Tahapan Sertifikasi Pengurangan Emisi dari Pengajuan hingga Terbit

Sertifikasi pengurangan emisi menjadi salah satu instrumen penting bagi perusahaan dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ramah lingkungan. Tahapan Sertifikasi Pengurangan Emisi Melalui sertifikasi ini, perusahaan dapat menunjukkan kontribusinya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus mendukung upaya pengendalian perubahan iklim.

Di Indonesia, pemerintah mengatur proses sertifikasi pengurangan emisi melalui mekanisme Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Sertifikat ini menjadi bukti atas capaian pengurangan emisi yang memenuhi persyaratan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.

Namun, perusahaan tidak bisa langsung memperoleh sertifikat setelah menjalankan program pengurangan emisi. Sebaliknya, perusahaan perlu melewati beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran kegiatan, penyusunan dokumen, pengukuran hasil mitigasi, hingga pemeriksaan oleh verifikator independen.

Lantas, bagaimana tahapan sertifikasi pengurangan emisi dari pengajuan hingga sertifikat terbit? Berikut penjelasan lengkap mengenai proses, persyaratan, dan hal-hal yang perlu perusahaan persiapkan.

Baca Juga : Sertifikat Pengurangan Emisi Pengertian, Fungsi, Manfaatnya

Apa Itu Sertifikasi Pengurangan Emisi?

Sertifikasi pengurangan emisi merupakan proses penilaian dan pengakuan terhadap kegiatan yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan karbon. Di Indonesia, salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau SPE-GRK.

Setiap SPE-GRK mewakili pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan gas rumah kaca sebesar satu ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan data yang akurat untuk membuktikan capaian pengurangan emisi dari kegiatannya.

Selain menjadi bukti kinerja lingkungan, sertifikat ini juga memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Menjadi bukti kontribusi perusahaan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
2. Mendukung kegiatan perdagangan karbon.
3. Menjadi dasar pembayaran berbasis kinerja atas aksi mitigasi perubahan iklim.
4. Mendukung mekanisme kompensasi emisi.
5. Memperkuat kredibilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan berkelanjutan.
6. Mendukung akses terhadap pembiayaan ramah lingkungan.

Dengan demikian, sertifikasi pengurangan emisi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan lingkungan. Lebih dari itu, sertifikasi ini juga membuka peluang ekonomi bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan rendah karbon.

Baca Juga : Cara Mendapatkan Sertifikat Pengurangan Emisi di Indonesia

Tahapan Sertifikasi Pengurangan Emisi dari Pengajuan hingga Terbit

Proses sertifikasi pengurangan emisi membutuhkan persiapan administratif dan teknis. Setiap tahapan memiliki fungsi tersendiri untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan benar-benar menghasilkan pengurangan emisi.

Berikut tahapan yang perlu perusahaan pahami.

1. Mengidentifikasi Kegiatan Pengurangan Emisi

Tahap pertama dimulai dengan mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Perusahaan perlu menentukan sumber emisi, jenis kegiatan mitigasi, serta target pengurangan emisi yang ingin dicapai.

Sebagai contoh, perusahaan dapat menjalankan beberapa kegiatan berikut:

• Menggunakan energi terbarukan untuk kebutuhan operasional.
• Mengoptimalkan penggunaan energi listrik.
• Mengembangkan pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan.
• Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
• Melakukan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan penyerapan karbon melalui sektor kehutanan.

Selanjutnya, perusahaan perlu menentukan metode penghitungan emisi yang sesuai dengan karakteristik kegiatannya. Langkah ini penting karena setiap sektor memiliki sumber emisi dan pendekatan pengukuran yang berbeda.

2. Melakukan Pendaftaran Kegiatan

Setelah menentukan kegiatan mitigasi, perusahaan melanjutkan proses dengan melakukan pendaftaran melalui sistem registri yang berlaku.

Dalam kerangka terbaru, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur penggunaan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk pencatatan unit karbon.

Pada tahap ini, perusahaan perlu menyiapkan informasi mengenai:

• Identitas perusahaan atau penanggung jawab kegiatan.
• Lokasi pelaksanaan kegiatan.
• Jenis kegiatan pengurangan emisi.
• Sektor dan subsektor kegiatan.
• Rencana pengurangan emisi.
• Data pendukung yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa informasi pendaftaran sesuai dengan kondisi kegiatan yang sebenarnya. Dengan begitu, proses pemeriksaan selanjutnya dapat berjalan lebih terarah.

Baca Juga : Biaya dan Masa Berlaku, Syarat Sertifikat Pengurangan Emisi

3. Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi

Tahap berikutnya adalah menyusun dokumen perencanaan aksi mitigasi. Dalam skema SPEI sebelumnya, dokumen ini dikenal sebagai Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM).

DRAM menjelaskan rencana perusahaan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dokumen tersebut juga menjadi dasar untuk menilai kelayakan metode pengurangan emisi yang perusahaan gunakan.

Beberapa informasi penting yang perlu perusahaan cantumkan meliputi:

1. Gambaran umum kegiatan dan lokasi proyek.
2. Kondisi awal atau baseline emisi.
3. Sumber emisi yang menjadi sasaran pengurangan.
4. Metodologi penghitungan pengurangan emisi.
5. Target dan periode pelaksanaan kegiatan.
6. Rencana pemantauan dan pengumpulan data.
7. Potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
8. Kontribusi kegiatan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Selain menyusun dokumen tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa metodologi penghitungan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan memiliki dasar teknis yang kuat untuk membuktikan hasil mitigasinya.

4. Melakukan Validasi Dokumen dan Rencana Kegiatan

Setelah perusahaan menyusun dokumen perencanaan, proses selanjutnya mencakup pemeriksaan kelayakan rancangan kegiatan.

Dalam mekanisme SPEI sebelumnya, validator menilai kesesuaian DRAM dengan metodologi, baseline, target pengurangan emisi, serta ketentuan sertifikasi.

Validator juga memeriksa apakah perusahaan memiliki sistem pemantauan yang memadai. Selain itu, pemeriksaan dapat mencakup konsistensi data, batas kegiatan, dan potensi penghitungan ganda.

Apabila validator menemukan kekurangan, perusahaan perlu memperbaiki dokumen sesuai hasil evaluasi. Sebaliknya, apabila rancangan telah memenuhi ketentuan, perusahaan dapat melanjutkan kegiatan sesuai rencana.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan teknis validasi mengikuti skema dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Sementara itu, mekanisme terbaru dalam Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur tahapan penerbitan SPE-GRK melalui pendaftaran di SRUK dan verifikasi independen.

Baca Juga : Syarat dan Dokumen Penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi

5. Melaksanakan Program Pengurangan Emisi

Setelah perusahaan menyelesaikan persiapan perencanaan, perusahaan mulai menjalankan aksi mitigasi sesuai rancangan kegiatan.

Pada tahap ini, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai target dan metodologi yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan teknologi hemat energi perlu mencatat konsumsi energi sebelum dan sesudah penerapan teknologi tersebut. Dengan cara ini, perusahaan dapat membandingkan perubahan tingkat emisi secara lebih objektif.

Selain itu, perusahaan perlu mengumpulkan bukti pelaksanaan kegiatan, seperti:

• Catatan penggunaan energi.
• Data konsumsi bahan bakar.
• Laporan pengelolaan limbah.
• Dokumentasi kegiatan mitigasi.
• Data operasional fasilitas.
• Hasil pengukuran emisi secara berkala.

Selanjutnya, perusahaan menggunakan data tersebut untuk menyusun laporan pemantauan. Dokumentasi yang lengkap akan membantu proses pemeriksaan oleh verifikator.

6. Melakukan Pengukuran dan Pemantauan Emisi

Pengukuran dan pemantauan menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi pengurangan emisi. Melalui kegiatan ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah pengurangan emisi yang berhasil dicapai.

Perusahaan perlu membandingkan kondisi aktual dengan baseline emisi yang telah ditentukan. Selain itu, perusahaan harus menggunakan metode penghitungan yang konsisten agar hasil pengukuran tetap akurat.

Sebagai contoh, perusahaan dapat menghitung pengurangan emisi berdasarkan perubahan konsumsi energi, penggunaan bahan bakar, atau jumlah limbah yang berhasil dikelola.

Kemudian, perusahaan menyusun laporan hasil pemantauan sebagai bukti pelaksanaan aksi mitigasi. Laporan tersebut menjadi salah satu dokumen penting untuk proses verifikasi.

7. Mengajukan Verifikasi kepada Verifikator Independen

Setelah perusahaan memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan, perusahaan melanjutkan proses dengan mengajukan verifikasi kepada lembaga verifikasi independen yang memenuhi persyaratan.

Tahap ini bertujuan memastikan bahwa hasil pengurangan emisi benar-benar terjadi dan sesuai dengan metodologi yang berlaku.

Verifikator akan memeriksa beberapa aspek, antara lain:

1. Kesesuaian data dengan kondisi kegiatan.
2. Ketepatan metode penghitungan emisi.
3. Keakuratan data baseline.
4. Bukti pelaksanaan aksi mitigasi.
5. Hasil pemantauan dan pengukuran emisi.
6. Konsistensi laporan perusahaan.
7. Potensi penghitungan ganda atas pengurangan emisi.

Selain memeriksa dokumen, verifikator dapat melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. Dengan demikian, verifikator dapat mencocokkan laporan perusahaan dengan kondisi kegiatan yang sebenarnya.

Apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, perusahaan perlu memberikan klarifikasi atau melakukan perbaikan data. Selanjutnya, verifikator menyelesaikan pemeriksaan dan menyusun laporan hasil verifikasi.

Baca Juga : Perbedaan Sertifikat Pengurangan Emisi, SPE-GRK, Kredit Karbon

8. Mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat

Setelah memperoleh hasil verifikasi, perusahaan melanjutkan proses dengan mengajukan permohonan penerbitan SPE-GRK sesuai mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 23 Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026, hasil verifikasi dari verifikator independen menjadi dasar penyampaian laporan kepada Menteri/Kepala dan rekomendasi penerbitan sertifikat.

Pada tahap ini, perusahaan perlu memastikan seluruh data dan dokumen telah sesuai dengan persyaratan.

Beberapa informasi penting yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat meliputi:

• Identitas penanggung jawab kegiatan.
• Nomor registrasi kegiatan.
• Hasil pengurangan emisi.
• Periode pelaksanaan aksi mitigasi.
• Laporan verifikasi.
• Jumlah unit karbon yang diajukan.
• Informasi kepemilikan unit karbon.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa pengurangan emisi yang diajukan tidak memperoleh sertifikasi ganda melalui skema lain.

9. Pemeriksaan dan Rekomendasi Penerbitan

Setelah perusahaan menyampaikan hasil verifikasi, Menteri/Kepala melalui mekanisme yang berlaku melakukan penelaahan untuk proses rekomendasi penerbitan SPE-GRK.

Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan administrasi dan teknis.

Selanjutnya, hasil verifikasi menjadi dasar rekomendasi penerbitan sertifikat. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, proses dapat berlanjut menuju penerbitan melalui sistem registri.

Namun, apabila masih terdapat kekurangan, perusahaan perlu mengikuti arahan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan.

10. Penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi

Tahap terakhir adalah penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Setelah proses penerbitan selesai, perusahaan memperoleh bukti pengakuan atas hasil pengurangan emisi yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi.

SPE-GRK sekurang-kurangnya memuat informasi berikut:

1. Nomor registri.
2. Nomor dan kode unit karbon.
3. Volume unit karbon.
4. Periode aksi mitigasi atau vintage.
5. Nama penanggung jawab kegiatan.
6. Status kepemilikan.
7. Status otorisasi.

Dengan terbitnya sertifikat, perusahaan memiliki bukti resmi atas capaian pengurangan emisi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan dapat memanfaatkan unit karbon tersebut sesuai tujuan dan ketentuan pemanfaatannya.

Baca Juga : Peran MRV dalam Penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Sertifikasi Pengurangan Emisi

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting dalam memperlancar proses sertifikasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan dokumen administratif dan teknis sebelum mengajukan permohonan.

Berikut beberapa dokumen yang umumnya berkaitan dengan proses sertifikasi:

Dokumen Administrasi Perusahaan

• Identitas perusahaan.
• Nomor Induk Berusaha (NIB), jika relevan.
• Data penanggung jawab kegiatan.
• Informasi lokasi proyek.
• Dokumen perizinan yang berkaitan dengan kegiatan.

Dokumen Teknis Pengurangan Emisi

• Dokumen rancangan aksi mitigasi atau dokumen perencanaan terkait.
• Data baseline emisi.
• Metodologi penghitungan emisi.
• Rencana pemantauan kegiatan.
• Laporan pelaksanaan aksi mitigasi.
• Data hasil pengukuran emisi.
• Laporan validasi dan verifikasi sesuai skema yang berlaku.

Namun, daftar tersebut bukan persyaratan universal untuk semua sektor. Perusahaan perlu menyesuaikan dokumen dengan jenis kegiatan, metodologi, skema sertifikasi, dan ketentuan teknis terbaru.

Baca Juga : Cara Mendaftarkan Program Pengurangan Emisi di SRN PPI

Berapa Lama Proses Sertifikasi Pengurangan Emisi?

Waktu penerbitan sertifikat pengurangan emisi tidak selalu sama untuk setiap perusahaan. Sebab, durasi proses bergantung pada jenis kegiatan, kelengkapan dokumen, kompleksitas penghitungan emisi, serta jadwal verifikasi.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi waktu pengurusan antara lain:

1. Kelengkapan dokumen: Dokumen yang lengkap membantu mempercepat pemeriksaan administrasi.
2. Kompleksitas kegiatan: Proyek dengan banyak sumber emisi membutuhkan proses penghitungan yang lebih mendalam.
3. Ketersediaan verifikator: Jadwal lembaga verifikasi independen dapat memengaruhi waktu pemeriksaan.
4. Kualitas data: Data yang konsisten memudahkan verifikator melakukan penilaian.
5. Perbaikan dokumen: Temuan ketidaksesuaian dapat menambah waktu penyelesaian.
6. Proses penerbitan: Pemeriksaan dan rekomendasi dari instansi berwenang juga memengaruhi jadwal akhir.

Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menentukan jadwal penerbitan hanya berdasarkan perkiraan. Sebaliknya, perusahaan perlu menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan setiap tahapan sertifikasi.

Baca Juga : Cara Menghitung Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Kendala yang Sering Terjadi dalam Proses Sertifikasi Pengurangan Emisi

Meskipun perusahaan telah menjalankan kegiatan ramah lingkungan, proses sertifikasi tetap membutuhkan ketelitian. Beberapa kendala bahkan dapat menghambat penerbitan sertifikat.

Berikut beberapa permasalahan yang perlu perusahaan antisipasi.

Data Emisi Tidak Lengkap

Data yang tidak lengkap dapat menyulitkan proses penghitungan pengurangan emisi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pencatatan secara rutin sejak awal kegiatan.

Kesalahan Menentukan Baseline

Baseline menjadi dasar perbandingan untuk menghitung pengurangan emisi. Jika perusahaan menggunakan baseline yang tidak tepat, hasil penghitungan dapat menjadi kurang akurat.

Metodologi Tidak Sesuai

Setiap kegiatan memiliki karakteristik emisi yang berbeda. Karena itu, perusahaan harus memilih metodologi yang sesuai dengan sektor dan ketentuan sertifikasi.

Bukti Pelaksanaan Kurang Memadai

Verifikator membutuhkan bukti yang dapat mendukung laporan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu menyimpan dokumentasi, catatan operasional, dan hasil pemantauan secara teratur.

Penghitungan Ganda

Perusahaan juga perlu memastikan bahwa satu hasil pengurangan emisi tidak memperoleh pengakuan atau sertifikasi ganda melalui skema lain. Langkah ini penting untuk menjaga integritas unit karbon.

Baca Juga : Sertifikat Pengurangan Emisi untuk Perusahaan dan Industri

Tips Agar Proses Sertifikasi Pengurangan Emisi Berjalan Lancar

Perusahaan dapat mempersiapkan beberapa hal berikut agar proses sertifikasi berjalan lebih efektif.

1. Pahami ketentuan terbaru. Periksa regulasi dan pedoman teknis yang berlaku sebelum memulai pengajuan.
2. Tentukan metodologi sejak awal. Pilih metode penghitungan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan.
3. Siapkan data secara konsisten. Catat penggunaan energi, bahan bakar, limbah, dan sumber emisi lainnya.
4. Susun dokumen secara sistematis. Pisahkan dokumen administrasi, teknis, dan laporan pemantauan.
5. Gunakan tenaga ahli yang kompeten. Libatkan tenaga profesional untuk membantu penghitungan dan penyusunan dokumen.
6. Pilih lembaga verifikasi yang memenuhi persyaratan. Pastikan lembaga memiliki akreditasi dan kompetensi sesuai sektor terkait.
7. Lakukan evaluasi berkala. Periksa kembali hasil kegiatan sebelum mengajukan verifikasi.

Dengan persiapan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi dan teknis selama proses sertifikasi.

Baca Juga : Sertifikat Pengurangan Emisi Program Rehabilitasi Mangrove, Hutan

Tahapan sertifikasi pengurangan emisi dari pengajuan hingga terbit membutuhkan proses yang sistematis. Perusahaan perlu memulai dengan mengidentifikasi kegiatan mitigasi, melakukan pendaftaran, menyiapkan dokumen perencanaan, menjalankan program pengurangan emisi, serta mengumpulkan data hasil pemantauan.

Selanjutnya, perusahaan perlu mengikuti proses verifikasi independen dan mengajukan penerbitan sertifikat sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam ketentuan terbaru, Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur penggunaan SRUK dalam proses pencatatan dan penerbitan SPE-GRK. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami regulasi terbaru dan memastikan seluruh dokumen serta data pengurangan emisi memenuhi persyaratan. Dengan persiapan yang tepat, proses sertifikasi dapat berjalan lebih terarah sekaligus meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan berkelanjutan.

Konsultasi Sertifikat Pengurangan Emisi Sekarang