Perwalian Anak oleh Kakek, Nenek, atau Keluarga Terdekat

Perwalian Anak oleh Kakek, Nenek, atau Keluarga Terdekat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang belum berusia 18 tahun ketika orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Dalam keadaan tersebut, kakek, nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga lainnya dapat mengajukan diri sebagai wali sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Dengan demikian, anak tetap memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya.

Namun, hubungan darah saja tidak otomatis memberikan kewenangan hukum kepada seseorang untuk menjadi wali. Calon wali harus mengikuti prosedur penunjukan dan memperoleh penetapan pengadilan. Selain itu, pihak yang mengajukan diri perlu menunjukkan kemampuan mengasuh serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perwalian antara lain mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaannya.

Baca Juga : Perwalian Anak: Panduan Lengkap Syarat dan Cara Mengurus

1. Pengertian Perwalian Anak oleh Keluarga Terdekat

Perwalian merupakan tanggung jawab hukum seseorang atau badan hukum untuk menjalankan kekuasaan asuh seperti orang tua terhadap anak. Perwalian di perlukan ketika anak tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua karena keadaan tertentu.

Contohnya, kedua orang tua meninggal dunia, orang tua tidak di ketahui keberadaannya, atau terdapat keadaan hukum yang menyebabkan orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kondisi tersebut, keluarga terdekat dapat mengajukan diri sebagai calon wali.

Selain mengasuh anak sehari-hari, wali juga dapat mewakili kepentingan hukum anak dan mengurus harta kekayaannya sesuai ketentuan. Oleh karena itu, perwalian memiliki cakupan tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar memberikan tempat tinggal.

Meskipun demikian, keluarga perlu memahami bahwa pengasuhan sehari-hari dan kewenangan hukum sebagai wali merupakan dua hal yang berbeda. Seseorang yang selama ini merawat anak belum tentu memiliki kewenangan untuk melakukan seluruh tindakan hukum atas nama anak.

Baca Juga : Syarat Mengurus Perwalian Anak di Pengadilan

2. Siapa yang Dapat Menjadi Wali Anak?

PP Nomor 29 Tahun 2019 mengatur urutan pihak yang dapat mengajukan diri sebagai wali. Aturan tersebut mengutamakan keluarga anak sebelum mempertimbangkan pihak lain.

Berikut pihak yang dapat menjadi calon wali:

1. Kakek atau nenek. Kakek dan nenek termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Mereka dapat mengajukan diri apabila memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan mengasuh anak.
2. Saudara orang tua anak. Paman atau bibi dapat mengajukan diri sebagai calon wali apabila memenuhi persyaratan untuk kategori saudara.
3. Anggota keluarga lainnya. Kerabat lain dapat mengajukan diri sesuai hubungan keluarga dan kategori yang di atur dalam peraturan.
4. Orang lain. Jika keluarga dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak di ketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan, orang lain dapat di pertimbangkan.
5. Badan hukum. Dalam keadaan tertentu, badan hukum yang memenuhi ketentuan juga dapat menjalankan fungsi sebagai wali.

Dengan demikian, kakek dan nenek memiliki posisi sebagai keluarga anak yang mendapat prioritas. Selanjutnya, paman, bibi, atau saudara lainnya dapat di pertimbangkan sesuai urutan dan ketentuan hukum.

Namun, prioritas hubungan keluarga tidak berarti pengadilan harus menunjuk anggota keluarga yang paling tua. Kemampuan, kedekatan emosional, kondisi keluarga, serta kepentingan anak tetap menjadi pertimbangan penting.

Baca Juga : Cara Mengurus Penetapan Wali Anak di Pengadilan

3. Syarat Kakek atau Nenek Menjadi Wali Anak

Kakek atau nenek yang ingin menjadi wali harus memenuhi persyaratan dalam PP Nomor 29 Tahun 2019. Persyaratan tersebut bertujuan memastikan bahwa calon wali memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab.

Beberapa persyaratan utama untuk kategori keluarga anak meliputi:

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili tetap di Indonesia.
2. Berusia paling rendah 30 tahun.
3. Sehat secara fisik dan mental.
4. Memiliki perilaku yang baik.
5. Mampu secara ekonomi.
6. Menganut agama yang sama dengan anak.
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami atau istri apabila telah menikah.
8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi wali.
9. Membuat pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau perlakuan salah terhadap anak.
10. Mengutamakan keluarga anak dengan derajat hubungan terdekat.

Selain itu, PP tersebut mengatur persetujuan tertulis dari orang tua apabila orang tua masih hidup, di ketahui keberadaannya, dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Kakek atau nenek juga perlu menunjukkan kedekatan dengan anak. Misalnya, mereka telah mengenal kebutuhan anak, memahami kebiasaan sehari-hari, dan memiliki hubungan emosional yang baik.

Oleh karena itu, calon wali sebaiknya tidak hanya menyiapkan dokumen administrasi. Mereka juga perlu menunjukkan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam jangka panjang.

Baca Juga : Prosedur Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur

4. Syarat Paman, Bibi, atau Saudara Menjadi Wali

Selain kakek dan nenek, paman atau bibi juga dapat mengajukan diri sebagai calon wali. Dalam PP Nomor 29 Tahun 2019, kategori saudara memiliki ketentuan persyaratan tersendiri.

Salah satu perbedaan penting terletak pada batas usia. Calon wali dari kategori saudara harus berusia paling rendah 21 tahun. Sementara itu, persyaratan lainnya mencakup kesehatan fisik dan mental, perilaku baik, kemampuan ekonomi, kesamaan agama dengan anak, serta kesediaan menjalankan tanggung jawab perwalian.

Selain itu, calon wali dari kategori saudara perlu memiliki kedekatan dengan anak dan memperhatikan persetujuan anak sesuai ketentuan. Jika anak belum mampu menyampaikan persetujuan secara langsung, pernyataannya dapat di fasilitasi oleh ahli atau lembaga yang di tunjuk sesuai peraturan.

Dengan demikian, paman atau bibi yang masih berusia relatif muda tetap dapat mengajukan diri selama memenuhi batas usia dan persyaratan lainnya. Namun, pengadilan tetap mempertimbangkan kelayakan calon wali serta kepentingan terbaik bagi anak.

Baca Juga : Dokumen yang Dibutuhkan untuk Mengurus Perwalian Anak

5. Bagaimana Jika Kakek dan Nenek Sama-Sama Ingin Menjadi Wali?

Dalam beberapa keluarga, kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibu mungkin sama-sama ingin mengasuh anak. Bahkan, tidak jarang paman atau bibi juga mengajukan diri karena merasa mampu memberikan pengasuhan terbaik.

Apabila terjadi keadaan seperti ini, keluarga sebaiknya mengutamakan musyawarah. Setiap pihak perlu membicarakan kebutuhan anak dan menghindari perselisihan yang dapat mengganggu kondisi psikologisnya.

Beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan antara lain:

1. Kedekatan emosional calon wali dengan anak.
2. Kemampuan menyediakan tempat tinggal yang aman.
3. Kesiapan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
4. Kondisi kesehatan fisik dan mental calon wali.
5. Kemampuan ekonomi dan kestabilan keluarga.
6. Kesediaan menjaga hubungan anak dengan keluarga dari pihak ayah maupun ibu.
7. Pendapat anak sesuai usia dan tingkat kematangannya.

Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat meminta arahan dari dinas sosial atau menempuh prosedur hukum. Selanjutnya, pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Baca Juga : Hak dan Kewajiban Wali terhadap Anak di Bawah Umur

6. Dokumen untuk Mengurus Perwalian Anak oleh Keluarga

Sebelum mengajukan permohonan, calon wali perlu menyiapkan dokumen untuk membuktikan identitas, hubungan keluarga, dan kelayakannya.

Dokumen yang umumnya perlu di siapkan meliputi:

1. KTP calon wali.
2. Kartu Keluarga calon wali.
3. Akta kelahiran anak.
4. Akta kematian orang tua jika permohonan berkaitan dengan meninggalnya kedua orang tua.
5. Dokumen yang membuktikan hubungan keluarga, seperti akta kelahiran atau dokumen kependudukan lain.
6. Surat pernyataan kesediaan menjadi wali.
7. Surat persetujuan pasangan bagi calon wali yang telah menikah.
8. Surat keterangan kesehatan sesuai kebutuhan.
9. Dokumen pendukung kemampuan ekonomi.
10. Rekomendasi dari dinas sosial kabupaten atau kota.
11. Dokumen kepemilikan harta anak apabila perwalian juga berkaitan dengan pengelolaan aset.

Selain itu, pemohon perlu menyiapkan dokumen tambahan apabila terdapat keadaan khusus, seperti orang tua yang tidak di ketahui keberadaannya atau perselisihan mengenai pengasuhan anak.

Namun, daftar tersebut perlu di sesuaikan dengan kondisi setiap permohonan. Karena itu, calon wali sebaiknya meminta daftar persyaratan terbaru dari dinas sosial dan pengadilan yang berwenang.

Baca Juga : Perwalian Anak Setelah Orang Tua Meninggal Dunia

7. Prosedur Mengurus Penetapan Wali di Pengadilan

Setelah menentukan calon wali dan menyiapkan dokumen, keluarga perlu mengikuti prosedur penunjukan sesuai PP Nomor 29 Tahun 2019 dan Permensos Nomor 7 Tahun 2024.

Berikut tahapan yang perlu di perhatikan:

Pertama menentukan calon wali

Keluarga membicarakan siapa yang paling siap mengasuh anak. Pertimbangkan hubungan keluarga, kedekatan emosional, kondisi kesehatan, kemampuan ekonomi, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab.

Baca Juga : Penetapan Wali Anak untuk Mengurus Harta Warisan

Kedua mengajukan permohonan kepada dinas sosial

Calon wali menghubungi dinas sosial kabupaten atau kota setempat untuk memperoleh informasi persyaratan dan proses asesmen. Dinas sosial akan menugaskan pekerja sosial untuk melakukan asesmen terhadap calon wali dan keadaan anak.

Ketiga memperoleh rekomendasi dinas sosial

Dinas sosial menyusun rekomendasi berdasarkan hasil asesmen dan pertimbangan tim yang berwenang. Permensos Nomor 7 Tahun 2024 mengatur bahwa rekomendasi di berikan paling lama dua bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap oleh dinas sosial.

Keempat mengajukan permohonan ke pengadilan

Setelah memenuhi persyaratan, calon wali mengajukan permohonan penunjukan wali bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh sesuai ketentuan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama bagi anak beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi anak lainnya.

Baca Juga : Perwalian Anak dalam Keluarga Campuran WNI dan WNA

Kelima mengikuti persidangan

Pemohon perlu mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan mengenai hubungan keluarga, kondisi anak, serta kemampuan calon wali. Selanjutnya, pengadilan mempertimbangkan dokumen, rekomendasi dinas sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Keenam memperoleh penetapan pengadilan

Jika pengadilan menerima permohonan, calon wali memperoleh penetapan sebagai dasar hukum untuk menjalankan tanggung jawab perwalian. Setelah itu, wali perlu memenuhi kewajiban pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Jasa Pengurusan Penetapan Perwalian Anak di Indonesia

8. Hak dan Kewajiban Kakek, Nenek, atau Keluarga yang Menjadi Wali

Setelah memperoleh penetapan pengadilan, wali memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak. Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan sehari-hari, tetapi juga perkembangan fisik, mental, sosial, dan pendidikan anak.

Beberapa kewajiban wali antara lain:

1. Memberikan tempat tinggal yang aman dan layak.
2. Memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan kesehatan.
3. Mengurus pendidikan serta mendukung perkembangan bakat anak.
4. Melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi.
5. Memberikan bimbingan moral dan pendidikan karakter.
6. Menghargai pendapat anak sesuai usia dan kematangannya.
7. Mewakili anak dalam tindakan hukum sesuai kewenangan.
8. Menjaga serta mengelola harta anak untuk kepentingannya.

Selain itu, wali perlu menjaga hubungan anak dengan keluarga besar selama hubungan tersebut aman dan tidak merugikan anak. Misalnya, kakek atau nenek yang menjadi wali sebaiknya tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal keluarga dari pihak ayah maupun ibu.

Dengan demikian, perwalian tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan keluarga tanpa pertimbangan yang sah. Sebaliknya, wali perlu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.

9. Pengelolaan Harta Anak oleh Wali

Perwalian dapat mencakup pengelolaan harta milik anak, seperti tabungan, tanah, rumah, kendaraan, atau warisan dari orang tua. Dalam keadaan ini, kakek, nenek, paman, atau bibi yang menjadi wali wajib menjaga aset tersebut demi kepentingan anak.

Wali tidak boleh menggunakan harta anak untuk kebutuhan pribadi. Selain itu, wali perlu mencatat seluruh aset, menyimpan dokumen kepemilikan, dan membuat catatan transaksi secara tertib.

Apabila wali hendak menjual, mengalihkan, atau menjaminkan aset anak, wali harus memeriksa batas kewenangan dan persyaratan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut tidak boleh di lakukan hanya berdasarkan keputusan pribadi.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga menjelaskan kewajiban wali untuk menginventarisasi harta anak dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya. Karena itu, keluarga perlu memperhatikan aspek pengawasan agar hak ekonomi anak tetap terlindungi.

10. Mengapa Penetapan Wali Penting bagi Keluarga?

Penetapan wali memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab menjalankan perwalian. Dokumen tersebut juga membantu keluarga ketika harus mengurus kepentingan anak yang memerlukan perwakilan hukum.

Sebagai contoh, keluarga mungkin perlu mengurus administrasi pendidikan, kepentingan kesehatan, dokumen kependudukan, atau pengelolaan harta anak. Dalam keadaan tertentu, pihak terkait membutuhkan bukti kewenangan wali sebelum memproses tindakan hukum.

Selain itu, penetapan pengadilan dapat membantu mengurangi perselisihan antara keluarga dari pihak ayah dan ibu. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, setiap anggota keluarga dapat memahami siapa yang menjalankan tanggung jawab perwalian.

Oleh sebab itu, keluarga sebaiknya tidak hanya mengandalkan kesepakatan lisan. Sebaliknya, keluarga perlu mengikuti prosedur hukum agar kepentingan anak memperoleh perlindungan yang memadai.

Perwalian anak oleh kakek, nenek, atau keluarga terdekat merupakan upaya untuk memastikan anak tetap memperoleh pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan hak-haknya. PP Nomor 29 Tahun 2019 mengutamakan keluarga anak sebagai calon wali, selama pihak tersebut memenuhi persyaratan dan mampu menjalankan tanggung jawab.

Namun, hubungan keluarga tidak otomatis memberikan kewenangan hukum sebagai wali. Calon wali harus memenuhi persyaratan, memperoleh rekomendasi dinas sosial, dan mengajukan permohonan penunjukan kepada pengadilan. Selain itu, wali wajib menjaga kepentingan anak, termasuk mengelola harta kekayaan anak secara bertanggung jawab.

Dengan memahami ketentuan dan prosedur tersebut, keluarga dapat menentukan calon wali secara lebih tepat. Pada akhirnya, tujuan utama perwalian bukan sekadar memberikan kewenangan kepada anggota keluarga, melainkan memastikan anak memperoleh lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung masa depannya.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang