Sistem MRV Nasional dan Hubungannya dengan SRN PPI

Santsanisy

Sistem MRV Nasional dan Hubungannya dengan SRN PPI
Direktur Utama Jangkar Groups

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global yang membutuhkan penanganan serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), kerusakan ekosistem, perubahan pola cuaca, serta meningkatnya risiko bencana menuntut pemerintah dan pelaku usaha untuk mengambil langkah nyata. Oleh karena itu, Indonesia terus memperkuat sistem pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan, mekanisme pengawasan, dan pencatatan kegiatan lingkungan.

Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah Sistem MRV Nasional (Measurement, Reporting, and Verification). Sistem ini berfungsi untuk mengukur, melaporkan, serta memverifikasi hasil pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui mekanisme MRV, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana suatu kegiatan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca maupun meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Selain MRV, Indonesia juga memiliki Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Platform ini berperan sebagai pusat pencatatan dan pengelolaan informasi mengenai berbagai kegiatan pengendalian perubahan iklim. Keduanya memiliki hubungan erat karena MRV menghasilkan informasi mengenai kinerja aksi iklim, sedangkan SRN PPI menjadi sarana pencatatan dan pengelolaan informasi tersebut.

Lantas, bagaimana sistem MRV nasional bekerja? Apa hubungan antara MRV dan SRN PPI? Serta mengapa perusahaan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perlu memahami kedua sistem tersebut? Berikut pembahasan lengkapnya.

Baca juga : MRV Monitoring, Reporting & Verification Panduan Lengkap

Mengenal Sistem MRV Nasional dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Mengenal Sistem MRV Nasional dalam Pengendalian Perubahan Iklim

MRV merupakan singkatan dari Measurement, Reporting, and Verification atau Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi. Sistem ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengendalian perubahan iklim mempunyai data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penerapannya, MRV tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan angka emisi. Sebaliknya, sistem ini membantu pemerintah dan pelaksana kegiatan memahami kondisi awal, menghitung hasil pelaksanaan program, serta menilai keberhasilan upaya pengurangan emisi.

Indonesia menerapkan MRV sebagai bagian dari kerangka transparansi untuk mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC). Target tersebut merupakan komitmen nasional Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi perubahan iklim sesuai dengan Persetujuan Paris.

Melalui sistem MRV, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kontribusi setiap sektor, mulai dari energi, kehutanan, pertanian, limbah, hingga proses industri.

Selain itu, mekanisme ini membantu meningkatkan kepercayaan terhadap data iklim nasional. Sebab, setiap klaim pengurangan emisi memerlukan dasar perhitungan, dokumen pendukung, serta proses pemeriksaan yang memadai.

Dengan demikian, MRV bukan sekadar kewajiban administratif. Sistem ini menjadi fondasi penting untuk membangun kebijakan iklim yang transparan, konsisten, dan berbasis bukti.

Baca juga : Prinsip dan Tahapan Pelaksanaan MRV Emisi Gas Rumah Kaca

Tiga Komponen Utama dalam Sistem MRV Nasional

Pelaksanaan MRV mempunyai 3 komponen utama yang saling berkaitan. Setiap komponen mempunyai fungsi berbeda, tetapi seluruhnya membentuk satu rangkaian pengelolaan data perubahan iklim.

Measurement atau Pengukuran

Measurement merupakan tahap awal untuk mengetahui besaran emisi gas rumah kaca, serapan karbon, serta hasil kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pada tahap ini, pelaksana kegiatan mengumpulkan data aktivitas dan menggunakan metode perhitungan yang sesuai dengan karakteristik sektor masing-masing.

Sebagai contoh, perusahaan pembangkit listrik dapat menghitung emisi berdasarkan konsumsi bahan bakar dan faktor emisi. Sementara itu, perusahaan kehutanan dapat mengukur perubahan tutupan lahan, pertumbuhan biomassa, dan potensi penyerapan karbon.

Pengukuran juga membutuhkan baseline atau kondisi awal sebagai dasar perbandingan. Dengan demikian, pelaksana kegiatan dapat mengetahui perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah program berjalan.

Reporting atau Pelaporan

Reporting merupakan proses penyampaian hasil pengukuran kepada pihak yang berwenang melalui mekanisme pelaporan sesuai ketentuan.

Laporan tersebut memuat informasi mengenai kegiatan, lokasi, periode pelaksanaan, metode perhitungan, data aktivitas, serta hasil pengurangan emisi atau peningkatan serapan karbon.

Selain itu, pelaksana kegiatan perlu menyiapkan dokumen pendukung agar pihak pemeriksa dapat menelusuri sumber data secara jelas.

Pelaporan yang baik harus menggunakan format konsisten, informasi akurat, serta penjelasan yang mudah dipahami.

Baca juga : Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca dalam Sistem MRV

Verification atau Verifikasi

Verification merupakan proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan kualitas informasi yang pelaksana kegiatan sampaikan.

Pemeriksa dapat menilai kesesuaian metode perhitungan, validitas data aktivitas, faktor emisi, dokumen pendukung, serta hasil pengurangan emisi.

Apabila pemeriksa menemukan ketidaksesuaian, pelaksana kegiatan perlu memberikan klarifikasi atau memperbaiki informasi berdasarkan hasil pemeriksaan.

Dengan demikian, verifikasi membantu mencegah klaim pengurangan emisi yang tidak mempunyai dasar ilmiah maupun bukti yang memadai.

Mengenal SRN PPI dan Fungsinya bagi Indonesia

SRN PPI merupakan singkatan dari Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Sistem ini menjadi platform pengelolaan dan penyediaan data serta informasi berbasis web mengenai aksi mitigasi, adaptasi, dan sumber daya yang mendukung pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Pemerintah mengembangkan SRN PPI untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak ke dalam satu sistem nasional. Pihak tersebut mencakup kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, komunitas masyarakat, serta pelaksana kegiatan lainnya.

Melalui SRN PPI, pemerintah dapat mencatat berbagai program yang mempunyai kontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim.

Beberapa kegiatan yang dapat berkaitan dengan sistem ini antara lain:

  1. Program pengurangan emisi dari sektor energi.
  2. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
  3. Program pengelolaan sampah dan limbah.
  4. Kegiatan konservasi ekosistem pesisir dan mangrove.
  5. Program peningkatan efisiensi energi industri.
  6. Kegiatan adaptasi perubahan iklim pada masyarakat.
  7. Program pengembangan energi terbarukan.
  8. Mobilisasi sumber daya dan pendanaan perubahan iklim.

Selain berfungsi sebagai pusat pencatatan, SRN PPI juga membantu pemerintah menghindari penghitungan ganda atas kontribusi pengurangan emisi.

Artinya, satu kegiatan atau hasil penurunan emisi tidak boleh memperoleh pengakuan berulang tanpa dasar pencatatan dan ketentuan yang jelas.

Dengan adanya sistem registri nasional, pemerintah dapat membangun basis informasi yang lebih terstruktur untuk mendukung perencanaan, evaluasi, serta pelaporan pencapaian target iklim Indonesia.

Baca juga : Pengumpulan Data Aktivitas dan Faktor Emisi untuk MRV

Hubungan Sistem MRV Nasional dengan SRN PPI

MRV dan SRN PPI mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. MRV berfokus pada pengukuran, pelaporan, dan pemeriksaan hasil kegiatan, sedangkan SRN PPI berfungsi sebagai sistem registrasi dan pengelolaan informasi perubahan iklim.

Hubungan tersebut membentuk alur pengelolaan data yang saling terintegrasi.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan menjalankan program efisiensi energi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon. Perusahaan kemudian mengukur konsumsi energi sebelum dan sesudah program berjalan.

Selanjutnya, perusahaan menyusun laporan hasil pengukuran dengan menyertakan metode perhitungan dan bukti pendukung. Setelah itu, pihak yang berwenang menjalankan proses pemeriksaan sesuai mekanisme MRV.

Hasil yang memenuhi ketentuan kemudian menjadi bagian dari informasi aksi iklim yang tercatat melalui SRN PPI.

Hubungan keduanya mempunyai beberapa manfaat penting.

  1. Meningkatkan kualitas data: MRV membantu memastikan bahwa informasi yang masuk mempunyai dasar pengukuran dan pemeriksaan.
  2. Memperkuat transparansi: SRN PPI menyediakan sarana pencatatan agar pemerintah dapat menelusuri informasi kegiatan.
  3. Mendukung pencapaian NDC: Data hasil MRV dan registrasi membantu pemerintah mengevaluasi kontribusi berbagai sektor.
  4. Mencegah penghitungan ganda: Registrasi membantu pemerintah mengidentifikasi kegiatan dan kontribusi pengurangan emisi.
  5. Mempermudah evaluasi kebijakan: Pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyusun strategi pengendalian perubahan iklim.

Oleh sebab itu, keberhasilan pengelolaan data iklim nasional tidak hanya bergantung pada ketepatan pengukuran, tetapi juga pada kualitas pencatatan dan integrasi informasi melalui SRN PPI.

Baca juga : Penetapan Baseline Emisi dan Penghitungan Penurunan Emisi

Dasar Hukum dan Kebijakan MRV serta SRN PPI di Indonesia

Pemerintah Indonesia mempunyai sejumlah regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim, termasuk mekanisme MRV dan SRN PPI.

Pemahaman terhadap regulasi sangat penting, terutama bagi perusahaan dan organisasi yang menjalankan program pengurangan emisi atau kegiatan perdagangan karbon.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Jadi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional menjadi salah satu landasan penting dalam perkembangan kebijakan karbon Indonesia.

Peraturan ini mengatur kerangka penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pengendalian emisi GRK, serta kerangka transparansi untuk mendukung pencapaian target NDC.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah menggunakan MRV, SRN PPI, Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), serta instrumen terkait lainnya untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan karbon.

Perpres ini juga menegaskan kewajiban penanggung jawab aksi mitigasi dan adaptasi untuk mencatatkan pelaksanaan kegiatannya melalui SRN PPI.

Baca juga : Monitoring Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam penanganan perubahan iklim.

Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai pelaksanaan MRV, pencatatan melalui SRN PPI, serta pengelolaan data aksi mitigasi dan adaptasi.

Salah satu hal penting dalam regulasi ini adalah integrasi MRV untuk aksi mitigasi, adaptasi, dan Nilai Ekonomi Karbon melalui SRN PPI.

Dengan demikian, regulasi tersebut memberikan kerangka pelaksanaan yang menghubungkan kegiatan pengukuran dan verifikasi dengan sistem registrasi nasional.

Perkembangan Sistem SRN PPI Terbaru

Pemerintah terus mengembangkan SRN PPI agar mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan data iklim nasional.

Pada 25 Agustus 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup meluncurkan versi beta terbaru SRN PPI.

Selanjutnya, pemerintah mengumumkan pemberlakuan SRN PPI generasi baru mulai Juli 2026 sebagai platform satu data iklim nasional.

Pembaruan tersebut bertujuan memperkuat integrasi informasi inventarisasi emisi GRK, aksi mitigasi, serta capaian penurunan emisi.

Oleh karena itu, perusahaan dan pelaksana kegiatan perlu memperhatikan perkembangan sistem serta ketentuan teknis terbaru dari kementerian terkait.

Baca juga : Penyusunan Laporan Emisi Gas Rumah Kaca

Tahapan Pelaksanaan MRV yang Terhubung dengan SRN PPI

Pelaksanaan MRV memerlukan persiapan yang terstruktur agar setiap informasi mempunyai dasar yang jelas. Meskipun rincian teknis dapat berbeda menurut sektor dan jenis kegiatan, terdapat beberapa tahapan umum yang perlu menjadi perhatian.

Persiapan dan Identifikasi Kegiatan

Tahap pertama dimulai dengan menentukan jenis kegiatan pengendalian perubahan iklim yang akan dijalankan.

Pelaksana kegiatan perlu mengidentifikasi lokasi, tujuan, periode pelaksanaan, target pengurangan emisi, serta pihak yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, pelaksana perlu menentukan baseline sebagai dasar perbandingan untuk mengukur hasil kegiatan.

Pengumpulan dan Pengukuran Data

Setelah menentukan rencana kegiatan, pelaksana mengumpulkan data aktivitas yang relevan.

Data tersebut dapat berupa konsumsi energi, volume produksi, penggunaan bahan bakar, luas lahan, jumlah limbah, atau parameter lainnya sesuai sektor.

Kemudian, pelaksana menggunakan metode perhitungan yang sesuai untuk mengetahui besaran emisi maupun serapan karbon.

Baca juga : Validasi dan Verifikasi Emisi Gas Rumah Kaca

Penyusunan Laporan dan Pencatatan

Berikutnya, pelaksana menyusun laporan dengan mencantumkan hasil pengukuran, metode, sumber data, dan dokumen pendukung.

Pelaksana juga perlu memperhatikan ketentuan pencatatan melalui SRN PPI agar informasi kegiatan dapat masuk ke dalam registri nasional.

Ketepatan pengisian informasi sangat penting karena kesalahan identitas kegiatan, lokasi, periode, maupun data teknis dapat menghambat proses pemeriksaan.

Proses Verifikasi dan Evaluasi

Tahap selanjutnya adalah verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksa menilai kelengkapan dokumen, kualitas data, metode pengukuran, dan konsistensi hasil perhitungan.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar pencatatan capaian kegiatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, apabila terdapat kekurangan, pelaksana perlu menindaklanjuti temuan pemeriksa sebelum proses berlanjut.

Baca juga : Penerapan MRV pada Berbagai Sektor Penghasil Emisi

Manfaat MRV dan SRN PPI bagi Perusahaan dan Pelaku Usaha

Penerapan MRV dan SRN PPI tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah. Perusahaan dan pelaku usaha juga memperoleh keuntungan dari pengelolaan data emisi yang lebih terstruktur.

  1. perusahaan dapat mengetahui sumber emisi terbesar dari kegiatan operasionalnya. Informasi tersebut membantu manajemen menentukan langkah efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah karbon, serta pengelolaan sumber daya yang lebih baik.
  2. sistem ini membantu meningkatkan transparansi lingkungan perusahaan. Data yang jelas dan mempunyai bukti pendukung dapat memperkuat laporan keberlanjutan serta komunikasi perusahaan dengan mitra bisnis.
  3. perusahaan dapat memperoleh dasar informasi untuk mengikuti program pengendalian emisi dan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sesuai persyaratan yang berlaku.
  4. perusahaan dapat meningkatkan daya saing. Saat ini, semakin banyak mitra internasional yang memperhatikan aspek lingkungan, transparansi emisi, dan komitmen keberlanjutan dalam hubungan bisnis.

Dengan demikian, pemahaman terhadap MRV dan SRN PPI dapat menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan risiko dan pengembangan usaha jangka panjang.

Kendala dalam Penerapan Sistem MRV dan SRN PPI

Walaupun mempunyai manfaat besar, pelaksanaan MRV dan SRN PPI masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kualitas data. Beberapa perusahaan belum mempunyai sistem pencatatan konsumsi energi, penggunaan bahan bakar, dan aktivitas operasional yang konsisten.

Selain itu, perbedaan kemampuan teknis antarsektor dapat memengaruhi kualitas pengukuran dan pelaporan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pemahaman regulasi. Perusahaan yang belum memahami ketentuan teknis sering mengalami kesulitan saat menentukan metode penghitungan emisi dan menyiapkan dokumen pendukung.

Kendala lainnya meliputi:

  1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami inventarisasi GRK.
  2. Kurangnya dokumentasi kegiatan dan bukti pengukuran.
  3. Perbedaan metode pengumpulan data antarlokasi operasional.
  4. Kesulitan mengintegrasikan data internal dengan sistem pelaporan nasional.
  5. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem pemantauan.
  6. Perubahan kebijakan dan ketentuan teknis yang menuntut penyesuaian.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem pencatatan, serta mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah.

Selain itu, pendampingan teknis dari tenaga ahli dapat membantu perusahaan memahami persyaratan dan mengurangi risiko kesalahan administratif.

Baca juga : MRV dalam Proyek Karbon dan Perdagangan Karbon

Persiapan Perusahaan Menghadapi Kewajiban MRV dan SRN PPI

Perusahaan yang menjalankan kegiatan dengan potensi emisi GRK perlu mulai membangun sistem pengelolaan data lingkungan secara terencana.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi aktivitas operasional yang menghasilkan emisi. Setelah itu, perusahaan perlu menentukan sumber data dan metode pengukuran yang sesuai.

Langkah kedua adalah menyusun prosedur internal untuk pengumpulan, pemeriksaan, dan penyimpanan data. Prosedur tersebut harus memastikan bahwa setiap angka mempunyai sumber yang jelas.

Langkah ketiga adalah menunjuk personel yang bertanggung jawab atas inventarisasi emisi, pelaporan, dan komunikasi dengan instansi terkait.

Selanjutnya, perusahaan perlu mempelajari ketentuan pencatatan pada SRN PPI serta persyaratan teknis sesuai sektor usahanya.

Berikut beberapa dokumen dan informasi yang sebaiknya perusahaan persiapkan:

  1. Identitas perusahaan dan penanggung jawab kegiatan.
  2. Informasi lokasi serta ruang lingkup kegiatan.
  3. Deskripsi program mitigasi atau adaptasi perubahan iklim.
  4. Data aktivitas operasional.
  5. Data baseline dan target pengurangan emisi.
  6. Metode perhitungan serta faktor emisi.
  7. Catatan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
  8. Laporan hasil pengukuran.
  9. Bukti pendukung dan dokumentasi pelaksanaan.
  10. Dokumen hasil validasi atau verifikasi apabila persyaratan kegiatan mewajibkannya.

Persiapan tersebut membantu perusahaan membangun proses pelaporan yang lebih tertib. Namun, perusahaan tetap perlu menyesuaikan dokumen dengan regulasi dan prosedur teknis yang berlaku untuk setiap jenis kegiatan.

Sistem MRV Nasional dan SRN PPI

Sistem MRV Nasional dan SRN PPI mempunyai peran penting dalam memperkuat tata kelola pengendalian perubahan iklim di Indonesia. MRV memastikan bahwa kegiatan mitigasi dan adaptasi mempunyai hasil pengukuran, laporan, serta pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, SRN PPI berfungsi sebagai platform pencatatan dan pengelolaan informasi aksi perubahan iklim secara nasional.

Keduanya saling melengkapi untuk mendukung pencapaian target NDC, meningkatkan transparansi data emisi, serta mencegah penghitungan ganda atas kontribusi pengurangan emisi.

Bagi perusahaan dan pelaku usaha, pemahaman terhadap MRV dan SRN PPI menjadi semakin penting karena pengelolaan emisi kini berkaitan erat dengan kepatuhan regulasi, transparansi lingkungan, dan daya saing bisnis.

Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya mulai mempersiapkan data aktivitas, dokumen teknis, sistem pemantauan, serta sumber daya manusia yang kompeten. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat menjalankan kewajiban pelaporan secara lebih efektif sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Santsanisy
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp