Konsultasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan

Santsanisy

Konsultasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan
Direktur Utama Jangkar Groups

Konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan lingkungan merupakan salah satu tahapan penting untuk menciptakan peraturan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Pemerintah tidak dapat menyusun kebijakan lingkungan hanya berdasarkan pertimbangan administratif atau kepentingan pembangunan. Sebaliknya, pemerintah perlu memahami kondisi lingkungan secara langsung serta mendengarkan aspirasi masyarakat yang merasakan dampak berbagai kegiatan pembangunan.

Pada dasarnya, kebijakan lingkungan memiliki pengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat. Aturan mengenai pengelolaan sampah, pencemaran udara, perlindungan hutan, pengendalian limbah industri, hingga pemanfaatan sumber daya alam dapat memengaruhi kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.

Selain itu, konsultasi publik memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran, dan rekomendasi. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap sebelum menetapkan suatu kebijakan. Proses ini juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi lingkungan, akademisi, dan masyarakat umum.

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan penting dalam pelibatan masyarakat pada urusan lingkungan.

Baca juga : Pengembangan Kebijakan Lingkungan Panduan Lengkap

Pengertian Konsultasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan

Pengertian Konsultasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan

Konsultasi publik merupakan proses komunikasi antara pemerintah sebagai penyusun kebijakan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang mempunyai perhatian terhadap suatu persoalan. Melalui proses tersebut, pemerintah membuka ruang dialog agar masyarakat dapat menyampaikan pandangan sebelum suatu kebijakan memperoleh penetapan.

Dalam konteks lingkungan hidup, konsultasi publik berfokus pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan.

Sebagai contoh, ketika pemerintah menyusun kebijakan pengelolaan kawasan pesisir, pemerintah perlu mendengarkan nelayan, masyarakat pesisir, pelaku pariwisata, akademisi, dan organisasi lingkungan. Setiap kelompok mempunyai pengalaman serta kepentingan yang berbeda. Nelayan mungkin mengutamakan akses terhadap wilayah tangkap, sedangkan akademisi dapat memberikan masukan mengenai daya dukung ekosistem laut.

Oleh sebab itu, konsultasi publik tidak sekadar menjadi kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi. Proses ini harus memberikan kesempatan nyata kepada masyarakat untuk memengaruhi substansi kebijakan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memahami berbagai risiko, menemukan alternatif penyelesaian masalah, dan menyusun aturan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Baca juga : Tahapan Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup

Tujuan Konsultasi Publik dalam Kebijakan Lingkungan

Konsultasi publik mempunyai beberapa tujuan penting yang berkaitan langsung dengan kualitas kebijakan dan perlindungan lingkungan hidup.

Meningkatkan Kualitas Kebijakan

Pertama, konsultasi publik membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih luas sebelum menyusun suatu aturan. Masyarakat sering kali mengetahui persoalan lingkungan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan administratif.

Misalnya, warga yang tinggal dekat kawasan industri dapat memberikan informasi mengenai perubahan kualitas udara, gangguan kebisingan, atau kondisi saluran air. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan langkah pengawasan dan pengendalian pencemaran.

Selain itu, keterlibatan akademisi dan tenaga ahli dapat memperkuat masukan masyarakat melalui kajian ilmiah. Dengan demikian, pemerintah mempunyai dasar pertimbangan yang lebih lengkap.

Melindungi Hak dan Kepentingan Masyarakat

Kedua, konsultasi publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingan mereka, terutama kelompok yang menghadapi risiko lingkungan secara langsung.

Masyarakat adat, petani, nelayan, warga sekitar industri, serta kelompok rentan sering menghadapi konsekuensi pembangunan yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami kebutuhan setiap kelompok sebelum menetapkan kebijakan.

Baca juga : Dasar Hukum Kebijakan Lingkungan di Indonesia

Mencegah Konflik Lingkungan

Selanjutnya, konsultasi publik dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik sejak tahap awal. Ketika masyarakat mempunyai kesempatan menyampaikan keberatan, pemerintah dapat mencari solusi sebelum persoalan berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.

Selain itu, dialog terbuka membantu mempertemukan kepentingan pembangunan dengan kebutuhan perlindungan lingkungan.

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Konsultasi publik juga mendorong pemerintah menjelaskan alasan, tujuan, serta konsekuensi suatu kebijakan. Masyarakat dapat mengetahui pertimbangan yang mendasari keputusan pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mempertimbangkan masukan secara objektif dan menjelaskan alasan ketika suatu usulan tidak dapat diterima.

Baca juga : Analisis Dampak dalam Pengembangan Kebijakan Lingkungan

Landasan Hukum Konsultasi Publik dalam Kebijakan Lingkungan di Indonesia

Penyelenggaraan konsultasi publik di Indonesia mempunyai beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan dan perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan utama penyelenggaraan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Jadi Undang-undang ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh informasi lingkungan, berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta mengajukan pengaduan atas dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah perlu membuka kesempatan partisipasi masyarakat dalam berbagai proses yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan.

Baca juga : Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kebijakan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah penguatan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.

Pasal 96 memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga dapat menyampaikan masukan melalui mekanisme daring maupun luring.

Selain itu, pembentuk peraturan perlu memudahkan akses masyarakat terhadap Naskah Akademik dan rancangan peraturan. Pemerintah juga dapat menyelenggarakan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, maupun kegiatan konsultasi lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.

Ketentuan Pasal 28 mengatur bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan perlu melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi publik.

Masyarakat mempunyai kesempatan menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana kegiatan tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa partisipasi publik mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan.

Baca juga : Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Lingkungan Hidup

Tahapan Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan

Agar konsultasi publik menghasilkan masukan yang bermanfaat, pemerintah perlu menjalankan proses secara terencana dan transparan. Setiap tahapan harus memberikan ruang komunikasi yang jelas antara penyusun kebijakan dan masyarakat.

Identifikasi Permasalahan Lingkungan

Tahap pertama dimulai dengan mengenali persoalan lingkungan yang membutuhkan kebijakan atau pembaruan aturan.

Pemerintah perlu mengumpulkan data mengenai pencemaran, kerusakan ekosistem, perubahan penggunaan lahan, pengelolaan sampah, dan persoalan lainnya. Selain itu, pemerintah perlu mengenali kelompok masyarakat yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan tersebut.

Identifikasi yang tepat akan membantu pemerintah menentukan pihak yang perlu mengikuti konsultasi publik.

Penyusunan Materi dan Informasi Kebijakan

Selanjutnya, pemerintah menyiapkan materi konsultasi yang menjelaskan latar belakang persoalan, tujuan kebijakan, pilihan penyelesaian, serta kemungkinan dampaknya.

Informasi tersebut harus menggunakan bahasa yang mudah masyarakat pahami. Apabila materi terlalu teknis, pemerintah perlu menyediakan ringkasan atau penjelasan tambahan.

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami substansi pembahasan sebelum menyampaikan pendapat.

Baca juga : Instrumen Kebijakan untuk Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengumuman dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pemerintah kemudian mengumumkan rencana konsultasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti situs resmi, media sosial, surat pemberitahuan, pengumuman desa, dan media massa.

Selain masyarakat umum, pemerintah perlu mengundang pihak yang mempunyai pengetahuan atau kepentingan khusus, seperti akademisi, organisasi lingkungan, asosiasi usaha, komunitas lokal, serta perwakilan kelompok masyarakat terdampak.

Pelaksanaan Forum Konsultasi

Pada tahap berikutnya, pemerintah menyelenggarakan pertemuan untuk membahas rancangan kebijakan. Forum dapat berbentuk diskusi kelompok, seminar, rapat dengar pendapat, lokakarya, maupun pertemuan langsung dengan masyarakat.

Moderator perlu memberikan kesempatan yang seimbang kepada peserta. Selain itu, penyelenggara harus mencatat setiap pendapat, pertanyaan, kritik, dan rekomendasi yang muncul selama kegiatan.

Baca juga : Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia

Pengolahan dan Evaluasi Masukan

Setelah forum selesai, tim penyusun kebijakan mengelompokkan seluruh masukan berdasarkan tema dan tingkat kepentingannya.

Pemerintah kemudian mengevaluasi setiap usulan berdasarkan kesesuaian hukum, bukti ilmiah, manfaat sosial, konsekuensi ekonomi, serta dampak ekologis.

Dengan cara tersebut, pemerintah dapat menentukan masukan yang perlu masuk ke dalam rancangan kebijakan.

Penyempurnaan dan Penyampaian Hasil

Tahap terakhir mencakup penyempurnaan rancangan kebijakan berdasarkan hasil konsultasi. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan mengenai masukan yang diterima, masukan yang mengalami perubahan, serta usulan yang belum dapat masuk ke dalam rancangan.

Transparansi pada tahap ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa pendapat mereka memperoleh pertimbangan secara serius.

Baca juga : Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan

Pihak yang Perlu Terlibat dalam Konsultasi Publik

Konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai kelompok. Setiap pihak mempunyai pengalaman, kepentingan, dan pengetahuan yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan.

Beberapa pihak yang perlu memperoleh ruang partisipasi antara lain:

A. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah mempunyai tanggung jawab menyusun kebijakan, menyediakan informasi, memfasilitasi konsultasi, serta mempertimbangkan masukan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Masyarakat yang Terdampak

Warga sekitar kawasan industri, masyarakat pesisir, petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok rentan perlu memperoleh kesempatan menyampaikan pengalaman serta kepentingannya.

C. Akademisi dan Peneliti

Akademisi dapat memberikan kajian ilmiah, analisis risiko, dan rekomendasi berdasarkan penelitian. Kehadiran mereka membantu pemerintah memahami konsekuensi kebijakan dari sudut pandang ilmiah.

D. Organisasi Lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Organisasi lingkungan dapat menyampaikan hasil pemantauan, advokasi, serta pengalaman pendampingan masyarakat. Selain itu, organisasi tersebut dapat membantu menjelaskan persoalan lingkungan kepada kelompok yang membutuhkan informasi tambahan.

E. Pelaku Usaha dan Asosiasi Industri

Pelaku usaha dapat memberikan penjelasan mengenai kemampuan teknis, kebutuhan operasional, biaya kepatuhan, serta tantangan penerapan aturan lingkungan. Namun, kepentingan ekonomi tetap perlu berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.

Baca juga : Tantangan dan Strategi Pengembangan Kebijakan Lingkungan

Metode Konsultasi Publik yang Efektif

Pemerintah dapat menggunakan berbagai metode konsultasi sesuai karakter persoalan, kondisi wilayah, dan kebutuhan peserta.

  1. forum tatap muka memungkinkan masyarakat berkomunikasi secara langsung dengan penyusun kebijakan. Metode ini cocok untuk membahas persoalan yang membutuhkan penjelasan mendalam.
  2. konsultasi daring dapat memperluas jangkauan partisipasi. Pemerintah dapat menggunakan situs resmi, konferensi video, formulir elektronik, dan kanal pengaduan untuk menerima masukan masyarakat.
  3. diskusi kelompok terarah atau focus group discussion dapat membantu pemerintah menggali persoalan secara lebih spesifik. Misalnya, pemerintah dapat menyelenggarakan diskusi khusus bersama nelayan mengenai perlindungan ekosistem pesisir.
  4. survei publik dapat membantu mengumpulkan pandangan masyarakat dalam jumlah besar. Hasil survei dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman, kebutuhan, dan kekhawatiran masyarakat.

Selain itu, pemerintah dapat melakukan kunjungan lapangan agar penyusun kebijakan memahami kondisi lingkungan secara langsung. Metode ini sangat bermanfaat ketika persoalan berkaitan dengan pencemaran sungai, kerusakan hutan, atau perubahan kondisi kawasan pesisir.

Tantangan dalam Pelaksanaan Konsultasi Publik

Walaupun mempunyai banyak manfaat, pelaksanaan konsultasi publik masih menghadapi berbagai tantangan.

Keterbatasan Informasi dan Pemahaman Masyarakat

Sebagian masyarakat belum memahami substansi kebijakan lingkungan karena informasi yang tersedia terlalu teknis. Akibatnya, peserta mengalami kesulitan menyampaikan masukan secara terarah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah perlu menyediakan materi yang sederhana, ringkasan kebijakan, serta penjelasan melalui media yang mudah masyarakat akses.

Ketimpangan Keterwakilan Peserta

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterwakilan masyarakat. Dalam beberapa forum, kelompok yang mempunyai sumber daya dan akses informasi lebih besar dapat mendominasi pembahasan.

Sementara itu, masyarakat adat, warga berpenghasilan rendah, perempuan, dan kelompok rentan mungkin mengalami kesulitan mengikuti kegiatan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme partisipasi yang inklusif, termasuk dukungan akses transportasi, penerjemah bahasa lokal, serta jadwal pertemuan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Masukan Tidak Memengaruhi Keputusan

Konsultasi publik dapat kehilangan makna ketika pemerintah hanya mengadakan pertemuan tanpa mempertimbangkan pendapat peserta.

Untuk mencegah masalah tersebut, pemerintah perlu mempunyai mekanisme pencatatan, evaluasi, dan tindak lanjut yang jelas. Selain itu, penyelenggara perlu menjelaskan alasan ketika suatu usulan tidak dapat masuk ke dalam kebijakan.

Perbedaan Kepentingan Antar Pemangku Kepentingan

Penyusunan kebijakan lingkungan sering mempertemukan kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh, pelaku industri mungkin mengutamakan kelancaran operasional, sedangkan masyarakat sekitar menginginkan pengendalian pencemaran yang lebih ketat.

Dalam situasi tersebut, pemerintah perlu menggunakan data, kajian ilmiah, dan ketentuan hukum sebagai dasar pembahasan. Dengan demikian, keputusan tidak hanya mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Contoh Penerapan Konsultasi Publik dalam Kebijakan Lingkungan

Salah satu contoh penerapan konsultasi publik dapat terlihat dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah di suatu daerah.

Misalnya, pemerintah daerah berencana menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Sebelum menetapkan aturan, pemerintah perlu mengundang masyarakat, pedagang, pelaku usaha, pengelola pasar, komunitas lingkungan, dan akademisi.

Masyarakat dapat menyampaikan kebiasaan penggunaan plastik serta kendala dalam memperoleh alternatif kemasan. Sementara itu, pedagang dapat menjelaskan dampak perubahan aturan terhadap biaya operasional.

Di sisi lain, akademisi dapat memberikan rekomendasi mengenai bahan pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan. Komunitas lingkungan juga dapat menyampaikan data mengenai volume sampah dan kondisi pencemaran.

Berdasarkan seluruh masukan tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih realistis. Misalnya, pemerintah menetapkan masa transisi, menyediakan program edukasi, memperkuat fasilitas pengelolaan sampah, dan mendorong penggunaan kemasan alternatif.

Contoh lainnya dapat terlihat dalam penyusunan kebijakan perlindungan kawasan pesisir. Pemerintah perlu melibatkan nelayan, masyarakat adat, pelaku pariwisata, dan ahli kelautan agar kebijakan mampu mempertimbangkan kebutuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.

Indikator Keberhasilan Konsultasi Publik

Keberhasilan konsultasi publik tidak cukup hanya berdasarkan jumlah peserta atau banyaknya pertemuan. Pemerintah perlu menilai kualitas partisipasi dan pengaruh masukan terhadap hasil akhir kebijakan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan meliputi:

  1. Keterbukaan informasi: masyarakat memperoleh akses terhadap rancangan kebijakan, materi pembahasan, dan jadwal konsultasi.
  2. Keterwakilan peserta: berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan memperoleh kesempatan berpartisipasi.
  3. Kualitas diskusi: forum memberikan kesempatan yang seimbang kepada peserta untuk menyampaikan pendapat.
  4. Tindak lanjut masukan: tim penyusun mengevaluasi setiap masukan secara objektif.
  5. Transparansi keputusan: pemerintah menjelaskan hasil konsultasi dan alasan penerimaan atau penolakan usulan.
  6. Manfaat kebijakan: hasil akhir mampu menjawab persoalan lingkungan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi setelah kebijakan mulai berlaku. Evaluasi tersebut membantu mengetahui apakah aturan mampu mencapai tujuan perlindungan lingkungan atau justru memunculkan persoalan baru.

Peran Konsultasi Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum menetapkan kebijakan yang mempunyai konsekuensi jangka panjang.

Konsultasi publik membantu menciptakan keseimbangan tersebut melalui dialog dan pertukaran informasi. Masyarakat dapat menjelaskan kebutuhan sosial dan ekonomi, sedangkan akademisi dapat memberikan analisis ilmiah mengenai daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Selain itu, keterlibatan pelaku usaha dapat membantu pemerintah memahami kemampuan penerapan aturan. Namun, pemerintah tetap harus menjaga agar kepentingan ekonomi tidak mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan partisipasi yang bermakna, pemerintah dapat membangun kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan mempunyai legitimasi sosial. Pada akhirnya, pendekatan tersebut dapat mendukung pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan lingkungan

Konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan lingkungan mempunyai peran penting dalam menciptakan aturan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui proses ini, pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat, memperoleh informasi lapangan, mengidentifikasi potensi konflik, serta mengevaluasi berbagai alternatif penyelesaian persoalan lingkungan.

Landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam urusan lingkungan dan pembentukan kebijakan.

Namun, keberhasilan konsultasi publik tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan forum. Pemerintah perlu menjamin keterbukaan informasi, keterwakilan peserta, kesempatan menyampaikan pendapat, serta tindak lanjut yang jelas terhadap setiap masukan.

Dengan demikian, konsultasi publik harus menjadi bagian nyata dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar formalitas administratif. Ketika pemerintah dan masyarakat membangun komunikasi yang baik, penyusunan kebijakan lingkungan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung perlindungan alam dan kesejahteraan masyarakat.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Santsanisy
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp