Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, perusahaan, pelaku usaha, dan pengembang proyek lingkungan memperoleh kesempatan untuk memperjualbelikan unit karbon sebagai bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim. Selain memberikan nilai ekonomi terhadap kegiatan pengurangan emisi, perdagangan karbon juga membuka peluang investasi pada sektor energi terbarukan, kehutanan, pengelolaan limbah, dan berbagai kegiatan ramah lingkungan.
Namun, tidak semua bentuk pengurangan emisi otomatis menghasilkan unit karbon yang dapat diperjualbelikan. Setiap unit harus memenuhi persyaratan tertentu, memiliki dasar pengakuan yang sah, serta mengikuti sistem pencatatan dan pengawasan sesuai ketentuan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis unit karbon sangat penting bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam pasar karbon.
Di Indonesia, perdagangan karbon melalui bursa memiliki beberapa instrumen yang mendukung pelaksanaan transaksi. Dua jenis unit yang selama ini dikenal dalam perdagangan melalui IDXCarbon adalah Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Selain itu, perkembangan kebijakan nasional juga memperluas pengaturan mengenai unit karbon, termasuk pencatatan dan perdagangan unit dari luar negeri.
Lantas, apa saja jenis unit karbon yang dapat diperjualbelikan? Bagaimana karakteristik, manfaat, dan persyaratannya? Berikut pembahasan lengkapnya.
Baca juga : Jual Beli Karbon: Cara Transaksi, Harga, dan Perdagangan Karbon
Mengenal Unit Karbon dalam Perdagangan Karbon
Unit karbon merupakan instrumen yang merepresentasikan hak atau bukti atas sejumlah emisi gas rumah kaca sesuai mekanisme dan standar yang berlaku. Dalam perdagangan karbon, 1 unit karbon pada umumnya merepresentasikan 1 ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e).
Pengukuran menggunakan satuan tCO2e memungkinkan pelaku pasar membandingkan dampak berbagai jenis gas rumah kaca dalam satu ukuran yang sama. Sebab, aktivitas industri tidak hanya menghasilkan karbon dioksida, tetapi juga gas lain seperti metana dan dinitrogen oksida.
Selanjutnya, unit karbon dapat berasal dari 2 mekanisme utama, yaitu perdagangan emisi dan pengimbangan emisi atau carbon offset.
Perdagangan emisi mengacu pada mekanisme yang mengatur batas emisi bagi perusahaan tertentu. Sementara itu, carbon offset memberikan pengakuan terhadap kegiatan yang berhasil mengurangi atau menyerap emisi gas rumah kaca melalui proyek mitigasi.
Kedua mekanisme tersebut memiliki tujuan yang saling mendukung. Namun, keduanya mempunyai karakteristik, persyaratan, dan penggunaan yang berbeda.
Baca juga : Cara Menjual Kredit Karbon di Indonesia
Jenis Unit Karbon yang Dapat Diperjualbelikan
Dalam sistem perdagangan karbon Indonesia, terdapat beberapa kategori instrumen yang perlu perusahaan pahami. Berikut jenis unit karbon beserta fungsi dan karakteristiknya.
Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU)
PTBAE-PU merupakan unit karbon yang berkaitan dengan penetapan batas atas emisi bagi pelaku usaha tertentu. Pemerintah menetapkan kuota emisi berdasarkan ketentuan dan kebijakan sektoral yang berlaku.
Instrumen ini menggunakan mekanisme cap-and-trade. Artinya, pemerintah menentukan batas emisi bagi perusahaan yang masuk dalam kategori wajib kepatuhan. Selanjutnya, perusahaan dapat memperjualbelikan kuota emisi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan memperoleh alokasi batas atas emisi sebesar 100.000 ton CO2e dalam periode tertentu. Namun, perusahaan tersebut hanya menghasilkan emisi sebesar 85.000 ton CO2e.
Dengan demikian, perusahaan mempunyai sisa kuota sebesar 15.000 ton CO2e. Perusahaan dapat menawarkan kelebihan kuota tersebut kepada pelaku usaha lain yang membutuhkan unit karbon untuk memenuhi kewajibannya.
Sebaliknya, perusahaan yang menghasilkan emisi melebihi batas atas harus mengambil langkah pemenuhan kewajiban, termasuk melalui pembelian unit karbon sesuai ketentuan sektor terkait.
PTBAE-PU memiliki beberapa karakteristik utama:
- Berkaitan dengan batas atas emisi yang pemerintah tetapkan.
- Menggunakan mekanisme perdagangan kuota emisi.
- Mendukung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pengendalian emisi.
- Memungkinkan transaksi antara pelaku usaha yang mempunyai kelebihan dan kekurangan kuota.
- Memerlukan pencatatan serta pemenuhan persyaratan perdagangan.
Oleh sebab itu, PTBAE-PU menjadi salah satu instrumen penting bagi perusahaan yang beroperasi pada sektor dengan kewajiban pengendalian emisi.
Baca juga : Perbedaan Jual Beli Karbon melalui Bursa dan Langsung
Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)
SPE-GRK merupakan sertifikat yang memberikan bukti atas keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Instrumen ini sering dikenal sebagai carbon credit atau kredit karbon.
Berbeda dengan PTBAE-PU yang berkaitan dengan alokasi kuota emisi, SPE-GRK berasal dari kegiatan mitigasi perubahan iklim yang menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi secara terukur.
Pengembang proyek dapat memperoleh SPE-GRK setelah memenuhi persyaratan metodologi, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV).
Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya yang mampu menggantikan penggunaan energi dari bahan bakar fosil. Proyek tersebut menghasilkan pengurangan emisi yang dapat dihitung berdasarkan metodologi yang berlaku.
Selanjutnya, kegiatan tersebut menjalani proses pengukuran dan verifikasi. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, proyek dapat memperoleh pengakuan berupa sertifikat pengurangan emisi sesuai ketentuan pemerintah.
Beberapa karakteristik SPE-GRK meliputi:
- Berasal dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.
- Memiliki dasar perhitungan pengurangan atau penyerapan emisi.
- Memerlukan proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.
- Mempunyai identitas atau kode registrasi.
- Dapat perusahaan manfaatkan untuk kegiatan carbon offset sesuai ketentuan.
SPE-GRK juga memberikan peluang ekonomi bagi pengembang proyek yang menjalankan kegiatan ramah lingkungan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memperoleh manfaat lingkungan, tetapi juga berpotensi menghasilkan pendapatan melalui penjualan kredit karbon.
Baca juga : Perbedaan Jual Beli Karbon melalui Bursa & Langsung
Unit Karbon Berbasis Solusi Alam (Nature-Based Solutions)
Unit karbon berbasis solusi alam atau Nature-Based Solutions (NBS) berasal dari kegiatan yang memanfaatkan ekosistem alami untuk mengurangi atau menyerap emisi gas rumah kaca.
Indonesia mempunyai potensi besar dalam pengembangan unit karbon berbasis alam karena memiliki kawasan hutan tropis, lahan gambut, mangrove, dan berbagai ekosistem dengan kemampuan menyimpan karbon.
Beberapa contoh proyek yang dapat mendukung pembentukan kredit karbon berbasis alam antara lain:
A. Konservasi hutan. Kegiatan konservasi hutan bertujuan mempertahankan kawasan hutan agar tetap mampu menyimpan karbon. Upaya tersebut juga membantu mengurangi emisi yang berpotensi muncul akibat deforestasi dan degradasi hutan.
B. Rehabilitasi mangrove. Ekosistem mangrove mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam biomassa dan tanah. Oleh karena itu, rehabilitasi kawasan mangrove dapat mendukung kegiatan mitigasi perubahan iklim.
C. Restorasi lahan gambut. Lahan gambut menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Pengelolaan tata air, pencegahan kebakaran, dan restorasi gambut dapat membantu mengurangi pelepasan emisi.
D. Reboisasi dan penghijauan. Penanaman kembali pohon pada kawasan yang memenuhi persyaratan proyek dapat meningkatkan kemampuan penyerapan karbon melalui pertumbuhan biomassa.
Meskipun demikian, kegiatan tersebut tidak otomatis menghasilkan kredit karbon. Pengembang proyek tetap harus membuktikan manfaat pengurangan atau penyerapan emisi, memenuhi persyaratan tambahan atau additionality, serta memperhitungkan risiko kebocoran emisi dan keberlangsungan penyimpanan karbon.
Baca juga : Persyaratan dan Dokumen Jual Beli Karbon
Unit Karbon Berbasis Teknologi (Technology-Based Solutions)
Selain mengandalkan ekosistem alam, pengurangan emisi juga dapat berlangsung melalui pemanfaatan teknologi. Kategori ini dikenal sebagai Technology-Based Solutions (TBS).
Unit karbon berbasis teknologi berasal dari proyek yang menerapkan inovasi untuk mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi energi, atau menggantikan penggunaan sumber energi berkarbon tinggi.
Beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam kategori ini adalah:
A. Energi terbarukan
Pembangkit listrik tenaga surya, angin, air, dan sumber energi terbarukan lainnya dapat menggantikan sebagian penggunaan energi berbahan bakar fosil. Penggantian tersebut berpotensi menghasilkan pengurangan emisi.
B. Efisiensi energi
Perusahaan dapat menggunakan teknologi hemat energi, memperbarui mesin produksi, serta mengoptimalkan sistem operasional. Langkah tersebut membantu mengurangi konsumsi energi dan emisi yang berkaitan dengannya.
C. Pengelolaan limbah
Pengolahan limbah organik, penangkapan gas metana dari tempat pemrosesan akhir, dan pemanfaatan biogas dapat mengurangi pelepasan gas rumah kaca.
D. Teknologi industri rendah emisi
Penerapan teknologi produksi yang lebih efisien serta penggunaan bahan baku alternatif dapat membantu menekan emisi dari kegiatan industri.
Namun, pengembang proyek tetap harus membuktikan besarnya pengurangan emisi melalui metodologi yang sesuai. Dengan demikian, teknologi yang ramah lingkungan saja belum cukup untuk menghasilkan unit karbon yang memenuhi persyaratan perdagangan.
Baca juga : Harga Jual Beli Karbon dan Faktor yang Memengaruhinya
Pengelompokan Unit Karbon Berdasarkan Standar Perdagangan
Selain membedakan unit karbon berdasarkan mekanisme dan sumber proyek, pelaku pasar juga perlu memahami pengelompokan berdasarkan standar perdagangan.
Pada IDXCarbon, SPE-GRK dapat mengikuti pengelompokan produk terstandarisasi atau standardized product. Sistem tersebut membantu pembeli mengenali karakteristik kredit karbon yang berasal dari proyek berbeda.
Beberapa seri pengelompokan yang tercantum pada informasi produk IDXCarbon meliputi:
| Kode Seri | Keterangan |
|---|---|
| IDNBS | Indonesia Nature Based Solution |
| IDNBSA | Indonesia Nature Based Solution Authorized |
| IDNBSI | Indonesia Nature Based Solution International Standard |
| IDTBS | Indonesia Technology Based Solution |
| IDTBS-RE | Indonesia Technology Based Solution Renewable Energy |
| IDTBSA | Indonesia Technology Based Solution Authorized |
| IDTBSA-RE | Indonesia Technology Based Solution Authorized Renewable Energy |
| IDTBSI | Indonesia Technology Based Solution International Standard |
Pengelompokan tersebut membantu memperjelas karakteristik unit karbon yang tersedia pada pasar reguler.
Selain itu, pembeli dapat menggunakan informasi standar untuk menilai kesesuaian unit karbon dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, perusahaan yang ingin mendukung proyek konservasi alam dapat mempertimbangkan produk berbasis NBS.
Sementara itu, perusahaan yang ingin mendukung pengembangan energi terbarukan dapat mempertimbangkan kategori TBS-RE.
Namun, kode pengelompokan bukan pengganti pemeriksaan kualitas proyek. Pembeli tetap perlu menilai metodologi, periode pengurangan emisi atau vintage, status registrasi, serta ketentuan penggunaan unit karbon.
Baca juga : Registrasi dan Pencatatan Transaksi Karbon melalui SRUK
Unit Karbon dari Perdagangan Internasional
Perdagangan karbon tidak hanya berlangsung dalam lingkup domestik. Indonesia juga mempunyai kerangka kebijakan untuk mendukung perdagangan karbon lintas negara.
Perdagangan internasional dapat melibatkan unit karbon yang memenuhi standar nasional, standar United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), maupun standar internasional lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, perdagangan karbon luar negeri mencakup beberapa mekanisme, termasuk perdagangan yang memerlukan otorisasi pemerintah dan Corresponding Adjustment.
Corresponding Adjustment merupakan penyesuaian pencatatan emisi antara negara yang terlibat dalam transaksi karbon. Mekanisme ini bertujuan mencegah penghitungan pengurangan emisi yang sama oleh lebih dari 1 negara.
Selain itu, perdagangan internasional dapat berkaitan dengan Pasal 6 Persetujuan Paris, termasuk mekanisme kerja sama berdasarkan Pasal 6.2 dan mekanisme kredit berdasarkan Pasal 6.4.
Dalam praktiknya, unit karbon internasional tidak otomatis dapat masuk ke pasar Indonesia. Pelaku usaha harus memperhatikan persyaratan otorisasi, pencatatan, standar, serta ketentuan perdagangan lintas negara.
Oleh karena itu, perusahaan yang ingin membeli atau menjual unit karbon internasional perlu memeriksa status legalitas dan kelayakan penggunaannya terlebih dahulu.
Baca juga : Pemeriksaan Legalitas & Kualitas Unit Karbon Sebelum Transaksi
Persyaratan Unit Karbon Agar Dapat Diperjualbelikan
Tidak semua kegiatan pengurangan emisi dapat langsung menghasilkan unit karbon yang sah untuk perdagangan. Pengembang proyek harus memenuhi sejumlah persyaratan agar unit tersebut mempunyai dasar pengakuan yang jelas.
Berikut beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian.
Memiliki Metodologi Penghitungan Emisi
Pengembang proyek harus menggunakan metodologi yang sesuai untuk menghitung pengurangan atau penyerapan emisi. Metodologi tersebut menjadi dasar dalam menentukan jumlah unit karbon yang berpotensi proyek hasilkan.
Selain itu, pengembang perlu menetapkan kondisi awal atau baseline sebagai pembanding terhadap kondisi setelah proyek berjalan.
Melalui Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi
Proses MRV menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas unit karbon. Pengembang harus mengumpulkan data kegiatan, menghitung hasil pengurangan emisi, serta menyusun laporan sesuai standar yang berlaku.
Selanjutnya, pihak verifikator independen melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa hasil perhitungan mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Memenuhi Ketentuan Registrasi
Unit karbon harus mempunyai identitas dan pencatatan sesuai sistem registrasi yang berlaku. Pencatatan ini membantu memastikan kepemilikan, asal proyek, jumlah unit, dan status penggunaan unit karbon.
Perkembangan regulasi terbaru juga memperkenalkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai sistem registrasi dalam kerangka perdagangan karbon melalui bursa.
Memperhatikan Status Kepemilikan dan Penggunaan
Pengembang maupun pemilik unit karbon harus mempunyai dasar kepemilikan yang jelas. Selain itu, mereka perlu memastikan bahwa unit karbon belum mengalami penghitungan ganda atau penggunaan yang bertentangan dengan ketentuan.
Dengan demikian, pembeli dapat memperoleh kepastian mengenai asal dan status unit yang mereka beli.
Baca juga : Proses Pembayaran dan Pengalihan Unit Karbon
Mekanisme Perdagangan Unit Karbon di Indonesia
Setelah memenuhi persyaratan, unit karbon dapat mengikuti mekanisme perdagangan sesuai ketentuan penyelenggara bursa.
IDXCarbon sebagai penyelenggara Bursa Karbon Indonesia menyediakan beberapa mekanisme transaksi, antara lain:
A. Lelang. Mekanisme lelang mempertemukan penjual dan pembeli melalui proses penawaran. Para peserta dapat mengajukan harga sesuai ketentuan lelang.
B. Pasar reguler. Pasar reguler memungkinkan transaksi unit karbon melalui sistem perdagangan yang mempertemukan penawaran jual dan beli secara berkelanjutan.
C. Pasar negosiasi. Pada mekanisme ini, penjual dan pembeli melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai harga serta jumlah unit karbon.
D. Marketplace. Marketplace menyediakan sarana bagi penjual untuk menawarkan unit karbon tertentu kepada calon pembeli. Mekanisme ini juga dapat mendukung transaksi berdasarkan proyek tertentu.
Setiap mekanisme mempunyai karakteristik berbeda. Oleh sebab itu, pelaku pasar perlu mempertimbangkan jenis unit, kebutuhan transaksi, jumlah pembelian, dan ketentuan penyelenggara bursa sebelum menentukan mekanisme yang sesuai.
Baca juga : Jual Beli Karbon Internasional: Persyaratan & Mekanisme Transfer
Perbedaan PTBAE-PU dan SPE-GRK
Walaupun keduanya termasuk instrumen perdagangan karbon, PTBAE-PU dan SPE-GRK mempunyai fungsi yang berbeda.
| Aspek | PTBAE-PU | SPE-GRK |
|---|---|---|
| Bentuk | Persetujuan teknis kuota emisi | Sertifikat pengurangan emisi |
| Dasar | Alokasi batas atas emisi | Kegiatan mitigasi perubahan iklim |
| Mekanisme | Cap-and-trade | Carbon offset |
| Sumber | Penetapan kuota oleh pemerintah | Proyek pengurangan atau penyerapan emisi |
| Penggunaan | Pemenuhan kewajiban batas emisi | Pengimbangan emisi atau komitmen penurunan emisi |
| Pelaku utama | Perusahaan yang masuk kategori wajib kepatuhan | Pengembang proyek dan pembeli kredit karbon |
Perbedaan tersebut penting karena perusahaan tidak boleh menganggap semua unit karbon mempunyai fungsi yang sama.
Sebagai contoh, perusahaan yang membutuhkan kuota untuk memenuhi kewajiban batas emisi perlu memperhatikan ketentuan penggunaan PTBAE-PU. Sebaliknya, perusahaan yang ingin mengimbangi emisi operasional dapat mempertimbangkan SPE-GRK sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Regulasi Perdagangan Unit Karbon di Indonesia
Pemerintah terus mengembangkan kerangka hukum untuk mendukung perdagangan karbon yang transparan dan mempunyai kepastian hukum.
Beberapa regulasi penting yang perlu pelaku usaha perhatikan meliputi:
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, yang mengatur penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
- POJK Nomor 14 Tahun 2023, yang menjadi dasar pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
- POJK Nomor 10 Tahun 2026, yang mengubah sejumlah ketentuan POJK 14 Tahun 2023, termasuk perluasan lingkup unit karbon dan penggunaan SRUK.
- PADK OJK Nomor 6 Tahun 2026, yang mengatur tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Salah satu perkembangan penting muncul melalui POJK Nomor 10 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 6 Juli 2026. Regulasi tersebut memperkenalkan SRUK sebagai sistem registrasi unit karbon yang menggantikan SRN PPI dalam kerangka perdagangan melalui bursa karbon.
Selain itu, regulasi tersebut memperluas pengaturan unit karbon dan membuka ruang perdagangan unit karbon luar negeri yang tidak tercatat pada SRUK dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku.
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan peraturan terbaru. Sebab, persyaratan registrasi dan mekanisme perdagangan dapat mengalami penyesuaian seiring perkembangan kebijakan nasional.
Manfaat Perdagangan Unit Karbon bagi Perusahaan
Perdagangan unit karbon memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban atau komitmen terhadap pengurangan emisi.
A. Mendukung pemenuhan kewajiban lingkungan. Perusahaan dapat memanfaatkan instrumen karbon sesuai mekanisme yang berlaku untuk memenuhi kewajiban pengendalian emisi.
B. Membuka peluang pendapatan baru. Pengembang proyek mitigasi dapat memperoleh potensi pendapatan melalui penjualan kredit karbon setelah memenuhi persyaratan penerbitan dan perdagangan.
C. Mendorong investasi ramah lingkungan. Permintaan terhadap unit karbon dapat meningkatkan minat investor terhadap proyek energi terbarukan, konservasi hutan, pengelolaan limbah, dan teknologi rendah emisi.
D. Memperkuat komitmen keberlanjutan. Perusahaan dapat menggunakan kredit karbon yang memenuhi persyaratan untuk mendukung strategi pengimbangan emisi dan target keberlanjutan.
E. Meningkatkan transparansi lingkungan. Sistem registrasi, verifikasi, dan perdagangan membantu memperjelas asal-usul serta status unit karbon yang menjadi objek transaksi.
Meskipun demikian, pembelian kredit karbon tidak boleh menggantikan upaya pengurangan emisi secara langsung. Perusahaan tetap perlu mengutamakan efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah emisi, dan perbaikan proses operasional.
Hal yang Perlu Perusahaan Perhatikan Sebelum Membeli Unit Karbon
Sebelum melakukan transaksi, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap unit karbon yang akan mereka beli.
Berikut beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian:
- Legalitas unit karbon: Pastikan unit mempunyai dasar penerbitan dan pencatatan yang sah.
- Asal proyek: Periksa lokasi, pengembang, serta jenis kegiatan yang menghasilkan unit karbon.
- Metodologi: Pastikan proyek menggunakan metodologi penghitungan emisi yang sesuai.
- Hasil verifikasi: Periksa dokumen pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.
- Vintage: Perhatikan tahun atau periode pengurangan emisi yang menjadi dasar penerbitan kredit.
- Status unit: Pastikan unit belum mengalami retirement atau penggunaan sebelumnya.
- Kesesuaian standar: Periksa apakah unit memenuhi kebutuhan perusahaan dan persyaratan pasar tujuan.
- Risiko lingkungan: Pertimbangkan risiko kebakaran, kebocoran emisi, dan keberlangsungan manfaat proyek.
Langkah pemeriksaan tersebut membantu perusahaan menghindari transaksi yang berisiko serta menjaga kredibilitas klaim pengurangan emisi.
Jenis unit karbon yang dapat diperjualbelikan
Jenis unit karbon yang dapat diperjualbelikan mempunyai karakteristik dan fungsi berbeda sesuai mekanisme perdagangan yang berlaku. Di Indonesia, PTBAE-PU dan SPE-GRK menjadi 2 instrumen utama yang dikenal dalam perdagangan melalui IDXCarbon.
Selain itu, SPE-GRK dapat berasal dari proyek berbasis solusi alam maupun teknologi, seperti konservasi hutan, rehabilitasi mangrove, energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Perkembangan kebijakan nasional juga membuka ruang pengaturan perdagangan unit karbon internasional dengan persyaratan tertentu.
Namun, setiap unit karbon harus mempunyai dasar pengakuan, metodologi, proses verifikasi, serta pencatatan yang sesuai ketentuan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perbedaan setiap jenis unit sebelum melakukan transaksi.
Melalui pemahaman yang tepat, pelaku usaha dapat memanfaatkan perdagangan karbon sebagai instrumen untuk mendukung pengendalian emisi, mengembangkan kegiatan ramah lingkungan, dan menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan.
Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang