebut berbeda dari tindakan seseorang yang sengaja mengubah tanggal lahir agar memperoleh keuntungan tertentu.

Berikut gambaran perbedaannya.

Kondisi	Kemungkinan penanganan
Salah ketik nama atau tanggal	Klarifikasi dan perbaikan data
Data tidak cocok dengan dokumen pendukung	Pemeriksaan dan permintaan bukti tambahan
Informasi tidak lengkap	Melengkapi keterangan sesuai arahan instansi
Sengaja memberikan identitas palsu	Pemeriksaan lebih lanjut dan kemungkinan proses hukum
Membuat atau menggunakan dokumen palsu	Potensi pertanggungjawaban pidana jika unsur tindak pidana terpenuhi

Meskipun demikian, pemohon tidak boleh menganggap kesalahan kecil selalu bebas konsekuensi. Kesalahan yang tidak segera di perbaiki dapat menghambat pelayanan dan menimbulkan ketidaksesuaian pada dokumen lain.

Sebaliknya, instansi juga perlu melihat konteks kesalahan sebelum menentukan tindakan administratif. Oleh karena itu, pemohon sebaiknya segera menyampaikan koreksi apabila menemukan informasi yang keliru.

Baca Juga : Jasa Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

6. Tanggung Jawab Pembuat Pernyataan dan Dua Orang Saksi

Dalam beberapa jenis SPTJM administrasi kependudukan, formulir mencantumkan dua orang saksi. Kehadiran mereka bertujuan mendukung keterangan yang pemohon sampaikan sesuai ketentuan formulir.

Namun, saksi tidak boleh memberikan tanda tangan tanpa memahami isi pernyataan. Mereka perlu memastikan bahwa informasi yang mereka ketahui sesuai dengan keterangan yang tercantum.

Tanggung jawab pembuat SPTJM

Pembuat pernyataan bertanggung jawab atas informasi yang ia sampaikan. Karena itu, ia perlu memeriksa setiap bagian formulir sebelum menandatangani dokumen.

Selain itu, pembuat pernyataan harus menjelaskan sumber informasi apabila petugas meminta klarifikasi. Ia juga perlu menyimpan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pernyataannya.

Tanggung jawab saksi

Saksi harus memberikan keterangan sesuai pengetahuan dan fakta yang ia miliki. Mereka tidak seharusnya menandatangani formulir kosong atau menyetujui informasi yang belum mereka pahami.

Jika saksi mengetahui bahwa pemohon menyampaikan keterangan palsu tetapi tetap membantu dengan sengaja, perannya dapat menjadi bagian dari pemeriksaan hukum. Meski begitu, pertanggungjawaban setiap orang tetap bergantung pada tindakan dan unsur hukum yang terbukti.

7. Cara Menghindari Risiko Hukum Saat Membuat SPTJM

Pemohon dapat mengurangi risiko masalah hukum dengan memeriksa informasi sejak awal. Langkah berikut juga membantu memperlancar proses administrasi.

1. Gunakan formulir sesuai kebutuhan. Pastikan jenis SPTJM cocok dengan tujuan pengurusan. Jangan menggunakan formulir untuk keperluan berbeda hanya karena formatnya terlihat serupa.
2. Periksa identitas secara menyeluruh. Cocokkan nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, dan hubungan keluarga dengan dokumen yang tersedia.
3. Gunakan informasi berdasarkan fakta. Jangan mengisi data berdasarkan dugaan, cerita yang belum terkonfirmasi, atau keinginan agar permohonan cepat selesai.
4. Siapkan dokumen pendukung. Kumpulkan dokumen yang relevan, seperti KTP, KK, akta pencatatan sipil, surat keterangan, atau bukti lain sesuai persyaratan.
5. Baca seluruh isi formulir. Perhatikan pernyataan tanggung jawab, identitas saksi, tujuan penggunaan, dan kolom tanda tangan.
6. Jangan menandatangani formulir kosong. Isi seluruh bagian yang di perlukan sebelum pembuat pernyataan dan saksi membubuhkan tanda tangan.
7. Minta penjelasan petugas jika ragu. Jika kondisi keluarga atau dokumen tidak sesuai dengan contoh umum, tanyakan prosedur yang tepat kepada Disdukcapil.
8. Simpan salinan dan bukti pendukung. Arsip tersebut berguna apabila instansi meminta klarifikasi pada kemudian hari.

Selain langkah tersebut, pemohon sebaiknya tidak menggunakan jasa pihak lain yang menjanjikan dokumen pasti terbit dengan cara memanipulasi data. Kecepatan pengurusan tidak sebanding dengan risiko yang mungkin muncul akibat keterangan palsu.

8. Langkah Jika Terlanjur Memberikan Informasi yang Tidak Benar

Apabila pemohon menyadari adanya informasi yang keliru setelah menandatangani SPTJM, ia sebaiknya segera mengambil tindakan. Jangan menunggu sampai instansi menemukan ketidaksesuaian tersebut.

Pertama, periksa bagian yang salah dan tentukan penyebabnya. Apakah kesalahan muncul karena salah ketik, dokumen sumber yang keliru, atau informasi yang memang tidak sesuai keadaan?

Kedua, hubungi Disdukcapil atau instansi tempat pemohon mengajukan dokumen. Jelaskan masalah secara terbuka dan tanyakan prosedur koreksi yang berlaku. Selanjutnya, siapkan bukti pendukung yang menunjukkan informasi sebenarnya.

Ketiga, ikuti arahan instansi mengenai pembatalan, penggantian, atau pembetulan formulir. Jangan membuat SPTJM baru dengan informasi yang belum terverifikasi hanya untuk menutupi kesalahan sebelumnya.

Jika kesalahan berkaitan dengan dugaan pemalsuan, penipuan, atau telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pemohon sebaiknya berkonsultasi dengan advokat. Pendampingan hukum dapat membantu menentukan langkah yang tepat berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

9. Pertanyaan Umum tentang Risiko Hukum SPTJM

Apakah SPTJM palsu bisa menyebabkan seseorang dipenjara?

Bisa, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang berlaku. Misalnya, seseorang sengaja membuat atau menggunakan surat yang isinya tidak benar untuk menimbulkan akibat hukum atau kerugian. Namun, aparat harus membuktikan unsur tindak pidananya terlebih dahulu.

Apakah salah menulis data dalam SPTJM termasuk pemalsuan?

Tidak selalu. Salah ketik yang tidak disengaja umumnya perlu diklarifikasi dan diperbaiki melalui prosedur administrasi. Akan tetapi, kesengajaan memanipulasi data untuk menyesatkan instansi dapat menimbulkan konsekuensi lebih serius.

Apakah saksi ikut bertanggung jawab jika SPTJM berisi keterangan palsu?

Saksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia dengan sengaja membantu memberikan keterangan palsu atau terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Namun, tanda tangan sebagai saksi saja tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

Apakah Disdukcapil dapat membatalkan dokumen yang terbit berdasarkan SPTJM palsu?

Instansi dapat menempuh prosedur koreksi atau pembatalan apabila menemukan dasar yang sah. Prosesnya bergantung pada jenis dokumen, hasil pemeriksaan, dan ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku.

Bagaimana jika pemohon tidak mengetahui bahwa informasi dalam SPTJM ternyata salah?

Pemohon sebaiknya segera melaporkan kesalahan tersebut dan menyampaikan bukti yang benar. Penilaian terhadap tanggung jawabnya akan mempertimbangkan penyebab kesalahan, pengetahuan pemohon, tindakan setelah mengetahui kekeliruan, serta fakta lain yang relevan.

Risiko hukum memberikan informasi tidak benar dalam SPTJM dapat mencakup penolakan permohonan, pembetulan atau pembatalan dokumen, tuntutan perdata, hingga pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Karena itu, pemohon harus memahami bahwa SPTJM merupakan pernyataan tanggung jawab, bukan jalan pintas untuk mengabaikan persyaratan administrasi.

Selain itu, pembuat pernyataan dan saksi perlu memastikan seluruh informasi sesuai fakta. Jika menemukan kesalahan, segera lakukan klarifikasi dan ikuti prosedur perbaikan melalui instansi berwenang. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan secara tertib sekaligus menghindari persoalan hukum pada masa mendatang.

Konsultasikan Pengurusan SPTJM Sekarang