Prosedur Ekspor dan Impor Unit Karbon Indonesia

Firda Lili

Prosedur Ekspor dan Impor Unit Karbon Indonesia
Direktur Utama Jangkar Groups

Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, perusahaan, lembaga, maupun negara dapat melakukan transaksi unit karbon sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon global karena kekayaan sumber daya alam, kawasan hutan tropis, lahan gambut, ekosistem mangrove, serta peluang pengembangan energi terbarukan.

Seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap perubahan iklim, kebutuhan terhadap unit karbon berkualitas juga terus berkembang. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor unit karbon kepada pembeli internasional. Sebaliknya, mekanisme impor unit karbon dapat memberikan akses bagi pelaku usaha Indonesia terhadap unit karbon dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan emisi tertentu, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, transaksi lintas negara tidak sekadar melibatkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Setiap transaksi harus memperhatikan legalitas unit karbon, standar pengukuran emisi, sistem pencatatan, persetujuan pemerintah, serta ketentuan internasional. Selain itu, Indonesia harus menjaga agar perdagangan karbon tidak mengganggu pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai prosedur ekspor dan impor unit karbon Indonesia menjadi hal penting bagi perusahaan, investor, pengembang proyek karbon, serta pihak lain yang ingin berpartisipasi dalam pasar karbon internasional.

Baca juga : Perdagangan Karbon Lintas Negara: Panduan Lengkap

1. Mengenal Unit Karbon dan Perdagangan Karbon Indonesia

A. Pengertian Unit Karbon

Unit karbon merupakan satuan yang merepresentasikan pengurangan, penghindaran, atau penyerapan emisi gas rumah kaca dalam jumlah tertentu berdasarkan metodologi dan standar pengukuran yang berlaku. Secara umum, 1 unit karbon setara dengan 1 ton karbon dioksida ekuivalen (COâ‚‚e).

Unit tersebut dapat berasal dari berbagai kegiatan mitigasi perubahan iklim. Contohnya meliputi rehabilitasi hutan, perlindungan mangrove, pengelolaan lahan gambut, pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, serta pengelolaan limbah.

Meskipun demikian, tidak semua kegiatan ramah lingkungan secara otomatis menghasilkan unit karbon yang dapat diperdagangkan. Pengembang proyek harus membuktikan bahwa kegiatannya menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi yang terukur, dapat diverifikasi, dan memenuhi persyaratan metodologi tertentu.

B. Mekanisme Perdagangan Karbon

Indonesia mengenal beberapa mekanisme perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi dan perdagangan offset emisi GRK. Perdagangan emisi memungkinkan pelaku usaha memperjualbelikan kelebihan alokasi emisi sesuai ketentuan sektor terkait. Sementara itu, perdagangan offset memberikan peluang bagi pemilik proyek mitigasi untuk menjual unit karbon yang berasal dari hasil pengurangan atau penyerapan emisi.

Selain berdasarkan mekanismenya, transaksi karbon juga dapat berlangsung melalui bursa karbon maupun perdagangan langsung. Bursa karbon menyediakan sistem perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli. Sebaliknya, perdagangan langsung memungkinkan para pihak melakukan transaksi melalui kesepakatan bilateral sesuai ketentuan hukum.

Kedua mekanisme tersebut memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar. Namun, setiap transaksi tetap membutuhkan pencatatan yang sesuai dengan sistem registri pemerintah.

Baca juga : Perdagangan Karbon Internasional dalam Paris Agreement

2. Dasar Hukum Ekspor dan Impor Unit Karbon

Dasar Hukum Ekspor dan Impor Unit Karbon

A. Peraturan Nasional

Penyelenggaraan perdagangan karbon Indonesia mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur nilai ekonomi karbon, pengendalian emisi, serta transaksi lintas negara.

Salah satu landasan utama saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan memberikan kerangka penyelenggaraan perdagangan karbon dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, pelaku usaha perlu memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon. Regulasi tersebut mengatur pengelolaan registrasi unit karbon, pencatatan transaksi, integrasi sistem, serta tata kelola data perdagangan karbon.

Selanjutnya, pelaku pasar yang menggunakan fasilitas bursa karbon juga harus memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk POJK Nomor 14 Tahun 2023 mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Baca juga : Persyaratan Otorisasi Perdagangan Karbon Lintas Negara

B. Ketentuan Internasional

Selain peraturan nasional, transaksi lintas negara juga berkaitan dengan Persetujuan Paris, khususnya Pasal 6. Ketentuan tersebut memberikan kerangka kerja sama antarnegara dalam perdagangan hasil mitigasi perubahan iklim.

Pasal 6.2 mengatur pendekatan kerja sama antarnegara melalui transfer hasil mitigasi yang mendapat otorisasi. Sementara itu, Pasal 6.4 membentuk mekanisme kredit karbon internasional dengan tata kelola tersendiri.

Dalam penerapannya, Indonesia harus memperhatikan otorisasi pemerintah dan corresponding adjustment apabila transaksi menggunakan unit karbon untuk memenuhi NDC atau kewajiban internasional lainnya. Ketentuan tersebut membantu mencegah penghitungan ganda atas hasil pengurangan emisi.

3. Prosedur Ekspor Unit Karbon Indonesia

Ekspor unit karbon merupakan kegiatan penjualan atau transfer unit karbon dari Indonesia kepada pembeli luar negeri. Proses tersebut membutuhkan persiapan administratif, teknis, serta persetujuan sesuai klasifikasi transaksi.

A. Identifikasi dan Legalitas Proyek Karbon

Tahap pertama dimulai dengan memastikan legalitas proyek penghasil unit karbon. Pengembang harus memiliki dasar hak atau kewenangan yang sah untuk menjalankan kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Sebagai contoh, proyek kehutanan harus memiliki perizinan dan persetujuan yang sesuai dengan ketentuan sektor kehutanan. Begitu pula proyek energi terbarukan dan pengelolaan limbah harus memenuhi persyaratan perizinan pada sektor masing-masing.

Selanjutnya, pengembang perlu menyusun dokumen rancangan aksi mitigasi atau dokumen perencanaan proyek. Dokumen tersebut menjelaskan lokasi kegiatan, kondisi awal emisi, metodologi penghitungan, target pengurangan emisi, serta rencana pemantauan.

Baca juga : Corresponding Adjustment dalam Transaksi Karbon Internasional

B. Validasi dan Verifikasi Pengurangan Emisi

Setelah pengembang menyelesaikan dokumen proyek, lembaga validasi independen dapat melakukan penilaian terhadap rancangan kegiatan mitigasi. Proses validasi bertujuan memastikan bahwa metodologi, asumsi, dan rencana pengurangan emisi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, pengembang menjalankan kegiatan mitigasi sesuai rancangan yang telah memperoleh penilaian. Pengembang juga harus mengumpulkan data pemantauan secara berkala.

Selanjutnya, lembaga verifikasi independen memeriksa hasil pelaksanaan proyek. Pemeriksaan tersebut mencakup bukti pengurangan emisi, konsistensi data, serta kesesuaian pelaksanaan dengan metodologi yang digunakan.

Tahapan ini sangat penting karena pembeli internasional membutuhkan kepastian bahwa unit karbon benar-benar mencerminkan hasil mitigasi yang terukur.

C. Penerbitan dan Registrasi Unit Karbon

Setelah proyek memenuhi persyaratan, pengembang dapat melanjutkan proses penerbitan unit karbon sesuai standar yang berlaku.

Indonesia mengenal Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) sebagai salah satu bentuk unit karbon yang mengikuti mekanisme sertifikasi nasional. Selain itu, terdapat unit karbon berbasis standar internasional yang dapat memperoleh pengakuan sesuai ketentuan pemerintah.

Pengembang harus memastikan setiap unit karbon memiliki identitas dan catatan registrasi yang jelas. Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) berperan dalam pencatatan, pelacakan, dan administrasi unit karbon.

Dengan demikian, calon pembeli dapat memeriksa asal proyek, jumlah unit, status kepemilikan, serta riwayat transaksi sebelum menyelesaikan pembelian.

Baca juga : Prosedur Transfer dan Pemindahan Unit Karbon Antarnegara

D. Pengajuan Otorisasi Ekspor

Tahap berikutnya berkaitan dengan klasifikasi perdagangan luar negeri. Tidak semua transaksi ekspor karbon membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment.

Berdasarkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025, perdagangan luar negeri yang digunakan untuk pemenuhan NDC atau kewajiban internasional tertentu membutuhkan otorisasi pemerintah. Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup memberikan otorisasi berdasarkan rekomendasi menteri terkait.

Sebaliknya, perdagangan offset sukarela yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC maupun kewajiban internasional lainnya termasuk kategori yang tidak membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment sebagaimana klasifikasi Pasal 68. Namun, pelaku usaha tetap harus mengikuti ketentuan pencatatan dan aturan teknis yang berlaku.

Oleh sebab itu, eksportir perlu memastikan tujuan penggunaan unit karbon sejak awal agar dapat menentukan jalur administrasi yang tepat.

E. Pelaksanaan Transaksi dan Transfer Unit Karbon

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, penjual dan pembeli dapat menyepakati harga, volume, standar unit karbon, jadwal pembayaran, serta ketentuan penyerahan.

Para pihak sebaiknya menuangkan kesepakatan tersebut dalam perjanjian jual beli karbon. Dokumen ini perlu mencantumkan identitas para pihak, nomor registrasi unit, jumlah unit, harga transaksi, metode pembayaran, tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, para pihak menyelesaikan pencatatan transaksi dan pemindahan status kepemilikan melalui sistem registri sesuai ketentuan. Jika transaksi membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment, eksportir harus memastikan kedua proses tersebut memperoleh penyelesaian sebelum menggunakan unit karbon untuk tujuan internasional yang bersangkutan.

Baca juga : Registrasi dan Pelacakan Unit Karbon dalam Perdagangan Global

4. Prosedur Impor Unit Karbon ke Indonesia

Impor unit karbon merupakan kegiatan memperoleh unit karbon dari proyek atau penjual luar negeri. Kegiatan ini dapat mendukung kebutuhan perusahaan Indonesia, terutama ketika perusahaan membutuhkan unit karbon untuk memenuhi strategi pengelolaan emisi atau target keberlanjutan.

A. Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Penggunaan

Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelian unit karbon. Perusahaan perlu membedakan antara pembelian untuk program sukarela, kebutuhan kepatuhan, dan penggunaan dalam skema kerja sama internasional.

Perbedaan tujuan tersebut sangat penting karena setiap kategori dapat memiliki persyaratan penggunaan, standar, serta ketentuan pengakuan yang berbeda.

Sebagai contoh, perusahaan yang ingin menjalankan program netralisasi emisi sukarela perlu memilih unit karbon dengan kualitas dan integritas lingkungan yang sesuai. Sementara itu, penggunaan unit untuk memenuhi kewajiban internasional membutuhkan perhatian lebih besar terhadap otorisasi dan mekanisme pencatatan antarnegara.

Baca juga : Perjanjian Kerja Sama Bilateral Perdagangan Karbon

B. Pemeriksaan Legalitas dan Kualitas Unit Karbon

Sebelum melakukan pembelian, importir harus memeriksa legalitas penerbitan unit karbon pada negara asal. Pemeriksaan mencakup identitas pengembang proyek, standar sertifikasi, metodologi penghitungan, laporan verifikasi, serta status kepemilikan unit.

Selain itu, importir perlu memastikan bahwa unit karbon belum mengalami pembatalan, penghapusan permanen, atau pemindahan kepemilikan kepada pihak lain.

Importir juga sebaiknya memeriksa risiko penghitungan ganda, keberlanjutan proyek, dampak sosial, dan perlindungan lingkungan. Langkah tersebut membantu perusahaan menghindari pembelian unit karbon berkualitas rendah yang berpotensi menimbulkan persoalan reputasi.

C. Persetujuan dan Pencatatan Unit Karbon

Setelah importir menyelesaikan pemeriksaan awal, perusahaan perlu memastikan mekanisme penerimaan unit karbon sesuai dengan ketentuan Indonesia.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 membedakan perdagangan karbon luar negeri berdasarkan kebutuhan otorisasi dan corresponding adjustment. Karena itu, importir harus memastikan apakah unit yang akan masuk memiliki tujuan penggunaan yang membutuhkan persetujuan pemerintah atau termasuk perdagangan offset sukarela yang tidak memerlukan mekanisme tersebut.

Selanjutnya, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan SRUK dan keterhubungan dengan sistem registri terkait. Pencatatan yang tepat membantu memastikan asal-usul unit, status kepemilikan, dan riwayat transaksi tetap transparan.

D. Penyelesaian Pembelian dan Transfer Kepemilikan

Tahap akhir mencakup penyelesaian pembayaran dan transfer unit karbon melalui mekanisme registri yang relevan. Importir perlu menyimpan kontrak jual beli, bukti pembayaran, dokumen sertifikasi, laporan verifikasi, serta bukti pemindahan unit.

Apabila perusahaan bermaksud menggunakan unit karbon untuk klaim keberlanjutan, perusahaan juga harus memastikan status penggunaan unit tersebut. Unit yang telah digunakan atau dihapus secara permanen tidak boleh kembali diperdagangkan sebagai unit aktif.

Dengan demikian, proses impor tidak hanya berfokus pada penerimaan unit, tetapi juga pada keabsahan penggunaannya.

Baca juga : Uji Tuntas Pembeli & Penjual dalam Transaksi Karbon Internasional

5. Dokumen Penting dalam Ekspor dan Impor Unit Karbon

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penentu kelancaran perdagangan karbon lintas negara. Setiap pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen sesuai karakteristik proyek dan klasifikasi transaksi.

Beberapa dokumen yang umumnya perlu dipersiapkan meliputi:

  1. Dokumen legalitas perusahaan, seperti identitas badan usaha, perizinan usaha, dan dokumen kewenangan pihak yang mewakili perusahaan.
  2. Dokumen proyek karbon, yang menjelaskan lokasi, kegiatan mitigasi, metodologi, kondisi awal emisi, dan target pengurangan emisi.
  3. Dokumen validasi dan verifikasi, sebagai bukti bahwa pihak independen telah memeriksa rancangan serta hasil proyek.
  4. Dokumen sertifikasi unit karbon, termasuk informasi standar penerbitan dan identitas unit.
  5. Bukti registrasi, yang menunjukkan nomor identifikasi, jumlah unit, dan status kepemilikan dalam sistem registri.
  6. Dokumen otorisasi pemerintah, apabila transaksi termasuk kategori perdagangan luar negeri yang membutuhkan persetujuan.
  7. Dokumen corresponding adjustment, apabila transaksi menggunakan mekanisme penyesuaian emisi antarnegara.
  8. Kontrak jual beli karbon, yang mengatur harga, volume, pembayaran, pemindahan unit, serta tanggung jawab para pihak.
  9. Bukti pembayaran dan transfer, sebagai bukti penyelesaian transaksi.

Perlu diperhatikan bahwa daftar tersebut merupakan dokumen pendukung umum, bukan daftar persyaratan universal untuk semua transaksi. Persyaratan akhir tetap mengikuti regulasi, standar, dan mekanisme perdagangan yang berlaku.

Baca juga : Kontrak & Pembayaran dalam Perdagangan Karbon Internasional

6. Tantangan dalam Perdagangan Unit Karbon Internasional

A. Perbedaan Standar dan Metodologi

Setiap standar karbon dapat menerapkan metodologi, persyaratan validasi, serta sistem penerbitan yang berbeda. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pelaku usaha ketika ingin memperdagangkan unit karbon lintas negara.

Oleh karena itu, eksportir dan importir perlu memeriksa kesesuaian standar sejak tahap awal transaksi.

B. Risiko Penghitungan Ganda

Penghitungan ganda muncul ketika 1 hasil pengurangan emisi memperoleh klaim atau perhitungan lebih dari satu kali. Masalah tersebut dapat mengurangi integritas pasar karbon dan merusak kepercayaan pembeli.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pemerintah menerapkan sistem registrasi dan mekanisme corresponding adjustment sesuai kebutuhan transaksi.

C. Ketidakpastian Harga dan Permintaan

Harga unit karbon dapat berubah mengikuti kualitas proyek, standar sertifikasi, jenis kegiatan mitigasi, serta permintaan pasar internasional.

Selain itu, perubahan kebijakan iklim dan regulasi perdagangan dapat memengaruhi keputusan pembeli. Karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis pasar sebelum menentukan strategi ekspor maupun impor.

D. Kesiapan Administrasi dan Teknologi

Perdagangan karbon membutuhkan sistem data yang akurat, transparan, serta mudah ditelusuri. Perusahaan yang belum memiliki sumber daya manusia dan sistem administrasi memadai dapat menghadapi kesulitan ketika menjalankan proses registrasi dan verifikasi.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman regulasi menjadi kebutuhan penting bagi seluruh pelaku pasar.

Baca juga : Pelaporan dan Kepatuhan Perdagangan Karbon Lintas Negara

7. Strategi Memperlancar Ekspor dan Impor Unit Karbon

Pelaku usaha dapat menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan kelancaran perdagangan karbon internasional.

  1. perusahaan perlu mempelajari regulasi nasional dan internasional secara berkala. Langkah tersebut membantu perusahaan mengantisipasi perubahan kebijakan serta mengurangi risiko kesalahan administrasi.
  2. perusahaan sebaiknya memilih proyek dan unit karbon dengan standar yang kredibel. Kualitas proyek akan memengaruhi kepercayaan pembeli sekaligus peluang memperoleh harga yang kompetitif.
  3. perusahaan perlu membangun kerja sama dengan lembaga validasi, lembaga verifikasi, konsultan karbon, serta mitra perdagangan yang memiliki pengalaman memadai.
  4. perusahaan harus menjaga transparansi data dan kelengkapan dokumen. Seluruh informasi mengenai asal unit, jumlah pengurangan emisi, dan status kepemilikan harus memiliki bukti pendukung yang jelas.
  5. perusahaan perlu memperhatikan tujuan penggunaan unit karbon sebelum menandatangani kontrak. Penentuan tujuan sejak awal akan membantu perusahaan memilih jalur otorisasi, pencatatan, serta mekanisme transfer yang sesuai.

Arah dan Prospek Perdagangan Karbon

Prosedur ekspor dan impor unit karbon Indonesia membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum, teknis, administrasi, dan perdagangan internasional. Ekspor unit karbon memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas kontribusi dalam pasar karbon global. Sementara itu, impor dapat mendukung kebutuhan perusahaan terhadap unit karbon berkualitas sesuai tujuan penggunaan yang sah.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan perdagangan karbon nasional dan internasional. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 memperkuat tata kelola Sistem Registri Unit Karbon.

Pada akhirnya, keberhasilan perdagangan karbon tidak hanya bergantung pada jumlah unit yang berhasil diperjualbelikan. Integritas lingkungan, kepastian hukum, transparansi pencatatan, dan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi juga menjadi faktor utama. Dengan penerapan prosedur yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi dalam pasar karbon internasional sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon dan komitmen perubahan iklim global.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Firda Lili
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp