Cara Kerja Kredit Karbon dan Mekanisme Perdagangan Karbon Indonesia

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang mendorong berbagai negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu upaya yang semakin berkembang adalah perdagangan karbon atau carbon trading. Cara Kerja Kredit Karbon Melalui mekanisme ini, perusahaan dan pelaku usaha dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus mendukung program pengurangan emisi.

Di Indonesia, pemerintah terus mengembangkan sistem perdagangan karbon sebagai bagian dari strategi mencapai target penurunan emisi nasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor industri, energi, kehutanan, dan berbagai bidang usaha lainnya dalam menciptakan ekonomi rendah karbon.

Lantas, bagaimana cara kerja kredit karbon? Bagaimana perusahaan memperoleh kredit karbon dan melakukan transaksi jual beli? Untuk memahami hal tersebut, penting untuk mengetahui mekanisme perdagangan karbon Indonesia, mulai dari proses pengurangan emisi hingga pencatatan transaksi melalui sistem resmi.

Baca Juga : Apa Itu Kredit Karbon dan Bagaimana Manfaatnya bagi Lingkungan?

Apa Itu Kredit Karbon?

Kredit karbon atau carbon credit merupakan unit yang mewakili pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca dalam jumlah tertentu. Secara umum, satu kredit karbon setara dengan satu ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) yang berhasil dikurangi atau diserap melalui kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengembangkan proyek energi terbarukan untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Melalui proyek tersebut, perusahaan dapat mengurangi emisi karbon yang sebelumnya muncul dari kegiatan operasional.

Selanjutnya, perusahaan melakukan pengukuran dan verifikasi untuk membuktikan jumlah pengurangan emisi yang dihasilkan. Apabila proyek memenuhi persyaratan, perusahaan dapat memperoleh unit karbon yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi diperdagangkan.

Di Indonesia, salah satu bentuk kredit karbon adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Sertifikat ini menjadi bukti atas pengurangan emisi dari kegiatan atau proyek yang memenuhi ketentuan pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan pencatatan dalam sistem registri karbon.

Baca Juga : Proses Penerbitan Kredit Karbon dari Proyek Pengurangan Emisi

Bagaimana Cara Kerja Kredit Karbon?

Cara kerja kredit karbon melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Proses tersebut memastikan bahwa setiap unit karbon memiliki dasar pengurangan emisi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Mengidentifikasi Sumber Emisi Karbon

Tahap pertama dimulai dengan mengidentifikasi sumber emisi gas rumah kaca dari kegiatan perusahaan atau proyek tertentu.

Sebagai contoh, perusahaan dapat menghitung emisi yang berasal dari penggunaan listrik, pembakaran bahan bakar, proses produksi, transportasi, maupun pengelolaan limbah.

Selain itu, pengelola proyek perlu menentukan peluang pengurangan emisi melalui penerapan teknologi ramah lingkungan atau perlindungan ekosistem.

2. Menjalankan Proyek Pengurangan Emisi

Setelah mengidentifikasi sumber emisi, perusahaan atau pengembang proyek mulai menjalankan kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Beberapa contoh proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi antara lain:

• Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.
• Pengembangan pembangkit listrik tenaga air.
• Pemanfaatan energi angin.
• Pengelolaan limbah untuk mengurangi emisi metana.
• Rehabilitasi hutan dan lahan.
• Perlindungan kawasan mangrove.
• Peningkatan efisiensi energi pada industri.
• Penggunaan teknologi rendah karbon.

Melalui kegiatan tersebut, pengelola proyek berupaya mengurangi emisi dibandingkan dengan kondisi awal atau skenario dasar (baseline).

3. Melakukan Pengukuran Pengurangan Emisi

Selanjutnya, pengelola proyek menghitung jumlah emisi yang berhasil dikurangi atau diserap.

Proses ini menggunakan metode pengukuran yang sesuai dengan standar dan metodologi yang berlaku. Dengan demikian, pengelola proyek dapat menunjukkan perbedaan antara emisi dalam kondisi dasar dan emisi setelah proyek berjalan.

Sebagai ilustrasi, sebuah proyek energi terbarukan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 10.000 ton CO₂e dalam periode tertentu. Angka tersebut menjadi dasar penghitungan potensi unit karbon yang dapat diterbitkan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Baca Juga : Syarat dan Proses Pengembangan Proyek Kredit Karbon Indonesia

4. Melakukan Verifikasi oleh Pihak Independen

Setelah proses pengukuran selesai, pengelola proyek perlu menjalani pemeriksaan dan verifikasi oleh lembaga independen yang memenuhi persyaratan.

Verifikator memeriksa data, metodologi, dokumen pendukung, serta bukti pelaksanaan proyek. Selain itu, verifikator juga memastikan bahwa pengelola proyek menggunakan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan.

Tahap ini sangat penting karena pasar karbon membutuhkan bukti pengurangan emisi yang kredibel. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menerbitkan kredit karbon hanya berdasarkan perkiraan atau klaim sepihak.

5. Mencatat dan Menerbitkan Unit Karbon

Apabila hasil verifikasi memenuhi persyaratan, pengelola proyek dapat melanjutkan proses penerbitan unit karbon melalui mekanisme yang berlaku.

Di Indonesia, pemerintah menggunakan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mengelola informasi dan pencatatan unit karbon.

Selanjutnya, unit karbon memperoleh identitas atau kode registri yang membantu para pihak menelusuri asal-usul, jumlah, kepemilikan, dan status penggunaannya.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi risiko penghitungan ganda (double counting).

6. Menjual Kredit Karbon kepada Pembeli

Setelah memperoleh unit karbon yang memenuhi ketentuan, pemilik proyek dapat menawarkan unit tersebut kepada perusahaan atau pihak lain yang membutuhkan.

Pembeli biasanya berasal dari perusahaan yang ingin memenuhi kewajiban pengendalian emisi atau menjalankan komitmen lingkungan secara sukarela.

Selain itu, transaksi dapat berlangsung melalui bursa karbon maupun perdagangan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Metode Penghitungan Pengurangan Emisi untuk Kredit Karbon

7. Menggunakan atau Menghentikan Peredaran Kredit Karbon

Setelah transaksi selesai, pembeli dapat menggunakan unit karbon untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan.

Apabila pembeli menggunakan unit tersebut untuk kompensasi emisi atau pemenuhan target pengurangan emisi, sistem registri mencatat status penggunaannya sebagai retired.

Dengan demikian, unit karbon yang sudah digunakan tidak dapat kembali beredar untuk klaim yang sama. Mekanisme ini membantu menjaga integritas pasar karbon.

Mengenal Mekanisme Perdagangan Karbon di Indonesia

Indonesia memiliki kerangka perdagangan karbon yang menghubungkan kebijakan pemerintah, pengelola proyek, pelaku usaha, lembaga verifikasi, sistem registri, dan penyelenggara bursa karbon.

Salah satu landasan kebijakan terbarunya adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mendukung target pengurangan emisi nasional.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Melalui aturan tersebut, pemerintah memperkuat tata kelola unit karbon, pencatatan transaksi, dan perlindungan konsumen dalam perdagangan karbon.

Baca Juga : Peran MRV dalam Pengukuran, Pelaporan, Verifikasi Kredit Karbon

Jenis Mekanisme Perdagangan Karbon Indonesia

Secara umum, perdagangan karbon di Indonesia mengenal dua mekanisme utama, yaitu perdagangan emisi dan perdagangan offset emisi.

1. Perdagangan Emisi atau Cap and Trade

Perdagangan emisi menggunakan mekanisme batas atas emisi atau cap and trade.

Dalam mekanisme ini, pemerintah menetapkan batas emisi atau kuota bagi perusahaan tertentu dalam periode tertentu.

Apabila perusahaan menghasilkan emisi di bawah kuota, perusahaan tersebut dapat memiliki sisa kuota yang berpotensi diperdagangkan sesuai ketentuan.

Sebaliknya, apabila emisi perusahaan melampaui batas yang ditetapkan, perusahaan perlu memenuhi kewajibannya melalui mekanisme yang tersedia, termasuk memperoleh unit karbon yang memenuhi persyaratan.

Contohnya, perusahaan A memiliki kuota emisi sebesar 100.000 ton CO₂e, tetapi hanya menghasilkan emisi sebesar 80.000 ton CO₂e.

Dengan demikian, perusahaan A memiliki sisa kuota sebesar 20.000 ton CO₂e.

Sementara itu, perusahaan B menghasilkan emisi di atas kuotanya. Perusahaan B dapat mencari unit karbon yang sesuai untuk memenuhi kewajibannya melalui mekanisme perdagangan yang berlaku.

2. Perdagangan Offset Emisi Karbon

Berbeda dengan perdagangan emisi, mekanisme offset berfokus pada kegiatan yang menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi.

Pengelola proyek dapat menghasilkan unit karbon melalui kegiatan seperti rehabilitasi hutan, perlindungan mangrove, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah.

Selanjutnya, pengelola proyek dapat menawarkan unit karbon tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan kompensasi emisi atau ingin mencapai target lingkungan.

Sebagai contoh, perusahaan yang menghasilkan emisi dari kegiatan produksi dapat membeli kredit karbon dari proyek perlindungan hutan yang telah memenuhi persyaratan.

Melalui mekanisme ini, proyek yang menghasilkan manfaat lingkungan juga memperoleh peluang pendanaan dari transaksi karbon.

Baca Juga : Mengenal SRN PPI dan Sistem Pencatatan Unit Karbon Indonesia

Mengenal Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)

Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK merupakan sistem nasional yang mengelola informasi dan pencatatan unit karbon di Indonesia.

Pemerintah meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola pasar karbon nasional.

Sistem ini memiliki peran penting dalam memastikan setiap unit karbon memiliki identitas, status kepemilikan, serta riwayat transaksi yang dapat ditelusuri.

Selain itu, SRUK membantu pemerintah mencegah penghitungan ganda dan meningkatkan transparansi perdagangan karbon.

Fungsi Utama SRUK

Beberapa fungsi penting SRUK meliputi:

1. Mencatat identitas dan kepemilikan unit karbon.
2. Mengelola informasi penerbitan kredit karbon.
3. Mencatat perpindahan dan transaksi unit karbon.
4. Memantau status penggunaan unit karbon.
5. Menghubungkan informasi perdagangan dengan sistem terkait.
6. Membantu mencegah penggunaan satu unit karbon untuk beberapa klaim.
7. Mendukung transparansi dan akuntabilitas pasar karbon.

Dengan demikian, SRUK menjadi salah satu infrastruktur penting dalam pengembangan perdagangan karbon Indonesia.

Mekanisme Perdagangan Karbon Melalui IDXCarbon

Indonesia memiliki Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia dan memperoleh izin dari OJK.

IDXCarbon mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi unit karbon melalui sistem perdagangan yang tersedia.

Selain menyediakan sarana transaksi, bursa karbon juga membantu meningkatkan transparansi dan keteraturan perdagangan unit karbon.

Berikut empat mekanisme perdagangan yang tersedia melalui IDXCarbon.

Baca Juga : Perdagangan Kredit Karbon Mekanisme, Pelaku, Peluang Pasarnya

1. Mekanisme Lelang (Auction)

Mekanisme lelang memungkinkan pemerintah atau pemilik proyek mitigasi emisi menawarkan unit karbon kepada calon pembeli.

Selanjutnya, calon pembeli mengajukan penawaran berdasarkan jumlah unit karbon dan harga yang mereka inginkan.

Melalui proses tersebut, penjual dapat memperoleh penawaran dari berbagai calon pembeli sebelum menentukan hasil transaksi sesuai ketentuan lelang.

2. Perdagangan Reguler (Regular Trading)

Perdagangan reguler menggunakan sistem penawaran jual dan beli secara berkelanjutan.

Dalam mekanisme ini, peserta dapat memasukkan penawaran harga dan jumlah unit karbon melalui sistem bursa.

Selanjutnya, sistem mempertemukan penawaran yang sesuai hingga transaksi terjadi.

Dengan demikian, mekanisme reguler memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan perdagangan secara lebih fleksibel.

3. Perdagangan Negosiasi (Negotiated Trading)

Perdagangan negosiasi memungkinkan penjual dan pembeli menyepakati transaksi terlebih dahulu.

Setelah mencapai kesepakatan mengenai harga dan jumlah unit karbon, kedua pihak dapat menyelesaikan pencatatan transaksi melalui sistem IDXCarbon.

Mekanisme ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan kesepakatan berdasarkan kebutuhan transaksi.

4. Marketplace

Marketplace memberikan kesempatan kepada pemilik proyek mitigasi emisi untuk menawarkan unit karbon dengan harga yang telah ditentukan.

Calon pembeli dapat melihat penawaran yang tersedia dan memilih unit karbon sesuai kebutuhan.

Selain itu, mekanisme ini membantu mempertemukan pemilik proyek dengan perusahaan yang membutuhkan kredit karbon.

Baca Juga : Potensi Kredit Karbon dari Rehabilitasi Mangrove dan Kehutanan

Tahapan Perdagangan Kredit Karbon di Indonesia

Untuk memahami proses perdagangan secara lebih menyeluruh, berikut tahapan yang perlu diperhatikan oleh penjual maupun pembeli.

1. Pengelola Proyek Menyiapkan Dokumen

Pengelola proyek perlu menyiapkan dokumen teknis, informasi kegiatan, metodologi penghitungan emisi, serta persyaratan administrasi lainnya.

Selain itu, pengelola perlu memastikan proyek sesuai dengan ketentuan sektor terkait.

2. Melakukan Pendaftaran dan Verifikasi

Selanjutnya, pengelola proyek mengikuti proses pendaftaran melalui sistem yang berlaku.

Lembaga verifikasi independen kemudian memeriksa kelayakan proyek dan hasil pengurangan emisinya.

3. Mendapatkan Unit Karbon

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, proyek dapat melanjutkan proses penerbitan unit karbon melalui jalur sertifikasi yang sesuai.

Untuk kredit karbon nasional berupa SPE-GRK, pemerintah menerbitkannya melalui SRUK berdasarkan mekanisme dan hasil verifikasi yang berlaku.

4. Menentukan Jalur Perdagangan

Setelah memperoleh unit karbon, pemilik dapat memilih jalur perdagangan yang sesuai.

Perdagangan dapat berlangsung melalui bursa karbon atau perdagangan langsung sesuai peraturan.

5. Melaksanakan Transaksi

Penjual dan pembeli menyepakati harga, volume, serta ketentuan transaksi.

Selanjutnya, sistem mencatat transaksi dan memperbarui informasi kepemilikan unit karbon.

6. Melakukan Pencatatan Penggunaan

Apabila pembeli menggunakan kredit karbon untuk kompensasi emisi atau tujuan lain yang diizinkan, pembeli perlu mengikuti prosedur pencatatan penggunaan.

Dengan demikian, riwayat unit karbon tetap jelas dan tidak menimbulkan klaim pengurangan emisi secara berulang.

Baca Juga : Peran Kredit Karbon Perusahaan dalam Mendukung Program ESG

Siapa Saja yang Dapat Terlibat dalam Perdagangan Karbon?

Perdagangan karbon melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda. Oleh karena itu, setiap pihak perlu memahami tanggung jawabnya agar transaksi berjalan sesuai ketentuan.

1. Pemerintah

Pemerintah menetapkan kebijakan, target pengurangan emisi, alokasi karbon, serta ketentuan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Selain itu, pemerintah mengembangkan sistem registri dan melakukan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

2. Pemilik Proyek Pengurangan Emisi

Pemilik proyek bertanggung jawab menjalankan kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Contohnya meliputi perusahaan energi terbarukan, pengelola hutan, perusahaan pengolahan limbah, dan pengembang teknologi rendah karbon.

3. Perusahaan Pembeli Kredit Karbon

Perusahaan pembeli memperoleh unit karbon untuk memenuhi kebutuhan perdagangan emisi, kompensasi emisi, atau komitmen lingkungan sesuai ketentuan.

Dengan membeli unit karbon yang kredibel, perusahaan dapat mendukung pendanaan proyek pengurangan emisi.

4. Lembaga Verifikasi Independen

Lembaga verifikasi memeriksa data, metode penghitungan, dan hasil pengurangan emisi.

Peran mereka sangat penting karena hasil verifikasi menjadi salah satu dasar penerbitan unit karbon.

5. Penyelenggara Bursa Karbon

Penyelenggara bursa menyediakan sistem perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli.

Di Indonesia, IDXCarbon menjadi salah satu sarana utama untuk transaksi unit karbon melalui bursa.

Baca Juga : Risiko dan Tantangan dalam Menjaga Integritas Kredit Karbon

Manfaat Perdagangan Karbon bagi Indonesia

Perdagangan karbon tidak hanya berkaitan dengan transaksi ekonomi. Sebaliknya, mekanisme ini juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, dunia usaha, dan pembangunan nasional.

1. Mendorong Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Perdagangan karbon memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan pengurangan emisi.

Dengan demikian, semakin banyak pelaku usaha memiliki alasan untuk berinvestasi pada teknologi rendah karbon.

2. Membuka Peluang Investasi Hijau

Proyek energi terbarukan, perlindungan hutan, dan pengelolaan limbah membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Melalui kredit karbon, pengembang proyek dapat memperoleh sumber pendapatan tambahan dari unit karbon yang memenuhi persyaratan.

3. Meningkatkan Daya Saing Perusahaan

Perusahaan yang menerapkan strategi pengurangan emisi dapat memperkuat reputasi dan kesiapan menghadapi tuntutan pasar yang semakin memperhatikan aspek lingkungan.

Selain itu, pengelolaan emisi yang baik dapat membantu perusahaan menghadapi perkembangan kebijakan perdagangan dan standar keberlanjutan.

4. Mendukung Target Iklim Nasional

Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui target Nationally Determined Contribution (NDC).

Oleh karena itu, perdagangan karbon dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian target tersebut.

5. Memberikan Nilai Ekonomi bagi Proyek Lingkungan

Kegiatan perlindungan ekosistem tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga dapat menciptakan nilai ekonomi melalui unit karbon.

Sebagai contoh, proyek perlindungan mangrove dapat membantu menjaga ekosistem pesisir sekaligus menghasilkan peluang pendapatan dari pengurangan emisi yang terverifikasi.

Tantangan dalam Pelaksanaan Perdagangan Karbon Indonesia

Meskipun memiliki peluang besar, perdagangan karbon Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.

1. Kualitas dan Kredibilitas Kredit Karbon

Pasar karbon membutuhkan unit yang memiliki bukti pengurangan emisi secara jelas.

Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku pasar perlu menjaga kualitas metodologi, proses verifikasi, serta pencatatan setiap proyek.

2. Perbedaan Standar Sertifikasi

Setiap standar sertifikasi dapat memiliki metodologi dan persyaratan yang berbeda.

Dengan demikian, pelaku usaha perlu memahami standar yang berlaku sebelum menawarkan atau membeli unit karbon.

3. Keterbatasan Informasi Pasar

Tidak semua perusahaan memahami cara kerja kredit karbon dan prosedur perdagangannya.

Selain itu, keterbatasan informasi mengenai harga, kualitas proyek, dan mekanisme transaksi dapat menghambat perkembangan pasar.

4. Risiko Penghitungan Ganda

Penghitungan ganda terjadi ketika satu pengurangan emisi digunakan untuk lebih dari satu klaim.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memperkuat sistem registri dan pencatatan perpindahan unit karbon melalui SRUK.

5. Kebutuhan Investasi dan Teknologi

Pengembangan proyek pengurangan emisi sering membutuhkan modal, teknologi, dan tenaga ahli.

Oleh sebab itu, dukungan pendanaan serta peningkatan kemampuan teknis menjadi faktor penting dalam memperluas pasar karbon Indonesia.

Peraturan yang Mengatur Perdagangan Karbon di Indonesia

Pelaku usaha perlu memahami landasan hukum sebelum menjalankan kegiatan perdagangan karbon.

Beberapa regulasi penting yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
2. POJK Nomor 14 Tahun 2023, tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
3. POJK Nomor 10 Tahun 2026, tentang perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026, tentang Sistem Registri Unit Karbon.

Selain regulasi tersebut, pelaku usaha juga perlu memperhatikan peraturan teknis dari kementerian terkait sesuai sektor kegiatan, seperti energi, kehutanan, limbah, dan bidang lainnya.

Dengan memahami ketentuan tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan perdagangan karbon secara lebih terarah dan sesuai aturan.

Tips bagi Perusahaan yang Ingin Terlibat dalam Perdagangan Karbon

Perusahaan yang ingin memasuki pasar karbon perlu mempersiapkan strategi sejak awal. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu proses tersebut.

1. Mengidentifikasi emisi perusahaan. Perusahaan perlu mengetahui sumber dan jumlah emisi dari kegiatan operasionalnya.
2. Menyusun strategi pengurangan emisi. Selanjutnya, perusahaan dapat menentukan proyek atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Mempelajari standar karbon. Pastikan perusahaan memahami metodologi, persyaratan sertifikasi, dan proses verifikasi.
4. Menyiapkan dokumen teknis. Lengkapi data kegiatan, laporan pengukuran, dan dokumen pendukung.
5. Memahami sistem registri. Pelajari proses pencatatan unit karbon melalui SRUK.
6. Memilih jalur perdagangan. Tentukan apakah perusahaan akan menggunakan bursa karbon atau perdagangan langsung.
7. Memastikan legalitas transaksi. Periksa identitas unit, kepemilikan, status otorisasi, dan ketentuan penggunaannya.

Melalui persiapan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko administratif sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam transaksi karbon.

Cara kerja kredit karbon melibatkan serangkaian proses, mulai dari identifikasi sumber emisi, pelaksanaan proyek mitigasi, pengukuran, verifikasi, penerbitan unit karbon, hingga transaksi jual beli.

Di Indonesia, mekanisme perdagangan karbon mencakup perdagangan emisi dan perdagangan offset emisi. Selain itu, pelaku usaha dapat memanfaatkan IDXCarbon untuk melakukan transaksi melalui mekanisme lelang, perdagangan reguler, negosiasi, dan marketplace.

Pemerintah juga memperkuat tata kelola pasar melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025, POJK Nomor 10 Tahun 2026, serta pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Dengan demikian, perdagangan karbon memiliki peluang besar untuk mendukung investasi hijau, meningkatkan efisiensi industri, dan membantu pencapaian target pengurangan emisi nasional. Namun, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada kualitas kredit karbon, transparansi transaksi, kepastian regulasi, dan komitmen seluruh pihak dalam menjaga lingkungan.

Konsultasi Kredit Karbon Sekarang