Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat memperburuk pemanasan global dan menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan. Penerbitan Unit Karbon dari Hasil Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong kegiatan mitigasi emisi melalui berbagai kebijakan dan instrumen ekonomi karbon.
Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah penerbitan unit karbon dari hasil mitigasi emisi. Mekanisme ini memberikan pengakuan terhadap keberhasilan suatu usaha, kegiatan, atau proyek dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, unit karbon juga memiliki nilai ekonomi karena dapat mendukung kegiatan perdagangan karbon.
Melalui mekanisme tersebut, pelaku usaha dan pengelola proyek lingkungan memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pengurangan emisi. Namun, mereka harus memenuhi persyaratan teknis, administrasi, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi sebelum memperoleh unit karbon.
Dengan demikian, penerbitan unit karbon bukan sekadar pemberian sertifikat atas kegiatan ramah lingkungan. Sebaliknya, proses ini membutuhkan pembuktian bahwa kegiatan mitigasi benar-benar menghasilkan pengurangan emisi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga : Hasil Mitigasi Emisi dalam Pengukuran dan Perdagangan Karbon
Apa Itu Unit Karbon dari Hasil Mitigasi Emisi?
Unit karbon merupakan satuan yang mewakili hasil pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, satu unit karbon setara dengan satu ton karbon dioksida ekuivalen (COâ‚‚e).
Sementara itu, mitigasi emisi merupakan berbagai upaya untuk mengurangi sumber emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan karbon melalui kegiatan tertentu.
Sebagai contoh, perusahaan dapat mengurangi emisi melalui penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan teknologi rendah karbon. Selain itu, kegiatan rehabilitasi hutan dan restorasi ekosistem juga dapat mendukung penyerapan karbon.
Apabila kegiatan tersebut memenuhi metodologi, standar, dan persyaratan pengukuran yang berlaku, pelaku kegiatan dapat mengajukan proses penerbitan unit karbon.
Dalam konteks Indonesia, salah satu instrumen penting yang berkaitan dengan hasil pengurangan emisi adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau SPE GRK.
Baca Juga : Pengukuran Hasil Mitigasi Emisi Metode, Indikator, Tahapan Perhitungan
Dasar Hukum Penerbitan Unit Karbon di Indonesia
Pemerintah Indonesia mengatur mekanisme nilai ekonomi karbon melalui beberapa regulasi. Aturan tersebut menjadi landasan bagi pelaku usaha, pengelola proyek, serta lembaga terkait dalam menjalankan kegiatan mitigasi dan perdagangan karbon.
Berikut beberapa regulasi penting yang perlu diperhatikan.
1. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Regulasi ini menjadi landasan penting dalam pengembangan mekanisme perdagangan karbon, offset emisi GRK, pembayaran berbasis kinerja, serta pencatatan unit karbon.
Selain itu, peraturan ini menjelaskan tanggung jawab kementerian terkait dalam proses pengakuan dan penerbitan unit karbon.
2. Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026
Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Peraturan ini mengatur tata kelola registrasi unit karbon, pencatatan transaksi, penerbitan SPE GRK, unit karbon non-SPE GRK, serta keterhubungan sistem registri dengan berbagai platform terkait.
Melalui sistem tersebut, pemerintah mendorong transparansi, keterlacakan, dan pencegahan penghitungan ganda atau double counting.
3. Peraturan Sektoral
Selain peraturan nasional, setiap sektor dapat memiliki ketentuan teknis sesuai karakteristik kegiatan mitigasinya.
Sebagai contoh, sektor kehutanan memiliki ketentuan khusus melalui Permenhut Nomor 6 Tahun 2026. Sementara itu, sektor limbah memiliki pengaturan tersendiri melalui Permen LH/BPLH Nomor 11 Tahun 2026.
Oleh sebab itu, pelaku proyek perlu memeriksa regulasi sektoral sebelum mengajukan penerbitan unit karbon.
Baca Juga : Perhitungan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Rumus, Data, Contoh
Bagaimana Mekanisme Penerbitan Unit Karbon dari Hasil Mitigasi Emisi?
Penerbitan unit karbon membutuhkan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahap memiliki fungsi untuk memastikan bahwa hasil pengurangan emisi benar-benar terjadi dan memenuhi standar yang berlaku.
Berikut mekanisme yang perlu dipahami.
1. Mengidentifikasi Potensi Pengurangan Emisi
Tahap pertama dimulai dengan mengidentifikasi kegiatan yang memiliki potensi menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Pelaku usaha perlu menentukan sumber emisi, kondisi awal atau baseline, serta peluang pengurangan emisi melalui kegiatan mitigasi.
Beberapa contoh kegiatan yang berpotensi menghasilkan unit karbon antara lain:
- Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan.
- Peningkatan efisiensi penggunaan energi.
- Pengelolaan limbah untuk mengurangi emisi metana.
- Pemanfaatan biogas.
- Rehabilitasi dan restorasi hutan.
- Pengembangan teknologi rendah karbon.
- Pengurangan emisi dari kegiatan industri.
Selanjutnya, pelaku kegiatan perlu menentukan metodologi yang sesuai dengan jenis proyek. Metodologi tersebut menjadi dasar untuk menghitung besarnya pengurangan emisi.
2. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Mitigasi
Setelah menentukan potensi proyek, pelaku kegiatan perlu menyusun dokumen perencanaan aksi mitigasi.
Dalam mekanisme offset emisi GRK berdasarkan Pasal 65 Perpres Nomor 110 Tahun 2025, dokumen yang digunakan mencakup DRAM atau DPP sesuai skema kegiatan.
Dokumen tersebut memuat beberapa informasi penting, yaitu:
- Rencana dan usulan aksi mitigasi perubahan iklim.
- Metodologi dan standar penghitungan emisi.
- Analisis dampak lingkungan.
- Analisis kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
- Pelaksanaan konsultasi publik.
- Data pendukung kegiatan mitigasi.
Dengan dokumen tersebut, pelaku kegiatan dapat menjelaskan tujuan proyek, metode pelaksanaan, serta perkiraan hasil pengurangan emisi.
3. Melakukan Registrasi pada Sistem yang Berlaku
Tahap berikutnya adalah melakukan pencatatan dan registrasi sesuai jalur kegiatan serta ketentuan yang berlaku.
Dalam kerangka regulasi terbaru, terdapat dua sistem yang memiliki fungsi berbeda, yaitu:
SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim)
SRN PPI mencatat aksi pengendalian perubahan iklim, termasuk kegiatan mitigasi dan adaptasi. Pencatatan ini membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai kontribusi pengurangan emisi di tingkat nasional.
SRUK (Sistem Registri Unit Karbon)
SRUK mengelola data unit karbon, termasuk identitas unit, penerbitan, kepemilikan, perpindahan, transaksi, dan status unit karbon.
Oleh karena itu, pelaku kegiatan perlu memahami fungsi kedua sistem tersebut. Pencatatan aksi mitigasi tidak otomatis berarti unit karbon telah terbit.
Baca Juga : Baseline Emisi Pengertian, Fungsi, dan Cara Menentukannya
4. Melaksanakan Validasi Dokumen Mitigasi
Sebelum pelaksanaan proyek menghasilkan unit karbon, dokumen perencanaan perlu melalui proses validasi sesuai skema yang digunakan.
Lembaga Validasi Independen memeriksa kesesuaian metodologi, perhitungan baseline, rencana pengurangan emisi, serta aspek teknis lainnya.
Selain itu, proses validasi juga membantu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek.
Dengan demikian, pelaku kegiatan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjalankan proyek mitigasi sesuai rencana.
5. Melaksanakan Kegiatan Mitigasi Emisi
Setelah memenuhi persyaratan perencanaan dan validasi, pelaku kegiatan dapat menjalankan aksi mitigasi.
Pada tahap ini, pelaku proyek harus mengikuti metodologi dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Sebagai contoh, perusahaan yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya perlu mencatat produksi energi, konsumsi bahan bakar yang berhasil dihindari, serta data lain yang relevan untuk menghitung pengurangan emisi.
Begitu pula dengan proyek pengelolaan limbah. Pengelola perlu mencatat volume limbah, proses pengolahan, dan jumlah emisi metana yang berhasil dikurangi.
Selanjutnya, pelaku proyek harus menjalankan pemantauan secara berkala agar seluruh hasil kegiatan memiliki bukti yang memadai.
6. Melakukan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi
Tahap pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV) menjadi bagian penting dalam penerbitan unit karbon.
Melalui proses ini, pelaku kegiatan mengukur hasil pengurangan emisi berdasarkan metodologi yang berlaku. Kemudian, mereka menyusun laporan yang menjelaskan hasil pengukuran dan bukti pelaksanaan proyek.
Setelah itu, Lembaga Verifikasi Independen memeriksa kebenaran data serta kesesuaian hasil pengurangan emisi.
Verifikasi dapat mencakup beberapa aspek berikut:
- Kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen perencanaan.
- Ketepatan data aktivitas.
- Perhitungan emisi sebelum dan sesudah mitigasi.
- Penerapan metodologi pengurangan emisi.
- Pemenuhan persyaratan lingkungan.
- Bukti hasil pengurangan atau penyerapan emisi.
Hasil verifikasi menjadi dasar penting dalam proses pengajuan rekomendasi penerbitan unit karbon.
Baca Juga : Additionality dalam Mitigasi Emisi Prinsip dan Cara Pembuktiannya
7. Mengajukan Rekomendasi atau Persetujuan Penerbitan
Setelah memperoleh hasil verifikasi, pelaku kegiatan menyampaikan laporan kepada kementerian terkait sesuai kewenangan sektornya.
Selanjutnya, kementerian terkait memeriksa pemenuhan persyaratan dan menyusun rekomendasi atau persetujuan penerbitan unit karbon.
Dalam skema offset emisi GRK berdasarkan Pasal 65 Perpres Nomor 110 Tahun 2025, Menteri menerbitkan unit karbon SPE GRK setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri Terkait.
Sementara itu, unit karbon non-SPE GRK diterbitkan oleh standar internasional setelah pelaku kegiatan memenuhi tahapan yang berlaku dan memperoleh persetujuan Menteri Terkait.
Dengan demikian, proses penerbitan dapat mengikuti jalur sertifikasi nasional maupun standar internasional sesuai ketentuan.
8. Penerbitan dan Pencatatan Unit Karbon dalam SRUK
Tahap selanjutnya adalah penerbitan dan pencatatan unit karbon melalui sistem yang berlaku.
Untuk SPE GRK berdasarkan skema yang diatur dalam Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026, pelaku kegiatan perlu mengikuti proses pendaftaran di SRUK dan verifikasi oleh verifikator independen. Hasil verifikasi kemudian menjadi dasar rekomendasi penerbitan SPE GRK.
Setiap unit karbon memiliki informasi identitas yang mendukung proses penelusuran.
Informasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup:
- Nomor registri.
- Nomor dan kode unit karbon.
- Volume unit karbon.
- Periode aksi mitigasi atau vintage.
- Nama penanggung jawab kegiatan.
- Status kepemilikan.
- Status otorisasi.
Melalui pencatatan tersebut, pemerintah dapat memantau perjalanan unit karbon sejak penerbitan hingga transaksi dan penggunaan akhirnya.
Baca Juga : MRV Emisi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi Hasil Mitigasi Karbon
Jenis Unit Karbon yang Perlu Dipahami
Dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, pelaku kegiatan perlu memahami perbedaan beberapa jenis unit karbon.
1. SPE GRK
Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan instrumen yang menunjukkan kinerja pengurangan emisi berdasarkan mekanisme sertifikasi yang berlaku.
SPE GRK dapat mendukung berbagai kegiatan, seperti perdagangan karbon, pembayaran atas hasil aksi mitigasi, kompensasi emisi, serta pembuktian kinerja lingkungan.
Selain itu, SPE GRK memiliki identitas dan informasi registrasi yang membantu memastikan keabsahan unit karbon.
2. Unit Karbon Non-SPE GRK
Unit karbon non-SPE GRK merupakan unit yang berasal dari skema standar internasional sesuai persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
Penerbitannya mengikuti ketentuan standar internasional serta persetujuan pemerintah sesuai regulasi Indonesia.
Oleh sebab itu, pelaku kegiatan perlu memastikan bahwa standar yang digunakan memiliki pengakuan dan memenuhi persyaratan nasional.
3. Unit Karbon untuk Perdagangan Offset Emisi
Unit karbon juga dapat mendukung kegiatan perdagangan melalui mekanisme offset emisi GRK.
Melalui skema tersebut, pelaku usaha atau pihak lain dapat menggunakan unit karbon yang memenuhi persyaratan untuk mengimbangi emisi sesuai ketentuan.
Namun, pelaku kegiatan perlu memperhatikan persyaratan otorisasi, pencatatan, dan penyesuaian korespondensi apabila transaksi melibatkan perdagangan internasional.
Baca Juga : Verifikasi Hasil Mitigasi Emisi Prosedur, Dokumen, Standar Pemeriksaan
Persyaratan Penting Sebelum Mengajukan Penerbitan Unit Karbon
Pelaku usaha dan pengelola proyek perlu mempersiapkan berbagai persyaratan sebelum mengajukan penerbitan unit karbon.
Berikut dokumen dan informasi yang perlu diperhatikan:
- Identitas penanggung jawab proyek.
- Profil dan lokasi kegiatan mitigasi.
- Dokumen rencana aksi mitigasi atau DRAM/DPP sesuai skema.
- Metodologi penghitungan emisi.
- Data baseline atau kondisi awal emisi.
- Data pelaksanaan kegiatan mitigasi.
- Laporan pemantauan dan pengukuran emisi.
- Laporan validasi dan verifikasi.
- Dokumen persetujuan atau rekomendasi kementerian terkait.
- Data pendukung lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
- Bukti konsultasi publik apabila dipersyaratkan.
- Informasi registrasi dalam sistem yang berlaku.
Selain itu, persyaratan dapat berbeda sesuai sektor, jenis kegiatan, dan standar sertifikasi yang digunakan. Karena itu, pelaku proyek perlu memeriksa ketentuan teknis sebelum menyusun dokumen pengajuan.
Baca Juga : Pengurangan dan Penyerapan Emisi Karbon serta Perbedaannya
Manfaat Penerbitan Unit Karbon dari Hasil Mitigasi Emisi
Penerbitan unit karbon memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha, masyarakat, dan lingkungan.
1. Memberikan Nilai Ekonomi terhadap Pengurangan Emisi
Pertama, unit karbon dapat memberikan nilai ekonomi terhadap hasil kegiatan mitigasi yang memenuhi persyaratan. Pelaku proyek dapat memanfaatkan unit tersebut melalui perdagangan karbon atau skema pembayaran berbasis kinerja.
2. Mendorong Investasi Ramah Lingkungan
Selanjutnya, mekanisme karbon dapat menarik investasi untuk pengembangan energi terbarukan, teknologi rendah karbon, dan pengelolaan lingkungan.
Dengan adanya peluang ekonomi, perusahaan memiliki insentif tambahan untuk mengembangkan kegiatan yang lebih ramah lingkungan.
3. Mendukung Target Penurunan Emisi Nasional
Selain manfaat ekonomi, penerbitan unit karbon membantu pemerintah mencatat kontribusi berbagai pihak dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.
Dengan demikian, kegiatan mitigasi dari sektor usaha dan masyarakat dapat mendukung pencapaian target NDC Indonesia.
4. Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Karbon
Pencatatan unit karbon melalui SRUK membantu meningkatkan keterlacakan data dan transaksi. Selain itu, sistem ini mendukung pencegahan penghitungan ganda yang dapat merugikan integritas perdagangan karbon.
5. Mendorong Inovasi Teknologi Rendah Karbon
Terakhir, kebutuhan untuk mengurangi emisi mendorong perusahaan mengembangkan teknologi dan sistem produksi yang lebih efisien.
Contohnya adalah penggunaan energi terbarukan, pengolahan limbah, efisiensi bahan bakar, serta penerapan teknologi penangkapan karbon.
Baca Juga : Hasil Mitigasi Emisi tCOâ‚‚e dan Cara Menghitungnya
Kendala dalam Proses Penerbitan Unit Karbon
Meskipun menawarkan banyak manfaat, penerbitan unit karbon tetap memiliki tantangan.
Berikut beberapa kendala yang sering perlu diperhatikan oleh pelaku kegiatan.
1. Kesulitan Menentukan Baseline Emisi
Penentuan kondisi awal emisi membutuhkan data yang akurat. Jika baseline tidak tepat, perhitungan pengurangan emisi dapat menghasilkan angka yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
2. Keterbatasan Data dan Teknologi
Sebagian proyek masih menghadapi kendala dalam pengumpulan data, pemantauan emisi, serta penggunaan teknologi pengukuran.
Oleh karena itu, pelaku proyek perlu meningkatkan kapasitas teknis dan menyiapkan sistem pencatatan yang konsisten.
3. Biaya Validasi dan Verifikasi
Proses validasi dan verifikasi membutuhkan tenaga ahli serta lembaga independen. Akibatnya, proyek dengan skala kecil dapat menghadapi tantangan biaya.
Untuk mengatasinya, pelaku kegiatan dapat mengembangkan kerja sama atau menggabungkan proyek sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perubahan Regulasi dan Standar
Mekanisme karbon terus berkembang mengikuti kebijakan nasional dan perkembangan pasar internasional.
Karena itu, pelaku kegiatan perlu memantau pembaruan regulasi agar tidak menggunakan prosedur atau dokumen yang sudah tidak sesuai.
5. Risiko Penghitungan Ganda
Penghitungan ganda dapat terjadi ketika satu hasil pengurangan emisi tercatat atau diklaim lebih dari satu kali.
Melalui SRUK dan keterhubungan sistem registri, pemerintah berupaya menjaga integritas setiap unit karbon.
Tips Mempersiapkan Proyek agar Memenuhi Persyaratan Penerbitan Unit Karbon
Agar proses penerbitan berjalan lebih terarah, pelaku kegiatan perlu menyusun persiapan sejak tahap awal.
Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan:
Pertama, lakukan kajian potensi emisi. Identifikasi sumber emisi dan tentukan peluang pengurangan emisi yang dapat diukur.
Kedua, pilih metodologi yang sesuai. Gunakan metodologi yang relevan dengan jenis proyek dan standar yang berlaku.
Ketiga, siapkan dokumen perencanaan. Susun DRAM atau DPP sesuai jalur penerbitan yang digunakan.
Keempat, bangun sistem pemantauan. Catat seluruh aktivitas dan hasil pengukuran secara konsisten.
Kelima, gunakan tenaga ahli. Libatkan tenaga profesional untuk membantu aspek teknis, perhitungan emisi, serta penyusunan laporan.
Keenam, periksa regulasi terbaru. Pastikan setiap tahapan mengikuti ketentuan kementerian sektoral dan sistem registri yang berlaku.
Terakhir, jaga konsistensi data. Pastikan seluruh informasi dalam dokumen, laporan, dan sistem registrasi memiliki kesesuaian.
Penerbitan unit karbon dari hasil mitigasi emisi merupakan mekanisme penting dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, kegiatan pengurangan emisi dapat memperoleh pengakuan dan nilai ekonomi apabila memenuhi persyaratan teknis serta administrasi.
Baca Juga : Pelaporan Hasil Mitigasi Emisi dan Pertanggungjawaban Proyek
Prosesnya mencakup identifikasi potensi mitigasi, penyusunan dokumen perencanaan, registrasi, validasi, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, verifikasi, rekomendasi atau persetujuan, hingga penerbitan dan pencatatan unit karbon.Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 menjadi landasan penting dalam pengembangan mekanisme tersebut.
Oleh karena itu, pelaku usaha dan pengelola proyek perlu memahami setiap tahapan agar kegiatan mitigasi dapat menghasilkan unit karbon yang kredibel, transparan, serta sesuai regulasi. engan persiapan yang tepat, penerbitan unit karbon dapat membuka peluang ekonomi sekaligus mendukung upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
Konsultasi Mitigasi Karbon Sekarang