SKCK Mabes Polri: Syarat, Cara Membuat, Biaya, Proses & GUNA

SKCK Mabes Polri adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang di terbitkan pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan yang berada dalam kewenangan tingkat pusat atau kebutuhan internasional tertentu.

Bagi masyarakat yang akan sekolah, bekerja, mengurus visa, izin tinggal, naturalisasi, atau menggunakan dokumen kepolisian di luar negeri, menentukan tingkat penerbit SKCK sejak awal sangat penting. Tidak semua kebutuhan otomatis harus menggunakan SKCK Mabes Polri; pemohon perlu mengikuti kewenangan penerbit dan persyaratan dari instansi tujuan.

Pembaruan penting: sejak 20 Mei 2026, penerbitan SKCK mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang mencabut Perpol Nomor 6 Tahun 2023. Aturan baru menetapkan bahwa SKCK di terbitkan untuk 1 jenis keperluan dan 1 tujuan negara, berlaku selama 6 bulan, dan penerbitannya di lakukan secara elektronik melalui aplikasi layanan digital Polri.

Apa Itu SKCK Mabes Polri?

SKCK Mabes Polri merupakan SKCK yang di terbitkan melalui kewenangan pelayanan pada tingkat Mabes Polri.
SKCK pada dasarnya merupakan surat keterangan resmi Polri mengenai ada atau tidak adanya catatan kepolisian seseorang berdasarkan data yang di miliki Polri.
Yang perlu di pahami adalah SKCK Mabes Polri bukan berarti setiap orang yang ingin membuat SKCK harus datang ke Mabes Polri.

Tingkat penerbitan SKCK mengikuti jenis kebutuhan dan kewenangan pelayanan.
Secara umum terdapat pelayanan SKCK pada:

• Polsek;
• Polres;
• Polda;
• Mabes Polri.

Karena itu, sebelum mengajukan SKCK di Mabes Polri, tentukan terlebih dahulu apakah kebutuhan Anda memang berada dalam kewenangan tingkat Mabes.

Apa Fungsi SKCK Mabes Polri?

SKCK Mabes Polri di gunakan untuk kebutuhan tertentu yang memiliki cakupan pusat atau internasional.
Dalam informasi pelayanan yang di rujuk dari Humas Polri, SKCK Mabes Polri antara lain di gunakan untuk:

1. kebutuhan pejabat negara tingkat pusat;
2. WNI yang akan pergi ke luar negeri untuk sekolah;
3. WNI yang akan pergi ke luar negeri untuk kunjungan atau penerbitan visa;
4. kebutuhan tertentu berkaitan dengan izin tinggal tetap di luar negeri;
5. naturalisasi kewarganegaraan.

Namun, jangan menyimpulkan bahwa semua kebutuhan visa atau luar negeri pasti harus menggunakan SKCK Mabes Polri. Tingkat penerbit harus mengikuti ketentuan terbaru dan kebutuhan yang tercantum dalam sistem pelayanan atau checklist instansi penerima.

SKCK Mabes Polri untuk Apa Saja?

Beberapa kebutuhan yang dapat berkaitan dengan SKCK Mabes Polri antara lain:

Visa

SKCK dapat di minta dalam proses pengajuan visa tertentu, khususnya visa yang berkaitan dengan:

1. tinggal;
2. bekerja;
3. pendidikan;
4. migrasi;
5. atau kategori lain yang mensyaratkan pemeriksaan catatan kepolisian.

Sekolah atau Pendidikan di Luar Negeri

Universitas atau otoritas negara tertentu dapat meminta dokumen kepolisian sebagai bagian dari pemeriksaan latar belakang.

Kunjungan ke Luar Negeri

Dalam kebutuhan tertentu, dokumen kepolisian dapat menjadi bagian dari persyaratan administratif perjalanan.

Izin Tinggal

SKCK dapat menjadi salah satu dokumen pendukung untuk permohonan izin tinggal sesuai ketentuan negara tujuan.

Naturalisasi

Dalam proses kewarganegaraan atau naturalisasi, dokumen mengenai catatan kepolisian dapat menjadi salah satu persyaratan administratif.

Perbedaan SKCK Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap SKCK dari semua tingkatan kepolisian dapat di gunakan untuk seluruh keperluan.
Padahal, tingkat penerbit memiliki kewenangan dan penggunaan yang berbeda.

Penerbit	Contoh cakupan kebutuhan
Polsek	Kebutuhan administratif lokal tertentu
Polres	Instansi pemerintah, pendidikan tertentu, kebutuhan strategis
Polda	Kebutuhan tingkat provinsi/nasional dan sejumlah kebutuhan luar negeri
Mabes Polri	Kebutuhan pusat dan internasional tertentu

Dalam aturan dan informasi pelayanan terbaru, pemohon perlu memilih lokasi penerbitan sesuai kewenangan layanan dan kebutuhan pengajuan.

Jadi, jangan memilih Mabes hanya karena menganggap “semakin tinggi tingkatnya maka pasti lebih baik”.
Yang benar adalah memilih penerbit yang sesuai dengan tujuan dokumen.

Syarat SKCK Mabes Polri

Persyaratan dapat berubah mengikuti regulasi dan sistem pelayanan yang berlaku.
Untuk WNI, halaman layanan SKCK Polri mencantumkan sejumlah dokumen untuk pelayanan Mabes, antara lain:

1. fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;
2. fotokopi paspor;
3. fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir/ijazah/surat nikah;
4. fotokopi Kartu Keluarga;
5. dokumen sidik jari dan rumus sidik jari;
6. fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat mendapatkan KTP;
7. pasfoto berwarna ukuran 4 × 6 sebanyak 6 lembar dengan latar
8. belakang merah dan mengikuti ketentuan foto yang di tetapkan. SKCK

Selain dokumen tersebut, aturan terbaru 2026 mensyaratkan pemohon terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan, dengan pengecualian tertentu, antara lain WNI yang berada di luar negeri dan kategori WNA tertentu.

Checklist awal WNI

☑ KTP
☑ Paspor
☑ Akta kelahiran / surat kenal lahir / ijazah / surat nikah
☑ Kartu Keluarga
☑ Dokumen sidik jari
☑ Rumus sidik jari jika di persyaratkan
☑ Pasfoto 4 × 6
☑ Bukti kepesertaan JKN aktif
☑ Dokumen tambahan sesuai tujuan

Catatan: checklist pada sistem pengajuan harus menjadi acuan terakhir karena persyaratan dapat di sesuaikan dengan jenis keperluan dan tujuan negara.

Syarat SKCK Mabes Polri untuk WNA

Persyaratan WNA berbeda dengan WNI.
Informasi pelayanan SKCK Polri mencantumkan antara lain:

1. surat permohonan dari sponsor/perusahaan/lembaga yang mempekerjakan atau bertanggung jawab;
2. fotokopi KTP dan surat nikah apabila sponsor adalah suami/istri WNI;
3. fotokopi paspor;
4. fotokopi KITAS atau KITAP;
5. fotokopi IMTA dari Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Surat Tanda Melapor dari kepolisian;
7. dokumen sidik jari dan rumus sidik jari;
8. pasfoto berwarna 4 × 6 dengan latar belakang kuning sesuai ketentuan.

Persyaratan aktual tetap harus di verifikasi pada sistem pelayanan Polri sebelum pengajuan.

Apakah Paspor Wajib untuk SKCK Mabes Polri?

Untuk checklist pelayanan Mabes Polri yang di publikasikan Polri, paspor tercantum sebagai salah satu dokumen untuk WNI. SKCK
Hal ini masuk akal terutama untuk kebutuhan yang berkaitan dengan:

1. visa;
2. perjalanan internasional;
3. pendidikan luar negeri;
4. pekerjaan luar negeri;
5. izin tinggal.

Jika tujuan Anda memang internasional, pastikan data nama dan tanggal lahir pada KTP, paspor, dan dokumen pendukung konsisten.

Cara Membuat SKCK Mabes Polri

Langkah 1 — Tentukan tujuan SKCK

Ini adalah langkah paling penting.
Contoh:
“SKCK untuk visa kerja ke negara X.”

atau:
“SKCK untuk melanjutkan pendidikan ke negara X.”

Menurut Perpol Nomor 1 Tahun 2026, SKCK di terbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara.

Langkah 2 — Tentukan tingkat penerbit

Pastikan apakah kebutuhan tersebut berada pada:

1. Polsek;
2. Polres;
3. Polda;
4. atau Mabes Polri.

Jangan menentukan tingkat penerbit hanya berdasarkan informasi dari artikel lama.

Langkah 3 — Siapkan dokumen

Siapkan dokumen identitas, dokumen keluarga/kelahiran, paspor, sidik jari, foto, bukti JKN dan dokumen pendukung lain sesuai pengajuan.

Langkah 4 — Ajukan melalui kanal resmi

Sistem SKCK Online Polri saat ini menyediakan pengajuan melalui POLRI Super App serta microsite SKCK. Pemohon membuat akun/verifikasi identitas, mengisi pengajuan, memilih lokasi penerbit sesuai kewenangan, melakukan pembayaran PNBP, kemudian menunggu verifikasi petugas.

Langkah 5 — Lengkapi data keperluan

Masukkan:

1. jenis keperluan;
2. negara tujuan jika di perlukan;
3. data pribadi;
4. alamat;
5. dokumen;
6. dan informasi lain sesuai formulir.

Pastikan tidak ada kesalahan ejaan nama.

Langkah 6 — Unggah dokumen

Unggah dokumen sesuai format dan ukuran yang di minta sistem.
Pastikan hasil scan/foto:

1. jelas;
2. tidak terpotong;
3. tidak buram;
4. seluruh informasi terbaca.

Langkah 7 — Pilih lokasi penerbitan

Sistem pelayanan meminta pemohon memilih lokasi penerbitan sesuai kewenangan layanan dan kebutuhan pengajuan. Mabes Polri tersedia sebagai salah satu pilihan lokasi penerbitan.

Langkah 8 — Bayar PNBP

Setelah pengajuan, pembayaran di lakukan melalui kanal resmi yang di tampilkan sistem.

Langkah 9 — Verifikasi

Petugas memeriksa data dan dokumen pengajuan.
Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon perlu mengikuti instruksi perbaikan.

Langkah 10 — SKCK di terbitkan

Dalam sistem terbaru, proses penerbitan menggunakan mekanisme elektronik dan SKCK di tandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang.

Alur Pembuatan SKCK Mabes Polri 2026

Tentukan keperluan
↓
Tentukan negara tujuan
↓
Pastikan kewenangan Mabes
↓
Siapkan dokumen
↓
Daftar melalui kanal resmi
↓
Isi data
↓
Upload dokumen
↓
Pilih Mabes Polri
↓
Bayar PNBP
↓
Verifikasi
↓
SKCK di terbitkan

Berapa Biaya SKCK Mabes Polri?

Biaya resmi penerbitan SKCK adalah Rp30.000.
Portal SKCK Online Polri saat ini mencantumkan tarif PNBP resmi Rp30.000 untuk WNI maupun WNA, dengan dasar PP Nomor 76 Tahun 2020. Pembayaran di lakukan melalui kanal resmi yang di tampilkan dalam pengajuan.
Perlu di bedakan:

Komponen	Keterangan
PNBP SKCK	Rp30.000
Fotokopi/scan	Biaya pribadi
Foto	Biaya pribadi
Terjemahan	Jika di perlukan
Legalisasi	Jika di perlukan
Apostille	Jika di perlukan
Jasa pengurusan	Jika menggunakan pihak ketiga
Pengiriman	Jika menggunakan kurir

Jadi, Rp30.000 adalah biaya resmi penerbitan SKCK, bukan otomatis biaya keseluruhan jika dokumen akan di pakai untuk kebutuhan luar negeri.

Berapa Lama Proses SKCK Mabes Polri?

Waktu penyelesaian dapat d ipengaruhi oleh:

1. kelengkapan data;
2. hasil verifikasi;
3. jenis keperluan;
4. lokasi penerbit;
5. kondisi sistem;
6. dan kebutuhan tambahan.

Karena sistem SKCK terbaru menggunakan proses elektronik, pemohon dapat mengikuti status pengajuan melalui kanal yang tersedia. Sistem resmi menjelaskan tahapan mulai dari registrasi, pengajuan, pemilihan lokasi, pembayaran, verifikasi, tanda tangan elektronik hingga SKCK siap di cetak/diambil.

Jangan menjanjikan waktu pasti kepada pemohon sebelum mengetahui kondisi pengajuan.

Berapa Masa Berlaku SKCK Mabes Polri?

SKCK berlaku selama 6 bulan sejak di terbitkan.
Ada perubahan penting dalam aturan terbaru:
SKCK di terbitkan untuk 1 jenis keperluan dan 1 tujuan negara.

Artinya, apabila Anda membuat SKCK untuk kebutuhan tertentu di satu negara, jangan menganggap dokumen tersebut otomatis dapat di gunakan untuk semua kebutuhan atau semua negara.

SKCK Mabes Polri untuk Luar Negeri

Untuk penggunaan di luar negeri, persiapannya perlu di lakukan lebih hati-hati.
Contohnya:

SKCK Mabes Polri
↓
Periksa persyaratan negara tujuan
↓
Periksa kebutuhan terjemahan
↓
Periksa legalisasi / apostille
↓
Serahkan kepada instansi penerima

Yang perlu diketahui adalah setiap negara memiliki aturan sendiri.

Ada negara yang meminta:

1. SKCK;
2. police clearance certificate;
3. criminal record certificate;
4. terjemahan;
5. apostille;
6. legalisasi;
7. atau kombinasi beberapa dokumen.

Karena itu, jangan hanya bertanya:
“Apakah SKCK Mabes Polri bisa digunakan di luar negeri?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
“Dokumen catatan kepolisian apa yang diminta oleh instansi negara tujuan?”

SKCK Mabes Polri untuk Visa

SKCK dapat menjadi dokumen persyaratan visa untuk kategori tertentu.
Misalnya:

1. visa kerja;
2. visa pendidikan;
3. visa tinggal;
4. visa keluarga;
5. visa imigrasi;
6. atau kategori lain.

Namun, tidak semua visa membutuhkan SKCK.
Sebelum mengurus, periksa:

1. jenis visa;
2. negara tujuan;
3. checklist resmi;
4. masa berlaku dokumen;
5. bahasa yang diterima;
6. kebutuhan terjemahan;
7. kebutuhan apostille/legalisasi.

SKCK Mabes Polri untuk Kerja di Luar Negeri

Perusahaan atau otoritas negara tujuan dapat meminta dokumen yang menunjukkan catatan kepolisian pemohon.
Namun, tingkat penerbit SKCK harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Jangan otomatis memilih Mabes hanya karena pekerjaan berada di luar negeri.
Periksa dahulu apakah checklist meminta:

• SKCK Polda;
• SKCK Mabes;
• atau dokumen kepolisian tertentu lainnya.

SKCK Mabes Polri untuk Pendidikan di Luar Negeri

Untuk pendidikan, dokumen catatan kepolisian dapat diminta dalam kondisi tertentu.
Misalnya untuk:

1. program studi jangka panjang;
2. visa pelajar;
3. program pertukaran;
4. program yang memerlukan pemeriksaan latar belakang.

Jika universitas atau kedutaan meminta dokumen tertentu, gunakan nama dokumen persis sebagaimana tertulis pada checklist.

Apakah SKCK Mabes Polri Perlu Legalisasi?

Tidak selalu.
Legalisasi dibutuhkan jika pihak penerima atau negara tujuan memang mensyaratkannya.
Sebelum melakukan legalisasi, periksa:

1. jenis dokumen;
2. negara tujuan;
3. instansi penerima;
4. tanda tangan pejabat;
5. format SKCK;
6. kebutuhan terjemahan.

Jangan melakukan legalisasi hanya karena dokumen akan dibawa ke luar negeri.

Apakah SKCK Mabes Polri Perlu Apostille?

Tidak selalu.
Apostille digunakan untuk dokumen publik yang akan digunakan di negara yang mengakui mekanisme Apostille.
Ditjen AHU menjelaskan bahwa dokumen Indonesia yang akan digunakan di luar negeri harus memenuhi persyaratan legalisasi oleh pejabat publik pada instansi/lembaga penerbit, dan layanan Apostille berlaku untuk negara yang mengakui sertifikat Apostille.

Karena itu, sebelum mengajukan apostille:
cek negara tujuan + instansi penerima + jenis dokumen.

Apakah SKCK Mabes Polri Harus Diterjemahkan?

Jika instansi penerima meminta dokumen dalam bahasa asing, SKCK dapat perlu diterjemahkan.
Dalam kasus tertentu, instansi dapat meminta terjemahan tersumpah.
Contohnya:

SKCK Bahasa Indonesia
↓
Terjemahan Tersumpah
↓
Bahasa yang diminta
↓
Legalisasi/Apostille jika dipersyaratkan
↓
Diserahkan kepada instansi tujuan

Urutan proses sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu karena persyaratan legalisasi dan terjemahan dapat berbeda berdasarkan negara dan instansi penerima.

Kesalahan yang Harus Dihindari

1. Salah memilih tingkat penerbit
   Tidak semua kebutuhan membutuhkan SKCK Mabes.
2. Menggunakan informasi lama
   Perpol Nomor 1 Tahun 2026 sudah menggantikan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 sejak 20 Mei 2026. Database Peraturan | JDIH BPK
3. Salah memasukkan tujuan
   SKCK terbaru diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara. SISDIVKUM
4. Data tidak konsisten
   Pastikan:

• KTP;
• paspor;
• KK;
• akta;
• dan dokumen lainnya

memiliki data yang konsisten.

5. Mengabaikan JKN

Ketentuan terbaru mencantumkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan dengan pengecualian tertentu. SISDIVKUM

6. Menganggap SKCK otomatis membutuhkan apostille

Kebutuhan apostille bergantung pada negara dan instansi penerima.

7. Menggunakan jasa tidak resmi

Portal SKCK Online Polri secara khusus mengingatkan masyarakat untuk menggunakan kanal resmi dan tidak memberikan OTP, password, PIN, atau data pribadi kepada pihak lain.

Checklist SKCK Mabes Polri untuk Luar Negeri

Sebelum mengajukan, gunakan checklist berikut:

• Tujuan SKCK sudah jelas
• Negara tujuan sudah ditentukan
• Instansi penerima sudah diketahui
• Tingkat penerbit sudah dipastikan
• KTP tersedia
• Paspor tersedia
• KK tersedia
• Akta kelahiran/ijazah/surat nikah tersedia
• Dokumen sidik jari tersedia jika dipersyaratkan
• Pasfoto sesuai ketentuan
• JKN aktif jika diwajibkan
• Data nama konsisten
• Persyaratan visa sudah diperiksa
• Kebutuhan terjemahan sudah diperiksa
• Kebutuhan legalisasi sudah diperiksa
• Kebutuhan apostille sudah diperiksa

Jasa Pengurusan SKCK Mabes Polri

Jika Anda membutuhkan bantuan dalam persiapan dokumen SKCK Mabes Polri untuk keperluan luar negeri, pastikan layanan yang digunakan tidak mengklaim dapat menerbitkan SKCK sendiri.

Penerbitan SKCK merupakan kewenangan Polri.
Pihak jasa dapat membantu pada bagian administratif yang memang dapat dikuasakan atau layanan pendukung, misalnya:

1. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
2. konsultasi kebutuhan dokumen;
3. persiapan dokumen;
4. bantuan pengisian data;
5. penerjemahan tersumpah;
6. legalisasi;
7. apostille;
8. persiapan dokumen untuk visa;
9. pengiriman dokumen.

Untuk kebutuhan PT Jangkar Global Groups, calon pengguna jasa sebaiknya memberikan:

1. jenis keperluan
2. negara tujuan
3. jenis visa/izin tinggal
4. dokumen yang sudah dimiliki
5. deadline penggunaan dokumen

Dengan informasi tersebut, kebutuhan SKCK dapat dipetakan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses legalisasi, apostille, atau terjemahan.

FAQ SKCK Mabes Polri

Apakah SKCK Mabes Polri sama dengan SKCK biasa?
SKCK merupakan jenis dokumen yang sama, tetapi tingkat kewenangan penerbitannya berbeda. Mabes Polri merupakan salah satu tingkat pelayanan penerbitan SKCK.

Apakah semua orang harus membuat SKCK di Mabes Polri?
Tidak. Tingkat penerbit ditentukan berdasarkan kewenangan layanan dan tujuan penggunaan.

Apakah SKCK Mabes Polri bisa digunakan untuk visa?
Bisa apabila SKCK tersebut memang merupakan dokumen yang dipersyaratkan untuk jenis visa dan tujuan negara tersebut.

Berapa biaya SKCK Mabes Polri?
Biaya resmi penerbitan SKCK saat ini tercantum Rp30.000. SKCK Online

Berapa lama SKCK Mabes Polri berlaku?
SKCK berlaku 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Apakah SKCK Mabes Polri otomatis berlaku untuk semua negara?
Tidak. Dalam aturan terbaru, SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara.

Apakah SKCK Mabes Polri harus diapostille?
Tidak selalu. Apostille bergantung pada negara tujuan dan persyaratan instansi penerima.

Apakah SKCK Mabes Polri harus diterjemahkan?
Jika instansi tujuan meminta bahasa asing, dokumen dapat perlu diterjemahkan. Jenis terjemahan mengikuti persyaratan pihak penerima.

SKCK Mabes Polri merupakan dokumen kepolisian yang digunakan untuk kebutuhan tertentu pada tingkat pusat dan internasional. Namun, tidak semua kebutuhan administrasi mengharuskan pemohon membuat SKCK di Mabes Polri.

Hal paling penting sebelum membuat SKCK adalah menentukan:

keperluan → negara tujuan → instansi penerima → tingkat penerbit → dokumen pendukung.
Aturan terbaru yang berlaku sejak 20 Mei 2026 adalah Perpol Nomor 1 Tahun 2026, yang antara lain menetapkan bahwa SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara, berlaku selama enam bulan, dan diterbitkan secara elektronik.

Untuk pengurusan luar negeri, proses dapat berlanjut ke terjemahan tersumpah, legalisasi, atau apostille apabila memang dipersyaratkan oleh negara atau instansi tujuan. Layanan Apostille resmi saat ini berada pada sistem Ditjen AHU Kementerian Hukum. Ahu Services

Konsultasi SKCK Mabes Polri Sekarang