Mengenal SRN PPI dan Sistem Pencatatan Unit Karbon Indonesia

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), kerusakan lingkungan, serta perubahan pola cuaca mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim. Mengenal SRN PPI Oleh karena itu, Indonesia mengembangkan berbagai sistem pencatatan dan pemantauan agar setiap upaya pengurangan emisi dapat terukur dengan baik.

Salah satu sistem penting dalam upaya tersebut adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data dan informasi mengenai aksi mitigasi, adaptasi perubahan iklim, serta kontribusi berbagai pihak dalam mendukung target iklim nasional.

Selain SRN PPI, pemerintah juga mengembangkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mengelola pencatatan unit karbon secara lebih terstruktur. Kedua sistem tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan, terutama dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia.

Lalu, apa sebenarnya SRN PPI? Bagaimana sistem pencatatan unit karbon berjalan, dan apa hubungan kedua sistem tersebut? Berikut penjelasan lengkapnya.

Baca Juga : Apa Itu Kredit Karbon dan Bagaimana Manfaatnya bagi Lingkungan?

Apa Itu SRN PPI?

SRN PPI merupakan singkatan dari Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Pemerintah mengembangkan sistem berbasis web ini untuk mengelola data, informasi, serta laporan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengumpulkan informasi mengenai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai sektor. Selain itu, SRN PPI membantu pemerintah menelusuri kontribusi pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan pihak lainnya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dengan demikian, SRN PPI tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Sistem ini juga menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung penyusunan kebijakan lingkungan dan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Baca Juga : Cara Kerja Kredit Karbon dan Mekanisme Perdagangan Karbon Indonesia

Tujuan Pembentukan SRN PPI

Pemerintah mengembangkan SRN PPI untuk mencapai beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Mendata aksi mitigasi perubahan iklim. Sistem ini membantu pemerintah mengidentifikasi kegiatan yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca.
2. Mendata aksi adaptasi perubahan iklim. Melalui pencatatan tersebut, pemerintah dapat melihat berbagai upaya masyarakat dan lembaga dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
3. Meningkatkan transparansi informasi. Data yang tercatat membantu pemerintah dan masyarakat memahami perkembangan kegiatan pengendalian perubahan iklim.
4. Mendukung pencapaian target NDC. Informasi yang terkumpul menjadi bahan evaluasi terhadap komitmen penurunan emisi Indonesia.
5. Menghindari penghitungan ganda. Sistem pencatatan membantu pemerintah menelusuri kontribusi setiap kegiatan agar tidak terjadi klaim penurunan emisi secara berulang.

Selain tujuan tersebut, SRN PPI juga mendukung pengembangan kebijakan satu data emisi GRK dan ketahanan iklim nasional.

Mengenal Sistem Registri Unit Karbon Indonesia (SRUK)

Selain SRN PPI, Indonesia memiliki Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK. Sistem ini berfungsi sebagai registri nasional yang mencatat unit karbon dari proyek-proyek yang berlokasi di Indonesia, baik untuk pasar karbon wajib maupun pasar sukarela.

SRUK mengelola informasi mengenai perjalanan setiap unit karbon, mulai dari penerbitan, perpindahan kepemilikan, hingga penggunaan atau penghapusan unit melalui proses retirement.

Dengan adanya sistem tersebut, pemerintah dan pelaku pasar dapat menelusuri status unit karbon secara lebih transparan. Selain itu, SRUK menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, bursa karbon, serta registri standar internasional.

Baca Juga : Proses Penerbitan Kredit Karbon dari Proyek Pengurangan Emisi

Tujuan Pembentukan SRUK

Pemerintah mengembangkan SRUK untuk memperkuat tata kelola pasar karbon nasional. Berikut beberapa tujuan utamanya:

• Meningkatkan transparansi pencatatan unit karbon.
• Memastikan setiap unit karbon memiliki informasi yang dapat ditelusuri.
• Mendukung perdagangan karbon domestik dan internasional.
• Mengurangi risiko penghitungan ganda atau double counting.
• Menghubungkan sistem registrasi karbon nasional dengan standar internasional.
• Mendukung pencapaian target NDC Indonesia.

Dengan demikian, SRUK berperan penting dalam menjaga integritas unit karbon yang beredar di pasar.

Perbedaan SRN PPI dan SRUK

Meskipun keduanya berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim, SRN PPI dan SRUK memiliki fokus pencatatan yang berbeda.

SRN PPI lebih berorientasi pada pencatatan aksi perubahan iklim, inventarisasi emisi, serta capaian mitigasi dan adaptasi. Sementara itu, SRUK secara khusus mengelola data unit karbon, termasuk penerbitan, perpindahan, dan penggunaan unit tersebut.

Berikut perbedaan keduanya:

Aspek	SRN PPI	SRUK
Fokus utama	Data aksi perubahan iklim	Data unit karbon
Fungsi	Pencatatan mitigasi, adaptasi, dan kontribusi iklim	Registrasi dan pelacakan unit karbon
Cakupan	Aksi pemerintah, daerah, pelaku usaha, dan pihak terkait	Unit karbon dari proyek di Indonesia
Tujuan	Mendukung pelaporan dan pencapaian NDC	Menjaga integritas unit karbon
Keterkaitan	Menerima informasi terkait pencapaian dan penyesuaian karbon	Membagikan informasi unit karbon untuk kebutuhan pelaporan iklim

Oleh sebab itu, kedua sistem tersebut tidak saling menggantikan. Sebaliknya, keduanya bekerja secara terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data iklim dan ekonomi karbon Indonesia.

Baca Juga : Syarat dan Proses Pengembangan Proyek Kredit Karbon Indonesia

Bagaimana Sistem Pencatatan Unit Karbon Indonesia Bekerja?

Pencatatan unit karbon membutuhkan proses yang terstruktur agar setiap pengurangan emisi memiliki dasar perhitungan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, proses tersebut melibatkan pengembang proyek, kementerian terkait, lembaga validasi dan verifikasi, serta pengelola registri.

Berikut tahapan penting dalam sistem pencatatan unit karbon.

1. Pendaftaran Proyek Pengurangan Emisi

Tahap pertama dimulai ketika pengembang proyek atau penanggung jawab kegiatan mengajukan pendaftaran proyek pengurangan emisi.

Pada tahap ini, pengembang menyampaikan informasi mengenai identitas proyek, lokasi kegiatan, sektor usaha, metodologi pengurangan emisi, serta target yang ingin dicapai.

Selanjutnya, kementerian terkait melakukan penelaahan sesuai kewenangan dan ketentuan sektor masing-masing.

2. Pengukuran Emisi dan Penentuan Baseline

Setelah proyek memenuhi persyaratan awal, pengembang perlu melakukan pengukuran emisi gas rumah kaca.

Pengukuran tersebut menggunakan data aktivitas, faktor emisi, serta metodologi yang sesuai dengan karakteristik kegiatan.

Selain itu, pengembang perlu menentukan baseline atau kondisi dasar emisi sebagai pembanding. Dengan adanya baseline, pihak terkait dapat menghitung besaran pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon dari kegiatan tersebut.

3. Pelaporan Hasil Kegiatan

Berikutnya, pengembang menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan proyek dan hasil pengukuran emisi.

Laporan tersebut mencakup informasi umum dan teknis, seperti lokasi proyek, periode kegiatan, metode penghitungan, data aktivitas, serta capaian pengurangan emisi.

Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar informasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan.

4. Proses Validasi dan Verifikasi

Tahap berikutnya melibatkan proses validasi dan verifikasi sesuai skema yang digunakan.

Validasi bertujuan menilai kelayakan rancangan proyek dan metodologi yang digunakan. Sementara itu, verifikasi bertujuan memeriksa kebenaran hasil pengurangan emisi berdasarkan bukti dan data pelaksanaan.

Khusus untuk kegiatan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja, lembaga validasi dan verifikasi independen memiliki peran penting dalam memastikan kualitas hasil pengukuran.

5. Pencatatan dan Penerbitan Unit Karbon

Setelah proses pemeriksaan memenuhi persyaratan, pengembang dapat melanjutkan proses pencatatan dan permohonan penerbitan unit karbon sesuai mekanisme yang berlaku.

Salah satu bentuk pengakuan atas hasil pengurangan emisi adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Sertifikat tersebut dapat menjadi bukti kinerja pengurangan emisi dan mendukung pelaksanaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

Baca Juga : Metode Penghitungan Pengurangan Emisi untuk Kredit Karbon

6. Perpindahan dan Penggunaan Unit Karbon

Setelah penerbitan, unit karbon dapat mengalami perpindahan kepemilikan melalui mekanisme perdagangan yang sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, sistem registri mencatat informasi perpindahan tersebut agar riwayat kepemilikan unit tetap dapat ditelusuri.

Apabila pemegang unit menggunakan atau menghapus unit karbon melalui proses retirement, sistem juga mencatat status tersebut. Dengan cara ini, satu unit karbon tidak dapat digunakan berulang kali untuk klaim yang sama.

Jenis Informasi yang Dicatat dalam Sistem Registri Karbon

Sistem pencatatan unit karbon membutuhkan berbagai informasi untuk menjaga kualitas dan keabsahan data.

Berikut beberapa jenis informasi yang menjadi bagian penting dalam proses registrasi.

Data Identitas Proyek

Data identitas mencakup nama proyek, penanggung jawab, lokasi kegiatan, sektor, serta informasi mengenai pihak yang mengembangkan proyek.

Informasi tersebut membantu pemerintah dan pelaku pasar mengenali asal unit karbon.

Data Pengurangan Emisi

Data pengurangan emisi mencakup baseline, hasil pengukuran, periode pelaksanaan, metodologi, serta besaran pengurangan atau penyerapan emisi GRK.

Selain itu, informasi ini membantu proses pemeriksaan dan evaluasi hasil kegiatan.

Data Validasi dan Verifikasi

Sistem juga membutuhkan informasi mengenai lembaga pemeriksa, laporan validasi, hasil verifikasi, serta dokumen pendukung lainnya.

Dengan adanya data tersebut, pihak terkait dapat menilai kredibilitas hasil pengurangan emisi.

Data Unit Karbon

Data unit karbon mencakup identitas unit, jumlah unit yang diterbitkan, status kepemilikan, perpindahan, dan penggunaan unit.

Oleh karena itu, pencatatan ini menjadi bagian penting dalam mencegah transaksi ganda dan menjaga transparansi pasar karbon.

Baca Juga :

Dasar Hukum SRN PPI dan Sistem Pencatatan Unit Karbon

Penyelenggaraan sistem pencatatan perubahan iklim dan unit karbon memiliki landasan hukum yang mengatur mekanisme, kewenangan, serta tanggung jawab setiap pihak.

Beberapa regulasi penting yang perlu diketahui antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Regulasi ini menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan SRN PPI, SRUK, pengukuran, pelaporan, verifikasi, serta penerbitan sertifikat pengurangan emisi.

Selain itu, peraturan tersebut mengatur hubungan antara pencatatan aksi mitigasi dan pencatatan unit karbon dalam mendukung target NDC Indonesia.

2. Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur Sistem Registri Unit Karbon.

Peraturan ini mulai berlaku pada 6 Juli 2026. Ketentuannya mencakup tata cara registrasi unit karbon, pencatatan perdagangan domestik dan luar negeri, penerbitan unit karbon, serta integrasi data dengan SRN PPI dan Bursa Karbon.

Dengan demikian, regulasi ini menjadi salah satu pedoman utama dalam penyelenggaraan registri unit karbon Indonesia.

Peran SRN PPI dalam Mendukung Target NDC Indonesia

NDC atau Nationally Determined Contribution merupakan komitmen nasional Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim berdasarkan Persetujuan Paris.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan data yang akurat mengenai sumber emisi, kegiatan mitigasi, serta hasil pengurangan emisi dari berbagai sektor.

Di sinilah SRN PPI memiliki peran penting.

Mendukung Pemantauan Penurunan Emisi

Melalui SRN PPI, pemerintah dapat mengumpulkan dan mengevaluasi informasi mengenai kegiatan pengurangan emisi di berbagai wilayah.

Selain itu, sistem ini membantu pemerintah membandingkan capaian aktual dengan target yang telah ditetapkan.

Baca Juga :

Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Iklim

Pencatatan yang terstruktur membantu pemerintah menelusuri kontribusi setiap pihak dalam pengendalian perubahan iklim.

Dengan demikian, laporan mengenai capaian nasional memiliki dasar data yang lebih jelas.

Membuka Peluang Pembiayaan Iklim

Data yang kredibel dapat meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan terhadap proyek rendah karbon.

Sebagai hasilnya, proyek yang memiliki perencanaan dan pelaporan berkualitas berpeluang memperoleh dukungan pendanaan untuk pengembangan kegiatan berkelanjutan.

Sektor yang Berperan dalam Pencatatan Karbon Indonesia

Pengendalian emisi membutuhkan kontribusi dari berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pencatatan kegiatan mitigasi dari sektor-sektor yang memiliki pengaruh terhadap emisi gas rumah kaca.

Beberapa sektor utama tersebut meliputi:

1. Sektor Energi

Sektor energi mencakup kegiatan pembangkit listrik, penggunaan bahan bakar, efisiensi energi, dan pengembangan energi terbarukan.

Misalnya, proyek pembangkit listrik tenaga surya dapat mendukung pengurangan emisi melalui pemanfaatan energi yang lebih rendah karbon.

2. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan

Sektor kehutanan berperan dalam menjaga cadangan karbon melalui perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan lingkungan dalam menyerap karbon.

3. Sektor Limbah

Pengelolaan limbah juga memiliki peran penting dalam pengendalian emisi.

Contohnya meliputi pengolahan sampah organik, pemanfaatan gas metana, pengelolaan air limbah, dan penerapan teknologi pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan.

4. Sektor Pertanian

Sektor pertanian dapat mendukung penurunan emisi melalui pengelolaan lahan, penggunaan pupuk secara efisien, pengelolaan peternakan, serta penerapan metode pertanian berkelanjutan.

Dengan demikian, sektor ini memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pencapaian target iklim nasional.

5. Sektor IPPU

IPPU merupakan singkatan dari Industrial Processes and Product Use. Sektor ini mencakup emisi yang berasal dari proses industri dan penggunaan produk tertentu.

Oleh karena itu, peningkatan efisiensi produksi, perubahan teknologi, serta penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan menjadi bagian penting dari upaya mitigasi.

Baca Juga :

Manfaat Sistem Pencatatan Unit Karbon bagi Pelaku Usaha

Keberadaan sistem pencatatan karbon tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah. Pelaku usaha juga dapat memperoleh berbagai manfaat melalui pengelolaan data emisi yang lebih baik.

Berikut beberapa manfaat yang perlu diperhatikan.

1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. Pencatatan kegiatan pengurangan emisi membantu perusahaan menunjukkan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan.
2. Mendukung perdagangan karbon. Perusahaan yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan mekanisme perdagangan unit karbon sesuai ketentuan.
3. Memperkuat laporan keberlanjutan. Data yang tercatat dapat mendukung penyusunan laporan lingkungan dan keberlanjutan perusahaan.
4. Membuka peluang pendanaan. Informasi kinerja lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan berpotensi meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan.
5. Meningkatkan efisiensi pengelolaan emisi. Perusahaan dapat mengevaluasi sumber emisi dan menentukan strategi pengurangan yang lebih tepat.

Namun demikian, pelaku usaha perlu memastikan bahwa setiap data dan laporan yang disampaikan sesuai dengan metodologi serta ketentuan yang berlaku.

Tantangan dalam Penerapan Sistem Registri Karbon

Meskipun pemerintah terus mengembangkan sistem pencatatan karbon, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan.

Kualitas dan Konsistensi Data

Data emisi harus memiliki tingkat akurasi yang baik. Namun, perbedaan metode pengukuran dan kemampuan pengumpulan data antarpelaku usaha dapat memengaruhi kualitas laporan.

Oleh karena itu, diperlukan standar pengukuran dan pelaporan yang konsisten.

Baca Juga :

Kesiapan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan data karbon membutuhkan tenaga ahli yang memahami inventarisasi emisi, metodologi penghitungan, serta proses validasi dan verifikasi.

Dengan demikian, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting.

Integrasi Antarsistem

SRN PPI, SRUK, Bursa Karbon, dan sistem pendukung lainnya perlu bertukar data secara akurat.

Selain itu, integrasi tersebut membutuhkan standar teknologi dan keamanan informasi yang memadai.

Pemahaman Pelaku Usaha

Tidak semua perusahaan memahami prosedur pencatatan aksi mitigasi dan registrasi unit karbon.

Karena itu, sosialisasi dan pendampingan menjadi langkah penting agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban administrasi dan teknis.

Perkembangan Terbaru SRN PPI dan SRUK di Indonesia

Pemerintah terus memperkuat infrastruktur pencatatan perubahan iklim dan perdagangan karbon.

Pada 11 Juni 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengumumkan penerapan SRN PPI generasi baru mulai Juli 2026. Pembaruan tersebut bertujuan memperkuat sistem satu data iklim nasional, meningkatkan transparansi, serta mendukung pemantauan pencapaian NDC.

Sementara itu, pemerintah meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026 sebagai fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Sistem ini menghubungkan pencatatan unit karbon dari berbagai proyek dan mendukung pelacakan siklus hidup unit karbon.

Lebih lanjut, Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 memberikan landasan operasional bagi penyelenggaraan SRUK.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terus membangun sistem pengelolaan karbon yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kualitas data iklim sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pasar karbon nasional.

SRN PPI dan SRUK merupakan dua sistem penting dalam pengelolaan perubahan iklim dan pencatatan unit karbon di Indonesia. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi saling mendukung dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan data.

Baca Juga :

SRN PPI berfokus pada pencatatan aksi mitigasi, adaptasi, inventarisasi emisi, serta kontribusi berbagai pihak terhadap target iklim nasional. Sementara itu, SRUK mengelola informasi unit karbon mulai dari penerbitan, perpindahan, hingga penggunaan atau retirement.

Melalui integrasi kedua sistem tersebut, pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pengurangan emisi dan mendukung perdagangan karbon yang lebih kredibel. Oleh karena itu, pemahaman mengenai SRN PPI dan sistem pencatatan unit karbon menjadi penting bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, pengembang proyek karbon, investor, serta masyarakat yang ingin memahami perkembangan ekonomi karbon Indonesia.

Konsultasi Kredit Karbon Sekarang