Persetujuan Lingkungan Proses, Kewenangan, Persyaratannya

Nisa

Persetujuan Lingkungan Proses, Kewenangan, Persyaratannya
Direktur Utama Jangkar Groups

Persetujuan lingkungan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Persetujuan Lingkungan Proses Setiap kegiatan usaha, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar, perlu memperhatikan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam praktiknya, kegiatan industri, pembangunan gedung, pertambangan, perkebunan, hingga usaha perdagangan dapat menimbulkan perubahan terhadap kondisi lingkungan. Misalnya, kegiatan tersebut dapat menghasilkan limbah, meningkatkan pencemaran udara, memengaruhi kualitas air, atau mengubah kondisi lahan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan mekanisme persetujuan lingkungan untuk memastikan pelaku usaha memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai.

DAFTAR ISI

Selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap peraturan, persetujuan lingkungan juga membantu perusahaan mengidentifikasi risiko lingkungan sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengambil langkah pencegahan sebelum kegiatan operasional menimbulkan kerusakan atau pencemaran.

Lalu, apa sebenarnya persetujuan lingkungan, bagaimana proses pengurusannya, siapa pihak yang memiliki kewenangan menerbitkannya, dan apa saja persyaratannya? Berikut pembahasan lengkap yang perlu diketahui oleh setiap pelaku usaha.

Baca Juga : AMDAL dan UKL-UPL Pengertian, Perbedaan, Syarat, Prosedur

Pengertian Persetujuan Lingkungan

Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah sesuai kewenangannya.

Secara umum, persetujuan lingkungan menjadi salah satu persyaratan dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha telah mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan operasionalnya.

Dalam penerapannya, persetujuan lingkungan berkaitan dengan tiga jenis dokumen lingkungan, yaitu:

  • AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup): Dokumen untuk rencana usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
  • UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup): Dokumen untuk usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting, tetapi tetap membutuhkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
  • SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup): Pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan memantau lingkungan bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL maupun UKL-UPL.

Dengan adanya pengelompokan tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan lingkungan berdasarkan karakteristik, skala, dan potensi dampak kegiatan usaha.

Baca Juga : Perbedaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL untuk Kegiatan Usaha

Dasar Hukum Persetujuan Lingkungan

Pelaksanaan persetujuan lingkungan di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan.

Berikut beberapa dasar hukum yang perlu diketahui:

A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan utama dalam pengaturan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pencegahan pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah, hingga penegakan hukum lingkungan hidup.

B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari landasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan ini membahas persetujuan lingkungan, penyusunan AMDAL, pemeriksaan UKL-UPL, pengelolaan mutu air, udara, laut, serta pengelolaan limbah B3 dan non-B3.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Peraturan ini mengatur persyaratan dasar perizinan berusaha, termasuk persetujuan lingkungan, mekanisme pengajuan melalui sistem OSS, serta proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan.

Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan terbaru agar tidak menggunakan prosedur perizinan yang sudah mengalami perubahan.

Tujuan dan Manfaat Persetujuan Lingkungan

Persetujuan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif. Sebaliknya, dokumen ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Berikut beberapa tujuan dan manfaatnya:

A. Mencegah Pencemaran Lingkungan

Setiap kegiatan usaha memiliki potensi menghasilkan limbah atau emisi. Melalui persetujuan lingkungan, pelaku usaha perlu merencanakan langkah pengendalian agar kegiatan operasional tidak mencemari lingkungan sekitar.

B. Mengendalikan Risiko Kerusakan Lingkungan

Persetujuan lingkungan membantu pelaku usaha mengenali potensi dampak sejak awal. Dengan demikian, perusahaan dapat menyiapkan tindakan pencegahan sebelum memulai kegiatan operasional.

C. Mendukung Kepatuhan Hukum

Pemenuhan persetujuan lingkungan membantu perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan dasar dalam proses perizinan berusaha.

Baca Juga : Jenis Usaha yang Wajib AMDAL dan UKL-UPL

D. Memberikan Kepastian bagi Masyarakat

Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha memiliki kepentingan terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, proses penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan dapat melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung sesuai ketentuan.

E. Mendorong Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Perusahaan dapat menggunakan persetujuan lingkungan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional yang bertanggung jawab. Selanjutnya, perusahaan dapat mengembangkan sistem produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Jenis Dokumen dalam Persetujuan Lingkungan

Sebelum mengajukan persetujuan lingkungan, pelaku usaha harus mengetahui jenis dokumen yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Penentuan dokumen tersebut bergantung pada hasil penapisan berdasarkan jenis usaha, skala kegiatan, lokasi, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan.

A. AMDAL

AMDAL merupakan dokumen lingkungan yang wajib disusun untuk rencana usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Dokumen AMDAL mencakup kajian mengenai potensi dampak kegiatan usaha serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Beberapa kegiatan yang dapat memerlukan AMDAL antara lain:

  • Pembangunan kawasan industri berskala besar.
  • Kegiatan pertambangan tertentu.
  • Pembangunan infrastruktur berskala besar.
  • Pembangunan kawasan perumahan tertentu.
  • Kegiatan usaha lain yang memenuhi kriteria wajib AMDAL.

Melalui dokumen ini, pelaku usaha dapat memahami potensi dampak kegiatan sekaligus menentukan langkah pengendalian yang diperlukan.

B. UKL-UPL

UKL-UPL merupakan dokumen lingkungan untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting, tetapi tetap memerlukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dokumen ini berisi komitmen pelaku usaha untuk mengendalikan dampak yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.

Contohnya meliputi pengelolaan air limbah, pengendalian debu, pengelolaan sampah, serta pemantauan kualitas lingkungan sesuai karakteristik usaha.

UKL-UPL memiliki beberapa bentuk, termasuk formulir standar spesifik dan formulir standar yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

C. SPPL

SPPL merupakan pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dokumen ini berlaku bagi kegiatan usaha yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL maupun UKL-UPL.

Meskipun prosesnya lebih sederhana, pelaku usaha tetap harus menjalankan komitmen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, tidak semua usaha membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL. Penentuan dokumen harus mengikuti hasil penapisan dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Persyaratan dan Dokumen untuk Mengurus AMDAL

Proses Pengurusan Persetujuan Lingkungan

Pengurusan persetujuan lingkungan membutuhkan beberapa tahapan yang harus pelaku usaha perhatikan. Saat ini, proses pengajuan persetujuan lingkungan dalam sistem perizinan berusaha dilakukan melalui OSS (Online Single Submission).

Berikut tahapan umum pengurusannya:

A. Menentukan Jenis Dokumen Lingkungan

Langkah pertama adalah melakukan penapisan untuk mengetahui apakah kegiatan usaha wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

Pelaku usaha perlu menyiapkan informasi mengenai jenis kegiatan, lokasi, kapasitas produksi, luas lahan, dan potensi dampak lingkungan.

Selanjutnya, pelaku usaha mengikuti hasil penapisan melalui sistem yang tersedia.

B. Menyiapkan Persyaratan Administratif

Setelah mengetahui jenis dokumen yang dibutuhkan, pelaku usaha perlu menyiapkan seluruh persyaratan administrasi.

Persyaratan tersebut dapat mencakup identitas pelaku usaha, legalitas badan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), informasi lokasi, serta dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, pelaku usaha perlu memastikan seluruh data sesuai dengan kondisi kegiatan yang sebenarnya.

C. Menyusun Dokumen Lingkungan

Tahap berikutnya adalah menyusun dokumen lingkungan berdasarkan hasil penapisan.

Jika kegiatan usaha wajib AMDAL, pelaku usaha perlu mengisi formulir kerangka acuan, kemudian menyusun dokumen ANDAL dan RKL-RPL.

Sementara itu, untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL, pelaku usaha perlu mengisi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar sesuai ketentuan.

Adapun pelaku usaha yang wajib SPPL perlu menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui mekanisme yang berlaku.

D. Mengurus Persetujuan Teknis Jika Diperlukan

Tidak semua kegiatan usaha membutuhkan persetujuan teknis. Namun, beberapa kegiatan perlu memenuhi persyaratan tambahan sesuai dampak yang ditimbulkan.

Persetujuan teknis dapat berkaitan dengan:

  • Pemenuhan baku mutu air limbah.
  • Pemenuhan baku mutu emisi.
  • Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
  • Analisis mengenai dampak lalu lintas.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu melakukan penapisan persetujuan teknis sebelum mengajukan persetujuan lingkungan.

Baca Juga : Tahapan dan Proses Penyusunan Dokumen AMDAL

E. Mengajukan Permohonan Melalui OSS

Setelah dokumen dan persyaratan tersedia, pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS sesuai mekanisme yang berlaku.

Pada tahap ini, pelaku usaha perlu mengisi informasi kegiatan usaha dan mengunggah dokumen yang diminta.

Selanjutnya, sistem akan meneruskan permohonan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atau pemeriksaan.

F. Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen

Instansi berwenang akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang pelaku usaha ajukan.

Untuk AMDAL, proses penilaian mencakup pemeriksaan administrasi dan substansi melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, dokumen UKL-UPL menjalani pemeriksaan administrasi dan substansi sesuai ketentuan.

Jika pemeriksa menemukan kekurangan, pelaku usaha harus memperbaiki dokumen berdasarkan catatan yang diberikan.

G. Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Setelah seluruh tahapan selesai, pejabat atau instansi yang berwenang menetapkan hasil sesuai ketentuan.

Untuk kegiatan wajib AMDAL, persetujuan lingkungan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup apabila rencana kegiatan dinyatakan layak.

Untuk kegiatan wajib UKL-UPL, persetujuan diberikan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun kegiatan yang wajib SPPL menggunakan SPPL sebagai bentuk pemenuhan persyaratan lingkungan.

Dengan demikian, pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan pelaku usaha adalah siapa pihak yang berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan.

Pada dasarnya, kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan berada pada pemerintah sesuai pembagian urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur bahwa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan melibatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Berikut penjelasan mengenai pihak yang memiliki kewenangan tersebut.

Baca Juga : Persyaratan dan Cara Membuat Dokumen UKL-UPL

A. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat melalui menteri atau kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki kewenangan sesuai lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Kewenangan tersebut berlaku untuk kegiatan usaha yang memenuhi kriteria kewenangan pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah pusat dapat menangani kegiatan tertentu yang memiliki cakupan atau karakteristik khusus sesuai pembagian kewenangan.

B. Pemerintah Provinsi

Gubernur memiliki kewenangan dalam penerbitan persetujuan lingkungan untuk kegiatan usaha yang menjadi urusan pemerintah provinsi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi melalui perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian dokumen sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, kegiatan usaha yang memenuhi kriteria kewenangan provinsi dapat mengikuti mekanisme pengajuan melalui sistem yang berlaku.

C. Pemerintah Kabupaten atau Kota

Bupati atau wali kota memiliki kewenangan terhadap kegiatan usaha yang menjadi urusan pemerintah kabupaten atau kota.

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait dapat melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan dan menjalankan proses penerbitan persetujuan sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memastikan kewenangan instansi berdasarkan lokasi dan karakteristik kegiatan usahanya.

D. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam proses penilaian AMDAL.

Maka Tim ini melakukan penilaian terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL serta memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, pejabat yang berwenang menggunakan rekomendasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan.

Perlu di pahami bahwa tim penilai tidak selalu menjadi pihak yang menetapkan keputusan akhir. Kewenangan penetapan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Konsultasi Publik dan Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL

Persyaratan Pengurusan Persetujuan Lingkungan

Persyaratan persetujuan lingkungan dapat berbeda antara satu kegiatan usaha dengan kegiatan lainnya. Perbedaan tersebut bergantung pada jenis dokumen lingkungan dan karakteristik kegiatan.

Namun, secara umum, terdapat beberapa dokumen dan informasi yang perlu pelaku usaha persiapkan.

A. Dokumen Identitas dan Legalitas Usaha

Pelaku usaha perlu menyiapkan identitas dan dokumen legalitas sebagai bukti bahwa kegiatan usaha memiliki penanggung jawab yang jelas.

Beberapa dokumen yang dapat di perlukan antara lain:

  • Kartu identitas penanggung jawab usaha.
  • Akta pendirian badan usaha apabila berbentuk perusahaan.
  • Nomor Induk Berusaha (NIB).
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila di persyaratkan.
  • Data dan informasi kegiatan usaha.

B. Dokumen Lokasi Kegiatan

Informasi lokasi sangat penting karena kegiatan usaha harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Dokumen pendukung dapat mencakup:

  • Alamat lengkap lokasi kegiatan.
  • Peta lokasi usaha.
  • Kemudian Koordinat atau titik lokasi kegiatan.
  • Informasi luas lahan.
  • Dokumen atau informasi kesesuaian tata ruang sesuai ketentuan.

Dengan informasi tersebut, instansi dapat memeriksa kesesuaian lokasi rencana usaha dengan rencana tata ruang.

C. Dokumen Teknis Kegiatan Usaha

Dokumen teknis membantu menjelaskan bagaimana pelaku usaha menjalankan kegiatan operasionalnya.

Beberapa informasi yang perlu disiapkan meliputi:

  • Jenis dan kapasitas kegiatan usaha.
  • Proses produksi atau operasional.
  • Penggunaan bahan baku.
  • Kebutuhan air dan energi.
  • Potensi limbah yang dihasilkan.
  • Potensi emisi dan pencemaran.
  • Sistem pengelolaan limbah.

D. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL

Apabila kegiatan usaha wajib AMDAL, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen ANDAL dan RKL-RPL beserta dokumen pendukung sesuai ketentuan.

Sementara itu, kegiatan yang wajib UKL-UPL harus menyiapkan formulir standar yang sesuai dengan karakteristik usahanya.

Adapun kegiatan yang wajib SPPL perlu memenuhi ketentuan pengisian dan penyampaian pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan.

Baca Juga : RKL-RPL Pengertian, Fungsi, dan Cara Penyusunannya

E. Persetujuan Teknis

Untuk kegiatan tertentu, pelaku usaha juga perlu menyiapkan persetujuan teknis.

Persyaratan ini dapat berkaitan dengan pengelolaan air limbah, emisi udara, limbah B3, maupun dampak lalu lintas.

Namun, kebutuhan persetujuan teknis bergantung pada hasil penapisan dan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, pelaku usaha tidak perlu mengurus persyaratan yang memang tidak relevan dengan kegiatannya.

Berapa Lama Proses Pengurusan Persetujuan Lingkungan

Berapa Lama Proses Pengurusan Persetujuan Lingkungan?

Lama pengurusan persetujuan lingkungan tidak selalu sama untuk setiap kegiatan usaha. Sebab, prosesnya bergantung pada jenis dokumen, kelengkapan persyaratan, kompleksitas kegiatan, dan hasil pemeriksaan instansi berwenang.

Sebagai gambaran, PP Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan beberapa jangka waktu pelayanan untuk tahapan tertentu.

Untuk permohonan AMDAL, penilaian substansi, uji kelayakan, dan penyampaian rekomendasi dilakukan paling lama 50 hari sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap dan benar dalam penilaian administrasi.

Baca Juga : Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL, RKL-RPL

Selanjutnya, penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 hari sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Sementara itu, pemeriksaan UKL-UPL memiliki jangka waktu berbeda berdasarkan jenis formulir dan tingkat risiko kegiatan usaha.

Perlu diperhatikan bahwa jangka waktu tersebut berlaku untuk tahapan yang diatur dalam peraturan dan tidak otomatis menggambarkan seluruh waktu pengurusan. Waktu perbaikan dokumen oleh pelaku usaha juga dapat memengaruhi penyelesaian proses.

Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya menyiapkan dokumen secara lengkap agar proses pemeriksaan berjalan lebih lancar.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengurus Persetujuan Lingkungan

Dalam proses pengurusan persetujuan lingkungan, beberapa pelaku usaha masih melakukan kesalahan yang dapat memperlambat pemeriksaan dokumen.

Berikut beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari:

A. Salah Menentukan Jenis Dokumen Lingkungan

Sebagian pelaku usaha langsung memilih AMDAL atau UKL-UPL tanpa melakukan penapisan terlebih dahulu.

Padahal, setiap jenis usaha memiliki kriteria dokumen lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mengikuti hasil penapisan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Data Lokasi Tidak Sesuai

Ketidaksesuaian antara alamat, peta lokasi, dan data kegiatan usaha dapat menyebabkan proses pemeriksaan terhambat.

Untuk menghindari masalah tersebut, pastikan seluruh informasi lokasi menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

C. Dokumen Teknis Tidak Lengkap

Informasi mengenai proses produksi, kapasitas usaha, limbah, dan potensi pencemaran menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen lingkungan.

Jika informasi tersebut tidak lengkap, instansi berwenang dapat meminta perbaikan atau penjelasan tambahan.

D. Tidak Memperhatikan Persetujuan Teknis

Beberapa kegiatan usaha membutuhkan persetujuan teknis sebelum mengajukan persetujuan lingkungan.

Namun, pelaku usaha terkadang mengabaikan persyaratan tersebut. Akibatnya, proses pengajuan dapat mengalami kendala administratif maupun teknis.

E. Tidak Menjalankan Komitmen Lingkungan

Memperoleh persetujuan lingkungan bukan berarti perusahaan bebas dari kewajiban pengelolaan lingkungan.

Sebaliknya, pelaku usaha tetap harus melaksanakan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama kegiatan berlangsung.

Baca Juga : Perubahan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL ketika Usaha Berkembang

Kewajiban Perusahaan Setelah Memperoleh Persetujuan Lingkungan

Setelah memperoleh persetujuan lingkungan, perusahaan harus menjalankan seluruh komitmen yang tercantum dalam dokumen lingkungan.

Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku pada awal pengurusan izin, tetapi juga selama perusahaan menjalankan kegiatan operasional.

Berikut beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan:

  1. Melaksanakan pengelolaan lingkungan. Perusahaan harus menjalankan langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dokumen yang telah disetujui.
  2. Melakukan pemantauan lingkungan. Perusahaan perlu memantau kondisi lingkungan berdasarkan parameter dan jadwal yang berlaku.
  3. Mengelola limbah dengan benar. Setiap limbah yang dihasilkan harus mengikuti ketentuan pengelolaan sesuai jenis dan karakteristiknya.
  4. Memenuhi persetujuan teknis. Jika kegiatan membutuhkan persetujuan teknis, perusahaan harus menjalankan seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya.
  5. Menyampaikan laporan lingkungan. Perusahaan perlu memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Melakukan perubahan persetujuan lingkungan jika diperlukan. Apabila perusahaan mengubah kegiatan yang memengaruhi persetujuan lingkungan, perusahaan harus mengikuti mekanisme perubahan sesuai peraturan.

Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala agar kegiatan operasional tetap sesuai dengan komitmen lingkungan.

Apa Risiko Jika Perusahaan Tidak Memiliki Persetujuan Lingkungan?

Persetujuan lingkungan merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila perusahaan mengabaikan kewajiban tersebut, perusahaan dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum dan administratif.

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain:

  • Terhambatnya proses pemenuhan perizinan berusaha.
  • Teguran tertulis dari instansi berwenang.
  • Paksaan pemerintah sesuai ketentuan.
  • Pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha dalam kondisi yang memenuhi ketentuan.
  • Kewajiban melakukan tindakan pemulihan lingkungan apabila terjadi kerusakan atau pencemaran.
  • Konsekuensi hukum lainnya sesuai jenis pelanggaran.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban lingkungan telah terpenuhi sebelum dan selama menjalankan kegiatan usaha.

Tips Agar Pengurusan Persetujuan Lingkungan Berjalan Lancar

Agar proses pengurusan berjalan lebih efektif, pelaku usaha perlu melakukan persiapan sejak tahap perencanaan.

Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan:

  1. Pelajari ketentuan yang berlaku. Periksa peraturan mengenai AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan persetujuan teknis sesuai jenis kegiatan.
  2. Lakukan penapisan dengan benar. Pastikan jenis dokumen lingkungan sesuai dengan skala dan potensi dampak kegiatan usaha.
  3. Siapkan data secara lengkap. Kumpulkan dokumen identitas, legalitas usaha, informasi lokasi, dan data teknis operasional.
  4. Gunakan tenaga ahli jika diperlukan. Untuk kegiatan wajib AMDAL, gunakan penyusun yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan.
  5. Periksa kesesuaian tata ruang. Pastikan lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang.
  6. Pantau proses melalui OSS. Periksa status permohonan dan tindak lanjuti setiap catatan perbaikan.
  7. Jalankan komitmen lingkungan. Setelah memperoleh persetujuan, pastikan perusahaan melaksanakan seluruh kewajibannya.

Melalui persiapan tersebut, pelaku usaha dapat mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kelancaran proses pengurusan.

Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Melalui persetujuan ini, pemerintah memastikan bahwa pelaku usaha telah memiliki dokumen dan komitmen pengelolaan lingkungan sesuai karakteristik kegiatan.

Proses pengurusannya mencakup penapisan dokumen, persiapan persyaratan, penyusunan AMDAL atau UKL-UPL jika diwajibkan, pemenuhan persetujuan teknis apabila diperlukan, pemeriksaan, penilaian, hingga penerbitan persetujuan melalui mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan mengikuti pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memastikan instansi yang tepat sebelum mengajukan permohonan.

Selain memenuhi persyaratan administratif, perusahaan juga harus menjalankan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan setelah memperoleh persetujuan. Dengan memahami proses, kewenangan, dan persyaratannya, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan secara lebih tertib, meminimalkan risiko hukum, serta mendukung kelestarian lingkungan hidup.

Konsultasi Pengurusan AMDAL Sekarang

Avatar photo
Nisa
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp