Pemilik Unit Karbon merupakan hal penting yang perlu di pahami oleh perusahaan, investor, pengembang proyek, maupun pelaku usaha yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon di Indonesia. Seiring meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim, pemerintah mendorong berbagai kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme nilai ekonomi karbon. Melalui mekanisme tersebut, kegiatan yang menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi berpotensi menghasilkan unit karbon yang memiliki nilai ekonomi. Namun, setiap pihak perlu memahami dasar kepemilikan, hak yang melekat, serta persyaratan hukum sebelum memperoleh atau memperdagangkan unit tersebut.
Baca Juga : Siapa Saja yang Bisa Menjadi Pemilik Unit Karbon di Indonesia?
1. Pengertian Pemilik Unit Karbon

Pemilik unit karbon merupakan pihak yang mempunyai hak atas unit karbon berdasarkan penerbitan, perolehan, atau pengalihan yang sah. Dalam perdagangan karbon, unit karbon menjadi bukti kepemilikan atas sejumlah karbon yang memiliki dasar penghitungan dan pencatatan sesuai ketentuan pemerintah.
Pada prinsipnya, satu unit karbon merepresentasikan satu ton karbon di oksida ekuivalen (COâ‚‚e). Dengan demikian, unit tersebut mempunyai nilai ekonomi karena mewakili hasil pengurangan emisi, penyerapan karbon, atau alokasi emisi melalui mekanisme yang berlaku.
Selain itu, kepemilikan unit karbon tidak selalu melekat pada pihak yang menjalankan proyek. Sebagai contoh, perusahaan dapat mengembangkan proyek energi terbarukan, sedangkan pemilik lahan atau investor ikut berkontribusi dalam pembiayaan dan pelaksanaannya. Dalam kondisi tersebut, para pihak perlu menentukan pembagian hak melalui perjanjian yang jelas.
Oleh karena itu, calon pemilik harus memiliki dasar hukum yang dapat membuktikan haknya. Dasar tersebut dapat berupa dokumen penerbitan unit, perjanjian kerja sama, bukti pengalihan kepemilikan, serta pencatatan dalam sistem registri yang berlaku.
Baca Juga : Hubungan Kepemilikan Tanah dengan Hak atas Unit Karbon
2. Jenis Unit Karbon yang Dapat Di miliki
Sebelum memperoleh unit karbon, calon pemilik perlu memahami jenis unit yang tersedia dalam mekanisme perdagangan karbon. Sebab, setiap jenis unit mempunyai fungsi dan persyaratan yang berbeda.
a. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)
SPE-GRK merupakan bukti pengurangan emisi gas rumah kaca dari suatu usaha atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Sertifikat ini menjadi salah satu instrumen penting dalam perdagangan karbon karena menunjukkan hasil pengurangan emisi yang dapat di perhitungkan.
Baca Juga : Pemilik Unit Karbon dari Proyek Mangrove dan Rehabilitasi Hutan
b. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU)
PTBAE-PU berkaitan dengan penetapan batas atas emisi bagi pelaku usaha atau kuota emisi dalam periode tertentu. Melalui mekanisme perdagangan emisi, pelaku usaha dapat memperdagangkan unit sesuai ketentuan apabila memiliki kelebihan alokasi atau membutuhkan unit untuk memenuhi kewajibannya.
c. Unit Karbon Lain yang Di akui
Selain kedua jenis tersebut, pemerintah dapat mengakui unit karbon lain berdasarkan ketentuan sektoral dan standar yang berlaku. Karena itu, calon pemilik perlu memastikan jenis unit, asal penerbitan, serta kelayakan perdagangannya sebelum melakukan transaksi.
Baca Juga : Pemilik Unit Karbon dari Proyek Energi Terbarukan dan Industri
3. Hak Kepemilikan Unit Karbon
Kepemilikan unit karbon memberikan sejumlah hak kepada pihak yang memenuhi persyaratan. Meskipun demikian, pemilik tetap harus mengikuti ketentuan hukum, status unit, dan mekanisme perdagangan yang berlaku.
Berikut beberapa hak yang perlu di pahami.
a. Hak Menguasai Unit Karbon
Pemilik mempunyai hak atas unit karbon yang tercatat sesuai identitas dan dasar kepemilikannya. Hak ini menjadi landasan untuk menentukan pihak yang dapat mengendalikan serta memanfaatkan unit tersebut.
Baca Juga : Cara Membuktikan Kepemilikan Unit Karbon melalui Registrasi
b. Hak Memperdagangkan Unit Karbon
Selanjutnya, pemilik dapat memperdagangkan unit karbon melalui mekanisme yang pemerintah izinkan. Pemilik dapat menggunakan fasilitas bursa karbon atau mekanisme perdagangan lainnya sepanjang unit dan pihak yang terlibat memenuhi persyaratan.
c. Hak Mengalihkan Kepemilikan
Pemilik juga dapat mengalihkan unit karbon kepada pihak lain melalui transaksi yang sah. Namun, proses tersebut perlu mengikuti ketentuan registrasi agar sistem dapat mencatat perubahan kepemilikan secara tepat.
Baca Juga : Perjanjian Kerja Sama Pembagian Hak Kepemilikan Unit Karbon
d. Hak Memperoleh Manfaat Ekonomi
Selain hak penguasaan dan pengalihan, pemilik berpotensi memperoleh pendapatan dari penjualan unit karbon. Nilai ekonominya bergantung pada volume unit, kualitas proyek, standar sertifikasi, permintaan pasar, serta kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.
e. Hak Memperoleh Informasi Unit Karbon
Pemilik perlu memperoleh informasi mengenai identitas unit, jumlah, status, dan riwayat transaksi sesuai kewenangan aksesnya. Dengan demikian, pemilik dapat memantau aset karbon sekaligus mengurangi risiko transaksi yang tidak sah.
Baca Juga : Syarat Menjadi Pemilik Unit Karbon dan Dokumen yang Diperlukan
4. Persyaratan Menjadi Pemilik Unit Karbon
Untuk memperoleh hak kepemilikan, calon pemilik perlu memenuhi persyaratan hukum, administrasi, dan teknis. Persyaratan tersebut dapat berbeda berdasarkan jenis unit, sektor kegiatan, serta mekanisme perolehannya.
Berikut beberapa persyaratan yang perlu calon pemilik perhatikan.
a. Memiliki Identitas dan Legalitas yang Jelas
Calon pemilik perlu menyiapkan identitas yang membuktikan kedudukan hukumnya. Untuk badan usaha, dokumen yang relevan dapat mencakup akta pendirian, pengesahan badan hukum, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, serta identitas pengurus.
Selain itu, pihak yang ingin mengikuti perdagangan melalui bursa karbon perlu memperhatikan ketentuan mengenai kelayakan pengguna jasa. OJK mengatur persyaratan bagi pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui bursa karbon.
Baca Juga : Hak Pemilik Unit Karbon dalam Mekanisme Perdagangan Karbon
b. Memiliki Dasar Hak atas Proyek atau Unit Karbon
Selanjutnya, calon pemilik harus membuktikan hubungan hukum dengan proyek atau unit karbon. Dokumen pendukung dapat berupa bukti penguasaan lahan, persetujuan kegiatan, perjanjian kerja sama, kontrak pengembangan proyek, atau dokumen pengalihan hak.
Persyaratan ini penting karena pemilik lahan, pengembang proyek, investor, dan pelaksana kegiatan belum tentu memiliki hak yang sama atas unit karbon.
Baca Juga : Regulasi Hak dan Kepemilikan Unit Karbon di Indonesia
c. Memenuhi Persyaratan Teknis Proyek
Apabila calon pemilik memperoleh unit melalui proyek pengurangan emisi, proyek tersebut harus mengikuti metodologi penghitungan yang sesuai. Pelaksana proyek perlu menyiapkan data aktivitas, informasi kondisi awal emisi, perhitungan pengurangan emisi, serta dokumen pemantauan.
Dengan demikian, proses pemeriksaan dapat menilai apakah proyek benar-benar menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi yang memenuhi persyaratan.
Baca Juga : Peluang Bisnis Unit Karbon dan Cara Mendapatkan Pembeli
d. Menjalani Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi
Proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV) menjadi bagian penting dalam pembuktian hasil kegiatan. Melalui proses ini, pelaksana proyek mengukur hasil pengurangan emisi, menyusun laporan, dan menjalani pemeriksaan sesuai standar yang berlaku.
e. Memenuhi Persyaratan Registrasi
Terakhir, calon pemilik perlu mengikuti prosedur pencatatan melalui sistem registri yang berlaku. Maka, Registrasi membantu pemerintah mengidentifikasi unit karbon, memantau status kepemilikan, serta menelusuri riwayat penerbitan dan transaksi.
5. Proses Memperoleh dan Mencatatkan Kepemilikan Unit Karbon
Setelah memahami persyaratan, calon pemilik dapat melanjutkan proses perolehan unit karbon. Secara umum, proses tersebut mencakup beberapa tahapan berikut.
- Menentukan jenis proyek karbon. Pertama, calon pemilik menentukan kegiatan yang berpotensi menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, rehabilitasi mangrove, atau kegiatan kehutanan.
- Memeriksa legalitas proyek. Berikutnya, calon pemilik memeriksa status lahan, persetujuan kegiatan, dokumen usaha, serta kewenangan pihak yang menjalankan proyek.
- Menyiapkan dokumen teknis. Selanjutnya, pelaksana proyek menyusun metodologi, data dasar emisi, rencana pemantauan, dan perhitungan potensi pengurangan emisi.
- Melaksanakan proses MRV. Maka, Setelah proyek berjalan, pelaksana mengumpulkan data dan menjalani pengukuran serta verifikasi sesuai ketentuan.
- Mengikuti penerbitan unit karbon. Kemudian, Apabila proyek memenuhi persyaratan, pihak yang berwenang dapat melanjutkan proses penerbitan unit melalui mekanisme yang berlaku.
- Memastikan pencatatan kepemilikan. Terakhir, pemilik memeriksa identitas, jumlah, dan status unit dalam sistem registri sebelum melakukan transaksi.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sistem ini mengatur pencatatan siklus hidup unit karbon, mulai dari penerbitan, perpindahan kepemilikan, hingga penghentian penggunaan unit.
Dengan demikian, calon pemilik perlu memperhatikan ketentuan registrasi terbaru dan memastikan setiap transaksi mengikuti prosedur yang berlaku.
6. Dasar Hukum Kepemilikan Unit Karbon di Indonesia
Kepemilikan dan perdagangan unit karbon di Indonesia mengikuti sejumlah regulasi yang mengatur nilai ekonomi karbon serta pengendalian emisi gas rumah kaca.
Beberapa regulasi penting yang perlu pemilik ketahui meliputi:
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Peraturan ini menjadi kerangka utama penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon. Peraturan ini mengatur tata kelola registrasi, pencatatan, dan siklus hidup unit karbon.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon sebagaimana telah di ubah dengan POJK Nomor 10 Tahun 2026.
- Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon (PADK OJK 6/2026).
Oleh sebab itu, pemilik perlu memeriksa regulasi terbaru sebelum mengajukan pencatatan atau melakukan transaksi. Selain itu, ketentuan sektoral juga perlu mendapat perhatian karena setiap bidang usaha dapat memiliki persyaratan teknis tersendiri.
7. Risiko Hukum dalam Kepemilikan Unit Karbon
Meskipun perdagangan karbon menawarkan peluang ekonomi, pemilik tetap perlu mengantisipasi berbagai risiko hukum. Sebab, ketidakjelasan dokumen dan hak dapat menghambat transaksi serta menimbulkan sengketa.
a. Sengketa Hak Kepemilikan
Jadi, Sengketa dapat muncul ketika beberapa pihak mengklaim hak atas unit karbon dari proyek yang sama. Misalnya, pemilik lahan, pengembang proyek, dan investor mempunyai pemahaman berbeda mengenai pembagian hasil perdagangan karbon.
Untuk mengurangi risiko tersebut, seluruh pihak perlu menyepakati pembagian hak dan manfaat melalui perjanjian tertulis.
b. Ketidaksesuaian Dokumen
Selain sengketa, perbedaan identitas, data proyek, jumlah unit, dan dokumen pendukung dapat menghambat proses registrasi. Oleh karena itu, pemilik perlu memeriksa seluruh informasi sebelum mengajukan pencatatan.
c. Penghitungan Ganda
Penghitungan ganda atau double counting terjadi ketika satu hasil pengurangan emisi memperoleh klaim atau pencatatan yang tidak semestinya lebih dari satu kali. Oleh karena itu, Untuk menghindari persoalan ini, pemilik perlu memastikan unit memiliki identitas registrasi dan riwayat transaksi yang dapat di telusuri.
d. Pengalihan Tanpa Dasar yang Sah
Risiko berikutnya muncul ketika pemilik mengalihkan unit tanpa perjanjian yang jelas. Sebelum melakukan transaksi, para pihak perlu menyepakati jumlah unit, harga, identitas penerima, kewajiban masing-masing, serta mekanisme pencatatan.
8. Pentingnya Konsultasi Mengenai Kepemilikan Unit Karbon
Memahami kepemilikan unit karbon membutuhkan perhatian terhadap aspek hukum, administrasi, dan teknis. Karena itu, calon pemilik sebaiknya tidak hanya berfokus pada potensi keuntungan, tetapi juga memeriksa dasar hukum kepemilikannya.
Melalui konsultasi, calon pemilik dapat mengetahui apakah dokumen yang tersedia sudah memadai, siapa pihak yang berhak atas unit karbon, serta bagaimana mekanisme pencatatan dan pengalihan yang tepat.
Selain itu, konsultasi profesional dapat membantu perusahaan dan investor mengidentifikasi risiko sebelum menandatangani perjanjian kerja sama atau melakukan transaksi.
Beberapa hal yang dapat di bahas dalam konsultasi meliputi:
- Pemeriksaan dokumen dan legalitas kepemilikan unit karbon.
- Kemudian, Analisis hak pemilik lahan, pengembang proyek, dan investor.
- Setelah Itu, Pemeriksaan perjanjian kerja sama proyek karbon.
- Maka, Konsultasi persyaratan registrasi dan pencatatan unit karbon.
- Pendampingan pengalihan hak dan transaksi perdagangan karbon.
- Identifikasi risiko hukum serta langkah penyelesaian sengketa kepemilikan.
Dengan pendampingan yang tepat, pemilik dapat memahami kedudukan hukumnya dan mengambil keputusan secara lebih terarah.
Pemilik unit karbon merupakan pihak yang mempunyai hak atas unit karbon berdasarkan proses penerbitan, perolehan, atau pengalihan yang sah. Jadi, Hak tersebut mencakup penguasaan, pemanfaatan, perdagangan, dan pengalihan unit karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memperoleh hak kepemilikan, calon pemilik perlu memenuhi persyaratan identitas hukum, bukti hak atas proyek, dokumen teknis, proses verifikasi, serta pencatatan melalui Sistem Registri Unit Karbon. Maka, Selain itu, pemilik perlu memahami regulasi terbaru agar dapat menghindari sengketa, penghitungan ganda, dan kendala administrasi.
Oleh karena itu, pemeriksaan legalitas serta konsultasi profesional menjadi langkah penting sebelum memperoleh atau memperdagangkan unit karbon. Maka, Dengan memahami hak dan persyaratan sejak awal, pemilik dapat melindungi kepentingannya sekaligus mendukung penyelenggaraan perdagangan karbon yang transparan dan sesuai hukum.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang