Integrasi SRN PPI dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)

Mega

Integrasi SRN PPI dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
Direktur Utama Jangkar Groups

Integrasi SRN PPI dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Kedua sistem ini memiliki fungsi yang saling berkaitan, terutama dalam mencatat aksi mitigasi perubahan iklim, mengelola informasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), serta memastikan transparansi dalam pemanfaatan unit karbon. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat menghubungkan informasi kegiatan pengendalian perubahan iklim dengan pencatatan unit karbon secara lebih terstruktur.

Selain itu, integrasi kedua sistem mendukung pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk perdagangan karbon dan pemanfaatan hasil pengurangan emisi. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya membutuhkan kegiatan mitigasi yang memberikan dampak nyata terhadap lingkungan, tetapi juga membutuhkan sistem pencatatan yang mampu menjaga kredibilitas setiap hasil aksi iklim.

Namun, SRN PPI dan SRUK tidak menjalankan fungsi yang sepenuhnya sama. SRN PPI berperan dalam pencatatan informasi aksi pengendalian perubahan iklim secara nasional. Sementara itu, SRUK berfokus pada pencatatan unit karbon, penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK), serta pemantauan transaksi dan pemanfaatan unit karbon. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan kedua sistem menjadi penting bagi pemerintah, pelaku usaha, pengembang proyek karbon, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan mitigasi.

Baca Juga : Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)

Mengenal Fungsi SRN PPI dan SRUK

Mengenal Fungsi SRN PPI dan SRUK

1. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)

SRN PPI merupakan sistem registrasi nasional yang mendukung pencatatan dan pengelolaan informasi mengenai aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini mencakup berbagai kegiatan mitigasi dan adaptasi yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, organisasi, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga : Fungsi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim

Dalam kegiatan mitigasi, SRN PPI membantu mencatat informasi mengenai upaya penurunan emisi GRK atau peningkatan penyerapan karbon. Contohnya meliputi penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, rehabilitasi hutan, dan kegiatan lain yang memenuhi ketentuan terkait.

Selain mitigasi, SRN PPI juga mendukung pencatatan aksi adaptasi perubahan iklim. Kegiatan tersebut dapat mencakup penguatan ketahanan masyarakat terhadap banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, dan berbagai dampak perubahan iklim lainnya.

Dengan pencatatan tersebut, SRN PPI menyediakan informasi yang membantu pemerintah memantau kontribusi berbagai pihak terhadap target pengendalian perubahan iklim nasional. Data yang tersedia juga dapat mendukung penyusunan laporan dan evaluasi pencapaian komitmen iklim Indonesia.

Baca Juga : Cara Registrasi Aksi Mitigasi dan Adaptasi melalui SRN PPI

2. Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)

Berbeda dengan SRN PPI, SRUK memiliki fokus utama pada pengelolaan informasi unit karbon dalam penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Sistem ini mencatat berbagai informasi mengenai penerbitan, kepemilikan, transaksi, pemanfaatan, hingga perubahan status unit karbon.

Baca Juga : Persyaratan dan Dokumen Pendaftaran SRN PPI

Pemerintah mengatur penyelenggaraan SRUK melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 6 Juli 2026 dan mengatur keterhubungan SRUK dengan SRN PPI, Bursa Karbon, serta sistem registri lain yang berkaitan.

Selanjutnya, SRUK mendukung pencatatan unit karbon dari berbagai skema, termasuk unit yang berasal dari mekanisme nasional maupun skema standar karbon lainnya sesuai ketentuan. Sistem ini juga membantu melacak status unit karbon sejak penerbitan hingga pemanfaatan atau penghentian penggunaannya.

Dengan fungsi tersebut, SRUK berperan penting dalam menjaga keterlacakan unit karbon. Artinya, para pihak dapat menelusuri informasi unit karbon, termasuk kepemilikan dan status penggunaannya, sesuai hak akses serta ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Registrasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di SRN PPI

Mengapa Integrasi SRN PPI dengan SRUK Di perlukan?

Integrasi SRN PPI dengan SRUK di perlukan karena pencatatan aksi mitigasi dan pengelolaan unit karbon saling berkaitan. Sebuah kegiatan penurunan emisi dapat menghasilkan capaian mitigasi, tetapi tidak setiap capaian otomatis menjadi unit karbon yang dapat di perdagangkan. Pengembang proyek tetap harus memenuhi persyaratan metodologi, validasi, verifikasi, persetujuan, dan penerbitan sesuai skema yang berlaku.

Baca Juga : Registrasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim di SRN PPI

Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan keterhubungan data agar informasi kegiatan mitigasi dapat mendukung proses pencatatan unit karbon secara konsisten. Melalui integrasi tersebut, informasi mengenai kegiatan, pelaksana, lokasi, periode, dan capaian pengurangan emisi dapat memiliki keterkaitan dengan data unit karbon yang relevan.

Selain itu, integrasi membantu mengurangi risiko penghitungan ganda atau double counting. Risiko ini muncul ketika satu hasil pengurangan emisi tercatat, di klaim, atau di gunakan lebih dari satu kali oleh pihak berbeda. Kondisi tersebut dapat mengurangi kredibilitas pasar karbon dan mengganggu akurasi pelaporan pencapaian target iklim nasional.

Dengan demikian, integrasi kedua sistem mendukung beberapa kebutuhan penting, yaitu:

  1. Menjaga konsistensi informasi kegiatan mitigasi dan unit karbon.
  2. Memperkuat keterlacakan penerbitan serta transaksi unit karbon.
  3. Mendukung pencegahan penerbitan, klaim, dan penggunaan ganda.
  4. Membantu pemerintah memantau kontribusi kegiatan terhadap target NDC.
  5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Baca Juga : Sistem Monitoring Pelaporan, dan Verifikasi dalam SRN PPI

Bagaimana Mekanisme Integrasi SRN PPI dengan SRUK?

Integrasi kedua sistem berjalan melalui keterhubungan dan pertukaran data berdasarkan standar yang di sepakati. Namun, mekanisme tersebut tidak berarti seluruh proses pada SRN PPI otomatis menggantikan tahapan pendaftaran atau persyaratan di SRUK. Setiap sistem tetap menjalankan kewenangan dan fungsi masing-masing.

Baca Juga : Hubungan SRN PPI dengan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Secara umum, hubungan keduanya dapat di pahami melalui beberapa tahapan berikut.

1. Pencatatan Aksi Mitigasi dalam SRN PPI

Pertama, penanggung jawab kegiatan menyiapkan informasi mengenai aksi mitigasi perubahan iklim. Informasi tersebut dapat mencakup identitas pelaksana, lokasi kegiatan, periode pelaksanaan, jenis aksi, metodologi, data teknis, serta dokumen pendukung.

Selanjutnya, pelaksana menyampaikan informasi melalui mekanisme pencatatan yang berlaku dalam SRN PPI. Data tersebut membantu menjelaskan bentuk kegiatan dan kontribusinya terhadap upaya pengurangan emisi GRK.

Pada tahap ini, pelaksana perlu memastikan bahwa informasi yang di sampaikan sesuai dengan karakteristik kegiatan. Selain itu, data teknis harus memiliki dasar yang jelas agar proses penilaian dan pemantauan dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga : Peran SRN PPI dalam Pencapaian Target NDC Indonesia

2. Pemenuhan Persyaratan Pencatatan Unit Karbon

Setelah menyiapkan informasi aksi mitigasi, penanggung jawab kegiatan perlu memenuhi ketentuan pencatatan unit karbon sesuai skema yang di gunakan. Persyaratan tersebut dapat mencakup data umum, data teknis, dokumen rancangan aksi mitigasi, serta dokumen lain yang di persyaratkan oleh peraturan sektoral.

Selanjutnya, kegiatan dapat memasuki proses validasi dan verifikasi oleh lembaga independen yang memenuhi persyaratan. Validasi menilai kelayakan rancangan kegiatan, sedangkan verifikasi memeriksa capaian pengurangan emisi berdasarkan bukti dan metodologi yang di gunakan.

Namun, pencatatan kegiatan dalam SRN PPI tidak otomatis menjamin penerbitan unit karbon. Pelaksana tetap harus mengikuti seluruh tahapan dan memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari instansi berwenang sesuai ketentuan.

Baca Juga : Transparansi Data dan Pelaporan Aksi Iklim melalui SRN PPI

3. Pertukaran dan Penyelarasan Data

Berikutnya, SRN PPI dan SRUK saling terhubung untuk mendukung pertukaran informasi yang relevan. Pasal 39 Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur keterhubungan SRUK dengan SRN PPI, Bursa Karbon, sistem registri lain, serta sistem informasi terkait pencatatan unit karbon.

Integrasi tersebut memerlukan standar data, integritas informasi, dan interoperabilitas. Dengan kata lain, sistem harus mampu memahami dan mengolah informasi dari sistem lain melalui format serta protokol komunikasi yang sesuai.

Selain itu, pertukaran data membantu mengurangi kebutuhan pencatatan informasi yang sama secara berulang. Meski demikian, pelaksana tetap perlu mengikuti prosedur pada masing-masing sistem apabila suatu data atau dokumen memerlukan pengisian maupun konfirmasi tersendiri.

4. Penerbitan dan Pencatatan Unit Karbon

Setelah kegiatan memenuhi persyaratan teknis dan administratif, proses dapat berlanjut pada penerbitan unit karbon sesuai skema yang berlaku. Untuk unit karbon yang memenuhi ketentuan penerbitan SPE GRK, SRUK mencatat informasi penting seperti nomor registri, kode unit, volume, periode aksi mitigasi, identitas penanggung jawab, status kepemilikan, dan status otorisasi.

Dengan pencatatan tersebut, setiap unit karbon memiliki informasi identitas dan status yang dapat di telusuri. Selanjutnya, sistem membantu memantau perubahan status unit ketika pemilik melakukan transaksi atau menggunakan unit tersebut.

5. Pemantauan Transaksi dan Pemanfaatan Unit Karbon

Tahap berikutnya berkaitan dengan transaksi dan pemanfaatan unit karbon. Transaksi dapat berlangsung melalui Bursa Karbon atau perdagangan langsung sesuai ketentuan. Namun, pelaku tetap harus mencatat transaksi dan memastikan pertukaran data berjalan sesuai persyaratan interoperabilitas SRUK.

Selain itu, SRUK mencatat perubahan status unit karbon. Sebagai contoh, unit berstatus available masih tersedia sesuai ketentuan, sedangkan unit berstatus retired telah di keluarkan dari peredaran untuk pemanfaatan tertentu. Sistem juga mengenal status suspended dan cancelled sesuai kondisi yang di atur.

Melalui pemantauan tersebut, pemerintah dapat menelusuri pergerakan unit karbon dan mengurangi risiko penggunaan unit yang sama secara berulang.

Manfaat Integrasi bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Integrasi SRN PPI dengan SRUK memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pertama, pemerintah memperoleh dukungan data yang lebih terhubung untuk memantau aksi mitigasi dan perkembangan unit karbon. Informasi tersebut dapat membantu evaluasi kebijakan serta penyusunan laporan pencapaian target iklim nasional.

Kedua, pelaku usaha memperoleh alur pencatatan yang lebih terkoordinasi. Keterhubungan data dapat membantu mengurangi perbedaan informasi antara catatan kegiatan mitigasi dan catatan unit karbon. Selain itu, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas dokumentasi proyek untuk mendukung proses pemeriksaan dan pelaporan.

Ketiga, integrasi memperkuat transparansi pasar karbon. Pembeli, penjual, dan pihak terkait membutuhkan informasi yang dapat di percaya mengenai identitas, jumlah, kepemilikan, serta status unit karbon. Oleh karena itu, pencatatan yang terhubung membantu membangun kepercayaan terhadap transaksi dan pemanfaatan unit karbon.

Keempat, integrasi mendukung upaya pencegahan double counting. Pemerintah dapat menggunakan informasi yang saling terhubung untuk memeriksa potensi penerbitan ganda, klaim ganda, maupun penggunaan ganda. Dengan demikian, integritas hasil mitigasi dapat lebih terjaga.

Tantangan dalam Pelaksanaan Integrasi

Meskipun memberikan banyak manfaat, integrasi kedua sistem tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kualitas dan konsistensi data. Apabila pelaksana memasukkan informasi lokasi, periode, metodologi, atau volume pengurangan emisi secara tidak akurat, proses pencocokan data dapat mengalami kendala.

Selain itu, perbedaan standar pencatatan antarregistri juga memerlukan perhatian. Setiap skema karbon dapat memiliki metodologi, format dokumen, dan ketentuan penerbitan yang berbeda. Karena itu, interoperabilitas membutuhkan standar teknis yang jelas serta koordinasi antarlembaga.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Pelaku usaha dan pengembang proyek perlu memahami proses registrasi, validasi, verifikasi, serta kewajiban pencatatan transaksi. Tanpa pemahaman yang memadai, mereka berisiko mengalami kesalahan administratif atau keterlambatan pemenuhan persyaratan.

Selanjutnya, keamanan informasi juga menjadi aspek penting. Sistem yang saling terhubung harus menjaga keutuhan data, melindungi informasi pribadi, dan mencegah akses yang tidak berwenang. Oleh karena itu, pengelola sistem perlu menerapkan tata kelola keamanan dan prosedur pengendalian yang memadai.

Hal yang Perlu Di persiapkan oleh Pelaku Kegiatan

Pelaku kegiatan mitigasi yang ingin mengembangkan proyek karbon perlu mempersiapkan beberapa hal sejak awal. Pertama, pastikan kegiatan memiliki tujuan pengurangan emisi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan sektor terkait.

Kedua, susun dokumentasi teknis secara konsisten. Dokumen tersebut dapat mencakup batas kegiatan, lokasi, periode, metodologi, data dasar, asumsi perhitungan, rencana pemantauan, dan bukti pelaksanaan. Selanjutnya, pastikan setiap informasi memiliki sumber yang dapat di pertanggungjawabkan.

Ketiga, pahami jalur registrasi yang berlaku. Pelaku perlu memeriksa persyaratan SRN PPI, SRUK, ketentuan sektoral, serta skema sertifikasi yang relevan. Selain itu, pelaku perlu memastikan lembaga validasi dan verifikasi memenuhi persyaratan yang berlaku.

Terakhir, lakukan pemeriksaan data sebelum mengajukan pencatatan. Langkah ini membantu mengurangi kesalahan identitas, perbedaan informasi lokasi, ketidaksesuaian periode, dan persoalan dokumen lainnya.

Integrasi SRN PPI dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. SRN PPI mendukung pencatatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sedangkan SRUK mengelola pencatatan unit karbon, penerbitan SPE GRK, transaksi, serta pemanfaatannya.

Melalui keterhubungan kedua sistem, pemerintah dan pelaku kegiatan dapat memperkuat konsistensi data, meningkatkan keterlacakan unit karbon, serta mengurangi risiko penghitungan ganda. Namun, keberhasilan integrasi tetap membutuhkan data yang akurat, standar interoperabilitas, koordinasi antarlembaga, dan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, pelaku usaha maupun pengembang proyek karbon perlu memahami fungsi kedua sistem sejak tahap perencanaan kegiatan. Dengan persiapan yang tepat, pencatatan aksi mitigasi dan pengelolaan unit karbon dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mendukung pencapaian target iklim Indonesia.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Mega
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp