Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui berbagai kegiatan mitigasi perubahan iklim. Peran SRN PPI dalam Pencatatan Selain itu, Indonesia juga mengembangkan sistem pencatatan yang mampu mendokumentasikan kontribusi berbagai pihak dalam pengendalian perubahan iklim.
Dalam upaya tersebut, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) memiliki peran penting. Sistem ini membantu pemerintah mengelola informasi mengenai aksi mitigasi, aksi adaptasi, inventarisasi emisi, serta kontribusi berbagai pihak terhadap target iklim nasional.
Di sisi lain, pencatatan unit karbon juga membutuhkan tata kelola yang transparan dan dapat ditelusuri. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan keterhubungan antara SRN PPI dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) agar pencatatan aksi perubahan iklim dan pengelolaan unit karbon berjalan secara terintegrasi.
Lalu, bagaimana peran SRN PPI dalam pencatatan aksi dan unit karbon Indonesia? Berikut penjelasan lengkapnya.
Baca Juga : Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pengertian, Tujuan, Manfaatnya
Mengenal SRN PPI dalam Pengendalian Perubahan Iklim
SRN PPI merupakan sistem nasional yang mengelola data dan informasi mengenai kegiatan pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim, serta dukungan sumber daya untuk mencapai target perubahan iklim.
Melalui SRN PPI, pemerintah dapat menghimpun informasi dari berbagai sektor, mulai dari energi, kehutanan, pertanian, limbah, hingga proses industri. Dengan demikian, setiap kegiatan yang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim memiliki ruang pencatatan yang lebih terstruktur.
Selain berfungsi sebagai pusat informasi, SRN PPI juga membantu pemerintah memantau perkembangan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Target tersebut merupakan komitmen nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi dampak perubahan iklim.
Baca Juga : Dasar Hukum dan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia
Peran SRN PPI dalam Pencatatan Aksi Mitigasi
Salah satu fungsi utama SRN PPI adalah mencatat berbagai aksi mitigasi perubahan iklim. Aksi mitigasi merupakan kegiatan yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan karbon dari atmosfer.
Sebagai contoh, kegiatan penanaman pohon, restorasi mangrove, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan peningkatan efisiensi energi dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.
Melalui pencatatan tersebut, pemerintah dapat mengetahui jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, serta hasil pengurangan emisi yang dicapai.
Selain itu, pencatatan aksi mitigasi membantu pelaku kegiatan menunjukkan kontribusinya terhadap target penurunan emisi nasional.
Baca Juga : Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca
1. Mendokumentasikan Kegiatan Pengurangan Emisi
SRN PPI membantu menghimpun informasi mengenai kegiatan yang menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya dokumentasi tersebut, pemerintah memiliki data yang lebih terstruktur untuk mengevaluasi kontribusi setiap sektor.
2. Mendukung Pemantauan Hasil Mitigasi
Selanjutnya, SRN PPI mendukung proses pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau Monitoring, Reporting, and Verification (MRV). Proses ini membantu memastikan bahwa laporan kegiatan memiliki dasar data dan metode penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menghindari Penghitungan Ganda
Dalam pencatatan karbon, penghitungan ganda atau double counting menjadi salah satu risiko yang perlu dihindari. Kondisi ini dapat terjadi ketika dua pihak mengklaim manfaat pengurangan emisi yang sama.
Oleh karena itu, SRN PPI mendukung penelusuran informasi aksi mitigasi agar pemerintah dapat mengidentifikasi kontribusi kegiatan secara lebih jelas.
Baca Juga : Perdagangan Karbon Indonesia Mekanisme, Pelaku, Peluang Pasarnya
Peran SRN PPI dalam Pencatatan Unit Karbon Indonesia
Selain mencatat aksi mitigasi, SRN PPI juga memiliki peran dalam mendukung tata kelola unit karbon Indonesia. Namun, penting untuk memahami bahwa SRN PPI dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) memiliki fungsi yang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama.
SRN PPI berfokus pada pencatatan aksi dan informasi pengendalian perubahan iklim nasional. Sementara itu, SRUK mengelola pencatatan unit karbon, termasuk penerbitan, kepemilikan, perpindahan, dan pembatalan unit sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya keterhubungan kedua sistem tersebut, pemerintah dapat menghubungkan informasi kegiatan mitigasi dengan unit karbon yang berasal dari kegiatan tersebut.
1. Menghubungkan Aksi Mitigasi dengan Unit Karbon
Setiap unit karbon harus memiliki dasar kegiatan yang jelas. Oleh sebab itu, pencatatan aksi mitigasi menjadi bagian penting dalam mendukung proses pengelolaan unit karbon.
Melalui keterhubungan SRN PPI dan SRUK, informasi mengenai kegiatan mitigasi dapat mendukung penelusuran asal-usul unit karbon. Dengan demikian, pihak terkait memiliki dasar informasi yang lebih baik ketika melakukan pengelolaan dan pemanfaatan unit karbon.
2. Mendukung Penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi
Salah satu instrumen dalam pengelolaan karbon Indonesia adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).
Sertifikat tersebut menunjukkan hasil pengurangan emisi dari kegiatan yang memenuhi persyaratan, termasuk proses pengukuran, validasi, dan verifikasi sesuai ketentuan.
Selanjutnya, pencatatan hasil kegiatan dan pengelolaan unit karbon mengikuti mekanisme registri yang berlaku. Dengan proses tersebut, pemerintah dapat menjaga keterlacakan informasi mengenai pengurangan emisi dan unit karbon yang dihasilkan.
3. Meningkatkan Transparansi Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon membutuhkan informasi yang jelas mengenai asal-usul, status, dan perpindahan unit karbon. Oleh karena itu, sistem registri memiliki peran penting dalam mendukung transparansi transaksi.
SRUK mencatat informasi unit karbon, sedangkan SRN PPI menyediakan keterhubungan dengan informasi aksi mitigasi dan kontribusi terhadap target iklim nasional.
Dengan demikian, kedua sistem tersebut membantu pemerintah membangun tata kelola perdagangan karbon yang lebih akuntabel.
Baca Juga : Perbedaan Perdagangan Karbon, Pajak Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja
Hubungan SRN PPI dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
SRN PPI dan SRUK merupakan dua sistem yang saling mendukung dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia.
Agar lebih mudah dipahami, berikut perbedaan fungsi keduanya:
| Aspek | SRN PPI | SRUK |
|---|---|---|
| Fokus utama | Data aksi dan pengendalian perubahan iklim | Pengelolaan unit karbon |
| Informasi | Aksi mitigasi, adaptasi, inventarisasi emisi, dan sumber daya | Data dan status unit karbon |
| Fungsi | Mendukung transparansi dan pencapaian target NDC | Mendukung penelusuran dan administrasi unit karbon |
| Keterhubungan | Mengintegrasikan informasi instrumen nilai ekonomi karbon | Terhubung dengan SRN PPI dan bursa karbon |
| Tujuan | Memperkuat data iklim nasional | Menjaga tata kelola unit karbon |
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat menghubungkan informasi pengurangan emisi dengan administrasi unit karbon. Selain itu, keterhubungan sistem juga membantu proses penelusuran perpindahan unit karbon dan mencegah klaim pengurangan emisi secara berulang.
Baca Juga : Kredit Karbon Pengertian, Penerbitan, Perdagangan Karbon
Tahapan Pencatatan Aksi dan Unit Karbon
Pencatatan aksi dan unit karbon membutuhkan beberapa tahapan agar setiap kegiatan memiliki informasi yang jelas. Meskipun mekanisme teknis dapat berbeda berdasarkan sektor dan skema yang digunakan, secara umum terdapat beberapa proses penting.
1. Mengidentifikasi Kegiatan Mitigasi
Pertama, pelaku kegiatan menentukan jenis aksi mitigasi yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut harus memiliki tujuan pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon.
2. Melakukan Pencatatan ke SRN PPI
Selanjutnya, penanggung jawab kegiatan menyiapkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk mencatatkan aksi mitigasi melalui SRN PPI.
Informasi tersebut dapat mencakup identitas penanggung jawab, lokasi kegiatan, sektor, metodologi, serta data pendukung pelaksanaan aksi.
3. Melaksanakan Pengukuran dan Pelaporan
Setelah kegiatan berjalan, pelaku kegiatan melakukan pengukuran dan pemantauan hasil mitigasi. Kemudian, pelaku menyusun laporan berdasarkan metode penghitungan emisi yang sesuai.
4. Melakukan Validasi dan Verifikasi
Berikutnya, pihak yang berwenang atau lembaga validasi dan verifikasi independen melakukan pemeriksaan sesuai skema dan ketentuan yang berlaku.
Tahapan ini bertujuan memastikan kualitas data, metode penghitungan, serta hasil pengurangan emisi.
5. Mengelola Unit Karbon melalui Registri
Apabila kegiatan memenuhi persyaratan penerbitan unit karbon, proses selanjutnya mengikuti mekanisme yang berlaku pada SRUK.
Pada tahap ini, sistem mencatat informasi unit karbon, termasuk status dan riwayat transaksinya. Dengan demikian, setiap unit memiliki informasi yang dapat ditelusuri.
Baca Juga : Peran Sistem MRV dalam Pengukuran dan Verifikasi Kredit Karbon
Manfaat SRN PPI bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha
Keberadaan SRN PPI memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian perubahan iklim.
1. Bagi Pemerintah
Pemerintah dapat menggunakan data SRN PPI untuk memantau perkembangan aksi mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor. Selain itu, informasi tersebut membantu pemerintah mengevaluasi pencapaian target NDC serta menyusun kebijakan pengendalian emisi.
2. Bagi Pelaku Usaha
Pelaku usaha dapat mencatatkan kontribusi kegiatan pengurangan emisi secara lebih terstruktur. Dengan demikian, perusahaan memiliki dokumentasi mengenai upaya lingkungan yang mereka jalankan.
Selain itu, pencatatan yang sesuai ketentuan dapat mendukung partisipasi perusahaan dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.
3. Bagi Masyarakat
Masyarakat juga memperoleh manfaat melalui peningkatan transparansi informasi perubahan iklim. Sebagai hasilnya, publik dapat mengetahui berbagai upaya pemerintah, perusahaan, dan kelompok masyarakat dalam mengurangi emisi serta meningkatkan ketahanan iklim.
4. Bagi Pasar Karbon Indonesia
Pasar karbon membutuhkan data yang kredibel dan sistem pencatatan yang dapat menelusuri unit karbon. Oleh karena itu, keterhubungan SRN PPI dan SRUK dapat mendukung kepercayaan terhadap tata kelola karbon Indonesia.
Baca Juga : Potensi Ekonomi Karbon dari Rehabilitasi Mangrove, Restorasi Hutan
Dasar Hukum SRN PPI dan Pencatatan Unit Karbon
Penyelenggaraan SRN PPI dan unit karbon mengacu pada sejumlah peraturan yang mengatur pengendalian perubahan iklim serta nilai ekonomi karbon.
Beberapa regulasi penting yang perlu diperhatikan antara lain:
1. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025
Maka Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Peraturan ini juga mengatur kerangka transparansi, pencatatan aksi mitigasi dan adaptasi, serta pemantauan kontribusi terhadap target NDC.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam pengendalian perubahan iklim. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai integrasi MRV dan penyelenggaraan SRN PPI.
3. Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), termasuk tata kelola pencatatan unit karbon dan keterhubungannya dengan SRN PPI serta bursa karbon.
Dengan demikian, pelaku usaha perlu memperhatikan regulasi terbaru agar proses pencatatan dan pengelolaan unit karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Peran Perusahaan dalam Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Program ESG
Tantangan dalam Pencatatan Aksi dan Unit Karbon
Oleh karena itu Meskipun pemerintah terus mengembangkan sistem registri, pelaksanaan pencatatan aksi dan unit karbon masih menghadapi sejumlah tantangan.
1. Kualitas Data dan Dokumen
Setiap kegiatan membutuhkan data yang akurat dan konsisten. Namun, perbedaan metode penghitungan dan keterbatasan dokumentasi dapat menyulitkan proses verifikasi.
2. Pemahaman Pelaku Usaha
Tidak semua pelaku usaha memahami prosedur pencatatan aksi mitigasi dan pengelolaan unit karbon. Oleh sebab itu, sosialisasi serta pendampingan teknis masih diperlukan.
3. Integrasi Sistem
Keterhubungan berbagai sistem membutuhkan standar data dan mekanisme pertukaran informasi yang baik. Selain itu, pemerintah perlu menjaga keamanan data dan keandalan sistem digital.
4. Pencegahan Penghitungan Ganda
Perdagangan karbon melibatkan berbagai pihak dan mekanisme transaksi. Karena itu, setiap unit karbon membutuhkan identitas serta riwayat yang jelas agar tidak terjadi klaim ganda.
SRN PPI memiliki peran penting dalam pencatatan aksi dan pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini membantu pemerintah menghimpun informasi mengenai aksi mitigasi, aksi adaptasi, inventarisasi emisi, serta kontribusi berbagai pihak terhadap pencapaian target NDC.
Baca Juga : Implementasi Nilai Ekonomi Karbon untuk Mendukung Target NDC Indonesia
Selain itu, keterhubungan SRN PPI dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) mendukung penelusuran asal-usul dan pengelolaan unit karbon secara lebih transparan. Dengan adanya integrasi tersebut, pemerintah dapat memperkuat tata kelola nilai ekonomi karbon sekaligus mengurangi risiko penghitungan ganda. Oleh karena itu, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu memahami fungsi serta prosedur pencatatan melalui sistem yang berlaku. Melalui pengelolaan data yang akurat dan transparan, Indonesia dapat memperkuat kredibilitas aksi iklim dan mengembangkan pasar karbon yang lebih akuntabel.
Konsultasi Nilai Ekonomi Karbon Sekarang
