Persyaratan dan Kriteria Usaha yang Wajib Memiliki UKL-UPL

Setiap kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketika sebuah perusahaan menjalankan aktivitas produksi, pembangunan, perdagangan, maupun jasa, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan perubahan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dampaknya dapat berupa pencemaran udara, penurunan kualitas air, peningkatan volume limbah, kebisingan, hingga perubahan kondisi tanah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan lingkungan yang harus pelaku usaha penuhi sebelum menjalankan kegiatan operasional.

Salah satu dokumen penting dalam pengelolaan lingkungan adalah UKL-UPL. Istilah UKL-UPL merupakan singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Dokumen ini memuat rencana serta komitmen pelaku usaha untuk mengendalikan dampak lingkungan yang muncul akibat kegiatan operasional.

UKL-UPL berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan bagi kegiatan usaha yang tidak menimbulkan dampak penting, tetapi tetap berpotensi memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Melalui dokumen tersebut, perusahaan dapat mengenali potensi dampak sejak awal, menentukan langkah pengendalian, serta menyusun kegiatan pemantauan secara terencana.

Selain itu, UKL-UPL menjadi salah satu dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan. Artinya, pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga harus memenuhi persyaratan lingkungan sesuai karakteristik kegiatan usahanya.

Dengan demikian, pemahaman mengenai persyaratan dan kriteria usaha yang wajib memiliki UKL-UPL sangat penting, terutama bagi perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Baca juga : Pengertian UKL-UPL, Tujuan, Fungsi, dan Proses Penyusunannya

Dasar Hukum Kewajiban UKL-UPL di Indonesia

Pemerintah Indonesia mempunyai sejumlah peraturan yang mengatur kewajiban pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam menentukan jenis kegiatan yang membutuhkan AMDAL, UKL-UPL, maupun SPPL.

Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan kewajiban UKL-UPL antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur persetujuan lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL, serta berbagai ketentuan pengelolaan lingkungan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah menentukan kewajiban dokumen lingkungan melalui jenis kegiatan, skala usaha, kapasitas produksi, lokasi, serta potensi dampak terhadap lingkungan.

Oleh sebab itu, setiap perusahaan perlu memeriksa klasifikasi kegiatan usahanya sebelum menentukan dokumen lingkungan yang harus perusahaan siapkan.

Baca juga : Tahapan dan Prosedur Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Persyaratan dan Kriteria Usaha yang Wajib Memiliki UKL-UPL

Tidak semua perusahaan mempunyai kewajiban menyusun UKL-UPL. Pemerintah membedakan kewajiban dokumen lingkungan berdasarkan tingkat dampak dan karakteristik kegiatan usaha.

Secara umum, UKL-UPL berlaku bagi kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, tetapi tetap membutuhkan upaya pengelolaan dan pemantauan.

Berikut beberapa kriteria yang perlu pelaku usaha perhatikan.

1. Usaha Tidak Termasuk Kategori Wajib AMDAL

Kriteria pertama berkaitan dengan tingkat dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan. Pemerintah mewajibkan AMDAL bagi rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Sementara itu, UKL-UPL berlaku bagi kegiatan yang tidak termasuk kategori wajib AMDAL, tetapi tetap mempunyai potensi dampak lingkungan.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur menjalankan kegiatan produksi dengan penggunaan mesin, bahan baku, air, dan energi. Aktivitas tersebut mungkin menghasilkan limbah cair, emisi udara, serta kebisingan. Meskipun dampaknya tidak termasuk kategori penting yang mewajibkan AMDAL, perusahaan tetap perlu mengelola dan memantau dampak tersebut.

Dengan demikian, perusahaan harus memeriksa jenis kegiatan dan skala operasionalnya berdasarkan daftar resmi pemerintah.

Baca juga : Struktur dan Contoh Isi Dokumen UKL-UPL yang Benar

2. Jenis Kegiatan Usaha Tercantum dalam Daftar Wajib UKL-UPL

Kriteria berikutnya berkaitan dengan klasifikasi kegiatan usaha. Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 memuat daftar berbagai jenis usaha dan kegiatan yang membutuhkan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

Daftar tersebut mencakup berbagai sektor, seperti:

1. Pekerjaan umum dan perumahan.
2. Industri dan kegiatan manufaktur.
3. Pertanian dan perkebunan.
4. Peternakan dan perikanan.
5. Pertambangan dan energi.
6. Transportasi dan pergudangan.
7. Pariwisata dan kegiatan jasa.
8. Pengelolaan limbah.
9. Kegiatan perdagangan dan fasilitas pendukung tertentu.

Namun, tidak semua usaha dalam sektor tersebut otomatis wajib memiliki UKL-UPL. Pemerintah juga mempertimbangkan KBLI, skala atau besaran kegiatan, kapasitas produksi, serta lokasi operasional.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mencocokkan kode KBLI dengan ketentuan dalam lampiran peraturan lingkungan yang berlaku.

Baca juga : Cara Identifikasi Dampak Lingkungan dalam Penyusunan UKL-UPL

3. Usaha Memiliki Skala atau Kapasitas Tertentu

Skala kegiatan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kewajiban dokumen lingkungan.

Sebagai contoh, dua perusahaan dapat menjalankan jenis kegiatan industri yang sama, tetapi mempunyai kapasitas produksi berbeda. Perusahaan dengan kapasitas produksi lebih besar mungkin membutuhkan AMDAL, sedangkan perusahaan dengan skala lebih kecil dapat masuk kategori UKL-UPL atau SPPL.

Beberapa aspek yang biasanya menjadi pertimbangan meliputi:

1. Luas lahan operasional.
2. Luas bangunan dan fasilitas produksi.
3. Kapasitas produksi per hari atau per tahun.
4. Jumlah mesin dan peralatan.
5. Volume penggunaan air.
6. Jumlah tenaga kerja.
7. Kapasitas penyimpanan bahan baku.
8. Volume limbah yang perusahaan hasilkan.

Meskipun demikian, pelaku usaha tidak boleh menentukan kewajiban UKL-UPL hanya berdasarkan ukuran perusahaan atau jumlah karyawan. Acuan utamanya tetap daftar kegiatan dan batas skala atau besaran dalam peraturan terkait.

Baca juga : Contoh Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UPL

4. Kegiatan Usaha Berpotensi Menghasilkan Limbah

Aktivitas operasional perusahaan sering menghasilkan limbah yang membutuhkan pengelolaan khusus. Jenis limbah tersebut dapat berupa limbah padat, cair, maupun bahan berbahaya dan beracun (B3).

Contohnya, industri makanan menghasilkan sisa bahan baku dan air limbah produksi. Sementara itu, bengkel kendaraan menghasilkan oli bekas, filter, serta material lain yang membutuhkan penanganan sesuai ketentuan.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu mempunyai rencana pengelolaan limbah yang jelas.

Rencana tersebut dapat mencakup pemilahan limbah, penyimpanan sementara, pengolahan air limbah, penyerahan limbah kepada pihak berizin, serta pencatatan kegiatan pengelolaan.

Namun, keberadaan limbah saja tidak otomatis menentukan kewajiban UKL-UPL. Pelaku usaha tetap harus memeriksa jenis kegiatan dan skala operasional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Baca juga : Proses Persetujuan Lingkungan dan Integrasi UKL-UPL

5. Lokasi Kegiatan Usaha Memenuhi Ketentuan Tata Ruang

Lokasi usaha juga mempunyai peran penting dalam menentukan persyaratan lingkungan.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa lokasi operasional sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukan kawasan. Sebagai contoh, perusahaan industri perlu memperhatikan kesesuaian lokasi dengan peruntukan kawasan industri atau ketentuan tata ruang setempat.

Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan keberadaan kawasan lindung, sumber air, permukiman, serta area lain yang mempunyai fungsi ekologis.

Lokasi yang berdekatan dengan kawasan sensitif dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap potensi dampak kegiatan usaha.

Karena itu, pelaku usaha sebaiknya memeriksa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR sebelum melanjutkan proses pemenuhan persyaratan lingkungan.

6. Kegiatan Usaha Memerlukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

UKL-UPL tidak hanya berkaitan dengan persyaratan administrasi. Dokumen ini juga menuntut komitmen nyata perusahaan untuk menjaga kondisi lingkungan selama kegiatan operasional berlangsung.

Perusahaan perlu mengenali sumber dampak, menentukan langkah pengelolaan, serta menetapkan metode pemantauan yang sesuai.

Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan mesin produksi dapat mengendalikan kebisingan melalui perawatan mesin dan pengaturan ruang produksi. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan pemantauan tingkat kebisingan secara berkala.

Begitu pula dengan perusahaan yang menghasilkan air limbah. Perusahaan perlu memastikan sistem pengolahan air limbah berjalan sesuai ketentuan teknis dan baku mutu yang berlaku.

Dengan demikian, UKL-UPL membantu perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara lebih terarah dan bertanggung jawab.

Baca juga : Kewajiban Perusahaan dalam Melaksanakan UKL-UPL

Contoh Jenis Usaha yang Berpotensi Wajib Memiliki UKL-UPL

Untuk memahami penerapan UKL-UPL, pelaku usaha perlu mengenali beberapa contoh kegiatan yang berpotensi membutuhkan dokumen tersebut.

Berikut beberapa contoh sektor usaha yang perlu melakukan pemeriksaan kewajiban lingkungan.

1. Industri Pengolahan

Industri pengolahan menjalankan kegiatan produksi dengan menggunakan bahan baku, mesin, energi, dan berbagai fasilitas pendukung.

Contohnya meliputi industri makanan, minuman, tekstil, furnitur, serta pengolahan bahan tertentu.

Kegiatan tersebut dapat menghasilkan limbah produksi, emisi udara, kebisingan, dan penggunaan air dalam jumlah tertentu. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memeriksa ketentuan UKL-UPL berdasarkan KBLI serta kapasitas produksinya.

2. Usaha Peternakan

Kegiatan peternakan dapat menghasilkan limbah organik, bau, serta air limbah dari aktivitas pemeliharaan hewan.

Peternakan ayam, sapi, kambing, dan jenis ternak lainnya mempunyai karakteristik dampak yang berbeda.

Karena itu, pemerintah mempertimbangkan jenis ternak, jumlah populasi, luas lahan, serta sistem pengelolaan limbah untuk menentukan dokumen lingkungan yang sesuai.

Baca juga : Contoh Penerapan UKL-UPL pada Industri dan Kegiatan Usaha

3. Usaha Pergudangan

Kegiatan pergudangan dapat menimbulkan dampak berupa peningkatan lalu lintas kendaraan, kebisingan, penggunaan lahan, serta timbulan sampah.

Namun, kewajiban UKL-UPL bergantung pada karakteristik fasilitas, skala kegiatan, lokasi, dan klasifikasi usaha.

Perusahaan sebaiknya memeriksa persyaratan lingkungan sebelum membangun atau mengoperasikan fasilitas pergudangan.

4. Usaha Pariwisata dan Perhotelan

Hotel, penginapan, restoran, dan fasilitas pariwisata lainnya menggunakan air serta energi dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Selain itu, aktivitas tersebut menghasilkan sampah domestik dan air limbah. Oleh karena itu, pengelola perlu menyiapkan sistem pengelolaan lingkungan yang sesuai.

Kewajiban UKL-UPL bergantung pada jenis fasilitas, kapasitas, luas lahan, serta ketentuan skala kegiatan.

5. Usaha Pengolahan dan Pengelolaan Limbah

Kegiatan pengolahan limbah mempunyai hubungan langsung dengan perlindungan lingkungan hidup.

Fasilitas pengolahan limbah dapat menimbulkan risiko pencemaran apabila perusahaan tidak menerapkan sistem pengendalian yang tepat.

Oleh karena itu, pelaku usaha harus memeriksa klasifikasi kegiatan, kapasitas fasilitas, jenis limbah, serta persyaratan teknis yang berlaku sebelum menentukan dokumen lingkungan.

Baca juga : Biaya, Waktu, dan Jasa Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Persyaratan Dokumen untuk Mengurus UKL-UPL

Setelah mengetahui bahwa kegiatan usahanya membutuhkan UKL-UPL, perusahaan perlu menyiapkan sejumlah informasi dan dokumen pendukung.

Kelengkapan persyaratan dapat berbeda sesuai jenis kegiatan, lokasi, dan ketentuan sektor terkait. Namun, beberapa dokumen berikut umumnya menjadi bagian penting dalam proses persiapan.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen ini menunjukkan identitas dan legalitas dasar pelaku usaha dalam sistem OSS.
2. Data identitas perusahaan. Meliputi nama perusahaan, alamat, penanggung jawab, serta informasi badan usaha.
3. Dokumen legalitas usaha. Dapat berupa akta pendirian, pengesahan badan hukum, dan dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
4. Data lokasi kegiatan. Meliputi alamat, luas lahan, koordinat, serta informasi mengenai kondisi lingkungan sekitar.
5. Dokumen kesesuaian tata ruang. Perusahaan perlu menyiapkan informasi atau persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan.
6. Informasi kegiatan operasional. Meliputi jenis kegiatan, kapasitas produksi, penggunaan mesin, bahan baku, dan kebutuhan energi.
7. Informasi penggunaan air. Menjelaskan sumber air, perkiraan kebutuhan, serta rencana pengelolaan air limbah.
8. Data potensi limbah dan pencemaran. Meliputi limbah padat, cair, emisi udara, kebisingan, dan potensi dampak lainnya.
9. Persetujuan teknis apabila dipersyaratkan. Contohnya persyaratan teknis terkait pemenuhan baku mutu air limbah, emisi, atau aspek lingkungan lainnya.

Selain dokumen tersebut, perusahaan juga perlu menyiapkan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara terstruktur.

Kelengkapan data sejak awal dapat membantu memperlancar proses pemeriksaan dan mengurangi risiko perbaikan dokumen.

Baca juga : Manfaat UKL-UPL bagi Masyarakat, dan Kelestarian Lingkungan

Tahapan Pengurusan UKL-UPL untuk Perusahaan

Proses pengurusan UKL-UPL memerlukan beberapa tahapan agar perusahaan dapat memenuhi ketentuan lingkungan secara tepat.

Berikut tahapan umum yang perlu pelaku usaha pahami.

1. Mengidentifikasi Jenis dan KBLI Usaha

Pertama, perusahaan perlu memastikan jenis kegiatan usaha serta kode KBLI yang sesuai. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memeriksa kewajiban dokumen lingkungan.

2. Memeriksa Skala dan Kriteria Kegiatan

Selanjutnya, perusahaan perlu mencocokkan kapasitas, luas lahan, lokasi, dan karakteristik operasional dengan daftar dalam Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021.

Tahapan ini membantu menentukan apakah kegiatan membutuhkan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

3. Menyiapkan Formulir UKL-UPL

Apabila kegiatan membutuhkan UKL-UPL, perusahaan perlu menyiapkan formulir sesuai ketentuan.

Formulir tersebut dapat menggunakan UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam sistem informasi lingkungan hidup atau UKL-UPL standar yang disusun berdasarkan format peraturan.

Isinya mencakup identitas kegiatan, deskripsi operasional, potensi dampak, rencana pengelolaan, dan rencana pemantauan lingkungan.

4. Mengajukan Permohonan Persetujuan Lingkungan

Setelah dokumen siap, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan melalui sistem dan mekanisme pelayanan lingkungan hidup yang berlaku.

Dalam proses ini, perusahaan juga perlu melampirkan persetujuan teknis apabila peraturan mensyaratkannya.

5. Mengikuti Pemeriksaan Dokumen

Instansi berwenang akan memeriksa kesesuaian informasi dan substansi formulir UKL-UPL.

Apabila terdapat kekurangan, perusahaan perlu memperbaiki atau melengkapi dokumen sesuai catatan pemeriksaan.

6. Memenuhi Komitmen Pengelolaan Lingkungan

Setelah memperoleh Persetujuan Lingkungan, perusahaan harus menjalankan seluruh komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dengan demikian, kewajiban perusahaan tidak berhenti setelah dokumen memperoleh persetujuan. Perusahaan tetap harus menjaga kepatuhan selama kegiatan operasional berlangsung.

Perbedaan UKL-UPL, AMDAL, dan SPPL

Pelaku usaha sering menganggap UKL-UPL, AMDAL, dan SPPL sebagai dokumen yang mempunyai fungsi sama. Padahal, ketiganya memiliki perbedaan berdasarkan tingkat dampak dan kriteria kegiatan usaha.

Berikut penjelasannya:

1. AMDAL

AMDAL merupakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dokumen ini wajib bagi rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Penyusunannya memerlukan kajian mendalam mengenai dampak yang mungkin muncul, alternatif kegiatan, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

2. UKL-UPL

UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting, tetapi tetap membutuhkan pengendalian lingkungan.

Dokumen ini menyesuaikan karakteristik kegiatan usaha dan memuat komitmen perusahaan untuk mengelola potensi dampak operasional.

3. SPPL

SPPL merupakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Dokumen ini berlaku bagi usaha atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting dan tidak termasuk kategori wajib UKL-UPL. Usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria juga dapat menggunakan SPPL sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan klasifikasi dokumen lingkungan sebelum memulai kegiatan usaha.

Risiko Jika Perusahaan Tidak Memenuhi Kewajiban UKL-UPL

Mengabaikan kewajiban dokumen lingkungan dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi perusahaan.

Pertama, perusahaan berisiko mengalami hambatan dalam memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha. Sebab, Persetujuan Lingkungan menjadi salah satu persyaratan penting bagi kegiatan usaha yang wajib mempunyai dokumen lingkungan.

Kedua, perusahaan dapat menghadapi pengawasan dan tindakan administratif apabila melanggar ketentuan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Ketiga, kegiatan operasional yang tidak mempunyai sistem pengelolaan lingkungan memadai dapat meningkatkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, permasalahan lingkungan dapat memengaruhi reputasi perusahaan, hubungan dengan masyarakat sekitar, dan keberlangsungan bisnis.

Karena itu, perusahaan sebaiknya memenuhi kewajiban lingkungan sejak tahap perencanaan. Langkah tersebut jauh lebih baik daripada menunggu munculnya permasalahan setelah kegiatan operasional berjalan.

Pentingnya Konsultasi UKL-UPL Sebelum Memulai Usaha

Menentukan kewajiban UKL-UPL membutuhkan ketelitian karena setiap kegiatan mempunyai karakteristik yang berbeda. Kesalahan dalam menentukan KBLI, kapasitas usaha, lokasi, atau jenis dokumen lingkungan dapat menghambat proses perizinan.

Selain itu, perusahaan perlu memahami format dokumen, persyaratan teknis, serta mekanisme pengajuan melalui sistem yang berlaku.

Melalui konsultasi dengan tenaga profesional, pelaku usaha dapat memperoleh gambaran mengenai persyaratan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan perusahaan.

Jangkar Groups hadir untuk membantu pelaku usaha memahami kebutuhan dokumen dan proses pengurusan administrasi lingkungan. Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan dapat mempersiapkan persyaratan secara lebih terarah serta mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Persyaratan dan kriteria usaha yang wajib memiliki UKL-UPL

Persyaratan dan kriteria usaha yang wajib memiliki UKL-UPL bergantung pada jenis kegiatan, KBLI, skala atau kapasitas operasional, lokasi, serta potensi dampak terhadap lingkungan hidup.

Secara umum, UKL-UPL berlaku bagi kegiatan yang tidak termasuk kategori wajib AMDAL, tetapi tetap membutuhkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha perlu memeriksa ketentuan dalam Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 serta peraturan terkait sebelum memulai kegiatan operasional.

Selain memenuhi persyaratan administrasi, perusahaan juga harus menjalankan komitmen pengelolaan lingkungan secara konsisten. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berjalan secara legal sekaligus mendukung perlindungan lingkungan hidup.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang