Sertifikat HGB: Pengertian dan Bedanya dengan SHM

Isma

Sertifikat HGB Pengertian dan Bedanya dengan SHM
Direktur Utama Jangkar Groups

Sertifikat HGB merupakan salah satu dokumen penting dalam kepemilikan dan pemanfaatan properti di Indonesia. HGB atau Hak Guna Bangunan memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jenis sertifikat ini banyak di temukan pada properti perumahan, apartemen, kawasan komersial, hingga bangunan perkantoran.

Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan sertifikat HGB dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Padahal, kedua jenis hak tersebut memiliki karakteristik, jangka waktu, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, calon pembeli perlu memahami status sertifikat sebelum melakukan transaksi properti.

Selain itu, pemahaman mengenai HGB membantu pemilik mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk cara memperpanjang masa berlaku serta kemungkinan meningkatkan status hak menjadi SHM. Artikel ini membahas pengertian sertifikat HGB, fungsi, karakteristik, persyaratan kepemilikan, prosedur pengurusan, hingga perbedaannya dengan SHM.

1. Pengertian Sertifikat HGB

Sertifikat HGB adalah dokumen resmi yang membuktikan pemberian Hak Guna Bangunan kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan berstatus Hak Milik miliknya sendiri.

Ketentuan mengenai HGB tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang HGB memiliki kewenangan menggunakan tanah sesuai peruntukan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan. Namun, pemegang hak tidak otomatis memiliki tanah yang menjadi lokasi bangunan tersebut.

Sebagai contoh, seseorang membeli rumah di kawasan perumahan dengan sertifikat HGB. Dalam kondisi tersebut, pembeli memperoleh hak atas bangunan sekaligus hak menggunakan tanah berdasarkan ketentuan HGB, bukan Hak Milik atas tanahnya.

Oleh karena itu, calon pembeli perlu memahami bahwa HGB tetap merupakan hak atas tanah yang sah dan memiliki perlindungan hukum selama pemegangnya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Fungsi dan Manfaat Sertifikat HGB

2. Fungsi dan Manfaat Sertifikat HGB

Sertifikat HGB memiliki sejumlah fungsi penting dalam kegiatan properti dan administrasi pertanahan. Berikut beberapa manfaat yang perlu di ketahui.

A. Sebagai Bukti Hak atas Tanah

Fungsi utama sertifikat HGB adalah membuktikan bahwa seseorang atau badan hukum memiliki hak untuk menggunakan tanah dan mendirikan bangunan sesuai ketentuan.

Melalui sertifikat tersebut, pemegang hak dapat menunjukkan dasar hukum penguasaan tanah ketika melakukan transaksi atau mengurus administrasi properti.

B. Mendukung Transaksi Jual Beli Properti

Sertifikat HGB dapat menjadi dasar transaksi jual beli rumah, ruko, gedung perkantoran, dan berbagai jenis properti lainnya.

Namun, calon pembeli perlu memeriksa masa berlaku sertifikat, identitas pemegang hak, serta status hukum tanah sebelum menyelesaikan transaksi.

Dengan demikian, pembeli dapat mengetahui hak yang akan di peroleh dan kewajiban yang harus di penuhi.

C. Menjadi Agunan Pinjaman

HGB dapat menjadi objek Hak Tanggungan apabila memenuhi persyaratan hukum.

Karena itu, pemilik properti dapat mengajukan sertifikat HGB sebagai jaminan pinjaman kepada bank atau lembaga pembiayaan.

Meskipun demikian, bank tetap melakukan pemeriksaan terhadap nilai properti, masa berlaku hak, dan kemampuan finansial pemohon.

D. Mendukung Kegiatan Usaha

Banyak perusahaan menggunakan tanah berstatus HGB untuk membangun kantor, gudang, pabrik, pusat perdagangan, dan fasilitas usaha lainnya.

Selain memberikan kepastian hukum, HGB memungkinkan perusahaan memanfaatkan tanah dalam jangka waktu tertentu tanpa harus memiliki Hak Milik atas tanah tersebut.

E. Mendukung Administrasi dan Pengajuan Visa

Dalam kondisi tertentu, sertifikat HGB dapat menjadi dokumen pendukung untuk menunjukkan kepemilikan aset properti di Indonesia.

Misalnya, pemohon visa dapat menyertakan dokumen HGB untuk memberikan gambaran mengenai aset yang di miliki dan ikatan ekonominya dengan Indonesia.

Namun, sertifikat HGB tidak otomatis menjamin persetujuan visa. Petugas imigrasi tetap mempertimbangkan seluruh persyaratan dan kondisi pemohon.

3. Karakteristik dan Jangka Waktu Sertifikat HGB

Salah satu karakteristik utama HGB adalah memiliki jangka waktu tertentu. Ketentuan ini membedakannya dari SHM yang tidak memiliki batas waktu tertentu.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, pemberian HGB di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan dapat berlangsung paling lama 30 tahun. Pemegang hak dapat mengajukan perpanjangan paling lama 20 tahun dan pembaruan paling lama 30 tahun sesuai persyaratan.

Sementara itu, HGB di atas Tanah Hak Milik memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat di perbarui melalui pemberian HGB berdasarkan kesepakatan dengan pemegang Hak Milik sesuai ketentuan.

Berikut karakteristik penting HGB:

  • Memiliki jangka waktu tertentu.
  • Dapat di miliki WNI dan badan hukum yang memenuhi persyaratan.
  • Dapat dialihkan sesuai ketentuan hukum.
  • Dapat di wariskan melalui mekanisme yang berlaku.
  • Dapat menjadi objek Hak Tanggungan.
  • Memungkinkan pemegangnya mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

Oleh sebab itu, calon pembeli perlu mengetahui jenis tanah yang mendasari HGB karena ketentuan perpanjangan dan pembaruannya dapat berbeda.

4. Siapa yang Berhak Memiliki Sertifikat HGB?

Tidak semua orang atau badan hukum dapat memiliki HGB. Peraturan pertanahan menentukan subjek hukum yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak tersebut.

Secara umum, pihak yang dapat memiliki HGB meliputi:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI).
  2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dengan demikian, perusahaan berbadan hukum Indonesia dapat memiliki HGB untuk mendukung kegiatan usahanya apabila memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat memiliki HGB secara langsung sebagai subjek hak berdasarkan ketentuan umum tersebut.

Oleh karena itu, calon pemegang hak perlu memastikan status subjek hukum sebelum mengajukan permohonan HGB.

5. Perbedaan Sertifikat HGB dengan SHM

Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik merupakan dua jenis hak atas tanah yang memiliki kedudukan hukum berbeda. Memahami perbedaannya sangat penting sebelum membeli rumah atau tanah.

Berikut perbandingan keduanya.

AspekSertifikat HGBSertifikat SHM
KepanjanganHak Guna BangunanSertifikat Hak Milik
Jenis hakHak mendirikan dan memiliki bangunanHak Milik atas tanah
Jangka waktuTerbatas sesuai ketentuanTidak di batasi masa tertentu
Subjek hakWNI dan badan hukum Indonesia yang memenuhi syaratWNI dan badan hukum tertentu
Peralihan hakDapat dialihkan sesuai ketentuanDapat dialihkan sesuai ketentuan
PewarisanDapat beralih melalui pewarisanDapat di wariskan
Jaminan pinjamanDapat menjadi objek Hak TanggunganDapat menjadi objek Hak Tanggungan
PerpanjanganDapat di perpanjang atau di perbarui sesuai ketentuanTidak memerlukan perpanjangan masa hak

A. Perbedaan dari Segi Kepemilikan

SHM memberikan Hak Milik atas tanah kepada pemegangnya. Sebaliknya, HGB memberikan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik pemegang HGB.

Dengan demikian, pemegang SHM memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari pemegang HGB.

B. Perbedaan dari Segi Masa Berlaku

SHM tidak memiliki batas waktu tertentu selama haknya tidak hapus berdasarkan hukum.

Sementara itu, HGB memiliki jangka waktu yang harus di perhatikan. Pemegang hak perlu mengajukan perpanjangan atau pembaruan sesuai ketentuan apabila ingin melanjutkan penggunaan tanah.

C. Perbedaan dari Segi Harga Properti

Properti dengan status SHM sering memiliki nilai jual lebih tinggi di bandingkan properti sejenis dengan status HGB.

Namun, harga properti tidak hanya bergantung pada jenis sertifikat. Lokasi, luas tanah, kondisi bangunan, akses transportasi, dan fasilitas lingkungan juga memengaruhi nilai jual.

Oleh karena itu, calon pembeli sebaiknya mempertimbangkan seluruh aspek sebelum mengambil keputusan.

6. Jenis-Jenis HGB Berdasarkan Status Tanah

HGB dapat berdiri di atas beberapa jenis tanah. Perbedaan dasar tanah tersebut memengaruhi mekanisme pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak.

A. HGB di Atas Tanah Negara

HGB di atas Tanah Negara merupakan hak yang pemerintah berikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan.

Jenis HGB ini banyak di gunakan untuk kegiatan perumahan, komersial, dan industri.

Pemegang hak dapat mengajukan perpanjangan atau pembaruan selama memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan administratif.

B. HGB di Atas Tanah Hak Pengelolaan

HGB juga dapat berdiri di atas tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL).

Dalam kondisi ini, pemegang HGB memperoleh hak berdasarkan keputusan pemberian hak dan ketentuan kerja sama atau persetujuan pemegang HPL sesuai peraturan.

Karena itu, pemilik perlu memahami hubungan hukum antara pemegang HGB dan pemegang HPL sebelum melakukan transaksi.

C. HGB di Atas Tanah Hak Milik

HGB dapat berdiri di atas tanah milik seseorang atau badan hukum yang memenuhi ketentuan sebagai pemegang Hak Milik.

Dalam kondisi tersebut, pemilik tanah memberikan hak kepada pihak lain untuk mendirikan dan memiliki bangunan melalui pemberian HGB berdasarkan akta PPAT dan pendaftaran sesuai ketentuan.

Dengan demikian, pemegang HGB dan pemegang Hak Milik atas tanah merupakan dua pihak yang memiliki kedudukan hukum berbeda.

7. Persyaratan Mengurus Sertifikat HGB

Persyaratan pengurusan HGB bergantung pada asal tanah, jenis permohonan, dan status pemohon.

Namun, beberapa dokumen umum yang mungkin di perlukan meliputi:

DokumenKegunaan
KTP pemohonMembuktikan identitas pemohon
Kartu KeluargaMelengkapi data kependudukan
NPWPMendukung administrasi perpajakan apabila di perlukan
Dokumen badan hukumMembuktikan legalitas perusahaan
Bukti penguasaan tanahMenjelaskan dasar penguasaan objek
Sertifikat tanah asalMenunjukkan status tanah sebelumnya
Surat keputusan pemberian hakMenjadi dasar pemberian HGB apabila di perlukan
Akta PPATMendukung pemberian atau peralihan hak tertentu
Dokumen peruntukan tanahMenjelaskan penggunaan tanah sesuai ketentuan

Selain itu, pemohon perlu memastikan seluruh identitas dan data objek tanah sesuai dengan dokumen resmi.

Apabila terdapat perbedaan data, pemohon sebaiknya menyelesaikannya terlebih dahulu agar proses pengurusan tidak mengalami hambatan.

8. Cara Mengurus Sertifikat HGB

Pengurusan HGB memerlukan tahapan administrasi yang berbeda sesuai asal tanah dan jenis permohonannya.

Berikut gambaran prosedur umum yang perlu di ketahui.

A. Mengurus HGB Baru

  1. Menyiapkan identitas dan dokumen badan hukum apabila pemohon berbentuk perusahaan.
  2. Menyiapkan bukti penguasaan atau dasar perolehan tanah.
  3. Mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.
  4. Melengkapi data fisik dan yuridis objek tanah.
  5. Mengikuti pemeriksaan serta pengukuran apabila di perlukan.
  6. Memenuhi kewajiban administrasi dan pembayaran sesuai ketentuan.
  7. Menunggu proses pemberian hak dan penerbitan sertifikat.

B. Memperpanjang Masa Berlaku HGB

Pemegang HGB perlu memperhatikan tanggal berakhirnya hak agar dapat mengajukan perpanjangan tepat waktu.

Secara umum, pemohon perlu menyiapkan sertifikat HGB, identitas diri, bukti pemenuhan kewajiban, serta dokumen pendukung lainnya.

Selanjutnya, pemegang hak mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Petugas akan memeriksa status tanah, penggunaan, dan kelengkapan persyaratan sebelum memproses permohonan.

C. Mengurus Peralihan HGB

Peralihan HGB dapat terjadi karena jual beli, hibah, pewarisan, atau sebab lain yang diakui hukum.

Untuk jual beli, penjual dan pembeli perlu menyiapkan dokumen identitas, sertifikat asli, serta dokumen pendukung transaksi.

Kemudian, para pihak melakukan penandatanganan AJB di hadapan PPAT dan mengajukan pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan.

9. Apakah Sertifikat HGB Bisa Diubah Menjadi SHM?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pemilik HGB dapat meningkatkan status haknya menjadi SHM.

Jawabannya, perubahan tersebut memungkinkan apabila pemegang hak memenuhi persyaratan hukum.

Namun, tidak semua HGB dapat langsung berubah menjadi SHM. Kantor Pertanahan perlu memeriksa subjek pemegang hak, asal tanah, luas, penggunaan, dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa dokumen yang umumnya perlu pemohon siapkan meliputi:

  • Sertifikat HGB asli.
  • KTP dan KK pemohon.
  • Dokumen pendukung penggunaan atau peruntukan tanah.
  • SPPT PBB apabila diperlukan.
  • Dokumen lain sesuai ketentuan Kantor Pertanahan.

Setelah itu, pemohon mengajukan permohonan perubahan hak melalui Kantor Pertanahan.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, petugas dapat memproses perubahan status hak sesuai peraturan.

10. Risiko Membeli Properti dengan Sertifikat HGB

Membeli properti berstatus HGB tetap dapat menjadi pilihan yang menguntungkan. Namun, calon pembeli perlu memperhatikan beberapa risiko berikut.

Pertama, masa berlaku hampir habis. HGB yang mendekati akhir masa berlaku membutuhkan perhatian khusus karena pemilik perlu mengurus perpanjangan atau pembaruan.

Kedua, status tanah tidak jelas. Calon pembeli harus mengetahui apakah HGB berdiri di atas Tanah Negara, HPL, atau Hak Milik.

Ketiga, terdapat sengketa. Tanah yang sedang menghadapi konflik hukum dapat menghambat transaksi dan penggunaan properti.

Keempat, terdapat pembebanan Hak Tanggungan. Pastikan penjual menjelaskan apabila sertifikat masih menjadi jaminan pinjaman.

Kelima, dokumen tidak sesuai. Perbedaan identitas, luas, atau lokasi tanah perlu diselesaikan sebelum transaksi.

Oleh sebab itu, lakukan pengecekan sertifikat melalui Kantor Pertanahan atau PPAT sebelum membayar properti.

11. Pertanyaan Umum tentang Sertifikat HGB

Apakah HGB sama dengan hak milik?

Tidak. HGB memberikan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Sementara itu, SHM memberikan Hak Milik atas tanah.

Berapa lama masa berlaku sertifikat HGB?

Untuk HGB di atas Tanah Negara dan HPL, pemberian hak dapat berlangsung paling lama 30 tahun, perpanjangan paling lama 20 tahun, serta pembaruan paling lama 30 tahun sesuai persyaratan.

Apakah HGB dapat diwariskan?

Ya. HGB dapat beralih melalui pewarisan sesuai ketentuan hukum dan persyaratan administrasi pertanahan.

Apakah HGB dapat dijual?

Ya. Pemegang HGB dapat mengalihkan hak melalui jual beli sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apakah HGB dapat dijadikan jaminan bank?

Ya. HGB dapat menjadi objek Hak Tanggungan apabila memenuhi persyaratan hukum dan ketentuan lembaga pembiayaan.

Apakah HGB aman untuk membeli rumah?

HGB merupakan hak atas tanah yang sah. Namun, pembeli perlu memeriksa masa berlaku, dasar tanah, status sengketa, dan kondisi hukum properti sebelum menyelesaikan transaksi.

Sertifikat HGB merupakan dokumen resmi yang memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. HGB memiliki fungsi penting dalam transaksi properti, kegiatan usaha, pengajuan pinjaman, serta administrasi kepemilikan bangunan.

Perbedaan utama HGB dengan SHM terletak pada jenis hak dan jangka waktunya. SHM memberikan Hak Milik atas tanah tanpa batas waktu tertentu, sedangkan HGB memiliki masa berlaku yang dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, calon pembeli perlu memeriksa status sertifikat, masa berlaku, dan dasar kepemilikan tanah sebelum melakukan transaksi. Selain itu, pemegang HGB perlu memahami prosedur perpanjangan dan kemungkinan perubahan hak menjadi SHM.

Dengan memahami seluruh ketentuan tersebut, masyarakat dapat mengambil keputusan properti secara lebih bijak sekaligus melindungi aset dari risiko hukum dan administrasi.

Konsultasikan Dokumen Properti Anda Sekarang

Isma
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp