Mekanisme Perdagangan Karbon Internasional Sesuai Pasal 6

Mega

Mekanisme Perdagangan Karbon Internasional Sesuai Pasal 6
Direktur Utama Jangkar Groups

Mekanisme Perdagangan Karbon Internasional Sesuai Pasal 6 merupakan salah satu bentuk kerja sama antarnegara untuk mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca melalui Persetujuan Paris. Ketentuan ini membuka peluang bagi negara untuk bekerja sama dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim, termasuk melalui transfer hasil pengurangan emisi lintas negara. Dengan demikian, negara yang memiliki potensi proyek mitigasi dapat menarik investasi, sedangkan negara pembeli dapat memperoleh hasil mitigasi untuk mendukung pencapaian target iklimnya.

Namun, perdagangan karbon internasional berdasarkan Pasal 6 tidak sekadar memindahkan kredit karbon dari satu negara ke negara lain. Mekanisme ini memiliki aturan mengenai otorisasi, pencatatan, pelaporan, serta penghitungan emisi agar setiap hasil mitigasi memberikan manfaat iklim yang nyata. Selain itu, negara peserta perlu mencegah penghitungan ganda yang dapat mengurangi integritas pasar karbon.

Oleh karena itu, perusahaan, pengembang proyek, dan pemerintah perlu memahami mekanisme Pasal 6 sebelum mengikuti perdagangan karbon lintas negara.

Baca Juga : Mekanisme Perdagangan Karbon: Pengertian & Tahapan Transaksi

1. Pengertian Pasal 6 dalam Persetujuan Paris

Pengertian Pasal 6 dalam Persetujuan Paris

Pasal 6 merupakan bagian dari Persetujuan Paris yang mengatur kerja sama sukarela antarnegara untuk mencapai target iklim atau Nationally Determined Contributions (NDC). Melalui ketentuan ini, negara dapat bekerja sama dalam kegiatan mitigasi dengan pendekatan pasar maupun nonpasar.

Secara umum, Pasal 6 memiliki tiga bagian utama, yaitu Pasal 6.2, Pasal 6.4, dan Pasal 6.8. Ketiganya menawarkan pendekatan yang berbeda, tetapi tetap mendukung tujuan pengurangan emisi global.

Pertama, Pasal 6.2 mengatur kerja sama antarnegara melalui transfer hasil mitigasi yang di kenal sebagai Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs). Kedua, Pasal 6.4 membentuk mekanisme kredit karbon terpusat di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu, Pasal 6.8 mendorong kerja sama nonpasar, seperti pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas, dan pendanaan iklim.

Dengan pembagian tersebut, Pasal 6 memberikan pilihan bagi negara untuk mengembangkan kerja sama sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Baca Juga : Pengertian Perdagangan Karbon dan Prinsip Dasar Pasar Karbon

2. Mekanisme Perdagangan Karbon Berdasarkan Pasal 6.2

Pasal 6.2 memungkinkan dua negara atau lebih menjalankan pendekatan kerja sama atau cooperative approaches. Dalam mekanisme ini, negara dapat menyepakati kegiatan mitigasi dan melakukan transfer hasil pengurangan emisi untuk mendukung pencapaian NDC.

Baca Juga : Mekanisme Cap and Trade di Sistem Perdagangan Emisi Karbon

Sebagai contoh, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain dalam proyek energi terbarukan, efisiensi energi, atau pengelolaan hutan. Proyek tersebut menghasilkan pengurangan emisi yang dapat menjadi dasar transfer hasil mitigasi setelah memenuhi persyaratan dan memperoleh otorisasi yang di perlukan.

Negara penerima kemudian dapat menggunakan hasil mitigasi tersebut untuk mendukung target iklimnya. Sebaliknya, negara tuan rumah memperoleh manfaat seperti investasi, pendanaan, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Namun, transfer hasil mitigasi tidak dapat berlangsung tanpa tata kelola. Kedua negara perlu menyepakati ruang lingkup kerja sama, metodologi pengukuran, proses pelaporan, serta aturan penggunaan hasil mitigasi.

Selain itu, negara peserta perlu mengikuti pedoman akuntansi dan transparansi berdasarkan keputusan Konferensi Para Pihak yang bertindak sebagai pertemuan Para Pihak Persetujuan Paris (CMA). Dengan demikian, setiap transfer memiliki dasar pencatatan yang dapat di telusuri.

Baca Juga : Mekanisme Carbon Offset dan Penggunaan Kredit Karbon

3. Mekanisme Kredit Karbon Berdasarkan Pasal 6.4

Berbeda dengan Pasal 6.2, Pasal 6.4 membentuk mekanisme kredit karbon internasional yang berada di bawah pengawasan UNFCCC. Mekanisme ini di kenal sebagai Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM).

Baca Juga : Mekanisme Transaksi Unit Karbon melalui Bursa Karbon Indonesia

PACM memungkinkan pengembang kegiatan mitigasi dari sektor publik maupun swasta mengajukan proyek untuk menghasilkan kredit karbon sesuai standar yang berlaku. Setelah proyek memenuhi persyaratan, kegiatan tersebut dapat menghasilkan unit pengurangan emisi Pasal 6.4 atau Article 6.4 Emission Reductions (A6.4ERs).

Mekanisme ini memiliki badan pengawas atau Article 6.4 Supervisory Body. Badan tersebut mengembangkan dan mengawasi persyaratan operasional, metodologi, proses registrasi kegiatan, serta akreditasi lembaga pemeriksa.

Secara umum, proses PACM mencakup beberapa tahapan. Pertama, pengembang menyusun rancangan kegiatan mitigasi sesuai metodologi yang berlaku. Selanjutnya, lembaga operasional yang telah memperoleh akreditasi melakukan validasi terhadap rancangan tersebut.

Baca Juga : Mekanisme Registrasi dan Penerbitan Unit Karbon di Indonesia

Setelah itu, pengembang mengajukan registrasi melalui prosedur UNFCCC dan menjalankan kegiatan sesuai rencana pemantauan. Kemudian, lembaga pemeriksa melakukan verifikasi atas hasil pengurangan atau penyerapan emisi.

Apabila hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan, lembaga terkait dapat mengajukan permintaan penerbitan kredit kepada mekanisme. Selanjutnya, UNFCCC memproses penerbitan A6.4ERs sesuai ketentuan.

Meskipun demikian, tidak semua A6.4ERs otomatis dapat di gunakan untuk transfer internasional atau pencapaian NDC negara lain. Status otorisasi dan tujuan penggunaan unit menentukan perlakuan yang berlaku.

Baca Juga : Mengenal Mekanisme MRV dalam Perdagangan Karbon

4. Perbedaan Pasal 6.2 dan Pasal 6.4

Walaupun keduanya mendukung perdagangan karbon internasional, Pasal 6.2 dan Pasal 6.4 memiliki karakteristik berbeda.

AspekPasal 6.2Pasal 6.4
PendekatanKerja sama antarnegaraMekanisme kredit karbon terpusat
Dasar pelaksanaanKesepakatan pendekatan kerja sama antarnegaraAturan PACM di bawah UNFCCC
Unit atau hasil mitigasiITMOsA6.4ERs
PengawasanPedoman CMA dan pengaturan negara pesertaSupervisory Body di bawah CMA
Peran negara tuan rumahMenyetujui dan mengotorisasi sesuai ketentuanMenyetujui kegiatan dan memberikan otorisasi sesuai tujuan penggunaan
Fokus utamaTransfer hasil mitigasi melalui kerja samaPenerbitan kredit dari kegiatan mitigasi yang memenuhi standar

Dengan demikian, Pasal 6.2 memberikan ruang bagi negara untuk merancang pendekatan kerja sama, sedangkan Pasal 6.4 menyediakan mekanisme kredit yang terpusat. Namun, keduanya tetap membutuhkan transparansi, akuntansi yang kuat, dan pengawasan terhadap kualitas hasil mitigasi.

Baca Juga : Mekanisme Jual Beli Kredit Karbon antara Penjual dan Pembeli

5. Tahapan Perdagangan Karbon Internasional Sesuai Pasal 6

Dalam praktiknya, perdagangan karbon internasional memerlukan koordinasi antara negara tuan rumah, negara pembeli, pengembang proyek, dan lembaga pendukung. Berikut tahapan umum yang perlu di perhatikan.

Baca Juga : Mekanisme Perdagangan Kredit Karbon dari Proyek Mangrove

Pertama, menentukan proyek mitigasi. Pengembang mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi mengurangi atau menyerap emisi. Contohnya mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta perlindungan dan pemulihan ekosistem.

Kedua, memilih mekanisme kerja sama. Para pihak menentukan apakah proyek akan mengikuti pendekatan kerja sama Pasal 6.2 atau mekanisme kredit Pasal 6.4. Pilihan ini bergantung pada tujuan, struktur kerja sama, dan persyaratan yang berlaku.

Ketiga, memperoleh persetujuan dan otorisasi. Negara tuan rumah menjalankan kewenangannya dalam menyetujui kegiatan dan memberikan otorisasi sesuai ketentuan. Otorisasi perlu menjelaskan penggunaan hasil mitigasi, termasuk apakah pihak terkait dapat mentransfernya secara internasional atau menggunakannya untuk tujuan lain yang di akui.

Keempat, menjalankan pengukuran dan verifikasi. Pengembang menerapkan mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) untuk mengukur hasil mitigasi. Selanjutnya, pihak independen melakukan pemeriksaan sesuai standar yang berlaku.

Kelima, mencatat dan melaporkan hasil mitigasi. Negara peserta mengikuti ketentuan pencatatan dan pelaporan internasional. Tahapan ini membantu memastikan informasi mengenai penerbitan dan transfer unit tetap konsisten.

Keenam, melakukan transfer hasil mitigasi. Setelah memenuhi persyaratan, para pihak dapat melaksanakan transfer sesuai mekanisme yang di pilih. Selanjutnya, negara peserta menerapkan penyesuaian akuntansi yang di wajibkan.

Melalui tahapan tersebut, perdagangan karbon internasional dapat berjalan dengan tata kelola yang lebih jelas dan terukur.

Baca Juga : Harga Unit Karbon, Faktor Penentu Nilai & Cara Perdagangannya

6. Mengenal Corresponding Adjustment dalam Perdagangan Karbon

Salah satu prinsip penting dalam perdagangan karbon internasional adalah corresponding adjustment atau penyesuaian yang bersesuaian. Prinsip ini bertujuan mencegah dua negara mengklaim hasil pengurangan emisi yang sama untuk mencapai target NDC masing-masing.

Sebagai contoh, Indonesia menghasilkan pengurangan emisi dari proyek energi terbarukan dan mengotorisasi transfer hasil mitigasinya kepada negara pembeli. Jika negara pembeli menggunakan hasil tersebut untuk mendukung target NDC, Indonesia perlu melakukan penyesuaian akuntansi sesuai aturan Pasal 6.

Artinya, negara tuan rumah tidak dapat sekaligus menghitung hasil mitigasi yang sama untuk target NDC-nya sendiri tanpa memperhitungkan transfer tersebut. Sebaliknya, negara pembeli dapat memasukkan hasil mitigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian ini tidak mengubah jumlah emisi fisik yang berhasil di kurangi. Namun, mekanisme tersebut mengatur cara negara menghitung dan melaporkan hasil mitigasi dalam pencapaian target iklim.

Oleh karena itu, corresponding adjustment menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas perdagangan karbon lintas negara.

7. Peran Indonesia dalam Perdagangan Karbon Internasional

Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon internasional karena kekayaan sumber daya alam dan peluang pengurangan emisi dari berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi.

Indonesia juga telah mengambil langkah untuk mengembangkan perdagangan karbon lintas negara. Pada 20 Januari 2025, pemerintah bersama OJK dan Bursa Efek Indonesia meresmikan perdagangan internasional pertama unit karbon Indonesia melalui IDXCarbon.

Selanjutnya, pemerintah memperkuat kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Kerangka ini menjadi salah satu landasan pengembangan tata kelola nilai ekonomi karbon dan perdagangan karbon nasional maupun internasional.

Selain itu, pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan otorisasi, pencatatan unit, MRV, serta corresponding adjustment. Persyaratan tersebut membantu memastikan perdagangan internasional tetap sejalan dengan target iklim nasional.

Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia dapat menarik investasi iklim sekaligus menjaga kepentingan pencapaian NDC.

8. Manfaat dan Tantangan Perdagangan Karbon Internasional

Perdagangan karbon berdasarkan Pasal 6 menawarkan sejumlah manfaat. Pertama, mekanisme ini membuka akses pendanaan untuk proyek mitigasi yang membutuhkan investasi besar. Kedua, kerja sama lintas negara dapat mempercepat pengembangan teknologi rendah emisi.

Selain itu, negara berkembang dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan. Sementara itu, negara pembeli memperoleh alternatif untuk mendukung pencapaian target iklimnya.

Namun, mekanisme ini juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah menjaga kualitas kredit karbon agar setiap unit benar-benar mewakili hasil mitigasi yang dapat di pertanggungjawabkan.

Tantangan lainnya mencakup perbedaan kebijakan antarnegara, kesiapan sistem registri, transparansi data, serta kemampuan melakukan MRV. Selain itu, negara tuan rumah perlu menyeimbangkan peluang pendapatan dari perdagangan karbon dengan kebutuhan pencapaian target NDC sendiri.

Karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu menyiapkan tata kelola yang kuat sebelum menjalankan kerja sama internasional.

Mekanisme perdagangan karbon internasional sesuai Pasal 6 Persetujuan Paris memberikan peluang bagi negara untuk bekerja sama mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pendekatan pasar dan nonpasar. Pasal 6.2 mengatur transfer hasil mitigasi melalui kerja sama antarnegara, sedangkan Pasal 6.4 menyediakan mekanisme kredit karbon terpusat melalui Paris Agreement Crediting Mechanism. Sementara itu, Pasal 6.8 mendukung kerja sama nonpasar.

Keberhasilan mekanisme tersebut bergantung pada kualitas proyek, otorisasi negara, MRV, transparansi, dan penerapan corresponding adjustment. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat tata kelola perdagangan karbon agar kerja sama internasional mampu menarik investasi, menghasilkan manfaat lingkungan, dan tetap mendukung pencapaian target iklim nasional.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Mega
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp