Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia

Pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi salah satu agenda penting pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Peningkatan emisi dari kegiatan industri, transportasi, pembangkit listrik, pertanian, dan perubahan penggunaan lahan dapat memperburuk pemanasan global. Regulasi Pengurangan Emisi Gas Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan regulasi yang mampu mengendalikan emisi sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendukung upaya tersebut. Selain mengikuti komitmen iklim internasional, pemerintah juga mengembangkan aturan nasional yang mengatur target penurunan emisi, perdagangan karbon, inventarisasi emisi, serta tanggung jawab berbagai sektor.

Lantas, bagaimana regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia? Apa saja dasar hukum yang mengaturnya dan bagaimana perusahaan serta masyarakat dapat berpartisipasi? Berikut pembahasan lengkapnya.

Baca Juga : Pengurangan Emisi Pengertian, Jenis, Manfaat, Penerapannya

Pengertian Emisi Gas Rumah Kaca dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan

Gas rumah kaca (GRK) merupakan kelompok gas di atmosfer yang mampu menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Proses tersebut membantu menjaga suhu bumi agar tetap mendukung kehidupan. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia dapat memperkuat efek rumah kaca dan meningkatkan suhu rata-rata bumi.

Beberapa jenis gas rumah kaca yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Karbon dioksida (CO₂): Berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan industri, transportasi, dan deforestasi.
2. Metana (CH₄): Berasal dari peternakan, pengelolaan sampah, pertanian, serta kegiatan produksi minyak dan gas.
3. Dinitrogen oksida (N₂O): Berasal dari penggunaan pupuk nitrogen, kegiatan pertanian, dan sejumlah proses industri.
4. Gas berfluorinasi: Digunakan dalam sejumlah proses industri, sistem pendingin, dan peralatan tertentu.

Selain itu, setiap jenis gas memiliki kemampuan dan masa tinggal yang berbeda di atmosfer. Oleh sebab itu, pengukuran emisi biasanya menggunakan satuan karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) agar pemerintah dapat membandingkan dampak berbagai jenis gas rumah kaca.

Baca Juga : Apa Itu Pengurangan Emisi dan Bagaimana Cara Melakukannya?

Dasar Hukum Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia

Pemerintah Indonesia menggunakan sejumlah peraturan sebagai landasan pengendalian emisi dan pelaksanaan kebijakan perubahan iklim. Setiap peraturan memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda. Berikut beberapa dasar hukum penting yang perlu diketahui.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 mengesahkan Paris Agreement atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Melalui pengesahan tersebut, Indonesia menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam upaya global membatasi kenaikan suhu rata-rata bumi. Selain itu, Indonesia perlu menyusun dan memperbarui target kontribusi pengurangan emisi sesuai perkembangan kebijakan nasional.

Persetujuan Paris juga mendorong setiap negara untuk meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim melalui kebijakan mitigasi dan adaptasi.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi salah satu landasan utama perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Peraturan ini mengatur tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan dasar bagi penerapan instrumen ekonomi lingkungan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Dengan demikian, kegiatan usaha perlu memperhatikan dampak lingkungan dan menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 mengatur penggunaan instrumen ekonomi untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Instrumen tersebut mencakup perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan pendekatan ekonomi untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca.

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional menjadi salah satu regulasi utama dalam kebijakan karbon Indonesia.

Maka Peraturan ini berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan mencabut Perpres Nomor 98 Tahun 2021.

Perpres 110/2025 mengatur beberapa aspek penting, yaitu:

• Alokasi karbon.
• Penyusunan dan penetapan kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
• Penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
• Kerangka transparansi.
• Pemantauan dan evaluasi.
• Pembinaan dan pendanaan.
• Pembentukan komite pengarah.

Selain mengatur instrumen ekonomi karbon, peraturan ini memperkuat koordinasi pemerintah dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca secara nasional.

Baca Juga : Jenis-Jenis Kegiatan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam penanganan perubahan iklim.

Aturan ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan mitigasi, adaptasi, pencatatan, serta pelaporan aksi perubahan iklim.

Dalam penerapannya, ketentuan teknis perlu dibaca bersama regulasi yang lebih baru, termasuk Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan ketentuan pelaksanaannya. Dengan demikian, pelaku usaha perlu memperhatikan kesesuaian aturan teknis dengan kebijakan nasional terbaru.

Tujuan Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Regulasi pengurangan emisi tidak hanya bertujuan mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Sebaliknya, pemerintah juga ingin membangun sistem pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berikut beberapa tujuan utama penerapan regulasi tersebut.

Mengendalikan Perubahan Iklim

Pertama, regulasi membantu pemerintah mengendalikan peningkatan emisi dari berbagai aktivitas manusia. Melalui kebijakan yang terarah, setiap sektor dapat menjalankan program pengurangan emisi sesuai karakteristik kegiatannya.

Mendorong Pembangunan Rendah Karbon

Selanjutnya, pemerintah mendorong pembangunan yang mengutamakan efisiensi energi, penggunaan teknologi bersih, dan pemanfaatan energi terbarukan.

Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan.

Meningkatkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Selain pemerintah, perusahaan juga memiliki peran penting dalam mengurangi emisi. Oleh karena itu, regulasi mendorong pelaku usaha mengidentifikasi sumber emisi, menyusun rencana mitigasi, dan melakukan pemantauan secara berkala.

Mendorong Investasi Ramah Lingkungan

Di sisi lain, kebijakan karbon dapat membuka peluang investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi rendah emisi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengurangan emisi tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru.

Baca Juga : Cara Mengurangi Emisi Karbon dengan Efisiensi Energi, Hemat Listrik

Sektor yang Menjadi Fokus Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia memiliki berbagai sumber emisi sehingga pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik setiap sektor.

1. Sektor Energi

Sektor energi menjadi salah satu fokus utama karena penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar.

Untuk mengurangi emisi, pemerintah mendorong pengembangan energi surya, angin, air, panas bumi, serta sumber energi terbarukan lainnya. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pembangkit dan penggunaan energi dalam kegiatan operasional.

2. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan

Kegiatan deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran lahan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Oleh sebab itu, pemerintah mendorong perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, restorasi ekosistem gambut, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Selain mengurangi emisi, upaya tersebut juga membantu menjaga keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan masyarakat.

3. Sektor Industri

Kegiatan industri menghasilkan emisi melalui penggunaan energi, pembakaran bahan bakar, dan proses produksi tertentu.

Untuk mengatasinya, perusahaan dapat menggunakan mesin hemat energi, memperbaiki proses produksi, memanfaatkan energi bersih, serta mengurangi limbah.

Selanjutnya, perusahaan perlu mengevaluasi hasil program tersebut agar dapat mengetahui perkembangan penurunan emisinya.

4. Sektor Transportasi

Transportasi darat, laut, dan udara menggunakan energi yang sebagian besar masih berasal dari bahan bakar fosil.

Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan transportasi umum, kendaraan listrik, efisiensi bahan bakar, dan pengelolaan sistem transportasi yang lebih baik.

Baca Juga : Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Mengurangi Emisi Karbon

5. Sektor Pertanian dan Limbah

Sektor pertanian dapat menghasilkan metana dan dinitrogen oksida melalui kegiatan peternakan, pengelolaan sawah, dan penggunaan pupuk.

Sementara itu, tempat pembuangan sampah juga menghasilkan metana dari proses penguraian bahan organik.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu memperbaiki pengelolaan limbah, mengembangkan pengolahan sampah organik, serta menerapkan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Instrumen Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia

Pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk mendorong pencapaian target pengurangan emisi. Salah satu pendekatan penting dalam kebijakan terbaru adalah penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

1. Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon merupakan mekanisme transaksi unit karbon antara pihak yang memiliki unit karbon dengan pihak yang membutuhkan unit tersebut sesuai ketentuan.

Melalui mekanisme ini, kegiatan yang berhasil mengurangi atau menyerap emisi dapat menghasilkan unit karbon yang memiliki nilai ekonomi apabila memenuhi persyaratan.

Namun, setiap transaksi perlu mengikuti ketentuan pencatatan, pengukuran, dan verifikasi agar integritas unit karbon tetap terjaga.

2. Pembayaran Berbasis Kinerja

Pembayaran berbasis kinerja memberikan insentif kepada pihak yang berhasil mencapai hasil pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon sesuai kriteria program.

Sebagai contoh, kegiatan perlindungan hutan dan rehabilitasi lahan dapat memperoleh dukungan berdasarkan hasil yang terukur.

Dengan demikian, mekanisme ini dapat mendorong partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

3. Alokasi Karbon

Alokasi karbon merupakan instrumen untuk mengatur batas atau ketersediaan emisi dalam lingkup yang ditetapkan pemerintah.

Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menghubungkan kebijakan pengendalian emisi dengan perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

4. Pungutan atas Karbon

Pungutan atas karbon merupakan instrumen ekonomi yang dapat digunakan pemerintah untuk memberikan konsekuensi ekonomi terhadap aktivitas yang menghasilkan emisi sesuai dasar hukum dan ketentuan pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, penerapan instrumen ini memerlukan aturan teknis yang jelas agar pelaku usaha memahami kewajiban serta mekanisme perhitungannya.

Baca Juga : Pengurangan Emisi dari Pengelolaan Limbah, Pemanfaatan Sampah

Kewajiban Perusahaan dalam Mendukung Pengurangan Emisi

Perusahaan perlu memahami bahwa pengurangan emisi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, dunia usaha juga perlu berkontribusi melalui pengelolaan kegiatan operasional yang memperhatikan dampak lingkungan.

Berikut beberapa langkah yang dapat perusahaan lakukan.

Mengidentifikasi Sumber Emisi

Pertama, perusahaan perlu mengetahui sumber emisi dari seluruh kegiatan operasional. Identifikasi dapat mencakup penggunaan listrik, bahan bakar kendaraan, proses produksi, pengelolaan limbah, dan kegiatan pendukung lainnya.

Melakukan Penghitungan Emisi

Selanjutnya, perusahaan perlu menghitung jumlah emisi berdasarkan data aktivitas dan faktor emisi yang sesuai.

Hasil penghitungan tersebut membantu perusahaan memahami sumber emisi terbesar dan menentukan prioritas pengurangan.

Menyusun Program Mitigasi

Setelah mengetahui sumber emisi, perusahaan dapat menyusun program mitigasi. Misalnya, perusahaan mengganti peralatan yang boros energi, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Selain itu, perusahaan dapat mengembangkan program pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan.

Melakukan Pemantauan dan Pelaporan

Perusahaan perlu memantau hasil program secara berkala. Dengan demikian, perusahaan dapat membandingkan jumlah emisi sebelum dan sesudah penerapan langkah mitigasi.

Apabila kegiatan usaha mengikuti skema pelaporan atau perdagangan karbon tertentu, perusahaan juga perlu memenuhi ketentuan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang berlaku.

Baca Juga : Pengurangan Emisi melalui Penghijauan dan Reboisasi

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengurangan Emisi

Keberhasilan pengurangan emisi membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat perlu mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing.

Peran Pemerintah

Pemerintah bertugas menyusun kebijakan, menetapkan target, mengoordinasikan pelaksanaan program, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas agar berbagai pihak dapat menjalankan program mitigasi.

Peran Perusahaan

Perusahaan dapat mendukung kebijakan pengurangan emisi melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta penghitungan emisi operasional.

Selanjutnya, perusahaan dapat mengembangkan inovasi produksi rendah karbon agar kegiatan usaha tetap kompetitif.

Peran Masyarakat

Masyarakat juga dapat berkontribusi melalui kebiasaan sederhana, seperti menghemat listrik, menggunakan transportasi umum, mengurangi sampah, dan menjaga lingkungan.

Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan serta perlindungan kawasan hutan dan lingkungan sekitar.

Baca Juga : Cara Menghitung Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Perusahaan

Tantangan Penerapan Regulasi Pengurangan Emisi di Indonesia

Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan, penerapan pengurangan emisi masih menghadapi sejumlah tantangan.

Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

Sebagian kegiatan industri masih menggunakan teknologi lama yang membutuhkan energi dalam jumlah besar. Selain itu, pengembangan energi terbarukan membutuhkan infrastruktur dan investasi yang memadai.

Kebutuhan Pendanaan

Program pengurangan emisi sering membutuhkan biaya awal yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan perlu mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap sektor.

Kualitas Data Emisi

Penghitungan emisi membutuhkan data aktivitas yang akurat dan metode yang konsisten. Namun, keterbatasan data dapat menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi.

Koordinasi Antarinstansi

Pengendalian emisi melibatkan banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Dengan demikian, koordinasi yang baik menjadi faktor penting agar kebijakan berjalan secara konsisten.

Pemahaman Pelaku Usaha

Tidak semua perusahaan memahami mekanisme penghitungan emisi, perdagangan karbon, dan kewajiban pelaporan. Karena itu, sosialisasi serta pendampingan teknis perlu terus ditingkatkan.

Baca Juga : Program Pengurangan Emisi Perusahaan, Cara Penerapannya

Manfaat Penerapan Regulasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Penerapan regulasi pengurangan emisi memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Mengurangi risiko perubahan iklim: Pengendalian emisi membantu membatasi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan: Penggunaan energi bersih dan pengelolaan limbah yang lebih baik dapat mendukung lingkungan yang lebih sehat.
3. Mendorong inovasi teknologi: Perusahaan memiliki peluang mengembangkan proses produksi yang lebih efisien.
4. Membuka peluang investasi: Kegiatan rendah karbon dapat menarik investasi pada energi terbarukan dan proyek lingkungan.
5. Meningkatkan daya saing perusahaan: Pengelolaan emisi yang baik dapat membantu perusahaan memenuhi tuntutan pasar dan standar keberlanjutan.
6. Melindungi sumber daya alam: Pengurangan deforestasi dan rehabilitasi ekosistem membantu menjaga fungsi lingkungan.

Oleh karena itu, regulasi pengurangan emisi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam.

Regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia menjadi landasan penting dalam menghadapi perubahan iklim dan membangun perekonomian rendah karbon. Pemerintah telah mengembangkan berbagai dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hingga Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Baca Juga : Monitoring dan Verifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Melalui regulasi tersebut, pemerintah mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon, alokasi karbon, penetapan target NDC, transparansi, serta pemantauan dan evaluasi pengendalian emisi.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah. Perusahaan dan masyarakat juga perlu mengambil bagian melalui efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah emisi, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, penerapan regulasi secara konsisten dapat membantu Indonesia mencapai target iklim sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Konsultasi Pengurangan Emisi Sekarang