Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional termasuk kategori Pemberi Kerja TKA yang memiliki ketentuan khusus dalam penggunaan tenaga kerja asing. Selain itu, ketiga kategori tersebut termasuk pihak yang tidak di kenakan kewajiban membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).
Namun demikian, pengecualian pembayaran DKPTKA tidak berarti seluruh proses penggunaan TKA dapat di lakukan tanpa administrasi. Sebaliknya, pemberi kerja tetap perlu memperhatikan kewajiban Pengesahan RPTKA, persyaratan TKA, dokumen pendukung, serta ketentuan penggunaan TKA sesuai dengan kategori masing-masing.
Baca Juga : Jenis Bentuk Pengesahan RPTKA yang Dimohonkan bagi WNA
Apa Itu RPTKA Non-DKPTKA?
RPTKA Non-DKPTKA merupakan Pengesahan RPTKA untuk penggunaan TKA yang termasuk kategori tertentu sehingga pemberi kerja tidak di kenakan kewajiban membayar DKPTKA.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional termasuk kategori yang memperoleh pengecualian DKPTKA. Oleh karena itu, penggunaan TKA oleh ketiga kategori tersebut perlu di bedakan dari penggunaan TKA oleh perusahaan umum.
Dengan demikian, status Non-DKPTKA terutama berkaitan dengan kewajiban pembayaran kompensasi. Sementara itu, kewajiban administratif lainnya tetap perlu di perhatikan.
Siapa yang Termasuk Pemberi Kerja TKA?
Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 memasukkan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional sebagai Pemberi Kerja TKA.
Artinya, apabila pihak tersebut mempekerjakan TKA, proses penggunaan TKA tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jenis pekerjaan, jabatan, jumlah TKA, lokasi kerja, dan jangka waktu penggunaan perlu di sesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya.
Perbedaan ketiga kategori tersebut dapat di lihat berikut ini:
| Kategori | Contoh | Status DKPTKA |
|---|---|---|
| Instansi pemerintah | Instansi pemerintah yang menggunakan TKA sesuai kebutuhan | Tidak di kenakan |
| Perwakilan negara asing | Perwakilan resmi negara asing di Indonesia | Tidak di kenakan |
| Badan internasional | Organisasi atau badan internasional yang memenuhi ketentuan | Tidak di kenakan |
Dengan demikian, pengecualian tersebut sudah ditentukan berdasarkan kategori pemberi kerja, bukan sekadar berdasarkan jenis jabatan TKA.
Apakah Tetap Membutuhkan RPTKA?
Ya, pengecualian DKPTKA tidak otomatis menghapus kewajiban Pengesahan RPTKA.
Pada prinsipnya, setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang di sahkan, kecuali termasuk kategori yang secara khusus di kecualikan dari kewajiban tersebut.
Oleh sebab itu, instansi pemerintah, perwakilan negara asing, maupun badan internasional perlu memeriksa jenis penggunaan TKA sebelum mengajukan permohonan.
Dengan demikian, perlu di bedakan antara kewajiban memiliki RPTKA dan kewajiban membayar DKPTKA. Keduanya merupakan aspek administrasi yang berbeda.
RPTKA Non-DKPTKA untuk Instansi Pemerintah
Instansi pemerintah dapat menjadi Pemberi Kerja TKA sesuai dengan ketentuan penggunaan TKA. Dalam kondisi tertentu, TKA dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan keahlian atau kompetensi yang di perlukan dalam kegiatan instansi.
Selanjutnya, instansi perlu menjelaskan kebutuhan penggunaan TKA, jabatan yang akan di duduki, jumlah TKA, serta lokasi penempatan.
Selain itu, data TKA perlu di persiapkan secara lengkap agar informasi dalam permohonan dapat di verifikasi dengan dokumen pendukung.
Dengan demikian, meskipun instansi pemerintah tidak di kenakan DKPTKA, proses penggunaan TKA tetap membutuhkan persiapan administratif yang baik.
RPTKA untuk Perwakilan Negara Asing
Perwakilan negara asing juga termasuk Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengecualian DKPTKA.
Dalam penggunaannya, TKA dapat di tempatkan sesuai kebutuhan dan fungsi perwakilan tersebut. Oleh karena itu, data mengenai posisi, tugas, lokasi, serta identitas TKA perlu di siapkan secara jelas.
Selanjutnya, dokumen yang menunjukkan status perwakilan negara asing juga menjadi bagian penting dalam proses administrasi.
Dengan demikian, status sebagai perwakilan negara asing perlu dapat di buktikan melalui dokumen yang relevan.
RPTKA untuk Badan Internasional
Badan internasional juga termasuk kategori yang tidak di kenakan kewajiban membayar DKPTKA.
Namun demikian, badan internasional tetap perlu memperhatikan ketentuan penggunaan TKA. Data lembaga, posisi TKA, identitas TKA, lokasi kerja, serta dokumen pendukung harus di persiapkan sesuai dengan kebutuhan permohonan.
Selain itu, status badan internasional perlu dapat di buktikan melalui dokumen resmi yang relevan.
Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan, badan internasional sebaiknya memastikan bahwa dokumen kelembagaan dan data TKA sudah konsisten.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Selanjutnya, dokumen yang di siapkan perlu di sesuaikan dengan kategori pemberi kerja dan jenis penggunaan TKA.
Secara umum, dokumen dapat meliputi surat permohonan, dokumen kelembagaan, data jabatan, identitas TKA, paspor, dokumen kompetensi, serta dokumen pendukung lainnya.
Checklist dokumen yang perlu di periksa:
A. Surat permohonan Pengesahan RPTKA
B. Dokumen identitas pemberi kerja
C. Dokumen yang menunjukkan status instansi, perwakilan negara asing, atau badan internasional
D. Data jabatan TKA
E. Data jumlah TK
F. Lokasi pekerjaan TKA
G. Jangka waktu penggunaan TKA
H. Paspor TKA
I. Data identitas TKA
J. Dokumen pendidikan atau kompetensi TKA
K. Dokumen pengalaman kerja apabila di perlukan
L. Perjanjian kerja atau dokumen lainnya apabila di persyaratkan
M. Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis permohonan
Dengan demikian, dokumen utama dan dokumen pendukung perlu di persiapkan secara bersamaan agar proses pengajuan tidak terhambat.
Persyaratan TKA yang Tetap Perlu Di perhatikan
Walaupun pemberi kerja mendapatkan pengecualian DKPTKA, TKA tetap perlu memenuhi ketentuan mengenai pendidikan, kompetensi, serta pengalaman kerja sesuai kualifikasi jabatan.
Selain itu, TKA pada prinsipnya memiliki kewajiban mengalihkan keahlian kepada tenaga kerja pendamping sesuai ketentuan. Namun demikian, kewajiban tersebut dapat memiliki pengecualian untuk jabatan atau kondisi tertentu.
Oleh karena itu, pemberi kerja sebaiknya tidak hanya berfokus pada status Non-DKPTKA. Sebaliknya, persyaratan TKA dan ketentuan pendamping juga perlu di periksa.
Bagaimana Proses Pengajuan RPTKA Non-DKPTKA?
Setelah dokumen tersedia, proses pengajuan di lakukan melalui mekanisme TKA Online sesuai dengan jenis permohonan.
Pertama, pemberi kerja menentukan kebutuhan penggunaan TKA dan jabatan yang akan di isi. Kemudian, dokumen pemberi kerja dan dokumen TKA di persiapkan.
Selanjutnya, data di masukkan ke dalam sistem dan dokumen pendukung di unggah. Setelah itu, pemberi kerja perlu memeriksa kembali kesesuaian data sebelum permohonan di sampaikan.
Secara umum, prosesnya meliputi:
A. Menentukan kebutuhan penggunaan TKA
B. Menentukan jabatan dan lokasi kerja
C. Menyiapkan dokumen pemberi kerja
D. Menyiapkan data dan dokumen TKA
E. Mengisi data pada TKA Online
F. Mengunggah dokumen
G. Memeriksa kesesuaian data
H. Mengikuti proses pemeriksaan atau penilaian kelayakan apabila di perlukan
I. Menunggu penerbitan Pengesahan RPTKA
Dengan demikian, meskipun tidak ada pembayaran DKPTKA, proses administrasi penggunaan TKA tetap perlu di lakukan secara terstruktur.
Perbedaan RPTKA dan DKPTKA
Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman, berikut perbedaannya:
| Aspek | RPTKA | DKPTKA |
|---|---|---|
| Pengertian | Rencana penggunaan TKA yang di sahkan | Dana kompensasi penggunaan TKA |
| Fungsi | Dasar administratif penggunaan TKA | Kompensasi atas penggunaan TKA |
| Bentuk | Pengesahan | Pembayaran |
| Instansi pemerintah | Tetap mengikuti ketentuan RPTKA | Tidak di kenakan |
| Perwakilan negara asing | Tetap mengikuti ketentuan RPTKA | Tidak di kenakan |
| Badan internasional | Tetap mengikuti ketentuan RPTKA | Tidak di kenakan |
Dengan demikian, pengecualian DKPTKA tidak dapat di artikan sebagai penghapusan seluruh administrasi penggunaan TKA.
Hal yang Perlu Di perhatikan
Sebelum mengajukan RPTKA, pemberi kerja sebaiknya memastikan status kelembagaannya sudah jelas. Selain itu, dokumen yang menunjukkan status instansi pemerintah, perwakilan negara asing, atau badan internasional perlu tersedia.
Selanjutnya, data TKA harus di sesuaikan dengan paspor dan dokumen pendukung lainnya. Jabatan, lokasi kerja, serta jangka waktu penggunaan juga perlu di periksa kembali.
Apabila terdapat perbedaan data, proses pemeriksaan dapat menjadi lebih panjang. Oleh karena itu, pemeriksaan silang antara dokumen dan data TKA Online menjadi langkah penting sebelum permohonan di kirim.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Namun demikian, beberapa kesalahan masih dapat terjadi dalam pengajuan RPTKA Non-DKPTKA.
Pertama, pemberi kerja menganggap bahwa karena tidak di kenakan DKPTKA, maka RPTKA juga tidak di perlukan. Padahal, pengecualian pembayaran dan kewajiban RPTKA merupakan dua hal yang berbeda.
Kedua, dokumen yang membuktikan status pemberi kerja tidak di siapkan secara lengkap. Akibatnya, proses pemeriksaan dapat membutuhkan perbaikan.
Ketiga, data TKA tidak sesuai dengan paspor atau dokumen pendukung. Selain itu, jabatan dan lokasi kerja yang di masukkan ke sistem terkadang tidak sesuai dengan dokumen yang tersedia.
Karena itu, pemeriksaan dokumen sebaiknya di lakukan sebelum proses pengajuan di mulai.
FAQ RPTKA Non-DKPTKA
Apakah instansi pemerintah dikenakan DKPTKA?
Tidak. Instansi pemerintah termasuk kategori yang tidak di kenakan kewajiban membayar DKPTKA.
Apakah perwakilan negara asing wajib membayar DKPTKA?
Tidak. Perwakilan negara asing termasuk kategori yang memperoleh pengecualian DKPTKA.
Apakah badan internasional termasuk Non-DKPTKA?
Ya. Badan internasional termasuk kategori Pemberi Kerja TKA yang tidak di kenakan DKPTKA sesuai ketentuan.
Apakah RPTKA tetap diperlukan?
Pengecualian DKPTKA tidak otomatis menghapus kewajiban Pengesahan RPTKA. Oleh sebab itu, jenis penggunaan TKA tetap perlu di periksa.
Apakah TKA tetap membutuhkan dokumen kompetensi?
Ya. TKA tetap perlu memenuhi kualifikasi jabatan sesuai ketentuan, termasuk persyaratan pendidikan dan kompetensi yang berlaku.
Apakah pengajuan dilakukan melalui TKA Online?
Selanjutnya, pengajuan penggunaan TKA di lakukan melalui mekanisme TKA Online sesuai dengan jenis permohonan dan kategori pemberi kerja.
Jasa Pengurusan RPTKA Non-DKPTKA
Pengurusan RPTKA Non-DKPTKA untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional membutuhkan pemeriksaan dokumen yang tepat. Oleh karena itu, status pemberi kerja, jabatan TKA, data identitas, lokasi kerja, serta dokumen pendukung perlu di persiapkan sebelum permohonan di ajukan.
PT Jangkar – Global Groups dapat membantu pemeriksaan dokumen, penyiapan data TKA, pengecekan kategori Non-DKPTKA, pengajuan melalui TKA Online, serta pendampingan proses administrasi RPTKA.
Dengan demikian, proses penggunaan TKA dapat di persiapkan secara lebih terarah, sementara pemberi kerja dapat mengurangi risiko kesalahan data dan dokumen.
Konsultasi Jenis Pengesahan RPTKA Sekarang!
