Registrasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengakuan Emisi

Registrasi aksi mitigasi perubahan iklim dan pengakuan emisi merupakan bagian penting dalam pengendalian gas rumah kaca di Indonesia. Melalui registrasi, pemerintah dapat mencatat kegiatan yang bertujuan menurunkan emisi, memantau pelaksanaannya, serta menilai kontribusi setiap pihak terhadap target iklim nasional. Selanjutnya, hasil pencatatan dan pemeriksaan dapat menjadi dasar pengakuan pemerintah terhadap kontribusi kegiatan tersebut.

Dalam proses ini, pelaku usaha, pemerintah daerah, lembaga, dan masyarakat perlu memahami hubungan antara registrasi aksi mitigasi, pengukuran emisi, verifikasi, serta Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Setiap mekanisme memiliki fungsi berbeda. Oleh karena itu, pelaksana kegiatan perlu menentukan sistem pencatatan yang sesuai dengan tujuan programnya.

Selain mendukung transparansi, registrasi juga membantu mencegah penghitungan ganda atas hasil mitigasi. Dengan demikian, informasi pengurangan emisi dapat memiliki dasar yang lebih jelas dan dapat di telusuri. Artikel ini membahas pengertian sertifikasi pengurangan emisi terlebih dahulu, kemudian menjelaskan registrasi aksi mitigasi perubahan iklim, tahapan pencatatan, persyaratan, dan bentuk pengakuan yang dapat di peroleh.

Apa Itu Sertifikasi Pengurangan Emisi?

Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau SPE-GRK merupakan bukti kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca yang di terbitkan melalui mekanisme sesuai ketentuan pemerintah. Sertifikat ini berkaitan dengan hasil kegiatan mitigasi yang telah melalui tahapan pendaftaran, pemeriksaan, dan verifikasi berdasarkan aturan yang berlaku.

SPE-GRK tidak sama dengan dokumen pendaftaran kegiatan biasa. Registrasi mencatat informasi mengenai aksi mitigasi dan pelaksanaannya, sedangkan sertifikasi memberikan bukti atas kinerja pengurangan emisi setelah kegiatan memenuhi persyaratan yang di tentukan.

Dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, SPE-GRK dapat mendukung beberapa kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, sertifikat tersebut dapat berfungsi sebagai bukti kinerja pengurangan emisi, instrumen perdagangan karbon, dasar pembayaran atas hasil aksi mitigasi, kompensasi emisi, serta bukti kinerja kegiatan berwawasan lingkungan yang memperoleh pendanaan melalui skema obligasi atau sukuk.

Namun, setiap kegiatan tidak otomatis memperoleh sertifikat. Pelaksana harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif, termasuk ketentuan pendaftaran, verifikasi independen, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perbedaan Sertifikasi dan Registrasi Pengurangan Emisi

Sertifikasi dan registrasi mempunyai hubungan erat, tetapi keduanya menjalankan fungsi yang berbeda.

Registrasi aksi mitigasi merupakan proses pencatatan kegiatan, identitas penanggung jawab, lokasi, metodologi, target, serta informasi teknis lainnya ke dalam sistem yang sesuai. Pencatatan ini membantu pemerintah mengelola data aksi perubahan iklim.

Sementara itu, sertifikasi pengurangan emisi berkaitan dengan pengakuan atas hasil pengurangan emisi yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat.

Sebagai contoh, perusahaan menjalankan proyek pembangkit listrik tenaga surya untuk mengurangi penggunaan listrik dari sumber energi fosil. Perusahaan perlu mencatatkan kegiatan tersebut melalui mekanisme yang berlaku. Setelah itu, perusahaan melakukan pengukuran dan menyiapkan laporan hasil mitigasi. Apabila kegiatan memenuhi persyaratan sertifikasi, pelaksana dapat melanjutkan proses sesuai ketentuan penerbitan SPE-GRK.

Dengan memahami perbedaan tersebut, pelaku usaha dapat menghindari anggapan bahwa nomor registrasi kegiatan sudah otomatis menjadi sertifikat pengurangan emisi.

Apa Itu Registrasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim?

Registrasi aksi mitigasi perubahan iklim adalah proses pencatatan kegiatan yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca ke dalam sistem registri yang di tetapkan pemerintah. Di Indonesia, salah satu sistem penting untuk pencatatan aksi perubahan iklim adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI.

Melalui SRN PPI, penanggung jawab kegiatan dapat menyampaikan informasi mengenai program mitigasi, pelaksanaan kegiatan, sumber daya, dan hasil yang di capai. Informasi tersebut membantu pemerintah membangun data perubahan iklim yang lebih terstruktur.

Aksi mitigasi dapat berasal dari berbagai sektor. Contohnya mencakup penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, pengurangan emisi industri, perlindungan hutan, dan praktik pertanian rendah karbon.

Registrasi bukan sekadar kegiatan mengisi formulir. Pelaksana perlu menyiapkan informasi yang dapat menjelaskan hubungan antara kegiatan dan potensi penurunan emisi. Selain itu, data yang di sampaikan harus memiliki dasar yang jelas agar dapat melalui proses pemeriksaan.

Fungsi SRN PPI dalam Registrasi Aksi Mitigasi

SRN PPI berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pengelolaan informasi mengenai aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini membantu pemerintah mengumpulkan data dari berbagai pihak dan sektor.

Beberapa fungsi pentingnya meliputi:

• Mencatat kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
• Mengelola informasi mengenai pelaksana dan lokasi kegiatan.
• Mendukung pemantauan hasil aksi perubahan iklim.
• Menyediakan informasi mengenai kontribusi berbagai pihak.
• Mendukung pelaporan pencapaian target iklim nasional.
• Membantu mencegah penghitungan ganda atas aksi mitigasi.
• Menjadi bagian dari kerangka transparansi data emisi gas rumah kaca.

Dengan fungsi tersebut, SRN PPI membantu menghubungkan kegiatan di tingkat proyek dengan kebutuhan data nasional.

Siapa yang Dapat Mendaftarkan Aksi Mitigasi?

Registrasi aksi mitigasi dapat melibatkan berbagai pihak sesuai tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku. Pihak yang dapat menjalankan kegiatan antara lain:

1. Pemerintah pusat: kementerian dan lembaga dapat mendaftarkan program mitigasi sesuai bidang tugasnya.
2. Pemerintah daerah: pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dapat mencatat kegiatan yang mendukung penurunan emisi di wilayahnya.
3. Pelaku usaha: perusahaan dapat mendaftarkan kegiatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, energi terbarukan, atau kegiatan rendah karbon lainnya.
4. Masyarakat: kelompok masyarakat dapat menjalankan kegiatan berbasis komunitas, seperti pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan.
5. Lembaga dan organisasi: organisasi dapat berperan melalui program konservasi, rehabilitasi ekosistem, dan kegiatan mitigasi lainnya.

Selain itu, kerja sama antarpihak dapat mendukung pelaksanaan kegiatan. Namun, penanggung jawab perlu menjelaskan peran masing-masing pihak agar data dan kontribusi kegiatan tidak tumpang tindih.

Tujuan Registrasi Aksi Mitigasi dan Pengakuan Emisi

Registrasi aksi mitigasi dan pengakuan emisi memiliki beberapa tujuan yang saling berkaitan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kegiatan perubahan iklim memiliki data yang jelas dan dapat mendukung kebijakan nasional.

Mencatat Kontribusi Kegiatan terhadap Penurunan Emisi

Registrasi membantu pemerintah mengetahui kegiatan mitigasi yang berjalan di berbagai sektor. Data tersebut dapat menunjukkan jenis program, lokasi, pelaksana, periode kegiatan, serta hasil yang di capai.

Dengan pencatatan yang teratur, pemerintah dapat melihat kontribusi setiap kegiatan terhadap upaya penurunan emisi. Selain itu, informasi tersebut membantu pemangku kepentingan menilai perkembangan program mitigasi.

Mendukung Pencapaian Target NDC

Indonesia memiliki target iklim melalui Nationally Determined Contribution atau NDC. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam kerangka Persetujuan Paris.

Registrasi aksi mitigasi menyediakan informasi mengenai kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut. Pemerintah dapat menggunakan data yang tersedia untuk memantau perkembangan penurunan emisi dari sektor energi, kehutanan, pertanian, limbah, dan industri.

Oleh karena itu, pencatatan aksi mitigasi memiliki peran penting dalam menghubungkan pelaksanaan program dengan evaluasi target nasional.

Memastikan Transparansi Data Emisi

Data emisi harus memiliki sumber dan metode yang jelas. Registrasi membantu menyediakan informasi mengenai kegiatan dan hasil mitigasi agar pihak terkait dapat menelusurinya.

Selain itu, proses pemeriksaan dapat meningkatkan kualitas informasi yang di sampaikan. Dengan demikian, pengakuan pemerintah tidak hanya bergantung pada klaim dari pelaksana kegiatan.

Mencegah Penghitungan Ganda

Penghitungan ganda atau double counting terjadi ketika satu hasil pengurangan emisi di klaim lebih dari satu kali dalam mekanisme yang tidak sesuai.

Registrasi membantu mencatat identitas kegiatan, penanggung jawab, dan informasi hasil mitigasi. Selanjutnya, sistem pencatatan dapat mendukung penelusuran agar hasil yang sama tidak di akui secara berulang.

Mendukung Ekonomi Karbon

Registrasi dan pengakuan emisi juga berkaitan dengan pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Dalam mekanisme tertentu, hasil mitigasi yang memenuhi persyaratan dapat mendukung penerbitan unit karbon dan kegiatan perdagangan karbon.

Namun, registrasi aksi mitigasi tidak otomatis menghasilkan unit karbon yang dapat di perjualbelikan. Pelaksana tetap perlu mengikuti persyaratan tambahan mengenai metodologi, validasi, verifikasi, pencatatan unit, dan penerbitan sertifikat.

Tahapan Registrasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Pelaksanaan registrasi membutuhkan persiapan data dan dokumen yang sesuai dengan jenis kegiatan. Secara umum, pelaksana perlu melalui beberapa tahapan berikut. Rincian teknis dapat berbeda mengikuti sistem dan peraturan yang berlaku.

Menentukan Jenis Aksi Mitigasi

Tahap pertama adalah menentukan kegiatan yang akan di daftarkan. Pelaksana perlu menjelaskan tujuan program, sektor, lokasi, periode pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Contohnya, perusahaan dapat menjalankan penggantian mesin produksi dengan teknologi hemat energi. Sementara itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan pengelolaan sampah untuk mengurangi emisi metana.

Penentuan jenis kegiatan membantu pelaksana memilih pendekatan penghitungan dan dokumen teknis yang tepat.

Menyiapkan Identitas Penanggung Jawab

Pelaksana perlu menyiapkan informasi identitas pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan. Untuk perusahaan, informasi dapat mencakup nama badan usaha, legalitas, alamat, penanggung jawab, dan informasi organisasi.

Jika kegiatan melibatkan beberapa pihak, pelaksana perlu menjelaskan pembagian tanggung jawab. Langkah ini membantu memperjelas pihak yang mengelola data dan menyampaikan laporan.

Menyiapkan Informasi Umum Kegiatan

Informasi umum menjelaskan gambaran dasar aksi mitigasi. Data tersebut dapat mencakup:

• Nama dan jenis kegiatan.
• Sektor atau subsektor kegiatan.
• Lokasi pelaksanaan.
• Periode kegiatan.
• Tujuan mitigasi.
• Pihak yang terlibat.
• Sumber daya pendukung.
• Mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Informasi umum harus konsisten dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, pelaksana sebaiknya memeriksa kembali data sebelum mengirimkan registrasi.

Menyusun Data Teknis dan Baseline Emisi

Data teknis menjadi dasar untuk menjelaskan potensi penurunan emisi. Salah satu unsur pentingnya adalah baseline atau kondisi acuan.

Baseline menggambarkan perkiraan emisi dalam kondisi tanpa pelaksanaan kegiatan mitigasi berdasarkan metodologi yang sesuai. Setelah menentukan baseline, pelaksana dapat membandingkannya dengan emisi selama kegiatan berjalan.

Sebagai contoh, proyek efisiensi energi dapat menggunakan data konsumsi listrik sebelum penerapan teknologi baru sebagai bagian dari perhitungan kondisi acuan. Namun, pelaksana perlu memperhitungkan perubahan kapasitas produksi dan faktor lain yang memengaruhi konsumsi energi.

Mengisi dan Mengirimkan Data Registrasi

Setelah dokumen dan data siap, penanggung jawab mengakses sistem registri yang sesuai. Pelaksana kemudian mengisi informasi umum dan teknis berdasarkan kebutuhan sistem.

Sebelum mengirimkan data, periksa kesesuaian nama kegiatan, lokasi, periode, metodologi, dan identitas penanggung jawab. Selain itu, pastikan dokumen pendukung dapat terbaca dengan baik.

Kesalahan informasi dapat menghambat pemeriksaan. Karena itu, pelaksana perlu menyimpan salinan data dan dokumen yang telah di kirimkan.

Mengikuti Pemeriksaan dan Verifikasi

Setelah pelaksana menyampaikan informasi, kegiatan dapat melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan. Pemeriksaan bertujuan menilai kelengkapan data, kesesuaian metodologi, dan kebenaran laporan.

Untuk pengakuan hasil mitigasi, proses verifikasi menjadi unsur penting. Pihak pemeriksa dapat menilai data aktivitas, metode penghitungan, bukti pelaksanaan, dan hasil pemantauan.

Jika pemeriksa menemukan kekurangan, pelaksana perlu memberikan penjelasan atau melengkapi dokumen sesuai permintaan.

Memperoleh Pencatatan dan Pengakuan

Setelah memenuhi persyaratan, hasil kegiatan dapat tercatat dalam sistem dan menjadi dasar pengakuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pengakuan tersebut dapat menunjukkan kontribusi penanggung jawab terhadap pengendalian perubahan iklim. Namun, bentuk pengakuan dan tindak lanjutnya bergantung pada jenis kegiatan serta ketentuan yang di gunakan.

Dokumen untuk Registrasi Aksi Mitigasi

Dokumen registrasi bergantung pada sektor, skala, dan mekanisme kegiatan. Meskipun demikian, pelaksana sebaiknya menyiapkan beberapa kelompok dokumen berikut.

Dokumen Identitas dan Legalitas

Dokumen ini menjelaskan identitas pihak yang bertanggung jawab atas aksi mitigasi. Untuk pelaku usaha, dokumen dapat mencakup:

• Identitas badan usaha.
• Nomor Induk Berusaha atau dokumen legalitas yang relevan.
• Alamat dan informasi organisasi.
• Identitas penanggung jawab kegiatan.
• Dokumen kewenangan atau kerja sama apabila melibatkan pihak lain.

Kelengkapan dokumen membantu memperjelas status pelaksana dan tanggung jawabnya.

Dokumen Rencana Aksi Mitigasi

Dokumen rencana aksi menjelaskan kegiatan yang akan di jalankan. Isinya dapat mencakup latar belakang, tujuan, lokasi, batas kegiatan, teknologi, jadwal, serta metode pelaksanaan.

Selain itu, dokumen perlu menjelaskan sumber emisi yang menjadi sasaran mitigasi. Informasi ini membantu pemeriksa memahami hubungan antara kegiatan dan potensi penurunan emisi.

Data Baseline dan Metodologi

Pelaksana perlu menyiapkan data kondisi awal dan metodologi penghitungan. Dokumen ini menjelaskan cara menentukan emisi acuan serta cara menghitung hasil pengurangan emisi.

Metodologi harus sesuai dengan karakteristik kegiatan. Sebagai contoh, proyek energi terbarukan memerlukan data produksi energi dan faktor emisi yang relevan, sedangkan proyek pengelolaan limbah membutuhkan data volume dan karakteristik limbah.

Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan

Laporan pelaksanaan menjelaskan kegiatan yang benar-benar berjalan di lapangan. Isinya dapat mencakup periode kegiatan, data aktivitas, dokumentasi, hasil pengukuran, dan kendala yang muncul.

Pelaksana sebaiknya menyimpan bukti secara berkala. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak hanya bergantung pada catatan yang di susun menjelang pengajuan.

Dokumen Validasi dan Verifikasi

Untuk kegiatan yang memerlukan validasi atau verifikasi, pelaksana perlu menyiapkan laporan dari pihak pemeriksa sesuai ketentuan mekanisme terkait.

Dokumen tersebut membantu menunjukkan bahwa rancangan dan hasil mitigasi telah melalui pemeriksaan. Namun, jenis pemeriksaan serta pihak yang berwenang dapat berbeda antara pencatatan aksi mitigasi dan proses penerbitan SPE-GRK.

Hubungan SRN PPI dengan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

SRN PPI dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca memiliki hubungan dalam tata kelola perubahan iklim, tetapi keduanya bukan sistem atau dokumen yang sama.

SRN PPI berfungsi sebagai sistem registri untuk mencatat aksi pengendalian perubahan iklim dan mendukung transparansi data nasional. Sementara itu, SPE-GRK merupakan bukti kinerja pengurangan emisi yang dapat di gunakan dalam penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon sesuai ketentuan.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 juga mengatur Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK dalam proses penyelenggaraan instrumen NEK. Dalam ketentuan sertifikasi, pendaftaran melalui SRUK, verifikasi oleh verifikator independen, dan pelaporan hasil verifikasi menjadi bagian dari tahapan penerbitan SPE-GRK.

Oleh sebab itu, pelaksana perlu membedakan tujuan pencatatan aksi dalam SRN PPI dengan proses yang berkaitan langsung dengan unit karbon dan sertifikat. Jangan menganggap bahwa pencatatan di satu sistem otomatis menggantikan seluruh tahapan pada sistem lainnya.

Hubungan Registrasi Aksi Mitigasi dengan MRV

MRV merupakan singkatan dari Measurement, Reporting, and Verification. Kerangka ini mencakup pengukuran, pelaporan, dan verifikasi untuk menjaga kualitas informasi emisi serta hasil mitigasi.

Ketiga unsur tersebut mendukung proses registrasi dan pengakuan emisi.

Measurement atau Pengukuran Emisi

Pengukuran bertujuan menghitung emisi dan perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan. Pelaksana menggunakan data aktivitas, faktor emisi, baseline, dan metodologi yang relevan.

Kualitas data sangat menentukan hasil penghitungan. Karena itu, pengelola perlu menyimpan sumber data dan catatan pengukuran secara teratur.

Reporting atau Pelaporan Hasil Mitigasi

Pelaporan menyajikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan hasil pengukuran. Laporan perlu menjelaskan periode, metode, data aktivitas, asumsi, dan hasil penghitungan.

Selain itu, pelaporan membantu pemerintah dan pihak terkait memahami perkembangan kegiatan. Informasi yang terstruktur juga memudahkan proses pemeriksaan.

Verification atau Verifikasi

Verifikasi memeriksa kesesuaian laporan dengan bukti dan metodologi. Pemeriksa dapat menilai dokumen, data lapangan, perhitungan emisi, serta penerapan prosedur pemantauan.

Dengan demikian, MRV membantu meningkatkan kredibilitas hasil mitigasi. Registrasi menyediakan tempat pencatatan, sedangkan MRV mendukung kualitas informasi yang di catat.

Regulasi Registrasi Aksi Mitigasi dan Pengakuan Emisi di Indonesia

Pelaksanaan registrasi aksi mitigasi dan pengakuan emisi perlu mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu landasan penting adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Peraturan tersebut di tetapkan pada 10 Oktober 2025 dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Di dalamnya, pemerintah mengatur tata laksana instrumen NEK, kerangka transparansi, pencatatan aksi, serta sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca.

Beberapa ketentuan penting yang perlu di pahami meliputi:

• Pencatatan aksi: penanggung jawab aksi mitigasi dan adaptasi perlu mencatatkan pelaksanaan kegiatan melalui SRN PPI sesuai ketentuan.
• Pengakuan kontribusi: hasil pencatatan yang memenuhi persyaratan dapat menjadi dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penanggung jawab.
• Kualitas data: informasi emisi dan ketahanan iklim perlu memiliki kualitas dan kebenaran yang di dukung proses verifikasi.
• Pencegahan penghitungan ganda: pencatatan membantu menghindari klaim berulang atas aksi mitigasi.
• Sertifikasi: SPE-GRK mengikuti tahapan pendaftaran, verifikasi independen, dan pelaporan hasil verifikasi sesuai ketentuan.

Karena aturan teknis dapat berkembang, pelaksana sebaiknya memeriksa regulasi terbaru dan ketentuan sektoral sebelum mengajukan registrasi atau sertifikasi.

Kendala dalam Registrasi Aksi Mitigasi dan Pengakuan Emisi

Pelaksanaan registrasi dapat menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pelaksana belum memiliki sistem pengelolaan data yang memadai.

Data Emisi Belum Lengkap

Sebagian pelaksana belum mengumpulkan data penggunaan energi, bahan bakar, produksi, atau limbah secara konsisten. Kondisi ini menyulitkan penyusunan baseline dan penghitungan pengurangan emisi.

Solusinya, pelaksana perlu membangun sistem pencatatan sejak tahap awal kegiatan. Selain itu, setiap data sebaiknya memiliki sumber dan periode yang jelas.

Kesalahan Memilih Metodologi

Metodologi yang tidak sesuai dapat menghasilkan perhitungan yang kurang tepat. Oleh karena itu, pelaksana perlu memahami karakteristik kegiatan sebelum menentukan metode penghitungan.

Jika proyek berada di sektor energi, metode perlu memperhitungkan sumber energi dan faktor emisi yang relevan. Sebaliknya, proyek kehutanan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lahan dan perubahan cadangan karbon.

Dokumen Administrasi Tidak Konsisten

Perbedaan nama kegiatan, lokasi, periode, dan identitas penanggung jawab dapat menghambat pemeriksaan. Untuk menghindarinya, pelaksana perlu memeriksa kesesuaian seluruh dokumen sebelum pengiriman.

Belum Memahami Perbedaan Sistem Registri

SRN PPI dan SRUK mempunyai fungsi yang berbeda. Kesalahan memahami perbedaan tersebut dapat membuat pelaksana memilih jalur administrasi yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan.

Karena itu, tentukan terlebih dahulu apakah kebutuhan utama berkaitan dengan pencatatan aksi perubahan iklim, penyelenggaraan instrumen NEK, atau penerbitan unit karbon dan SPE-GRK.

Belum Memiliki Sistem Pemantauan

Pengelola yang hanya mengumpulkan data pada akhir kegiatan dapat mengalami kesulitan saat proses verifikasi. Sebaliknya, pemantauan berkala membantu memastikan setiap perubahan memiliki bukti yang memadai.

Oleh sebab itu, susun jadwal pemantauan dan tentukan pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan data.

Jasa Pengurusan Registrasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Registrasi aksi mitigasi perubahan iklim dan pengakuan emisi membutuhkan ketelitian dalam menyiapkan data, dokumen kegiatan, informasi teknis, serta laporan pendukung. Pelaksana juga perlu memahami perbedaan fungsi SRN PPI, SRUK, MRV, dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca agar dapat menentukan proses yang sesuai.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan pemohon. Pendampingan dapat membantu memetakan kebutuhan administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memahami tahapan pengurusan yang relevan dengan kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Sebelum proses di mulai, pelaksana perlu menentukan jenis kegiatan, tujuan registrasi, mekanisme pengakuan yang di butuhkan, serta dokumen yang tersedia. Dengan persiapan tersebut, proses administrasi dapat berjalan lebih terarah.

Layanan pendampingan berfokus pada kebutuhan dokumen dan administrasi. Sementara itu, penilaian teknis, verifikasi, persetujuan, dan penerbitan pengakuan atau sertifikat tetap mengikuti kewenangan lembaga serta otoritas yang berwenang.

Konsultasi Sertifikasi Emisi Sekarang