Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Pemohon

Pengertian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dokumen ini berisi keterangan mengenai ada atau tidaknya catatan kepolisian seseorang berdasarkan data kepolisian yang tersedia.

SKCK sering menjadi salah satu dokumen persyaratan untuk berbagai keperluan administrasi, seperti melamar pekerjaan, mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), mendaftar sebagai anggota TNI atau Polri, mengurus visa, melanjutkan pendidikan, hingga keperluan tertentu di luar negeri.

Bagi masyarakat yang belum pernah memiliki SKCK sebelumnya, proses pengajuan disebut sebagai permohonan baru. Pemohon perlu mempersiapkan sejumlah dokumen identitas dan persyaratan administrasi agar proses penerbitan dapat berjalan dengan lancar.

Mengetahui persyaratan pembuatan SKCK sejak awal sangat penting untuk menghindari kesalahan pengisian data, kekurangan dokumen, maupun keterlambatan proses penerbitan.

Persyaratan SKCK bagi Pemohon Baru

Bagi pemohon yang baru pertama kali membuat SKCK, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang perlu dipersiapkan. Persyaratan ini digunakan untuk memastikan identitas pemohon dan membantu proses pemeriksaan data kepolisian.

Berikut beberapa dokumen yang umumnya diperlukan.

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas utama bagi warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan usia kepemilikan KTP.

Pemohon perlu menyiapkan fotokopi KTP yang masih berlaku. Data pada KTP harus sesuai dengan identitas yang akan digunakan dalam formulir permohonan SKCK.

Pastikan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta nomor induk kependudukan (NIK) terbaca dengan jelas.

2.Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga diperlukan sebagai dokumen pendukung untuk memverifikasi data kependudukan pemohon.

Pemohon sebaiknya menyiapkan fotokopi KK terbaru yang memuat informasi anggota keluarga dan identitas kepala keluarga.

Apabila terdapat perubahan data kependudukan, pastikan dokumen yang digunakan sudah diperbarui melalui instansi terkait.

3.Fotokopi Akta Kelahiran atau Ijazah

Akta kelahiran atau ijazah dapat digunakan sebagai dokumen pendukung identitas pemohon.

Dokumen ini membantu memastikan kesesuaian nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir dengan dokumen identitas lainnya.

Pemohon perlu memperhatikan kesesuaian seluruh informasi agar tidak terjadi perbedaan data ketika proses pemeriksaan administrasi.

4.Pas Foto Terbaru

Pas foto merupakan salah satu persyaratan penting dalam pembuatan SKCK.

Secara umum, ketentuan foto yang perlu diperhatikan meliputi:

• Menggunakan pas foto terbaru.
• Ukuran foto mengikuti ketentuan satuan penerbit SKCK.
• Menggunakan latar belakang merah sesuai ketentuan umum SKCK.
• Berpakaian sopan dan rapi.
• Wajah terlihat jelas dan menghadap ke depan.
• Tidak menggunakan aksesori yang menutupi wajah.

Untuk menghindari kesalahan, pemohon sebaiknya menyiapkan beberapa lembar pas foto sesuai jumlah dan ketentuan yang berlaku pada kantor kepolisian tujuan.

5.Mengisi Formulir Permohonan SKCK

Pemohon baru diwajibkan mengisi formulir permohonan SKCK dengan informasi yang benar dan lengkap.

Formulir tersebut biasanya memuat data pribadi, alamat tempat tinggal, riwayat pendidikan, pekerjaan, serta informasi lain yang dibutuhkan untuk proses administrasi kepolisian.

Pastikan seluruh informasi diisi sesuai dokumen resmi. Kesalahan dalam penulisan nama, alamat, atau tanggal lahir dapat menyebabkan proses pemeriksaan menjadi lebih lama.

6.Melakukan Perekaman Sidik Jari

Perekaman sidik jari merupakan bagian dari proses identifikasi dalam penerbitan SKCK.

Bagi pemohon baru yang belum memiliki rumus sidik jari, petugas kepolisian dapat mengarahkan pemohon untuk melakukan proses perekaman sesuai prosedur yang berlaku.

Proses ini bertujuan mendukung identifikasi dan pencatatan data pemohon dalam sistem kepolisian.

7.Menyiapkan Bukti Pendaftaran

Jika melakukan pendaftaran melalui layanan online, pemohon perlu menyimpan bukti pendaftaran atau kode registrasi yang diberikan oleh sistem.

Bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu petugas menemukan data permohonan ketika pemohon datang ke kantor kepolisian sesuai prosedur layanan yang berlaku.

Pemohon sebaiknya memastikan bahwa seluruh informasi yang dimasukkan secara online sudah benar sebelum mengirimkan permohonan.

Persyaratan SKCK Berdasarkan Keperluan Pemohon

Selain persyaratan umum, dokumen pendukung pembuatan SKCK dapat berbeda berdasarkan tujuan penggunaannya.

Hal ini karena setiap keperluan administrasi dapat memiliki ketentuan tambahan yang harus dipenuhi.

1.SKCK untuk Melamar Pekerjaan

Bagi masyarakat yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan swasta maupun instansi tertentu, SKCK dapat diminta sebagai salah satu dokumen pendukung proses rekrutmen.

Pemohon perlu memastikan bahwa SKCK dibuat sesuai tujuan penggunaannya dan mengikuti ketentuan dari perusahaan atau instansi yang membuka lowongan pekerjaan.

2.SKCK untuk Seleksi CPNS dan PPPK

Peserta seleksi CPNS maupun PPPK dapat diminta melampirkan SKCK pada tahapan administrasi tertentu sesuai pengumuman instansi yang dilamar.

Persyaratan yang perlu diperhatikan antara lain:

• Identitas kependudukan yang sesuai.
• Dokumen pendukung pembuatan SKCK.
• Pas foto terbaru.
• Formulir permohonan.
• Ketentuan tambahan dari instansi penyelenggara seleksi.

Pemohon sebaiknya membaca pengumuman resmi seleksi agar tidak salah dalam menyiapkan dokumen.

3.SKCK untuk Melamar Pekerjaan di Luar Negeri

Bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, SKCK dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi tertentu.

Beberapa negara, perusahaan, atau instansi perekrutan tenaga kerja dapat meminta SKCK sebagai bagian dari pemeriksaan latar belakang pemohon.

Dalam kondisi tertentu, SKCK juga perlu diterjemahkan ke bahasa asing dan menjalani proses legalisasi atau Apostille sesuai persyaratan negara tujuan.

Bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), penting untuk memastikan persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan penempatan dan negara tujuan.

4.SKCK untuk Keperluan Visa

Beberapa jenis permohonan visa dapat mensyaratkan surat keterangan catatan kepolisian sebagai bagian dari pemeriksaan administrasi pemohon.

Persyaratan ini bergantung pada negara tujuan dan jenis visa yang diajukan.

Jika SKCK akan digunakan di luar negeri, pemohon perlu memperhatikan masa berlaku dokumen, kebutuhan penerjemahan tersumpah, serta ketentuan pengesahan dokumen yang berlaku.

5.SKCK untuk Pendidikan

Dalam kondisi tertentu, lembaga pendidikan dapat meminta SKCK sebagai salah satu dokumen pendukung pendaftaran.

Misalnya, untuk program pendidikan tertentu, beasiswa, atau kegiatan yang memiliki persyaratan pemeriksaan latar belakang.

Pemohon perlu memastikan ketentuan tersebut langsung kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Cara Mengajukan SKCK bagi Pemohon Baru

Setelah seluruh dokumen dipersiapkan, pemohon dapat mengajukan permohonan SKCK melalui layanan yang disediakan Polri.

Secara umum, terdapat dua cara pengajuan yang dapat dipilih sesuai ketentuan pelayanan yang berlaku.

1.Pendaftaran SKCK Secara Online

Pendaftaran online dapat membantu pemohon mengisi data dan melakukan proses registrasi sebelum menyelesaikan tahapan pelayanan yang diperlukan.

Berikut langkah-langkah umumnya:

1. Mengakses layanan resmi SKCK Online Polri yang berlaku.
2. Membuat akun apabila dipersyaratkan oleh sistem.
3. Mengisi data identitas sesuai dokumen kependudukan.
4. Memilih keperluan pembuatan SKCK.
5. Mengunggah dokumen persyaratan sesuai instruksi sistem.
6. Memilih lokasi pelayanan apabila tersedia.
7. Mengirimkan permohonan dan menyimpan bukti registrasi.
8. Mengikuti instruksi selanjutnya untuk verifikasi, identifikasi, dan penerbitan SKCK.

Pemohon perlu memperhatikan bahwa mekanisme layanan digital dapat mengalami perubahan. Gunakan kanal resmi Polri dan ikuti petunjuk yang ditampilkan pada sistem.

2.Pembuatan SKCK Secara Langsung di Kantor Polisi

Selain melalui layanan online, pemohon dapat mengurus SKCK secara langsung di kantor kepolisian yang berwenang.

Berikut tahapan yang umumnya dilakukan:

1. Datang ke kantor kepolisian sesuai tingkat kewenangan dan kebutuhan SKCK.
2. Mengambil atau meminta formulir permohonan kepada petugas.
3. Menyerahkan dokumen persyaratan.
4. Mengisi formulir dengan data yang benar.
5. Mengikuti proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen.
6. Melakukan perekaman sidik jari jika diperlukan.
7. Melakukan pembayaran biaya penerbitan sesuai ketentuan.
8. Menunggu proses penerbitan SKCK.

Sebelum datang, sebaiknya pemohon memastikan jadwal pelayanan dan persyaratan terbaru kepada kantor kepolisian yang dituju.

Tingkat Kantor Polisi yang Berwenang Menerbitkan SKCK

Penerbitan SKCK dilakukan oleh satuan kepolisian sesuai kewenangan dan kebutuhan pemohon.

Beberapa tingkat pelayanan yang perlu diketahui antara lain:

1.Polsek

Polsek merupakan tingkat kepolisian sektor yang memberikan pelayanan SKCK sesuai kewenangannya. Tidak semua jenis keperluan dapat dilayani di tingkat Polsek.

2.Polres

Polres memiliki kewenangan penerbitan SKCK untuk berbagai keperluan administrasi, termasuk kebutuhan pekerjaan dan keperluan lainnya sesuai ketentuan.

3.Polda

Polda dapat menerbitkan SKCK untuk kebutuhan tertentu yang berada dalam kewenangannya, termasuk beberapa keperluan yang memiliki cakupan lebih luas.

4.Mabes Polri

Mabes Polri melayani penerbitan SKCK untuk keperluan tertentu sesuai kewenangan tingkat pusat, termasuk kebutuhan administrasi internasional yang dipersyaratkan.

Pemohon sebaiknya memastikan tingkat kepolisian yang tepat berdasarkan tujuan penggunaan SKCK agar tidak perlu mengulang proses pengajuan.

Biaya Pembuatan SKCK bagi Pemohon Baru

Pembuatan SKCK dikenakan biaya penerbitan sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tarif penerbitan SKCK adalah Rp30.000.

Biaya tersebut merupakan tarif resmi penerbitan SKCK. Pemohon sebaiknya melakukan pembayaran melalui mekanisme resmi yang disediakan oleh petugas atau sistem pelayanan.

Apabila terdapat biaya tambahan untuk kebutuhan lain, seperti penerjemahan atau legalisasi dokumen, biaya tersebut merupakan komponen layanan yang berbeda dari tarif penerbitan SKCK.

Masa Berlaku SKCK bagi Pemohon Baru

SKCK memiliki masa berlaku selama enam bulan sejak tanggal diterbitkan.

Apabila masa berlaku telah habis dan pemohon masih membutuhkan dokumen tersebut, pemohon dapat mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, apabila SKCK digunakan untuk keperluan tertentu, pemohon juga perlu memperhatikan ketentuan masa berlaku dokumen yang ditetapkan oleh perusahaan, instansi, kedutaan, atau negara tujuan.

Oleh karena itu, sebaiknya SKCK dibuat mendekati waktu penggunaannya agar masa berlaku dokumen tidak habis sebelum proses administrasi selesai.

Penyebab Permohonan SKCK Baru Mengalami Kendala

Walaupun persyaratan pembuatan SKCK relatif mudah dipersiapkan, beberapa pemohon masih mengalami kendala saat mengajukan permohonan.

Berikut beberapa penyebab yang perlu dihindari.

1.Data Identitas Tidak Sesuai

Perbedaan informasi antara KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen pendukung lainnya dapat menyebabkan petugas perlu melakukan pemeriksaan tambahan.

2.Dokumen Persyaratan Tidak Lengkap

Tidak membawa dokumen yang diperlukan dapat menghambat proses administrasi. Oleh sebab itu, seluruh persyaratan harus diperiksa sebelum mengajukan permohonan.

3.Pas Foto Tidak Sesuai Ketentuan

Foto yang tidak memenuhi ukuran, latar belakang, atau ketentuan lainnya dapat diminta untuk diperbaiki.

4.Kesalahan Mengisi Formulir

Kesalahan penulisan nama, alamat, tanggal lahir, maupun informasi lainnya dapat menyebabkan ketidaksesuaian data.

5.Salah Memilih Tingkat Kepolisian

Mengajukan permohonan pada satuan kepolisian yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan SKCK dapat menyebabkan pemohon harus mengurus kembali melalui tingkat pelayanan yang berwenang.

6.Tidak Memperhatikan Persyaratan Instansi Tujuan

Setiap perusahaan, lembaga, maupun negara tujuan dapat memiliki ketentuan administrasi yang berbeda. SKCK yang sudah diterbitkan belum tentu langsung memenuhi seluruh persyaratan penggunaan dokumen.

Tips Agar Pembuatan SKCK Baru Berjalan Lancar

Agar proses pembuatan SKCK tidak mengalami hambatan, pemohon sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut:

• Periksa kembali seluruh dokumen identitas sebelum mengajukan permohonan.
• Pastikan data pada KTP dan KK sudah sesuai.
• Siapkan pas foto terbaru berdasarkan ketentuan pelayanan.
• Isi formulir dengan informasi yang benar dan lengkap.
• Tentukan tujuan penggunaan SKCK sejak awal.
• Pilih kantor kepolisian sesuai kewenangan penerbitan.
• Simpan bukti pendaftaran apabila menggunakan layanan online.
• Periksa masa berlaku SKCK sebelum digunakan.
• Pastikan persyaratan tambahan dari instansi atau negara tujuan sudah dipenuhi.

Persiapan yang baik akan membantu memperlancar proses administrasi dan mengurangi risiko permohonan tertunda.

Penggunaan SKCK untuk Keperluan Luar Negeri

SKCK tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi dokumen pendukung berbagai keperluan di luar negeri.

Misalnya, untuk melamar pekerjaan di perusahaan asing, mengajukan visa tertentu, melanjutkan pendidikan, atau memenuhi persyaratan imigrasi negara tujuan.

Namun, penggunaan SKCK di luar negeri sering kali memerlukan tahapan tambahan.

Beberapa tahapan yang mungkin diperlukan meliputi:

1.Penerjemahan Tersumpah

SKCK dapat diminta dalam bahasa negara tujuan atau bahasa Inggris. Jika demikian, pemohon perlu menggunakan jasa penerjemah tersumpah sesuai ketentuan instansi penerima.

2.Apostille

Apabila negara tujuan merupakan negara peserta Konvensi Apostille dan dokumen tersebut memenuhi ketentuan layanan, SKCK dapat diajukan untuk mendapatkan Apostille melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.

Apostille berfungsi mengesahkan keaslian tanda tangan, kapasitas penandatangan, serta identitas segel atau cap pada dokumen publik untuk digunakan di negara peserta konvensi.

3.Legalisasi Kedutaan

Untuk negara yang tidak menggunakan mekanisme Apostille atau apabila instansi penerima masih mensyaratkan pengesahan melalui jalur diplomatik, pemohon mungkin perlu menjalani proses legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

4.Pemeriksaan Persyaratan Negara Tujuan

Setiap negara mempunyai ketentuan berbeda mengenai masa berlaku SKCK, bahasa dokumen, bentuk pengesahan, dan dokumen pendukung lainnya.

Karena itu, pemohon sebaiknya memeriksa persyaratan resmi dari kedutaan atau instansi penerima sebelum melakukan pengurusan.

Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi pemohon baru perlu dipersiapkan dengan baik agar proses penerbitan berjalan lancar. Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi KTP, KK, akta kelahiran atau ijazah, pas foto terbaru, formulir permohonan, serta perekaman sidik jari apabila diperlukan.

Pengajuan SKCK dapat dilakukan melalui layanan online maupun secara langsung di kantor kepolisian sesuai kewenangannya. Pemohon juga harus memperhatikan biaya penerbitan, masa berlaku, serta tujuan penggunaan dokumen.

Apabila SKCK akan digunakan untuk keperluan luar negeri, pastikan apakah diperlukan penerjemahan tersumpah, Apostille, atau legalisasi kedutaan. Dengan memahami seluruh persyaratan sejak awal, pemohon dapat mempersiapkan dokumen secara lebih terarah dan menghindari kendala administrasi.

PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS siap membantu memberikan informasi dan pendampingan terkait kebutuhan pengurusan dokumen untuk berbagai keperluan administrasi dalam maupun luar negeri.

Hubungi PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS Sekarang Juga!

KONSULTASI SEKARANG