Registrasi Penerbitan Unit Karbon melalui Sistem Registri Nasional

Mega

Registrasi Penerbitan Unit Karbon melalui Sistem Registri Nasional
Direktur Utama Jangkar Groups

Registrasi Penerbitan Unit Karbon melalui Sistem Registri Nasional merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca memiliki pencatatan yang jelas dan dapat di telusuri. Melalui sistem registrasi, pemerintah dapat memantau proyek mitigasi perubahan iklim, memeriksa informasi hasil pengurangan emisi, serta menjaga integritas unit karbon sebelum pelaku usaha memanfaatkannya untuk perdagangan atau tujuan lainnya. Dengan demikian, registrasi tidak hanya menjadi proses administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun pasar karbon yang transparan dan kredibel.

Dalam perkembangannya, sistem registrasi karbon Indonesia mengalami penyesuaian kebijakan. Sebelumnya, pelaku proyek mengenal Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai sarana pencatatan aksi mitigasi dan informasi nilai ekonomi karbon. Namun, sejak Juli 2026, pemerintah memperkenalkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai sistem utama pencatatan siklus hidup unit karbon. Oleh karena itu, pelaku proyek perlu memahami hubungan antara SRN PPI dan SRUK agar dapat mengikuti prosedur registrasi serta penerbitan unit karbon sesuai ketentuan terbaru.

Baca Juga : Penyedia Unit Karbon: Pengertian, Syarat dan Proses Penyediaan

1. Pengertian Registrasi Penerbitan Unit Karbon

Pengertian Registrasi Penerbitan Unit Karbon

Registrasi penerbitan unit karbon merupakan proses pencatatan informasi proyek, kegiatan mitigasi, hasil pengurangan atau penyerapan emisi, hingga identitas unit karbon dalam sistem yang pemerintah tentukan. Proses ini membantu memastikan bahwa setiap unit memiliki informasi yang jelas mengenai asal proyek, jumlah emisi yang di kurangi, periode kegiatan, serta status kepemilikannya.

Dalam praktiknya, unit karbon dapat berasal dari berbagai kegiatan, seperti rehabilitasi hutan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan kegiatan mitigasi lainnya. Namun, setiap proyek harus memenuhi metodologi dan persyaratan yang sesuai dengan sektor serta skema penerbitan yang di pilih.

Selain itu, registrasi membantu mencegah penghitungan ganda atau double counting. Risiko tersebut dapat muncul ketika lebih dari satu pihak mengklaim manfaat pengurangan emisi yang sama. Karena itu, sistem registrasi mencatat identitas dan pergerakan unit agar pelaku pasar dapat menelusuri statusnya.

Baca Juga : Pengertian Unit Karbon & Jenis Unit Karbon yang Diperdagangkan

2. Perbedaan SRN PPI dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)

SRN PPI merupakan sistem nasional yang mengelola data dan informasi mengenai aksi mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, serta kegiatan terkait nilai ekonomi karbon. Sistem ini mendukung pencatatan kontribusi Indonesia terhadap target penurunan emisi nasional.

Sementara itu, pemerintah mengembangkan SRUK sebagai sistem yang secara khusus mencatat unit karbon dan siklus hidupnya. Sistem ini mencakup informasi penerbitan, perpindahan kepemilikan, perdagangan, hingga status pensiun atau retirement unit karbon.

Pemerintah meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 memberikan landasan penyelenggaraan sistem tersebut. Aturan ini mengatur pencatatan unit karbon, penerbitan SPE GRK dan unit non-SPE GRK, keterhubungan antarsistem, serta upaya mencegah penghitungan ganda.

Dengan demikian, istilah Sistem Registri Nasional dalam pembahasan registrasi karbon perlu di pahami sesuai perkembangan regulasi. SRN PPI tetap memiliki fungsi dalam pengelolaan informasi perubahan iklim nasional, sedangkan SRUK menjadi sistem utama pencatatan siklus hidup unit karbon. Keduanya saling terhubung untuk mendukung pencatatan dan pelaporan yang konsisten.

Baca Juga : Penyedia Unit Karbon dari Proyek Rehabilitasi Hutan Mangrove

3. Jenis Unit Karbon yang Dapat Di catat dan Di terbitkan

Sebelum mengajukan registrasi, pengembang perlu memahami jalur penerbitan unit karbon. Secara umum, kerangka SRUK mengenal unit karbon nasional berupa Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) dan unit non-SPE GRK yang berasal dari standar internasional.

a. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK)

SPE GRK merupakan sertifikat yang menunjukkan hasil pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca berdasarkan ketentuan nasional. Pengembang proyek perlu mengikuti metodologi dan proses penilaian yang berlaku, termasuk validasi serta verifikasi independen.

Setelah proyek memenuhi persyaratan dan memperoleh rekomendasi dari kementerian terkait, KLH/BPLH dapat menerbitkan SPE GRK melalui SRUK sesuai prosedur. Selanjutnya, sistem mencatat informasi unit, seperti nomor registri, kode unit, volume, periode kegiatan, pemilik, dan status otorisasi.

Baca Juga : Penyedia Kredit Karbon dari Proyek Kehutanan dan Reboisasi

b. Unit Karbon Non-SPE GRK

Unit non-SPE GRK berasal dari standar atau program karbon internasional. Dalam jalur ini, pengembang mengikuti ketentuan standar internasional yang di pilih, termasuk penyusunan dokumen proyek, validasi, pemantauan, dan verifikasi.

Namun, unit tersebut tetap perlu mengikuti prosedur persetujuan dan pencatatan dalam SRUK sesuai ketentuan nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat menelusuri unit yang berasal dari proyek di Indonesia meskipun lembaga standar internasional menerbitkan sertifikatnya.

Baca Juga : Penyedia Unit Karbon dari Proyek Energi Terbarukan

4. Persyaratan Registrasi Penerbitan Unit Karbon

Setiap proyek perlu memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan sebelum mengajukan registrasi. Meskipun detailnya dapat berbeda antar sektor, terdapat beberapa dokumen dan informasi utama yang perlu di siapkan.

Pertama, dokumen legalitas pengembang. Pengembang perlu menyiapkan identitas badan usaha atau organisasi, dokumen kewenangan, perizinan kegiatan, serta bukti hak pengelolaan lokasi proyek. Selain itu, pengembang perlu menjelaskan pihak yang memiliki hak atas manfaat pengurangan emisi.

Kedua, dokumen rancangan proyek. Untuk jalur nasional, pengembang menyiapkan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM). Sementara itu, jalur standar internasional menggunakan Project Design Document (PDD) atau dokumen rancangan sesuai ketentuan program. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan, lokasi, teknologi, metodologi, baseline, dan rencana pemantauan.

Ketiga, metodologi penghitungan emisi. Pengembang harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan jenis proyek. Misalnya, proyek kehutanan membutuhkan data perubahan cadangan karbon, sedangkan proyek pengelolaan limbah dapat memerlukan data volume limbah dan emisi metana.

Keempat, dokumen lingkungan dan sosial. Pengembang perlu menjelaskan potensi dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, dokumen dapat memuat hasil konsultasi publik, rencana pembagian manfaat karbon, serta langkah pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.

Kelima, data pemantauan dan bukti pelaksanaan. Pengembang perlu menyimpan catatan operasional, hasil pengukuran, laporan kegiatan, dan bukti lain yang mendukung klaim pengurangan emisi. Data tersebut menjadi dasar pemeriksaan pada tahap validasi dan verifikasi.

Baca Juga : Penyedia Kredit Karbon dari Proyek Pengelolaan Limbah

5. Tahapan Registrasi Penerbitan Unit Karbon melalui SRUK

Secara umum, proses registrasi mengikuti tahapan yang menghubungkan pencatatan proyek, penilaian teknis, pelaksanaan mitigasi, verifikasi, dan penerbitan unit. Berikut gambaran proses yang perlu di pahami pengembang.

  1. Memastikan kelayakan proyek. Pengembang memeriksa kesesuaian lokasi, kegiatan, legalitas, dan persyaratan sektoral. Selanjutnya, pengembang menentukan jalur penerbitan nasional atau internasional.
  2. Menyiapkan dokumen rancangan. Pengembang menyusun DRAM untuk jalur SPE GRK atau PDD untuk jalur non-SPE GRK. Dokumen tersebut perlu memuat rencana aksi mitigasi, metodologi, baseline, dampak lingkungan, dampak pembangunan berkelanjutan, serta data pendukung.
  3. Mencatatkan proyek ke SRUK. Pengembang mengajukan data umum dan teknis melalui sistem. Selanjutnya, SRUK memeriksa kelengkapan informasi secara elektronik. Jika data memenuhi persyaratan pencatatan, proyek memperoleh surat penerimaan pencatatan dan nomor registri.
  4. Menjalani validasi independen. Lembaga independen memeriksa rancangan proyek, baseline emisi, additionality, metodologi, serta rencana penghitungan pengurangan emisi. Dengan demikian, pengembang memperoleh penilaian atas kelayakan rancangan sebelum melanjutkan pelaksanaan.
  5. Melaksanakan aksi mitigasi. Setelah memenuhi tahapan yang berlaku, pengembang menjalankan kegiatan sesuai rancangan proyek. Selama pelaksanaan, tim proyek mengumpulkan data dan memantau parameter yang telah di tentukan.
  6. Menjalani verifikasi hasil. Lembaga independen memeriksa data aktual dan laporan pemantauan untuk menilai hasil pengurangan atau penyerapan emisi. Jika pemeriksa meminta klarifikasi, pengembang perlu memberikan bukti dan penjelasan tambahan.
  7. Mengajukan permohonan penerbitan. Setelah memperoleh hasil verifikasi, pengembang mengajukan permohonan sesuai jalur penerbitan. Untuk SPE GRK, kementerian terkait memberikan rekomendasi penerbitan. Sementara itu, jalur non-SPE GRK memerlukan persetujuan sesuai ketentuan nasional sebelum lembaga standar internasional menerbitkan sertifikat.
  8. Menerbitkan dan mencatat unit karbon. Pada jalur nasional, KLH/BPLH menerbitkan SPE GRK melalui SRUK. Sebaliknya, pada jalur internasional, lembaga standar menerbitkan unit melalui registrinya dan sistem mencatat informasi unit tersebut di SRUK.
  9. Memperdagangkan atau memanfaatkan unit. Setelah penerbitan dan pencatatan memenuhi ketentuan, pemilik dapat memanfaatkan unit untuk perdagangan atau tujuan lain yang di izinkan. Selanjutnya, sistem mencatat perpindahan hingga status akhir unit.

Urutan tersebut mengikuti gambaran proses resmi SRUK. Namun, persyaratan rinci dan kewenangan kementerian dapat berbeda menurut sektor serta jalur penerbitan.

Baca Juga : Persyaratan Proses Verifikasi untuk Menjadi Penyedia Unit Karbon

6. Peran Validasi dan Verifikasi dalam Penerbitan Unit Karbon

Validasi dan verifikasi memiliki fungsi berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Validasi menilai rancangan proyek, termasuk metodologi, baseline, additionality, serta rencana pemantauan. Sementara itu, verifikasi menilai hasil aktual berdasarkan data yang pengembang kumpulkan selama periode kegiatan.

Melalui kedua proses tersebut, lembaga independen membantu memastikan bahwa proyek memiliki dasar teknis yang dapat di pertanggungjawabkan. Selain itu, hasil pemeriksaan membantu pemerintah dan calon pembeli memahami kualitas klaim pengurangan emisi.

Penting untuk di pahami bahwa SRUK berfungsi sebagai sistem registrasi dan pencatatan unit, bukan sebagai pengganti lembaga validasi atau verifikasi. Proses pemeriksaan teknis tetap berjalan melalui skema penerbitan dan lembaga independen yang memenuhi persyaratan.

Baca Juga : Mekanisme Perdagangan Unit Karbon di Bursa Karbon Indonesia

7. Fungsi Registrasi dalam Perdagangan dan Pengawasan Unit Karbon

Registrasi memberikan identitas yang jelas bagi setiap unit karbon. Melalui sistem ini, pelaku pasar dapat menelusuri asal proyek, nomor registri, volume unit, status kepemilikan, serta riwayat perpindahan.

Baca Juga : Cara Memilih Penyedia Unit Karbon yang Terpercaya Berkualitas

Selain itu, registrasi membantu mencegah satu unit di gunakan atau di klaim lebih dari satu kali. Sistem juga mencatat status unit ketika pemilik memindahkan, memperdagangkan, atau memensiunkannya. Dengan demikian, setiap perubahan status memiliki jejak pencatatan.

Dalam konteks perdagangan, unit yang memenuhi ketentuan dapat masuk ke mekanisme perdagangan karbon melalui bursa atau perdagangan langsung. Namun, peserta tetap perlu mematuhi ketentuan perdagangan, termasuk persyaratan registrasi dan otorisasi jika transaksi melibatkan penggunaan internasional.

Untuk transaksi lintas negara, pengembang juga perlu memperhatikan ketentuan otorisasi dan Corresponding Adjustment apabila penggunaan unit memerlukan penyesuaian tersebut berdasarkan kerangka Persetujuan Paris. Proses ini membantu menjaga konsistensi pencatatan kontribusi emisi antarnegara.

Baca Juga : Peluang Bisnis Investasi sebagai Penyedia Unit Karbon Indonesia

8. Kendala dalam Registrasi dan Cara Mengatasinya

Dalam praktiknya, pengembang dapat menghadapi kendala ketika menyiapkan registrasi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah dokumen legalitas yang belum lengkap atau tidak konsisten. Untuk mengatasinya, pengembang perlu memeriksa seluruh dokumen sebelum mengajukan pencatatan.

Selain itu, keterbatasan data teknis dapat menghambat proses validasi dan verifikasi. Oleh karena itu, pengembang sebaiknya membangun sistem pemantauan sejak awal, menetapkan petugas pencatat data, serta menyimpan bukti kegiatan secara teratur.

Kendala berikutnya berkaitan dengan pemilihan metodologi yang tidak sesuai. Sebagai langkah pencegahan, pengembang perlu mempelajari ketentuan standar dan berkonsultasi dengan tenaga ahli yang memahami karakteristik sektor proyek.

Terakhir, perubahan regulasi dapat memengaruhi prosedur registrasi. Karena itu, pelaku proyek perlu mengikuti informasi resmi dari KLH/BPLH, kementerian sektoral, dan lembaga terkait agar tidak menggunakan prosedur yang sudah tidak berlaku.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Mega
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp