Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat memicu pemanasan global, perubahan pola cuaca, serta berbagai dampak lingkungan lainnya. Dasar Hukum dan Kebijakan Nilai Oleh karena itu, Indonesia mengembangkan kebijakan pengendalian emisi melalui penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Nilai Ekonomi Karbon merupakan pendekatan ekonomi yang memberikan nilai terhadap emisi gas rumah kaca. Melalui pendekatan ini, pemerintah mendorong pelaku usaha dan berbagai sektor untuk mengurangi emisi sekaligus menciptakan peluang ekonomi dari kegiatan yang lebih ramah lingkungan.
Selain mendukung pengendalian perubahan iklim, kebijakan NEK juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi berdasarkan Persetujuan Paris. Dengan demikian, pemerintah memerlukan dasar hukum yang jelas agar penerapan kebijakan karbon berjalan secara terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga : Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pengertian, Tujuan, Manfaatnya
Pengertian Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia
Nilai Ekonomi Karbon adalah nilai yang diberikan terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, dikurangi, atau diserap melalui kegiatan tertentu. Konsep ini bertujuan mendorong perubahan perilaku ekonomi agar kegiatan produksi dan pembangunan memperhatikan dampak lingkungan.
Dalam penerapannya, pemerintah menggunakan sejumlah instrumen ekonomi untuk mengendalikan emisi. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perdagangan karbon, memperoleh pembayaran atas keberhasilan pengurangan emisi, atau menghadapi pungutan atas karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, NEK memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan proyek rendah karbon. Kegiatan seperti energi terbarukan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan efisiensi energi dapat mendukung upaya pengurangan emisi.
Dengan pendekatan tersebut, pengendalian perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, dunia usaha dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Baca Juga : Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Dasar Hukum Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia
Penerapan Nilai Ekonomi Karbon memiliki landasan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan. Setiap regulasi memiliki fungsi berbeda, mulai dari perlindungan lingkungan hidup hingga pengaturan perdagangan karbon.
Berikut beberapa dasar hukum penting yang berkaitan dengan kebijakan NEK di Indonesia.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup di Indonesia.
Melalui Pasal 42 dan Pasal 43, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen tersebut mencakup perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan, serta pemberian insentif dan disinsentif.
Selain itu, undang-undang ini mendorong internalisasi biaya lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Artinya, pelaku usaha perlu memperhitungkan dampak lingkungan dari aktivitas produksinya.
Dengan demikian, regulasi ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang mendukung perlindungan lingkungan hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2017 sebagai aturan pelaksanaan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup.
Peraturan ini mengatur berbagai pendekatan ekonomi untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Beberapa di antaranya meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, serta penerapan insentif dan disinsentif.
Selain itu, PP ini menjadi bagian dari perkembangan kebijakan yang mendorong pemerintah dan pelaku usaha memperhitungkan nilai lingkungan dalam aktivitas ekonomi.
Namun, perlu diperhatikan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2017 telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 22 Tahun 2021, termasuk pencabutan sebagian ketentuannya.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris
Indonesia juga memiliki komitmen internasional dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengesahan Persetujuan Paris atau Paris Agreement.
Pemerintah mengesahkan perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Persetujuan Paris mendorong negara-negara untuk mengendalikan peningkatan suhu global dan memperkuat upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Dalam pelaksanaannya, setiap negara menyusun target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Oleh sebab itu, kebijakan Nilai Ekonomi Karbon menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi. Selain itu, kerja sama internasional juga membuka peluang pengembangan pembiayaan dan perdagangan karbon lintas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Perdagangan Karbon Indonesia Mekanisme, Pelaku, Peluang Pasarnya
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar hukum pengembangan kebijakan pajak karbon di Indonesia.
Melalui Pasal 13, pemerintah mengatur pajak karbon sebagai instrumen untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan mendukung pencapaian target NDC.
Pajak karbon pada dasarnya memberikan beban ekonomi terhadap emisi karbon sesuai ketentuan perpajakan. Dengan demikian, pemerintah mendorong pelaku usaha agar mempertimbangkan dampak emisi dalam kegiatan produksinya.
Selain itu, penerapan pajak karbon dapat mendukung peralihan menuju kegiatan ekonomi yang lebih rendah emisi.
5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
Perpres Nomor 110 Tahun 2025 merupakan regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 10 Oktober 2025. Kehadirannya menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi dasar penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia.
Perpres tersebut mengatur sejumlah aspek penting, antara lain:
- Alokasi karbon.
- Penyusunan dan penetapan target NDC.
- Tata laksana penyelenggaraan instrumen NEK.
- Kerangka transparansi.
- Pemantauan dan evaluasi.
- Pembinaan dan pendanaan.
- Pembentukan komite pengarah.
Melalui regulasi ini, pemerintah memperkuat koordinasi pelaksanaan pengendalian emisi pada tingkat nasional dan berbagai sektor pembangunan.
Dengan demikian, Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi acuan utama dalam memahami kebijakan NEK yang berlaku saat ini.
Baca Juga : Perbedaan Perdagangan Karbon, Pajak Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja
Bentuk Instrumen Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia
Pemerintah menggunakan beberapa instrumen untuk menerapkan Nilai Ekonomi Karbon. Setiap instrumen memiliki mekanisme dan tujuan yang berbeda, tetapi seluruhnya mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
1. Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon merupakan mekanisme transaksi unit karbon antara pihak yang memiliki unit karbon dan pihak yang membutuhkan unit tersebut.
Dalam mekanisme ini, unit karbon dapat mencerminkan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca yang telah memenuhi persyaratan dan standar tertentu.
Sebagai contoh, perusahaan yang menjalankan proyek pengurangan emisi dapat menghasilkan unit karbon. Selanjutnya, perusahaan tersebut dapat memperdagangkan unit karbon melalui mekanisme yang diakui pemerintah.
Di Indonesia, perdagangan karbon dapat berlangsung melalui perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran Berbasis Kinerja
Pembayaran berbasis kinerja merupakan pemberian pembayaran atas keberhasilan suatu pihak dalam menjalankan aksi mitigasi perubahan iklim atau adaptasi perubahan iklim.
Misalnya, pemerintah daerah berhasil melaksanakan program perlindungan hutan yang menghasilkan penurunan emisi. Atas capaian tersebut, pemerintah atau pihak lain dapat memberikan pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam program pembayaran berbasis kinerja.
Berbeda dengan perdagangan karbon, mekanisme ini tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan karbon.
3. Pungutan Atas Karbon
Pungutan atas karbon merupakan instrumen ekonomi yang memberikan beban tertentu berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi, atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.
Instrumen ini dapat mencakup pungutan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mengurangi aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi.
4. Instrumen Lain Sesuai Perkembangan Kebijakan
Selain ketiga instrumen tersebut, pemerintah juga membuka ruang bagi penerapan instrumen lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, kebijakan NEK dapat menyesuaikan kebutuhan pengendalian emisi di berbagai sektor.
Baca Juga : Kredit Karbon Pengertian, Penerbitan, Perdagangan Karbon
Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
Penerapan NEK membutuhkan kebijakan yang terintegrasi agar seluruh pihak dapat menjalankan perannya secara optimal.
Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan beberapa kebijakan pendukung untuk memastikan pengendalian emisi berjalan secara konsisten.
1. Penetapan Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Pemerintah menetapkan target penurunan emisi melalui komitmen NDC. Target tersebut menjadi pedoman bagi kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjalankan program pengendalian perubahan iklim.
Selain itu, target nasional membantu pemerintah menentukan prioritas program mitigasi pada sektor yang menghasilkan emisi cukup besar.
2. Pengembangan Perdagangan Karbon
Pemerintah mendorong pengembangan pasar karbon sebagai sarana transaksi unit karbon.
Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari proyek pengurangan emisi. Sementara itu, pihak yang membutuhkan unit karbon memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain perdagangan melalui mekanisme langsung, Indonesia juga mengembangkan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
3. Penguatan Sistem Pengukuran dan Pelaporan Emisi
Kebijakan NEK membutuhkan data emisi yang akurat agar pemerintah dapat menilai keberhasilan program pengurangan emisi.
Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV).
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat menilai jumlah emisi yang dihasilkan, pengurangan emisi, serta capaian program mitigasi.
Selain itu, transparansi data membantu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap unit karbon yang diperdagangkan.
4. Mendorong Investasi Rendah Karbon
Pemerintah juga mendorong investasi pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan emisi lebih rendah.
Contohnya meliputi pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta perlindungan ekosistem hutan dan lahan.
Dengan demikian, kebijakan NEK dapat menciptakan peluang investasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Baca Juga : Peran Sistem MRV dalam Pengukuran dan Verifikasi Kredit Karbon
Peran Bursa Karbon dalam Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon
Bursa karbon memiliki peran penting dalam mendukung perdagangan unit karbon di Indonesia. Melalui fasilitas ini, pelaku usaha dapat melakukan transaksi unit karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
Indonesia meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon pada September 2023. Kehadirannya menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan ekosistem perdagangan karbon nasional.
Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengatur perdagangan karbon melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
Namun, perkembangan regulasi terus berlanjut. Pada 6 Juli 2026, OJK mulai memberlakukan POJK Nomor 10 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2023.
Perubahan tersebut mencakup pengaturan unit karbon, pencatatan unit karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), penyelenggaraan bursa karbon, serta perlindungan konsumen.
Oleh karena itu, pelaku usaha yang ingin mengikuti perdagangan karbon perlu memperhatikan ketentuan OJK terbaru dan persyaratan pencatatan unit karbon.
Sektor yang Berpotensi Menerapkan Nilai Ekonomi Karbon
Penerapan NEK dapat menjangkau berbagai sektor yang menghasilkan emisi atau memiliki potensi pengurangan dan penyerapan karbon.
Berikut beberapa sektor yang memiliki peran penting dalam kebijakan tersebut.
1. Sektor Energi
Sektor energi menjadi salah satu fokus pengendalian emisi karena penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca.
Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi rendah karbon.
Baca Juga : Peran SRN PPI dalam Pencatatan Aksi dan Unit Karbon Indonesia
2. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan
Hutan memiliki kemampuan menyerap karbon melalui proses alami. Karena itu, perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, dan pencegahan deforestasi dapat mendukung pengurangan emisi.
Selain memberikan manfaat lingkungan, kegiatan tersebut juga berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi melalui mekanisme karbon sesuai persyaratan yang berlaku.
3. Sektor Industri
Sektor industri dapat mengurangi emisi melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien, penghematan energi, dan pengelolaan proses produksi.
Dengan menerapkan teknologi rendah karbon, perusahaan dapat mengurangi intensitas emisi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
4. Sektor Pengelolaan Limbah
Pengelolaan limbah juga memiliki peluang besar dalam mendukung kebijakan NEK.
Sebagai contoh, pengolahan sampah organik dan pemanfaatan gas metana dapat membantu mengurangi emisi. Selain itu, penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi kebutuhan bahan baku baru dan penggunaan energi.
5. Sektor Pertanian dan Peternakan
Kegiatan pertanian dan peternakan juga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, penerapan teknologi pertanian rendah emisi, pengelolaan pupuk, serta pengolahan limbah peternakan dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.
Tantangan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia
Meskipun memiliki peluang ekonomi dan lingkungan yang besar, penerapan NEK masih menghadapi sejumlah tantangan.
Berikut beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian.
1. Kesiapan Regulasi dan Koordinasi
Penerapan kebijakan karbon melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga perlu berjalan dengan baik agar tidak terjadi perbedaan penerapan aturan di setiap sektor.
Baca Juga : Potensi Ekonomi Karbon dari Rehabilitasi Mangrove, Restorasi Hutan
2. Kualitas Data Emisi
Data emisi menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan program pengurangan karbon.
Namun, tidak seluruh pelaku usaha memiliki kemampuan teknis untuk menghitung dan melaporkan emisi secara akurat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengukuran dan verifikasi.
3. Keterbatasan Teknologi dan Pembiayaan
Peralihan menuju kegiatan rendah karbon membutuhkan investasi dan teknologi yang memadai.
Selain perusahaan besar, pelaku usaha kecil dan menengah juga memerlukan dukungan agar dapat mengikuti perubahan kebijakan lingkungan.
4. Integritas Unit Karbon
Pasar karbon membutuhkan unit karbon yang memiliki kualitas dan kredibilitas.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap unit karbon memiliki dasar pengukuran yang jelas, memenuhi standar, serta tidak menimbulkan penghitungan ganda.
5. Pemahaman Pelaku Usaha
Sebagian pelaku usaha masih memerlukan pemahaman mengenai mekanisme perdagangan karbon, kewajiban pelaporan, serta manfaat penerapan NEK.
Dengan demikian, sosialisasi dan pendampingan menjadi bagian penting dalam memperluas partisipasi dunia usaha.
Manfaat Nilai Ekonomi Karbon bagi Perekonomian Indonesia
Penerapan NEK tidak hanya bertujuan mengurangi emisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.
Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh Indonesia.
1. Meningkatkan Investasi Hijau
Kebijakan karbon dapat mendorong investor untuk mengembangkan proyek energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.
Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap aspek keberlanjutan dapat membuka peluang pembiayaan bagi proyek rendah karbon.
2. Menciptakan Peluang Usaha Baru
Perdagangan karbon, konsultasi lingkungan, pengukuran emisi, dan pengembangan teknologi rendah karbon dapat menciptakan peluang usaha baru.
Dengan demikian, penerapan NEK berpotensi memperluas kegiatan ekonomi yang mendukung perlindungan lingkungan.
Baca Juga : Peran Perusahaan dalam Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Program ESG
3. Mendorong Efisiensi Industri
Perusahaan yang mengendalikan emisi umumnya perlu memperbaiki penggunaan energi dan bahan baku.
Akibatnya, penerapan teknologi efisien dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.
4. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan NEK membantu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Selain itu, kebijakan ini dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab.
Hal yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha dalam Mengikuti Kebijakan NEK
Pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi karbon perlu memahami ketentuan yang berlaku.
Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi sumber emisi dari kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, perusahaan dapat menyusun rencana pengurangan emisi berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing.
Kedua, perusahaan perlu menyiapkan data serta dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan pengukuran dan pelaporan emisi.
Ketiga, perusahaan perlu memahami mekanisme perdagangan karbon dan ketentuan pencatatan unit karbon. Hal ini penting karena setiap transaksi harus mengikuti standar serta prosedur yang berlaku.
Terakhir, pelaku usaha sebaiknya mengikuti perkembangan regulasi dari kementerian dan lembaga terkait. Dengan begitu, perusahaan dapat menyesuaikan kegiatan operasionalnya terhadap perubahan kebijakan.
Dasar hukum dan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan perubahan iklim sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Baca Juga : Implementasi Nilai Ekonomi Karbon untuk Mendukung Target NDC Indonesia
Penerapan NEK memiliki landasan hukum melalui berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 46 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Selain itu, pemerintah memperkuat kerangka kebijakan melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 yang menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Pemerintah juga mengembangkan perdagangan karbon melalui bursa karbon dengan dukungan regulasi OJK.
Melalui perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon, pemerintah mendorong berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar hukum dan kebijakan NEK sangat penting bagi pemerintah, investor, maupun pelaku usaha. Dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, setiap pihak dapat mengambil bagian dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Konsultasi Nilai Ekonomi Karbon Sekarang
