Regulasi Perlindungan Ekosistem Mangrove di Indonesia

Siti Aidah

Regulasi Perlindungan Ekosistem Mangrove di Indonesia
Direktur Utama Jangkar Groups

Regulasi Perlindungan Ekosistem Mangrove di Indonesia menjadi landasan penting untuk menjaga kawasan pesisir, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta mencegah kerusakan lingkungan. Mangrove memiliki fungsi ekologis yang besar karena mampu menahan abrasi, menjadi habitat berbagai biota, menyimpan karbon, dan mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan aturan yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pemulihan ekosistem mangrove.

Salah satu dasar hukum utama saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan tersebut mengatur pengelolaan mangrove secara lebih terintegrasi, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Selain itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2026 untuk mengatur tata cara penetapan fungsi kawasan dan penyusunan rencana perlindungan mangrove.

Dengan adanya kerangka hukum tersebut, perlindungan mangrove tidak hanya berfokus pada penanaman pohon. Pemerintah juga mengatur inventarisasi, pemetaan, penetapan fungsi kawasan, pengendalian kerusakan, rehabilitasi, serta keterlibatan masyarakat. Karena itu, pemahaman terhadap regulasi menjadi penting bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan pihak yang menjalankan kegiatan konservasi.

Mengapa Ekosistem Mangrove Perlu Dilindungi?

Mangrove merupakan ekosistem pesisir yang terbentuk dari hubungan antara vegetasi, tanah, air, organisme, dan kondisi lingkungan di wilayah pasang surut. Akar mangrove mampu beradaptasi pada substrat berlumpur dan kondisi salinitas yang berubah mengikuti pasang surut air laut.

Selain memiliki fungsi ekologis, mangrove juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Masyarakat pesisir memanfaatkan kawasan tersebut untuk mendukung perikanan, kegiatan edukasi, penelitian, dan wisata alam. Dengan demikian, kerusakan mangrove dapat memengaruhi lingkungan sekaligus sumber penghidupan masyarakat.

Melindungi Garis Pantai dari Abrasi

Akar mangrove membantu menahan sedimen dan mengurangi energi gelombang yang mencapai daratan. Oleh karena itu, vegetasi mangrove dapat membantu mengurangi risiko abrasi pada wilayah pesisir tertentu.

Namun, kemampuan tersebut bergantung pada kondisi ekosistem, karakteristik pantai, dan struktur vegetasi. Karena itu, perlindungan mangrove perlu mempertahankan kondisi habitat secara menyeluruh, bukan hanya menambah jumlah bibit.

Menjaga Habitat Keanekaragaman Hayati

Kawasan mangrove menjadi tempat hidup, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, burung, serta organisme lainnya. Selain itu, hubungan antara mangrove, padang lamun, dan terumbu karang turut mendukung keseimbangan ekosistem pesisir.

Apabila kawasan mangrove mengalami kerusakan, sejumlah spesies dapat kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Akibatnya, perubahan kondisi habitat dapat memengaruhi produktivitas perikanan dan keseimbangan lingkungan.

Menyimpan Karbon dan Mendukung Pengendalian Iklim

Mangrove mampu menyimpan karbon pada batang, akar, daun, dan sedimen. Bahkan, sedimen pada kawasan mangrove dapat menyimpan karbon dalam jangka panjang apabila kondisi ekosistem tetap terjaga.

Oleh sebab itu, perlindungan mangrove juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Selain mempertahankan cadangan karbon, pengelolaan yang baik dapat mencegah pelepasan emisi akibat pembukaan dan kerusakan kawasan.

BACA JUGA: Perlindungan Ekosistem Mangrove: Tujuan dan Metode Konservasi

Dasar Hukum Perlindungan Ekosistem Mangrove

Dasar Hukum Perlindungan Ekosistem Mangrove

Pemerintah menggunakan beberapa peraturan untuk mengatur perlindungan ekosistem mangrove. Setiap aturan memiliki ruang lingkup yang saling berkaitan, mulai dari perlindungan lingkungan hidup hingga pengelolaan kawasan pesisir dan kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 merupakan aturan khusus yang mengatur perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Sehingga, peraturan ini berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan perlindungan mangrove di Indonesia.

PP tersebut mengatur enam ruang lingkup utama, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Selain itu, aturan ini mencakup kawasan mangrove yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Salah satu pendekatan penting dalam PP 27/2025 adalah Kesatuan Lanskap Mangrove atau KLM. Pendekatan ini mempertimbangkan hubungan antara wilayah hilir daerah aliran sungai, kondisi lahan, substrat, salinitas, interaksi darat dan laut, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat merencanakan perlindungan mangrove berdasarkan hubungan ekologis suatu kawasan. Jadi, pengelolaan tidak hanya mengikuti batas administrasi pemerintahan.

Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2026 mengatur tata cara penetapan dan perubahan fungsi ekosistem mangrove. Selain itu, aturan ini menjelaskan penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana dasar KLM serta rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

Peraturan tersebut membagi fungsi mangrove menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Penetapan fungsi mempertimbangkan peta KLM, hasil inventarisasi, layanan ekosistem, kerentanan pesisir, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, peraturan ini mengatur rencana perlindungan dan pengelolaan pada tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten atau kota. Rencana tersebut berlaku selama 30 tahun dan menjalani pemantauan serta evaluasi paling sedikit setiap lima tahun.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan umum perlindungan lingkungan di Indonesia. Sehingga undang-undang ini telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan, persetujuan lingkungan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kegiatan usaha yang berpotensi memengaruhi kawasan mangrove juga perlu memperhatikan kewajiban lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan di Bidang Kehutanan dan Pesisir

Selain aturan khusus mangrove, ketentuan di bidang kehutanan dan pengelolaan wilayah pesisir tetap memiliki hubungan dengan perlindungan kawasan mangrove. Hal ini terutama berlaku ketika mangrove berada di dalam kawasan hutan, kawasan konservasi, wilayah pesisir, atau pulau-pulau kecil.

Karena itu, pelaku usaha dan pengelola kawasan perlu memeriksa status lahan, fungsi kawasan, rencana tata ruang, serta ketentuan sektoral yang berlaku. Satu kegiatan dapat berkaitan dengan lebih dari satu rezim peraturan sehingga pemeriksaan tidak cukup hanya mengacu pada satu dokumen hukum.

BACA JUGA: Manfaat Hutan Mangrove bagi Perlindungan Pesisir

Pengaturan Fungsi Kawasan Mangrove

Regulasi perlindungan mangrove mengatur fungsi kawasan agar pemerintah dan masyarakat dapat menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai. PP 27/2025 dan Permen LH/BPLH 8/2026 menjadi dasar penting dalam penetapan fungsi tersebut.

Fungsi Lindung

Fungsi lindung bertujuan mempertahankan peran ekologis mangrove dan menjaga kawasan yang memiliki nilai perlindungan tinggi. Kawasan yang dapat masuk dalam fungsi ini antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan konservasi, hutan lindung, habitat satwa, dan wilayah yang berperan penting bagi perlindungan pesisir.

Pada kawasan tersebut, pengelola perlu mengutamakan perlindungan habitat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, kegiatan yang berpotensi mengubah kondisi kawasan harus mengikuti ketentuan peraturan dan fungsi yang berlaku.

Fungsi Budidaya

Fungsi budidaya memungkinkan pemanfaatan kawasan mangrove dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem. Namun, fungsi ini bukan berarti setiap orang bebas membuka lahan atau mengubah kawasan menjadi area produksi.

Pemanfaatan harus menjaga fungsi mangrove dan memenuhi ketentuan lingkungan. Selain itu, pelaku kegiatan perlu memperhatikan kesesuaian ruang, persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, serta persyaratan teknis sesuai jenis kegiatan.

Dengan demikian, fungsi budidaya tetap menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai pertimbangan utama.

BACA JUGA: Ancaman Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Cara Pencegahan

Tahapan Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove

Pemerintah menjalankan perlindungan mangrove melalui proses yang saling berhubungan. Tahapan tersebut membantu memastikan kebijakan sesuai dengan kondisi kawasan dan kebutuhan masyarakat.

Inventarisasi Ekosistem Mangrove

Inventarisasi menjadi tahap awal untuk memperoleh data mengenai lokasi, luas, jenis vegetasi, tipe ekosistem, kondisi kawasan, dan status lahan. Pemerintah dapat menggunakan data penginderaan jauh, survei lapangan, serta teknologi pemetaan untuk mendukung proses tersebut.

Selain itu, inventarisasi perlu memperhatikan karakteristik biologi, fisik, sosial, dan ekonomi. Informasi mengenai tutupan lahan, kerapatan pohon, keanekaragaman hayati, hidrologi, salinitas, serta aktivitas masyarakat dapat membantu menentukan kondisi kawasan secara lebih menyeluruh.

BACA JUGA: Ekosistem Mangrove sebagai Penyerap Karbon Biru dan Mitigasi Iklim

Penetapan Fungsi dan Penyusunan Rencana

Setelah memperoleh data, pemerintah menganalisis kondisi kawasan untuk menentukan fungsi lindung atau fungsi budidaya. Selanjutnya, pemerintah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan berdasarkan peta KLM serta kebutuhan ekologis dan sosial ekonomi.

Rencana tersebut menjadi pedoman bagi kegiatan pemanfaatan, pengendalian, pemantauan, dan pemulihan. Selain itu, proses perencanaan melibatkan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Pengendalian Kerusakan

Pengendalian kerusakan mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pemerintah menggunakan instrumen tata ruang, kajian lingkungan, persetujuan lingkungan, perizinan, edukasi, serta partisipasi masyarakat untuk mencegah kerusakan.

Sementara itu, penanggulangan menangani kerusakan yang sudah terjadi. Langkahnya dapat berupa perbaikan hidrologi, pengendalian pencemaran, dan pembangunan sarana teknis yang sesuai dengan kondisi habitat.

Pemeliharaan dan Pengawasan

Pemeliharaan bertujuan menjaga fungsi ekosistem agar tidak mengalami penurunan akibat aktivitas manusia. Kegiatan ini dapat mencakup konservasi, pencadangan kawasan, serta pelestarian fungsi mangrove.

Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. Pengawasan membantu memastikan pelaku kegiatan menjalankan kewajiban dan tidak melanggar ketentuan perlindungan mangrove.

BACA JUGA: Program Rehabilitasi Mangrove: Metode dan Pemulihan Pesisir

Kriteria Kerusakan Ekosistem Mangrove

PP Nomor 27 Tahun 2025 menetapkan kriteria baku kerusakan untuk membantu menilai perubahan kondisi ekosistem. Penilaian tersebut memperhatikan penurunan tutupan tajuk dan kerapatan pohon mangrove hidup dengan diameter minimal 4 cm.

Untuk ekosistem mangrove dengan fungsi lindung, kriteria kerusakan mencakup penurunan tutupan tajuk sebesar 25% atau lebih dan penurunan kerapatan pohon sebesar 25% atau lebih dari kondisi awal.

Sementara itu, untuk ekosistem mangrove dengan fungsi budidaya, kriteria tersebut menggunakan penurunan tutupan tajuk sebesar 50% atau lebih dan penurunan kerapatan pohon sebesar 50% atau lebih dari kondisi awal.

Penilaian harus mengacu pada kondisi awal ekosistem dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kawasan mangrove dengan fungsi budidaya yang telah memiliki perizinan berusaha mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria ini penting karena memberikan dasar yang lebih terukur dalam menilai kerusakan. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan kebutuhan penanggulangan dan pemulihan berdasarkan kondisi aktual kawasan.

BACA JUGA: Cara Memilih Bibit Mangrove dan Menentukan Lokasi Penanaman

Kewajiban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Mangrove

Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di sekitar atau pada kawasan mangrove perlu memahami kewajiban lingkungan sejak tahap perencanaan. Hal ini penting karena aktivitas seperti pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur, pencemaran, dan perubahan aliran air dapat memengaruhi kondisi ekosistem.

Memeriksa Status dan Fungsi Kawasan

Langkah awal adalah memeriksa lokasi kegiatan berdasarkan peta mangrove, peta KLM, status lahan, dan rencana tata ruang. Pemeriksaan tersebut membantu pelaku usaha memahami apakah lokasi berada pada fungsi lindung atau fungsi budidaya.

Selain itu, pelaku usaha perlu memastikan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan kehutanan, pesisir, konservasi, dan lingkungan hidup apabila aturan tersebut relevan.

Memenuhi Persetujuan Lingkungan

Kegiatan usaha harus memenuhi kewajiban persetujuan lingkungan sesuai skala, jenis, dan potensi dampaknya. Dokumen lingkungan dapat mencakup analisis mengenai dampak lingkungan atau dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan.

Dokumen tersebut perlu menjelaskan potensi dampak terhadap vegetasi, hidrologi, kualitas air, habitat, dan kehidupan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pelaku usaha dapat merencanakan langkah pencegahan sebelum kegiatan berjalan.

Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan

Pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan mangrove wajib melakukan penanggulangan. Bentuk kerusakan dapat berasal dari penebangan, pembukaan lahan, pencemaran, gangguan hidrologi, atau aktivitas lain yang melampaui kriteria baku kerusakan.

Langkah penanggulangan dapat berupa perbaikan fungsi hidrologi, pengendalian pencemaran dari sumbernya, dan tindakan teknis untuk melindungi habitat. Selain itu, pelaku usaha perlu menjalankan pemulihan pada ekosistem yang terdampak oleh kegiatannya.

BACA JUGA: Peran Masyarakat dalam Konservasi dan Perlindungan Hutan Mangrove

Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove

Pemulihan menjadi bagian penting dari perlindungan mangrove ketika kawasan mengalami kerusakan. PP 27/2025 mengatur beberapa pendekatan, yaitu rehabilitasi, restorasi, suksesi alami, perlindungan habitat, serta metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rehabilitasi dapat melibatkan penanaman vegetasi mangrove pada kawasan yang mengalami penurunan kondisi. Namun, kegiatan ini perlu mempertimbangkan kesesuaian jenis tanaman, karakteristik substrat, salinitas, pasang surut, dan kondisi hidrologi.

Sementara itu, restorasi bertujuan mengembalikan kondisi ekosistem agar mendekati fungsi alaminya. Dalam beberapa kasus, pemulihan hidrologi lebih penting daripada penanaman bibit secara langsung. Oleh karena itu, pelaksana perlu memahami penyebab kerusakan sebelum menentukan metode pemulihan.

Suksesi alami juga dapat menjadi pilihan apabila kondisi lingkungan memungkinkan mangrove tumbuh kembali tanpa intervensi penanaman secara intensif. Dengan pendekatan tersebut, pemulihan dapat mengikuti proses ekologis yang berlangsung secara alami.

BACA JUGA: Pencegahan Abrasi Pantai melalui Perlindungan Ekosistem Mangrove

Sanksi atas Pelanggaran Perlindungan Mangrove

PP Nomor 27 Tahun 2025 mengatur sanksi administratif bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban penanggulangan dan pemulihan sesuai ketentuan. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan kewenangan masing-masing.

Bentuk sanksi administratif meliputi:

  • Teguran tertulis.
  • Paksaan pemerintah.
  • Pembekuan persetujuan lingkungan.
  • Pencabutan persetujuan lingkungan.

Selain sanksi tersebut, pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan perlu memperhatikan kewajiban penanggulangan dan biaya pemulihan. Apabila pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan penanggulangan, pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga sesuai ketentuan dan membebankan biayanya kepada penanggung jawab.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi mangrove tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Pelaku usaha juga perlu mengendalikan dampak kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

BACA JUGA: Program CSR Penanaman Mangrove: Proposal dan Pelaksanaan

Peran Masyarakat dalam Perlindungan Mangrove

Masyarakat memiliki peran penting karena banyak kawasan mangrove berada dekat dengan permukiman dan aktivitas ekonomi pesisir. PP 27/2025 membuka ruang pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

Masyarakat dapat berpartisipasi melalui kegiatan konservasi, pemantauan kondisi kawasan, edukasi lingkungan, dan penyampaian laporan apabila menemukan indikasi kerusakan. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat, keberatan, atau pengaduan kepada pihak berwenang.

Di sisi lain, kelompok masyarakat dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang mendukung kelestarian mangrove, seperti ekowisata, edukasi lingkungan, dan usaha berbasis hasil perikanan yang berkelanjutan. Namun, kegiatan tersebut tetap harus memperhatikan fungsi kawasan dan ketentuan pemanfaatan.

BACA JUGA: Monitoring dan Evaluasi Program Rehabilitasi Mangrove

Jasa Pendampingan Dokumen Perlindungan Ekosistem Mangrove

Kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan mangrove membutuhkan pemahaman mengenai status kawasan, persetujuan lingkungan, rencana kegiatan, serta dokumen pendukung. Oleh karena itu, pelaku usaha dan pihak yang menjalankan program lingkungan perlu menyiapkan administrasi secara terstruktur.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi dan dokumen sesuai kebutuhan kegiatan. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, penataan informasi pendukung, serta pemetaan kebutuhan administrasi berdasarkan jenis kegiatan.

Selain itu, perusahaan atau pelaksana program dapat memperoleh bantuan untuk memahami tahapan persiapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan dan pengelolaan kawasan pesisir. Namun, pendampingan administrasi tidak menggantikan kewenangan pemerintah dalam menetapkan fungsi kawasan, memberikan persetujuan, melakukan pengawasan, atau mengambil keputusan resmi.

Konsultasi Perlindungan dan Rehabilitasi Mangrove Sekarang

Siti Aidah
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp