Perubahan iklim menjadi tantangan global yang mendorong berbagai negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu langkah yang semakin berkembang adalah perdagangan karbon internasional. Mekanisme ini memungkinkan negara, perusahaan, dan pelaku usaha melakukan transaksi unit karbon sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi serta pencapaian target lingkungan.
Jual beli karbon internasional merupakan kegiatan perdagangan unit karbon lintas negara yang merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca. Dalam praktiknya, penjual menawarkan unit karbon dari proyek pengurangan emisi, sedangkan pembeli memperoleh unit tersebut untuk memenuhi kebutuhan mitigasi, kewajiban lingkungan, atau komitmen keberlanjutan perusahaan.
Selain memberikan manfaat lingkungan, perdagangan karbon juga membuka peluang ekonomi baru. Negara yang memiliki potensi hutan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi alam dapat mengembangkan proyek karbon yang menarik minat pembeli internasional.
Namun, transaksi ini tidak sekadar mempertemukan penjual dan pembeli. Setiap pihak perlu memperhatikan standar pengukuran emisi, legalitas proyek, kepemilikan unit karbon, persyaratan registrasi, serta ketentuan transfer lintas negara.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai persyaratan dan mekanisme jual beli karbon internasional menjadi sangat penting sebelum perusahaan atau pemilik proyek memasuki pasar karbon global.
Baca juga : Jual Beli Karbon: Cara Transaksi, Harga, dan Perdagangan Karbon
Pengertian Unit Karbon dan Fungsinya dalam Perdagangan Global
Unit karbon merupakan satuan yang merepresentasikan pengurangan, penghindaran, atau penyerapan emisi gas rumah kaca berdasarkan metodologi dan standar tertentu. Secara umum, 1 unit karbon merepresentasikan 1 ton karbon dioksida ekuivalen (COâ‚‚e).
Istilah COâ‚‚e memungkinkan berbagai jenis gas rumah kaca menggunakan satuan pengukuran yang sebanding. Sebagai contoh, proyek pengelolaan metana dapat menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang kemudian dikonversi menjadi unit karbon berdasarkan potensi pemanasan global gas tersebut.
Dalam perdagangan internasional, unit karbon mempunyai beberapa fungsi utama.
Sebagai Instrumen Pengurangan Emisi
Perusahaan yang menghasilkan emisi tinggi dapat membeli unit karbon untuk mendukung strategi mitigasi lingkungan. Namun, pembelian kredit karbon sebaiknya menjadi pelengkap, bukan pengganti, upaya perusahaan dalam mengurangi emisi operasional.
Sebagai Aset Ekonomi Lingkungan
Pemilik proyek dapat memperoleh pendapatan melalui penjualan unit karbon yang memenuhi persyaratan standar dan registrasi. Dengan demikian, kegiatan konservasi, energi bersih, dan pengelolaan limbah berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus manfaat lingkungan.
Sebagai Pendukung Target Iklim Internasional
Negara dapat menggunakan mekanisme kerja sama karbon untuk mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC). NDC merupakan komitmen nasional setiap negara dalam mengurangi emisi dan menghadapi perubahan iklim berdasarkan Persetujuan Paris.
Selanjutnya, pembeli dan penjual harus memahami tujuan penggunaan unit karbon karena setiap jenis transaksi dapat memiliki persyaratan otorisasi dan pencatatan yang berbeda.
Baca juga : Cara Menjual Kredit Karbon di Indonesia
Jenis Perdagangan Karbon Internasional
Pasar karbon internasional memiliki beberapa mekanisme perdagangan. Perbedaan mekanisme tersebut berkaitan dengan tujuan transaksi, dasar hukum, jenis unit karbon, serta pihak yang terlibat.
Perdagangan Karbon Berbasis Kepatuhan
Compliance carbon market merupakan pasar karbon yang mengikuti kewajiban pengurangan emisi berdasarkan regulasi suatu negara atau sistem perdagangan emisi tertentu.
Dalam mekanisme ini, pemerintah menetapkan batas emisi atau kewajiban tertentu bagi perusahaan yang termasuk dalam cakupan regulasi. Apabila perusahaan membutuhkan tambahan kuota, perusahaan dapat membeli unit karbon sesuai ketentuan sistem yang berlaku.
Sebagai contoh, sistem perdagangan emisi dapat mengatur perusahaan pada sektor energi dan industri. Perusahaan harus mengelola emisi agar sesuai dengan batas yang berlaku.
Perdagangan Karbon Sukarela
Voluntary carbon market merupakan pasar karbon yang memungkinkan perusahaan atau individu membeli kredit karbon secara sukarela.
Biasanya, pembeli menggunakan unit tersebut untuk mendukung program keberlanjutan, strategi pengelolaan emisi, atau komitmen lingkungan perusahaan.
Namun, pasar sukarela tetap membutuhkan standar kredibilitas. Pembeli perlu memastikan proyek mempunyai metodologi yang jelas, hasil pengurangan emisi yang terukur, serta bukti kepemilikan unit karbon yang sah.
Baca juga : Perbedaan Jual Beli Karbon melalui Bursa dan Langsung
Perdagangan Berdasarkan Artikel 6 Persetujuan Paris
Persetujuan Paris menyediakan kerangka kerja sama internasional melalui Artikel 6. Dua mekanisme penting dalam perdagangan karbon lintas negara meliputi Artikel 6.2 dan Artikel 6.4.
Artikel 6.2 memungkinkan negara melakukan kerja sama bilateral atau multilateral melalui transfer Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs).
Sementara itu, Artikel 6.4 menyediakan mekanisme kredit karbon di bawah pengawasan Persetujuan Paris. Mekanisme ini memungkinkan kegiatan mitigasi menghasilkan unit pengurangan emisi sesuai ketentuan internasional.
Dengan demikian, pelaku usaha perlu menentukan mekanisme yang sesuai dengan tujuan penggunaan unit karbon sebelum melakukan transaksi.
Baca juga : Perbedaan Jual Beli Karbon melalui Bursa & Langsung
Persyaratan Jual Beli Karbon Internasional
Sebelum memasuki perdagangan karbon lintas negara, penjual dan pembeli perlu menyiapkan sejumlah persyaratan administratif, teknis, dan hukum. Kelengkapan persyaratan tersebut membantu memastikan transaksi mempunyai dasar yang jelas.
Legalitas Penjual dan Pembeli
Penjual harus memiliki identitas hukum yang jelas. Apabila penjual berbentuk perusahaan, dokumen pendukung dapat mencakup:
- Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.
- Nomor Induk Berusaha (NIB), apabila relevan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Identitas pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- Dokumen kewenangan pihak yang menandatangani kontrak.
- Dokumen kepemilikan atau hak pengelolaan proyek karbon.
Sementara itu, pembeli perlu menunjukkan identitas badan usaha, kewenangan transaksi, serta tujuan penggunaan unit karbon.
Selain itu, kedua pihak perlu memastikan bahwa kegiatan usaha mereka memenuhi ketentuan hukum negara masing-masing.
Dokumen Legalitas Proyek Karbon
Proyek karbon harus mempunyai dasar kegiatan yang sah. Pemilik proyek perlu menunjukkan dokumen yang membuktikan hak pengelolaan, izin kegiatan, persetujuan pemilik lahan apabila relevan, serta dokumen lingkungan sesuai sektor proyek.
Misalnya, proyek kehutanan membutuhkan kejelasan hak pengelolaan kawasan dan kesesuaian kegiatan dengan peraturan kehutanan. Sebaliknya, proyek energi terbarukan membutuhkan dokumen legalitas fasilitas dan bukti operasional yang mendukung kegiatan mitigasi.
Oleh sebab itu, pemeriksaan legalitas proyek menjadi langkah penting sebelum penerbitan unit karbon.
Baca juga : Jenis Unit Karbon yang Dapat Diperjualbelikan
Dokumen Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi
Measurement, Reporting, and Verification (MRV) merupakan proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi hasil pengurangan emisi.
Dokumen MRV membantu pembeli mengetahui apakah proyek benar-benar menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi sesuai metodologi yang berlaku.
Dokumen teknis biasanya mencakup:
- Deskripsi kegiatan dan lokasi proyek.
- Data kondisi awal atau baseline emisi.
- Metodologi perhitungan pengurangan emisi.
- Data pemantauan kegiatan.
- Laporan hasil pengukuran emisi.
- Laporan verifikasi dari lembaga yang memenuhi persyaratan standar.
Selanjutnya, hasil verifikasi menjadi salah satu dasar penerbitan unit karbon melalui sistem registrasi yang relevan.
Sertifikat dan Registrasi Unit Karbon
Unit karbon membutuhkan identitas yang jelas agar para pihak dapat menelusuri asal-usul dan status kepemilikannya.
Dokumen pendukung dapat mencakup sertifikat unit karbon, nomor seri, identitas proyek, periode pengurangan emisi, standar penerbitan, serta informasi status unit dalam registri.
Beberapa standar internasional yang dikenal dalam pasar karbon sukarela antara lain Verra Verified Carbon Standard (VCS) dan Gold Standard.
Namun, sertifikat dari standar internasional tidak otomatis menggantikan kewajiban registrasi atau otorisasi pemerintah. Pelaku transaksi tetap harus memeriksa ketentuan negara asal dan negara tujuan.
Baca juga : Persyaratan dan Dokumen Jual Beli Karbon
Mekanisme Transfer Karbon Antarnegara
Transfer unit karbon internasional membutuhkan tahapan yang terstruktur. Setiap tahap mempunyai fungsi untuk menjaga keabsahan transaksi, transparansi kepemilikan, dan integritas lingkungan.
Identifikasi Proyek dan Calon Pembeli
Tahap pertama dimulai dengan identifikasi proyek yang menghasilkan unit karbon. Penjual perlu menjelaskan jenis kegiatan, lokasi, volume unit, standar penerbitan, serta tujuan penjualan.
Selanjutnya, penjual mencari calon pembeli yang mempunyai kebutuhan sesuai karakteristik unit karbon.
Pembeli dapat berasal dari perusahaan multinasional, lembaga investasi, perusahaan energi, atau pihak lain yang mempunyai program mitigasi emisi.
Pada tahap ini, kedua pihak juga perlu membahas harga, volume transaksi, periode penyerahan, dan persyaratan penggunaan unit.
Pemeriksaan Dokumen dan Uji Tuntas
Setelah menemukan calon mitra, para pihak melaksanakan due diligence atau pemeriksaan menyeluruh.
Penjual perlu memberikan dokumen legalitas proyek, laporan MRV, sertifikat, nomor seri unit karbon, dan bukti kepemilikan.
Sementara itu, pembeli perlu memeriksa beberapa aspek penting, seperti:
- Keaslian sertifikat karbon.
- Status unit dalam registri.
- Riwayat kepemilikan unit.
- Potensi klaim ganda.
- Kesesuaian metodologi proyek.
- Legalitas kegiatan dan hak atas unit karbon.
- Persyaratan penggunaan pada negara tujuan.
Selain itu, pemeriksaan perlu memastikan bahwa unit karbon belum mengalami pembatalan, penghapusan, atau penggunaan sebelumnya.
Baca juga : Harga Jual Beli Karbon dan Faktor yang Memengaruhinya
Penyusunan Kontrak Perdagangan Karbon
Setelah proses pemeriksaan menunjukkan hasil yang sesuai, penjual dan pembeli dapat menyusun kontrak perdagangan karbon.
Kontrak tersebut perlu memuat identitas para pihak, jenis unit karbon, volume transaksi, harga, mata uang pembayaran, jadwal transfer, dan ketentuan penyelesaian transaksi.
Selain itu, kontrak sebaiknya mengatur:
- Standar dan registri penerbit unit karbon.
- Nomor seri atau identifikasi unit.
- Tanggung jawab penjual dan pembeli.
- Jaminan legalitas serta kepemilikan unit.
- Persyaratan otorisasi pemerintah.
- Ketentuan corresponding adjustment apabila berlaku.
- Penyelesaian sengketa.
- Pembatalan transaksi dan pengembalian pembayaran.
Dengan kontrak yang jelas, setiap pihak mempunyai pedoman untuk menjalankan kewajiban transaksi.
Permohonan Otorisasi dan Persetujuan Transfer
Tahap berikutnya berkaitan dengan persetujuan pemerintah apabila transaksi membutuhkan otorisasi.
Dalam mekanisme Artikel 6.2, negara tuan rumah perlu memberikan otorisasi terhadap transfer hasil mitigasi yang akan berstatus ITMO.
Otorisasi tersebut menjelaskan penggunaan unit karbon, pihak yang terlibat, serta tujuan transfer sesuai ketentuan Persetujuan Paris.
Namun, tidak semua transaksi pasar sukarela membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment. Kebutuhan tersebut bergantung pada tujuan penggunaan unit karbon, skema perdagangan, serta regulasi negara terkait.
Oleh karena itu, penjual dan pembeli harus memastikan klasifikasi transaksi sebelum memulai transfer.
Baca juga : Registrasi dan Pencatatan Transaksi Karbon melalui SRUK
Transfer Unit Melalui Registri
Setelah memenuhi persyaratan, para pihak melaksanakan pemindahan unit karbon melalui registri yang relevan.
Registri berfungsi mencatat identitas unit, nomor seri, kepemilikan, status, serta riwayat transaksi.
Dalam proses transfer, penjual menginstruksikan pemindahan unit kepada akun pembeli sesuai mekanisme sistem. Selanjutnya, registri mencatat perubahan kepemilikan tersebut.
Apabila transaksi melibatkan sistem registri internasional, para pihak juga perlu memastikan kompatibilitas sistem dan prosedur pengakuan unit.
Penyelesaian Pembayaran dan Pelaporan
Setelah transfer memenuhi ketentuan kontrak, pembeli menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan.
Pembayaran dapat menggunakan mekanisme perbankan internasional atau metode lain yang sah dan disepakati para pihak.
Selanjutnya, penjual dan pembeli menyimpan bukti pembayaran, dokumen transfer, konfirmasi registri, serta laporan penyelesaian transaksi.
Dokumentasi tersebut membantu perusahaan menghadapi audit, pemeriksaan kepatuhan, dan pelaporan keberlanjutan.
Baca juga : Pemeriksaan Legalitas & Kualitas Unit Karbon Sebelum Transaksi
Peran Authorization dan Corresponding Adjustment
Dalam perdagangan karbon internasional, authorization dan corresponding adjustment mempunyai peran penting, khususnya untuk transaksi yang melibatkan Artikel 6 Persetujuan Paris.
Pengertian Authorization
Authorization merupakan persetujuan pemerintah negara tuan rumah terhadap penggunaan atau transfer hasil mitigasi sesuai tujuan yang tercantum dalam otorisasi.
Sebagai contoh, Indonesia dapat memberikan otorisasi terhadap unit karbon tertentu agar pembeli dari negara lain dapat menggunakannya untuk tujuan yang memenuhi ketentuan Artikel 6.
Otorisasi membantu memastikan bahwa transfer unit karbon mempunyai dasar resmi serta sesuai dengan kebijakan iklim nasional.
Pengertian Corresponding Adjustment
Corresponding adjustment merupakan penyesuaian akuntansi emisi antara negara yang mentransfer unit karbon dan negara yang menerima unit karbon.
Mekanisme ini bertujuan mencegah penghitungan pengurangan emisi yang sama oleh 2 negara untuk memenuhi target NDC masing-masing.
Sebagai ilustrasi, Indonesia menghasilkan pengurangan emisi sebesar 100 ton COâ‚‚e. Apabila Indonesia mengotorisasi transfer 40 unit sebagai ITMO kepada negara pembeli, kedua negara perlu melakukan penyesuaian akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, Indonesia tidak dapat tetap mengklaim 40 unit tersebut untuk pemenuhan target NDC nasional apabila transfer tersebut memerlukan corresponding adjustment.
Penting untuk memahami bahwa corresponding adjustment bukan pengurangan emisi tambahan secara fisik. Mekanisme ini merupakan penyesuaian dalam pencatatan akuntansi emisi nasional.
Baca juga : Proses Pembayaran dan Pengalihan Unit Karbon
Ketentuan Jual Beli Karbon Internasional di Indonesia
Indonesia mempunyai potensi besar dalam pasar karbon global karena memiliki sumber daya kehutanan, energi terbarukan, lahan gambut, mangrove, dan berbagai peluang pengurangan emisi lainnya.
Pemerintah juga mengembangkan kerangka regulasi untuk mengatur perdagangan karbon nasional dan internasional.
Salah satu landasan penting adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini memperbarui kerangka sebelumnya melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
Selain itu, perkembangan regulasi pada 2026 memperkuat pengaturan registrasi serta perdagangan unit karbon.
Sistem Registrasi Unit Karbon
Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) berperan dalam pencatatan dan penelusuran unit karbon sesuai kerangka regulasi terbaru.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengelola informasi mengenai unit karbon, status transaksi, serta pencatatan yang berkaitan dengan otorisasi dan corresponding adjustment.
Pelaku usaha perlu memperhatikan kewajiban registrasi dan ketentuan teknis sesuai sektor proyek serta jenis transaksi.
Perdagangan Melalui Bursa Karbon
Indonesia juga mengembangkan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon.
Melalui fasilitas tersebut, pelaku pasar dapat melakukan transaksi unit karbon sesuai ketentuan penyelenggara bursa dan regulator.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dalam pengawasan perdagangan karbon melalui bursa. Pada 2026, OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023.
Perubahan tersebut antara lain mengatur penggunaan SRUK sebagai sistem registrasi unit karbon, perdagangan unit karbon luar negeri, serta aspek perlindungan konsumen.
Persyaratan Perdagangan Luar Negeri
Pelaku usaha Indonesia yang ingin menjual unit karbon ke luar negeri perlu memeriksa ketentuan sektor terkait, legalitas unit, registrasi, dan kebutuhan otorisasi.
Untuk transaksi yang membutuhkan corresponding adjustment, penjual harus mengikuti prosedur persetujuan pemerintah dan pencatatan sesuai regulasi.
Sementara itu, transaksi sukarela yang tidak bertujuan memenuhi NDC negara lain atau kewajiban internasional tertentu dapat mengikuti ketentuan berbeda.
Dengan demikian, pelaku usaha tidak boleh menganggap semua unit karbon mempunyai hak transfer dan penggunaan internasional yang sama.
Risiko dalam Transaksi Karbon Internasional
Meskipun menawarkan peluang ekonomi, perdagangan karbon lintas negara mempunyai sejumlah risiko yang perlu mendapat perhatian.
Risiko Legalitas dan Kepemilikan
Risiko pertama berkaitan dengan ketidakjelasan hak atas unit karbon. Penjual harus memastikan bahwa pihaknya mempunyai kewenangan yang sah untuk menawarkan dan mentransfer unit.
Selain itu, pembeli perlu memastikan bahwa unit karbon tidak mengalami sengketa kepemilikan.
Risiko Penghitungan Ganda
Double counting dapat terjadi ketika lebih dari 1 pihak mengklaim manfaat pengurangan emisi yang sama.
Risiko ini dapat merusak kredibilitas transaksi dan menimbulkan persoalan kepatuhan. Karena itu, registrasi, nomor seri, status penggunaan, serta corresponding adjustment mempunyai peran penting dalam transaksi yang mensyaratkannya.
Risiko Kualitas Kredit Karbon
Tidak semua kredit karbon mempunyai kualitas yang sama. Pembeli perlu memeriksa additionality, permanence, leakage, dan ketepatan pengukuran emisi.
Additionality memastikan bahwa proyek menghasilkan pengurangan emisi yang tidak akan terjadi tanpa intervensi proyek tersebut. Permanence berkaitan dengan keberlanjutan manfaat penyerapan karbon, sedangkan leakage mengukur kemungkinan perpindahan emisi ke lokasi atau kegiatan lain.
Risiko Pembayaran dan Perbedaan Regulasi
Transaksi lintas negara juga menghadapi risiko kurs mata uang, keterlambatan pembayaran, perpajakan, serta perbedaan hukum.
Oleh sebab itu, para pihak perlu mengatur mekanisme pembayaran, pembagian tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa secara jelas melalui kontrak.
Strategi Mempersiapkan Perusahaan Memasuki Pasar Karbon Global
Perusahaan yang ingin memasuki perdagangan karbon internasional perlu menyiapkan strategi jangka panjang.
- perusahaan harus mengidentifikasi potensi pengurangan emisi dari kegiatan operasional atau proyek lingkungan. Selanjutnya, perusahaan dapat menentukan metodologi yang sesuai dengan karakteristik proyek.
- perusahaan perlu membangun sistem pengumpulan data emisi yang konsisten. Data yang akurat membantu proses MRV dan meningkatkan kepercayaan calon pembeli.
- perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan regulasi sebelum memilih standar sertifikasi. Langkah ini membantu menghindari masalah ketika perusahaan membutuhkan otorisasi transfer internasional.
- perusahaan perlu menyiapkan dokumen kontrak dan administrasi transaksi. Apabila perusahaan bekerja sama dengan pembeli luar negeri, pastikan seluruh dokumen mempunyai informasi yang konsisten.
- perusahaan dapat bekerja sama dengan konsultan lingkungan, ahli hukum, auditor, serta lembaga verifikasi yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
Dengan persiapan tersebut, perusahaan dapat membangun aktivitas perdagangan karbon yang lebih transparan dan mempunyai dasar hukum yang kuat.
Jual beli karbon internasional
Jual beli karbon internasional merupakan mekanisme perdagangan unit pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca yang membuka peluang ekonomi sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Namun, transaksi lintas negara membutuhkan persyaratan yang lebih kompleks daripada perdagangan biasa. Penjual dan pembeli perlu memperhatikan legalitas perusahaan, dokumen proyek, laporan MRV, sertifikat karbon, registrasi unit, kontrak, serta prosedur transfer.
Selain itu, pelaku usaha harus memahami perbedaan transaksi sukarela dengan perdagangan yang mengikuti Artikel 6 Persetujuan Paris. Otorisasi dan corresponding adjustment menjadi unsur penting ketika transaksi membutuhkan pengakuan internasional untuk tujuan tertentu.
Bagi perusahaan Indonesia, pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, regulasi teknis sektor terkait, sistem SRUK, dan ketentuan OJK menjadi bagian penting sebelum memasuki pasar karbon global.
Dengan persiapan dokumen yang lengkap, pemeriksaan hukum yang cermat, serta mekanisme transfer yang transparan, pelaku usaha dapat mengembangkan perdagangan karbon internasional secara lebih aman, terukur, dan bertanggung jawab.
Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang