Apakah IKD Wajib? Aturan, Manfaat, dan Hal yang Perlu Di ketahui menjadi pertanyaan yang sering muncul sejak pemerintah mendorong penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagian masyarakat mengira bahwa setiap pemilik KTP elektronik (KTP-el) harus segera mengaktifkan IKD agar tetap dapat mengurus administrasi kependudukan. Padahal, masyarakat perlu membedakan antara program digitalisasi identitas dan kewajiban memiliki identitas digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami dasar hukum, manfaat, prosedur aktivasi, serta kedudukan IKD dan KTP-el fisik agar tidak salah memahami ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Identitas Kependudukan Digital (IKD): Pengertian, Syarat & Aktivasi
Apakah IKD Wajib Di miliki oleh Semua Warga?
Secara umum, IKD bukan kewajiban yang harus di miliki oleh setiap penduduk. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan IKD di Indonesia.
Baca Juga : Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Syaratnya
Dalam Pasal 18 ayat (1), peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki IKD. Penggunaan kata dapat menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada penduduk untuk memiliki identitas digital, bukan menetapkan kewajiban umum bagi semua orang.
Dengan demikian, masyarakat yang belum mengaktifkan IKD tidak perlu langsung menganggap bahwa KTP-el fisiknya tidak berlaku. KTP-el fisik tetap menjadi dokumen identitas kependudukan yang berlaku sesuai ketentuan.
Baca Juga : Perbedaan IKD dan KTP-el: Fungsi, Manfaat & Status Penggunaan
Meskipun demikian, pemerintah terus mengembangkan layanan administrasi berbasis digital. Karena itu, masyarakat dapat mempertimbangkan aktivasi IKD agar lebih mudah mengakses layanan yang mendukung penggunaan identitas digital.
Untuk memahami ketentuan tersebut lebih lanjut, masyarakat dapat membaca Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 melalui JDIH Peraturan BPK.
Baca Juga : Cara Menggunakan IKD untuk Melihat Data Kependudukan
Apa Dasar Hukum Penyelenggaraan IKD?
Pemerintah mengatur penyelenggaraan IKD melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
Baca Juga : IKD Gagal Aktivasi: Penyebab dan Cara Mengatasinya
Peraturan tersebut mengatur penggunaan KTP-el dalam bentuk fisik dan digital serta penyelenggaraan IKD sebagai sarana representasi dokumen kependudukan melalui perangkat elektronik.
Selain itu, aturan tersebut menjelaskan persyaratan dasar untuk memperoleh IKD. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa penduduk memerlukan gawai pintar dan telah memiliki KTP-el fisik atau sudah melakukan perekaman KTP-el bagi yang belum pernah memiliki bentuk fisiknya.
Baca Juga : Keamanan IKD: Cara Melindungi Identitas Digital dan Data Pribadi
Namun, keberadaan dasar hukum tersebut tidak otomatis menjadikan IKD sebagai kewajiban bagi seluruh penduduk. Sebaliknya, masyarakat perlu membaca ketentuan mengenai hak memiliki IKD secara utuh.
Di samping itu, penerapan layanan digital dapat berkembang sesuai kebijakan pemerintah dan kesiapan sistem pelayanan. Oleh sebab itu, masyarakat sebaiknya memeriksa informasi terbaru dari Ditjen Dukcapil atau Disdukcapil setempat ketika menemukan persyaratan khusus pada layanan tertentu.
Baca Juga : Cara Memulihkan Akses IKD di HP Baru atau Setelah HP Hilang
Apakah IKD Menggantikan KTP-el Fisik?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah masyarakat masih perlu menyimpan KTP-el fisik setelah mengaktifkan IKD. Jawabannya, masyarakat sebaiknya tetap menyimpan dan menjaga KTP-el fisik karena IKD tidak otomatis membatalkan keberlakuan dokumen tersebut.
Baca Juga : Aktivasi IKD di Dukcapil: Lokasi Layanan, Verifikasi, dan Persiapan
IKD menyediakan representasi identitas kependudukan dalam format digital melalui aplikasi. Sementara itu, KTP-el fisik tetap berfungsi sebagai dokumen identitas yang dapat di gunakan sesuai ketentuan pelayanan.
Perbedaan bentuk ini penting karena tidak semua layanan memiliki sistem pemeriksaan identitas yang sama. Sebagian layanan mungkin sudah mendukung IKD, sedangkan layanan lainnya masih meminta dokumen fisik atau menerapkan prosedur verifikasi tersendiri.
Baca Juga : Data IKD Tidak Sesuai atau Tidak Muncul: Penyebab dan Solusi
Oleh karena itu, sebelum mengurus administrasi di bank, instansi pemerintah, atau penyedia layanan lain, periksa persyaratan yang berlaku. Jika layanan menerima IKD, pengguna dapat memanfaatkannya sesuai petunjuk. Namun, jika petugas meminta dokumen fisik berdasarkan ketentuan yang berlaku, siapkan KTP-el untuk menghindari kendala.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Sebaliknya, pengguna dapat memanfaatkan IKD sebagai pelengkap digital sambil tetap menjaga dokumen fisik.
Baca Juga : IKD untuk Pelayanan Publik: Syarat Verifikasi dan Penggunaannya
Manfaat IKD bagi Masyarakat
Walaupun tidak menjadi kewajiban umum, IKD menawarkan sejumlah manfaat yang membuatnya layak di pertimbangkan.
1. Memudahkan Akses Informasi Identitas
Pertama, IKD memungkinkan pengguna mengakses informasi identitas melalui ponsel. Dengan begitu, pengguna dapat memeriksa informasi yang tersedia tanpa harus selalu mengambil dokumen fisik.
Selain itu, akses digital dapat membantu pengguna ketika membutuhkan informasi kependudukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada fitur aplikasi dan kebutuhan layanan yang di gunakan.
2. Mendukung Layanan Administrasi Digital
Kedua, IKD mendukung perkembangan pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah dapat mengembangkan integrasi antara identitas digital dan layanan administrasi tertentu agar proses pelayanan menjadi lebih praktis.
Sebagai contoh, aplikasi IKD dapat menyediakan akses ke sejumlah dokumen dan fitur layanan sesuai implementasi yang tersedia. Meskipun demikian, pengguna tetap perlu memeriksa fitur yang aktif karena tidak semua layanan memiliki dukungan yang sama.
3. Mengurangi Ketergantungan pada Salinan Dokumen
Selanjutnya, identitas digital dapat membantu mengurangi kebutuhan membawa atau menyalin dokumen dalam layanan yang sudah mendukung mekanisme digital. Hal ini berpotensi membuat proses administrasi lebih efisien.
Namun, pengguna tetap perlu mengikuti persyaratan setiap instansi. Jika suatu layanan masih membutuhkan dokumen fisik, IKD tidak otomatis menghapus persyaratan tersebut.
4. Mendukung Verifikasi Identitas
IKD dirancang dengan mekanisme autentikasi untuk membantu memastikan bahwa identitas digital berkaitan dengan pemilik yang benar. Mekanisme tersebut dapat mencakup pemeriksaan identitas dan fitur keamanan sesuai sistem yang berlaku.
Meskipun demikian, pengguna tetap harus menjaga keamanan ponsel dan informasi akses. Sebab, teknologi keamanan tidak menggantikan kewaspadaan pengguna terhadap penipuan atau penyalahgunaan data pribadi.
Apa Risiko Jika Belum Mengaktifkan IKD?
Masyarakat yang belum mengaktifkan IKD tidak perlu langsung khawatir bahwa identitasnya tidak berlaku. Selama memiliki dokumen kependudukan yang sah, pengguna tetap dapat memanfaatkannya sesuai ketentuan layanan.
Namun, ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan. Pertama, pengguna belum dapat memanfaatkan fitur khusus IKD yang mensyaratkan akses melalui aplikasi. Kedua, pengguna mungkin perlu membawa dokumen fisik ketika mengurus layanan yang belum mendukung identitas digital.
Selain itu, perkembangan layanan digital dapat membuat IKD semakin berguna dalam kegiatan administrasi. Oleh karena itu, meskipun aktivasi bukan kewajiban umum, masyarakat dapat mempelajari manfaatnya dan mempertimbangkan aktivasi sesuai kebutuhan.
Jika suatu instansi menyatakan bahwa IKD wajib untuk layanan tertentu, mintalah penjelasan mengenai dasar dan ketentuan layanan tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dapat membedakan kebijakan teknis pada layanan tertentu dari kewajiban umum yang berlaku bagi semua penduduk.
Siapa yang Sebaiknya Mengaktifkan IKD?
Pada dasarnya, penduduk yang memenuhi persyaratan dapat mempertimbangkan aktivasi IKD sesuai kebutuhan. Namun, beberapa kelompok mungkin merasakan manfaatnya lebih besar.
Pertama, masyarakat yang sering mengurus administrasi secara digital dapat memanfaatkan IKD apabila layanan yang mereka gunakan mendukungnya. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses fitur identitas digital secara lebih praktis.
Kedua, masyarakat yang ingin mencoba layanan administrasi kependudukan digital dapat mempelajari IKD sebagai bagian dari perkembangan pelayanan pemerintah. Selanjutnya, pengguna dapat memeriksa fitur yang tersedia dan cara menggunakannya dengan benar.
Ketiga, masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan ponsel untuk mengakses layanan publik mungkin merasa lebih mudah beradaptasi dengan IKD. Meskipun begitu, pengguna tetap perlu menjaga keamanan perangkat dan tidak membagikan informasi identitas kepada pihak yang tidak tepercaya.
Sebaliknya, masyarakat yang belum memiliki ponsel pintar atau mengalami kesulitan menggunakan aplikasi dapat menanyakan alternatif layanan kepada Dukcapil. Pelayanan administrasi tetap perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan akses masyarakat terhadap teknologi.
Cara Mengaktifkan IKD Jika Ingin Menggunakannya
Jika ingin memiliki IKD, masyarakat dapat memulai dengan menyiapkan perangkat dan mengikuti prosedur resmi. Secara umum, langkah persiapannya meliputi hal-hal berikut.
- Siapkan ponsel pintar Pastikan perangkat dapat menjalankan aplikasi dan terhubung ke internet.
- Siapkan KTP-el atau data perekaman Pengguna perlu memenuhi persyaratan identitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- Unduh aplikasi resmi Gunakan toko aplikasi resmi dan periksa nama serta penerbit aplikasi sebelum memasangnya.
- Ikuti petunjuk pendaftaran Masukkan informasi yang di perlukan sesuai arahan pada aplikasi.
- Jalani proses verifikasi Ikuti mekanisme autentikasi dan petunjuk petugas Dukcapil jika prosedur mengharuskannya.
- Selesaikan aktivasi Ikuti instruksi sampai proses selesai, kemudian periksa fitur yang tersedia.
Namun, pengguna perlu memahami bahwa proses teknis dapat mengikuti prosedur yang berlaku di wilayah masing-masing. Karena itu, hubungi Disdukcapil setempat untuk memastikan lokasi layanan dan persyaratan terbaru.
Selain itu, jangan menggunakan jasa aktivasi tidak resmi yang meminta PIN, kode verifikasi, atau data pribadi secara mencurigakan. Utamakan kanal pemerintah agar proses berjalan dengan aman.
Tips Memahami Informasi tentang Kewajiban IKD
Informasi mengenai identitas digital dapat beredar melalui media sosial, grup percakapan, atau pesan berantai. Sayangnya, sebagian informasi mungkin tidak menjelaskan konteks peraturan secara lengkap.
Oleh karena itu, periksa sumber informasi sebelum mempercayainya. Utamakan peraturan resmi, situs Ditjen Dukcapil, atau pengumuman Disdukcapil daerah.
Selanjutnya, perhatikan perbedaan antara imbauan untuk mengaktifkan IKD, persyaratan teknis suatu layanan, dan kewajiban hukum yang berlaku secara umum. Ketiganya tidak selalu memiliki arti yang sama.
Jika masih ragu, tanyakan langsung kepada petugas Dukcapil. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi layanan di daerahnya.
Jadi, apakah IKD wajib? Secara umum, kepemilikan IKD bukan kewajiban bagi seluruh penduduk. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, khususnya Pasal 18 ayat (1), menyebutkan bahwa penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki IKD.
IKD menawarkan manfaat berupa kemudahan akses informasi identitas, dukungan terhadap layanan digital, dan mekanisme autentikasi identitas. Namun, kehadiran IKD tidak otomatis membuat KTP-el fisik tidak berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat sebaiknya tetap menjaga dokumen fisik dan memeriksa persyaratan setiap layanan.
Pada akhirnya, keputusan untuk mengaktifkan IKD dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan pengguna. Jika ingin memanfaatkannya, ikuti prosedur resmi dan jaga keamanan data pribadi. Sementara itu, jika menemukan informasi yang menyatakan IKD wajib untuk semua urusan, periksa kembali dasar hukumnya melalui kanal resmi pemerintah.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
