Hubungan BPLH dengan DLH Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan koordinasi yang baik untuk menangani pencemaran, mengendalikan kerusakan lingkungan, mengelola sampah, serta memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan. Dalam struktur pemerintahan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menjalankan tugas pengendalian lingkungan hidup pada tingkat pusat, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanakan urusan lingkungan hidup sesuai kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan koordinatif, fungsional, dan teknis dalam mendukung tujuan perlindungan lingkungan.
Baca Juga : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH): Tugas dan Fungsi
Mengenal BPLH dan DLH di Berbagai Tingkat Pemerintahan

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pengendalian lingkungan hidup. BPLH mendukung pemerintah dalam memperkuat kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program pengendalian lingkungan sesuai mandat kelembagaannya.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH merupakan perangkat daerah yang membantu kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pada tingkat provinsi, DLH membantu gubernur, sedangkan DLH kabupaten/kota membantu bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.
Dengan demikian, BPLH dan DLH memiliki fungsi yang saling berkaitan meskipun keduanya berada dalam struktur pemerintahan yang berbeda. BPLH menjalankan tugas kelembagaan di tingkat pusat, sedangkan DLH mengimplementasikan berbagai program lingkungan sesuai kewenangan daerah.
Baca Juga : Sejarah Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
1. Hubungan Koordinasi antara BPLH dan DLH
Hubungan BPLH dengan DLH provinsi maupun kabupaten/kota terutama terlihat melalui koordinasi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Koordinasi tersebut membantu pemerintah menyelaraskan kebijakan, program, target, serta langkah penanganan permasalahan lingkungan.
Selain itu, koordinasi di perlukan karena permasalahan lingkungan tidak selalu terbatas pada satu wilayah administrasi. Pencemaran sungai, kerusakan ekosistem, perubahan kualitas udara, dan pengelolaan limbah tertentu dapat melibatkan beberapa daerah sekaligus.
Sebagai contoh, pencemaran sungai yang mengalir melewati beberapa kabupaten membutuhkan kerja sama antara DLH kabupaten/kota yang terdampak dan DLH provinsi. Selanjutnya, apabila permasalahan tersebut membutuhkan koordinasi lintas provinsi atau melibatkan kewenangan pemerintah pusat, BPLH maupun kementerian dan instansi pusat terkait dapat terlibat sesuai tugasnya.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah dapat menyusun langkah penanganan yang lebih terpadu, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta meningkatkan efektivitas pengendalian lingkungan.
Baca Juga : Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2. Hubungan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas DLH Daerah
Selain koordinasi, hubungan BPLH dengan DLH juga berkaitan dengan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di daerah.
Setiap daerah memiliki tantangan lingkungan yang berbeda. Kabupaten dengan kawasan industri mungkin menghadapi persoalan pencemaran air dan limbah B3. Sebaliknya, kota besar dapat menghadapi masalah sampah, kualitas udara, dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Sementara itu, daerah pesisir membutuhkan perhatian terhadap kerusakan mangrove, abrasi, dan pencemaran laut.
Oleh karena itu, DLH membutuhkan dukungan pengetahuan, kemampuan teknis, sistem pemantauan, serta sumber daya manusia yang memadai. BPLH dapat mendukung penguatan kapasitas melalui koordinasi program, fasilitasi teknis, pengembangan kebijakan, dan kegiatan peningkatan kompetensi sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, pembinaan membantu DLH meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas pengendalian lingkungan. Selain itu, peningkatan kapasitas juga mendorong daerah menerapkan kebijakan dan standar lingkungan secara lebih konsisten.
Baca Juga : Struktur Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
3. Pembagian Kewenangan antara BPLH dan DLH Provinsi
DLH provinsi menjalankan urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan tersebut mencakup berbagai urusan yang memiliki cakupan regional atau melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
Misalnya, DLH provinsi dapat menangani upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang melintasi kabupaten/kota dalam satu provinsi sesuai pembagian kewenangan. Selain itu, DLH provinsi juga menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Di sisi lain, BPLH berperan pada tingkat pusat dalam pengendalian lingkungan hidup, termasuk penguatan koordinasi dan pelaksanaan tugas sesuai mandat lembaga.
Hubungan keduanya memungkinkan pemerintah menghubungkan kebijakan nasional dengan pelaksanaan program regional. Dengan demikian, DLH provinsi dapat menjalankan tugas daerah secara selaras dengan arah kebijakan pengendalian lingkungan pemerintah pusat.
Baca Juga : Perbedaan Kementerian & Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
4. Hubungan BPLH dengan DLH Kabupaten/Kota
DLH kabupaten/kota berperan langsung dalam menangani berbagai permasalahan lingkungan di wilayah administrasinya sesuai kewenangan daerah. Tugas tersebut dapat mencakup pengelolaan sampah, penanganan pencemaran lokal, pemantauan lingkungan, pembinaan kegiatan usaha, serta penyelesaian pengaduan masyarakat.
Sebagai contoh, masyarakat yang mengeluhkan pencemaran dari kegiatan usaha di wilayah kabupaten dapat menyampaikan laporan kepada DLH kabupaten. Selanjutnya, DLH dapat menelaah laporan, melakukan verifikasi sesuai kewenangan, dan menentukan langkah penanganan.
Namun, apabila permasalahan tersebut melibatkan lintas kabupaten/kota, kewenangan provinsi dapat berperan. Kemudian, apabila persoalan melibatkan kewenangan pusat, DLH dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat terkait.
Dalam konteks ini, BPLH mendukung sistem pengendalian lingkungan nasional melalui koordinasi dan pelaksanaan tugas sesuai mandatnya. Dengan demikian, hubungan antarlembaga membantu memastikan penanganan masalah lingkungan sesuai cakupan wilayah dan kewenangan masing-masing.
Baca Juga : Peran BPLH dalam Pengawasan Lingkungan Hidup Perusahaan
5. Kerja Sama dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Pengawasan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai instansi agar pemerintah dapat memastikan kegiatan usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. DLH melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang masuk dalam kewenangan pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat menangani kegiatan yang berada dalam kewenangannya.
Selain itu, pengawasan dapat membutuhkan koordinasi ketika perusahaan beroperasi di beberapa wilayah, menimbulkan dampak lintas daerah, atau menghadapi permasalahan yang memerlukan keterlibatan instansi pusat.
BPLH mendukung pengendalian lingkungan melalui koordinasi kebijakan, penguatan sistem, dan pelaksanaan fungsi sesuai kewenangannya. Sementara itu, pejabat pengawas lingkungan hidup serta instansi yang memiliki kewenangan dapat melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, mengevaluasi kepatuhan, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
Apabila pelanggaran memenuhi ketentuan, instansi atau pejabat berwenang dapat menerapkan tindakan administratif maupun langkah penegakan hukum lainnya. Oleh sebab itu, koordinasi BPLH dan DLH membantu memperkuat penanganan pelanggaran tanpa mengabaikan pembagian kewenangan.
Baca Juga : Peran BPLH dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
6. Sinkronisasi Program Perlindungan Lingkungan
BPLH dan DLH juga perlu menyelaraskan program perlindungan lingkungan agar pemerintah dapat mencapai target secara efektif. Sinkronisasi program mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta penyampaian informasi lingkungan.
Sebagai contoh, pemerintah dapat mengembangkan program pengurangan sampah, peningkatan kualitas air, pengendalian pencemaran udara, rehabilitasi ekosistem, dan penguatan pengawasan kegiatan usaha.
Selanjutnya, DLH daerah dapat menyesuaikan program dengan kondisi wilayah dan prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, koordinasi dengan pemerintah pusat membantu daerah menjaga keselarasan dengan kebijakan nasional dan target lingkungan yang lebih luas.
Dengan sinkronisasi yang baik, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efektivitas program, dan mengurangi potensi perbedaan kebijakan antardaerah.
Baca Juga : Peran BPLH dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan
7. Pertukaran Data dan Informasi Lingkungan Hidup
Data lingkungan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan dan menentukan langkah penanganan. Oleh karena itu, BPLH dan DLH perlu membangun komunikasi serta pertukaran data yang mendukung pengendalian lingkungan.
Data tersebut dapat mencakup kualitas air, kualitas udara, pengelolaan sampah, kondisi ekosistem, pengaduan masyarakat, kegiatan pengawasan, serta informasi mengenai sumber pencemaran.
Selain itu, pertukaran informasi membantu pemerintah mengidentifikasi tren permasalahan lingkungan. Misalnya, data kualitas air dari beberapa daerah dapat membantu pemerintah melihat indikasi pencemaran pada satu kawasan sungai.
Dengan informasi yang terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi lapangan, menyusun prioritas penanganan, dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan lingkungan hidup.
Baca Juga : Peran BPLH dalam Pengendalian Perubahan Iklim & Nilai Ekonomi
8. Pentingnya Hubungan BPLH dan DLH bagi Masyarakat
Hubungan BPLH dengan DLH provinsi dan kabupaten/kota memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Koordinasi yang baik dapat membantu mempercepat penanganan pengaduan, meningkatkan pengawasan kegiatan usaha, serta memperkuat perlindungan terhadap kualitas lingkungan.
Selain itu, masyarakat memperoleh ruang partisipasi melalui pengaduan, konsultasi, kegiatan edukasi, dan keterlibatan dalam program lingkungan daerah. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjalankan pengendalian dari sisi kelembagaan, tetapi juga mendorong partisipasi publik.
Pada akhirnya, sinergi BPLH dan DLH membantu menjaga kualitas air, udara, tanah, serta ekosistem. Hubungan tersebut juga mendukung pembangunan daerah yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
Baca Juga : Cara Melaporkan Dugaan Pencemaran Lingkungan Secara Resmi
Hubungan BPLH dengan DLH provinsi dan kabupaten/kota mencakup koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas, sinkronisasi program, pertukaran data, pengawasan, serta penanganan permasalahan lingkungan sesuai pembagian kewenangan. BPLH menjalankan tugas pengendalian lingkungan hidup pada tingkat pusat, sedangkan DLH melaksanakan urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, keduanya tidak berdiri sendiri dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kerja sama yang terarah, komunikasi yang efektif, dan pembagian tanggung jawab yang jelas, pemerintah dapat memperkuat pengendalian pencemaran, meningkatkan kepatuhan, serta mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang