Regulasi Hak dan Kepemilikan Unit Karbon di Indonesia

Mega

Regulasi Hak dan Kepemilikan Unit Karbon di Indonesia
Direktur Utama Jangkar Groups

Regulasi Hak dan Kepemilikan Unit Karbon di Indonesia menjadi hal penting bagi perusahaan, investor, pengembang proyek, pemilik atau pengelola lahan, serta masyarakat yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon. Unit karbon memiliki nilai ekonomi karena mewakili hasil pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan gas rumah kaca yang memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, setiap pihak perlu memahami dasar hukum kepemilikan, hak yang melekat pada unit karbon, dan mekanisme pencatatannya.

Selain itu, perkembangan regulasi karbon di Indonesia terus membentuk tata kelola yang lebih terintegrasi. Pemerintah tidak hanya mengatur kegiatan pengurangan emisi, tetapi juga mengatur penerbitan unit, pencatatan, perdagangan, dan pengalihan kepemilikan. Dengan memahami aturan tersebut, pelaku usaha dapat melindungi haknya sekaligus mengurangi risiko sengketa dalam transaksi karbon.

Baca Juga : Pemilik Unit Karbon: Pengertian, Hak Kepemilikan dan Persyaratan

1. Pengertian Hak dan Kepemilikan Unit Karbon

Pengertian Hak dan Kepemilikan Unit Karbon

Unit karbon merupakan satuan yang mewakili pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan gas rumah kaca sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku. Unit ini dapat berasal dari berbagai kegiatan mitigasi, seperti perlindungan hutan, rehabilitasi mangrove, pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah.

Baca Juga : Siapa Saja yang Bisa Menjadi Pemilik Unit Karbon di Indonesia?

Sementara itu, hak kepemilikan unit karbon mengacu pada kewenangan pihak tertentu atas unit yang menjadi haknya. Kewenangan tersebut dapat mencakup hak untuk menyimpan, menjual, mengalihkan, atau memanfaatkan unit sesuai aturan.

Namun, kepemilikan unit karbon tidak otomatis mengikuti kepemilikan tanah, pohon, fasilitas energi, atau aset proyek. Sebagai contoh, pemilik lahan yang menanam pohon tidak langsung memperoleh seluruh unit karbon dari kegiatan tersebut. Para pihak perlu memeriksa dasar hukum, kewenangan pengelolaan, persetujuan yang di perlukan, dan perjanjian kerja sama.

Dengan demikian, pelaku proyek perlu membedakan hak atas aset proyek dengan hak atas unit karbon yang di hasilkan.

Baca Juga : Hubungan Kepemilikan Tanah dengan Hak atas Unit Karbon

2. Perpres Nomor 110 Tahun 2025 sebagai Dasar Hukum Utama

Salah satu regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Baca Juga : Pemilik Unit Karbon dari Proyek Mangrove dan Rehabilitasi Hutan

Peraturan ini berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Perpres 110/2025 membentuk kerangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon melalui beberapa instrumen, termasuk perdagangan karbon, pengendalian emisi gas rumah kaca, kerangka transparansi, pemantauan, dan evaluasi.

Melalui kerangka tersebut, pemerintah mengatur hubungan antara kegiatan mitigasi dan pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Selain itu, peraturan ini memberikan dasar bagi penyelenggaraan registrasi dan pengaturan lebih lanjut oleh kementerian sektoral.

Bagi calon pemilik unit karbon, Perpres 110/2025 menjadi acuan awal untuk memahami bahwa hak atas unit harus mengikuti mekanisme nilai ekonomi karbon nasional. Karena itu, pelaku proyek perlu memeriksa aturan pelaksana yang sesuai dengan sektor kegiatannya.

Baca Juga : Pemilik Unit Karbon dari Proyek Energi Terbarukan dan Industri

3. Regulasi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)

Aspek penting berikutnya adalah pencatatan unit karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK. Pemerintah mengatur sistem ini melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon.

Baca Juga : Cara Membuktikan Kepemilikan Unit Karbon melalui Registrasi

Regulasi tersebut mulai berlaku pada 6 Juli 2026. SRUK mengatur pencatatan siklus hidup unit karbon, mulai dari penerbitan hingga pensiun atau retirement. Sistem ini juga mendukung pencatatan transaksi, perubahan kepemilikan, dan keterlacakan informasi unit karbon.

Melalui sistem tersebut, pemilik dan pihak terkait dapat menelusuri informasi unit sesuai hak akses dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pencatatan membantu mencegah penghitungan ganda atau double counting.

Namun, pelaku proyek perlu memahami perbedaan antara registrasi proyek dan pencatatan kepemilikan unit. Registrasi proyek menunjukkan bahwa suatu kegiatan masuk dalam sistem sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, pencatatan unit dan transaksi membantu menunjukkan keberadaan serta riwayat unit karbon yang telah melalui tahapan terkait.

Oleh sebab itu, pemilik perlu menyimpan dokumen proyek, bukti penerbitan, perjanjian, dan catatan transaksi sebagai pendukung haknya.

Baca Juga : Perjanjian Kerja Sama Pembagian Hak Kepemilikan Unit Karbon

4. Aturan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

Selain aturan registrasi, perdagangan karbon melalui bursa juga memiliki ketentuan tersendiri. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Baca Juga : Syarat Menjadi Pemilik Unit Karbon dan Dokumen yang Diperlukan

POJK 10/2026 berlaku sejak 6 Juli 2026. Salah satu perubahan pentingnya adalah kewajiban pencatatan unit karbon yang di perdagangkan melalui Bursa Karbon pada SRUK. Aturan ini juga mengatur perluasan lingkup unit karbon dan sejumlah ketentuan terkait perdagangan unit dari luar negeri.

Ketentuan tersebut penting karena perdagangan melalui bursa memerlukan informasi unit yang dapat di telusuri. Dengan demikian, pelaku transaksi perlu memastikan status unit, identitas, dan pencatatannya sebelum melakukan jual beli.

Selanjutnya, pelaku usaha perlu memahami bahwa perdagangan melalui bursa berbeda dari perdagangan langsung atau direct trading. Setiap mekanisme memiliki prosedur dan persyaratan yang perlu di periksa berdasarkan regulasi yang berlaku.

Baca Juga : Hak Pemilik Unit Karbon dalam Mekanisme Perdagangan Karbon

5. Hak Pemilik Unit Karbon Berdasarkan Regulasi

Setelah memenuhi persyaratan dan memperoleh hak atas unit karbon, pemilik dapat menjalankan beberapa hak sesuai ketentuan.

Baca Juga : Peluang Bisnis Unit Karbon dan Cara Mendapatkan Pembeli

a. Hak memperoleh manfaat ekonomi

Pemilik dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui penjualan unit karbon. Namun, jumlah manfaat bersih bergantung pada harga transaksi, biaya pengembangan proyek, biaya verifikasi, biaya administrasi, dan pembagian hasil dengan mitra.

b. Hak menjual dan mengalihkan unit

Pemilik dapat menjual atau mengalihkan unit karbon sepanjang status unit memungkinkan transaksi dan seluruh pihak memenuhi persyaratan. Selain itu, pemilik perlu mengikuti prosedur pencatatan perubahan kepemilikan.

c. Hak memperoleh informasi unit

Pemilik memiliki kepentingan untuk memeriksa identitas, jumlah, status, dan riwayat transaksi unit karbon. Informasi tersebut membantu pemilik memastikan unit yang akan di jual atau di alihkan tidak memiliki masalah pencatatan.

d. Hak memperoleh perlindungan hukum

Pemilik dapat menggunakan perjanjian, dokumen proyek, bukti transaksi, dan catatan registri untuk melindungi kepentingannya. Jika terjadi sengketa, dokumen tersebut dapat mendukung proses penyelesaian sesuai hukum dan kesepakatan para pihak.

Meskipun demikian, setiap hak tetap bergantung pada dasar kepemilikan, ketentuan sektor, dan status unit dalam sistem yang berlaku.

6. Ketentuan Sektoral dalam Kepemilikan Unit Karbon

Regulasi nasional memberikan kerangka umum, sedangkan kementerian terkait mengatur persyaratan teknis setiap sektor. Karena itu, calon pemilik perlu memeriksa aturan yang sesuai dengan kegiatan proyek.

Salah satu contohnya adalah sektor kehutanan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan. Aturan ini menjadi acuan bagi kegiatan perdagangan karbon yang berasal dari sektor kehutanan.

Selain itu, kerangka regulasi sektoral terus berkembang. Portal resmi SRUK mencantumkan ketentuan sektor kehutanan dan limbah sebagai aturan yang telah berlaku, sementara sejumlah sektor lain masih menunggu aturan teknis terkait. Dengan demikian, pelaku proyek tidak boleh langsung menerapkan prosedur satu sektor untuk sektor lainnya.

Misalnya, proyek rehabilitasi mangrove perlu memperhatikan ketentuan kehutanan atau kelautan sesuai status lokasi dan bentuk kegiatannya. Sementara itu, proyek energi terbarukan perlu memeriksa ketentuan sektor energi yang relevan.

7. Dokumen untuk Membuktikan Hak Kepemilikan Unit Karbon

Agar memiliki dasar kepemilikan yang kuat, pelaku proyek perlu menyiapkan dokumen sesuai jenis kegiatan dan ketentuan sektoral.

Beberapa dokumen yang perlu di periksa antara lain:

  1. Dokumen identitas pemilik, seperti KTP, NPWP, akta pendirian, NIB, dan dokumen kewenangan pengurus badan usaha.
  2. Dokumen legalitas lokasi, seperti sertifikat tanah, izin, persetujuan pengelolaan, atau dokumen lain yang menunjukkan kewenangan atas lokasi proyek.
  3. Dokumen perencanaan proyek, yang menjelaskan lokasi, metodologi, target mitigasi, periode kegiatan, dan rencana pemantauan.
  4. Dokumen validasi dan verifikasi, yang mendukung penilaian atas rancangan dan hasil kegiatan mitigasi.
  5. Perjanjian kerja sama, yang menjelaskan pembagian hak antara pemilik lahan, pengembang, investor, dan mitra pelaksana.
  6. Bukti registrasi dan penerbitan unit, yang memuat informasi identitas serta jumlah unit karbon sesuai mekanisme yang berlaku.
  7. Dokumen transaksi dan pengalihan, yang menjelaskan penjualan, perpindahan hak, atau perubahan status unit.

Selain itu, pemilik perlu memastikan seluruh dokumen memiliki informasi yang konsisten. Perbedaan nama, jumlah unit, atau identitas proyek dapat menyulitkan proses pemeriksaan.

8. Risiko Pelanggaran dan Sengketa Kepemilikan

Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan risiko administratif, keuangan, dan hukum. Salah satu masalah yang dapat muncul adalah klaim ganda atas unit karbon yang sama. Masalah ini dapat terjadi ketika para pihak tidak menyepakati pembagian hak sejak awal atau tidak memperbarui data transaksi.

Selain itu, pemilik dapat menghadapi sengketa jika pengembang atau investor mengalihkan unit tanpa persetujuan yang di perlukan. Ketidaksesuaian data antara perjanjian dan sistem registri juga dapat menghambat transaksi.

Karena itu, pelaku proyek perlu melakukan pemeriksaan hukum sebelum memulai kegiatan. Selanjutnya, para pihak harus menyusun perjanjian yang jelas, menyimpan bukti transaksi, dan memastikan setiap perubahan hak mengikuti prosedur registrasi.

9. Pentingnya Konsultasi Hukum terkait Kepemilikan Unit Karbon

Regulasi hak dan kepemilikan unit karbon melibatkan beberapa aspek sekaligus, mulai dari hukum lingkungan, administrasi, perjanjian bisnis, hingga perdagangan melalui bursa. Oleh sebab itu, pelaku proyek sebaiknya memeriksa seluruh dokumen sebelum mengklaim atau mengalihkan hak atas unit karbon.

Konsultasi hukum dapat membantu menilai dasar kepemilikan, memeriksa kewenangan para pihak, menyusun perjanjian pembagian hak, dan mengidentifikasi persyaratan registrasi. Selain itu, pendampingan dapat membantu pelaku usaha memahami aturan sektoral yang relevan dengan proyeknya.

Dengan persiapan tersebut, pemilik dapat mengurangi risiko sengketa dan menjalankan transaksi dengan dasar hukum yang lebih jelas.

Regulasi hak dan kepemilikan unit karbon di Indonesia mengacu pada kerangka nasional, aturan sistem registrasi, ketentuan perdagangan melalui bursa, serta peraturan teknis sektoral. Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, sedangkan Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur SRUK. Sementara itu, POJK Nomor 10 Tahun 2026 memperbarui ketentuan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon.

Pemilik unit karbon perlu memastikan dasar hak, legalitas proyek, dokumen kerja sama, proses penerbitan, dan pencatatan unit sesuai aturan. Selain itu, pemilik harus memeriksa regulasi sektoral sebelum melakukan transaksi atau pengalihan. Dengan memahami seluruh ketentuan tersebut, pelaku proyek dapat melindungi hak kepemilikan dan mendukung perdagangan karbon yang transparan serta bertanggung jawab.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Mega
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp