Bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh penghasilan. Namun, bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga memiliki berbagai risiko yang perlu dipahami sejak sebelum keberangkatan. Karena itu, perlindungan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan, tetapi juga mencakup hak, kontrak kerja, keselamatan, bantuan hukum, hingga kepulangan ke daerah asal.
Di Indonesia, perlindungan PMI memiliki dasar hukum utama berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Aturan tersebut mengatur perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk perlindungan hukum, sosial, serta ekonomi.
Pentingnya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
PMI bekerja dalam lingkungan hukum dan sosial yang berbeda dengan Indonesia. Perbedaan bahasa, budaya, aturan ketenagakerjaan, sistem hukum, serta kondisi tempat kerja dapat menimbulkan berbagai persoalan apabila pekerja tidak memahami hak dan kewajibannya.
Perlindungan diperlukan agar PMI terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti perdagangan manusia, kerja paksa, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penipuan pekerjaan, hingga perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
UU Nomor 18 Tahun 2017 menempatkan perlindungan PMI sebagai proses yang berlangsung secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Indonesia di luar negeri, serta lembaga terkait memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan tersebut.
Hak Pekerja Migran Indonesia
Salah satu hal yang penting diketahui calon pekerja adalah hak yang dimiliki ketika bekerja di luar negeri. Berdasarkan informasi JDIH BP2MI mengenai UU Nomor 18 Tahun 2017, PMI memiliki sejumlah hak, antara lain memperoleh pekerjaan di luar negeri sesuai kompetensi, mendapatkan informasi yang benar mengenai pasar kerja dan kondisi kerja, serta memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi tanpa diskriminasi.
PMI juga berhak memperoleh upah sesuai ketentuan yang berlaku di negara tujuan dan/atau berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja. Selain itu, PMI berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum apabila menghadapi tindakan yang merendahkan harkat dan martabatnya.
Hak lainnya mencakup kesempatan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan, memperoleh akses komunikasi, menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja, serta memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan untuk kepulangan ke daerah asal.
Dengan mengetahui hak tersebut, calon PMI dapat lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan. Informasi mengenai jabatan, gaji, tempat kerja, jam kerja, serta fasilitas yang diberikan sebaiknya dipastikan sebelum menandatangani dokumen apa pun.
Kontrak Kerja PMI Harus Dipahami
Perjanjian Kerja atau kontrak kerja merupakan dokumen penting yang menjadi dasar hubungan antara PMI dan pemberi kerja. Kontrak tidak seharusnya hanya dipandang sebagai formalitas sebelum keberangkatan.
Dalam ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2017, Perjanjian Kerja memuat sejumlah hal penting, termasuk hak dan kewajiban para pihak, kondisi dan syarat kerja, jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial atau asuransi, jangka waktu perjanjian, serta jaminan keamanan dan keselamatan PMI selama bekerja.
Karena itu, PMI perlu membaca kontrak secara teliti. Jangan hanya memperhatikan nominal gaji. Calon pekerja juga perlu memastikan apakah terdapat informasi mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, lokasi kerja, waktu kerja, waktu istirahat, cuti, akomodasi, biaya tertentu, fasilitas kesehatan, asuransi, serta ketentuan pemutusan atau perpanjangan kontrak.
Perubahan isi Perjanjian Kerja juga tidak boleh dilakukan secara sepihak. UU Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
Pada 2026, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 mengenai standar, penandatanganan, dan verifikasi Perjanjian Kerja PMI. Peraturan tersebut berstatus berlaku dan ditetapkan pada 22 April 2026.
Perlindungan Sebelum Bekerja
Perlindungan PMI dimulai sejak proses perekrutan. Calon PMI perlu memastikan bahwa informasi lowongan pekerjaan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan proses penempatannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pada tahap sebelum bekerja, calon PMI perlu memperoleh informasi mengenai pekerjaan, negara tujuan, pemberi kerja, kondisi kerja, hak dan kewajiban, serta proses penempatan. Pemerintah juga menyediakan layanan penempatan dan perlindungan melalui sistem serta unit pelayanan terkait.
Dokumen seperti paspor, visa kerja, Perjanjian Kerja, dan dokumen penempatan perlu diperiksa dengan cermat. Calon PMI juga sebaiknya menyimpan salinan dokumen penting tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Prinsipnya, jangan berangkat hanya berdasarkan janji lisan. Informasi utama mengenai pekerjaan harus memiliki dasar dokumen yang jelas.
Perlindungan Selama Bekerja
Ketika sudah berada di negara tujuan, perlindungan PMI tetap berjalan. Apabila terjadi permasalahan seperti gaji tidak dibayar, kekerasan, perubahan pekerjaan secara sepihak, perselisihan kontrak, penahanan dokumen, kecelakaan kerja, atau persoalan lainnya, PMI dapat mencari bantuan melalui saluran resmi.
Perlindungan selama bekerja melibatkan koordinasi antara pemerintah Indonesia, perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan, kementerian atau lembaga terkait, serta pihak lain sesuai permasalahan yang dihadapi.
PMI sebaiknya tidak menunggu masalah menjadi semakin berat sebelum meminta bantuan. Bukti berupa kontrak kerja, paspor, visa, bukti pembayaran, komunikasi dengan pemberi kerja, bukti pembayaran gaji, foto atau dokumen pendukung lain dapat membantu proses penanganan kasus.
Mekanisme Pengaduan PMI
PMI maupun keluarganya dapat menggunakan layanan pengaduan apabila menghadapi masalah. Berdasarkan informasi resmi SISKOP2MI, pengaduan dapat disampaikan oleh calon PMI, PMI, keluarga, atau pihak lain yang memperoleh kuasa. Informasi mengenai kasus juga dapat berasal dari Perwakilan Republik Indonesia/KDEI, kementerian atau lembaga terkait, maupun masyarakat.
Saluran pengaduan yang tersedia mencakup layanan melalui sistem Sisko P2MI, pengaduan secara manual, media sosial resmi, serta unit pelayanan pemerintah. Untuk kasus yang memiliki risiko tinggi dan membutuhkan penanganan cepat, tersedia mekanisme tim cepat tanggap.
Saat ini, informasi resmi KP2MI mencantumkan layanan pengaduan melalui telepon dalam negeri 0800-1000, telepon dari luar negeri +62 21-2924-4800, serta WhatsApp Pengaduan 0811-8080-141.
Ketika membuat laporan, PMI atau keluarga sebaiknya menyiapkan identitas serta dokumen pendukung seperti Perjanjian Kerja, Perjanjian Penempatan, paspor, visa, dan bukti pembayaran apabila relevan. Data tersebut dapat membantu petugas memahami permasalahan dan melakukan penelusuran.
Perlindungan Setelah Bekerja
Perlindungan PMI tidak berhenti ketika kontrak kerja selesai. Tahap setelah bekerja juga menjadi bagian dari sistem perlindungan, termasuk kepulangan dan reintegrasi PMI ke daerah asal.
Kepulangan perlu dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pekerja. PMI juga perlu menyelesaikan berbagai urusan administrasi, menyimpan dokumen kerja, serta memahami hak yang masih dapat diperoleh berdasarkan kontrak atau ketentuan yang berlaku.
Pengalaman bekerja di luar negeri juga dapat menjadi modal untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kehidupan ekonomi setelah kembali ke Indonesia.
Peran Keluarga dalam Perlindungan PMI
Keluarga memiliki peran penting dalam membantu perlindungan PMI. Sebelum keberangkatan, keluarga sebaiknya mengetahui negara tujuan, nama pemberi kerja, lokasi tempat kerja, nomor kontrak, serta kontak yang dapat dihubungi.
Keluarga juga sebaiknya memiliki salinan dokumen penting PMI. Apabila terjadi masalah, keluarga dapat membantu menyampaikan pengaduan dan menyediakan informasi yang diperlukan.
Dengan komunikasi yang baik, keluarga dapat lebih cepat mengetahui apabila terdapat perubahan kondisi kerja atau keadaan darurat.
Tips Menjaga Keamanan Sebelum Berangkat
Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan calon PMI untuk mengurangi risiko masalah di kemudian hari.
Pertama, pastikan lowongan pekerjaan dan proses penempatan jelas. Kedua, baca seluruh isi Perjanjian Kerja sebelum menandatangani. Ketiga, pastikan jabatan dan pekerjaan sesuai dengan yang ditawarkan. Keempat, simpan salinan dokumen penting. Kelima, pahami mekanisme pengaduan apabila terjadi masalah.
Selain itu, jangan menyerahkan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan. PMI juga perlu mengetahui alamat dan kontak Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian penting dari sistem penempatan tenaga kerja luar negeri. Perlindungan tidak hanya diberikan ketika PMI menghadapi masalah, tetapi seharusnya dimulai sejak sebelum bekerja, berlanjut selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Memahami hak, membaca kontrak kerja dengan teliti, menyimpan dokumen, serta mengetahui saluran pengaduan merupakan langkah penting bagi calon PMI maupun PMI yang sedang bekerja di luar negeri.
UU Nomor 18 Tahun 2017 menjadi dasar utama perlindungan PMI dan mengatur berbagai aspek mulai dari hak pekerja, penempatan, Perjanjian Kerja, perlindungan hukum, sosial dan ekonomi, hingga kepulangan.
Dengan memahami aturan dan menggunakan jalur penempatan serta pengaduan resmi, PMI dapat memiliki informasi yang lebih baik untuk melindungi haknya selama menjalankan pekerjaan di luar negeri.
KONSULTASI SEKARANG
