Hubungan Inventarisasi Emisi dengan Sistem Registri Nasional

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, pelaku usaha, industri, dan masyarakat. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas manusia memberikan dampak terhadap kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, serta berbagai gangguan lingkungan. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan strategi yang terukur untuk mengendalikan emisi sekaligus menjalankan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menerapkan berbagai kebijakan pengendalian perubahan iklim, termasuk inventarisasi emisi dan pemanfaatan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).

Inventarisasi emisi dan SRN PPI mempunyai hubungan yang sangat erat. Inventarisasi emisi menyediakan data mengenai jumlah, sumber, serta kecenderungan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, SRN PPI berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pengelolaan informasi mengenai aksi perubahan iklim, hasil inventarisasi, serta kontribusi berbagai pihak dalam mendukung target penurunan emisi nasional.

Dengan demikian, kedua instrumen tersebut tidak berjalan secara terpisah. Inventarisasi emisi menyediakan landasan data, sedangkan SRN PPI membantu pemerintah mengintegrasikan informasi tersebut dengan pelaksanaan aksi mitigasi dan pencapaian target iklim nasional. Hubungan ini juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kebijakan lingkungan.

Baca juga : Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca: Tujuan, Metode & Manfaat

1. Mengenal Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

Inventarisasi emisi gas rumah kaca merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mengetahui tingkat emisi serta serapan GRK dari berbagai sumber dalam periode tertentu. Kegiatan ini membantu pemerintah memahami kondisi emisi suatu wilayah, sektor, maupun tingkat nasional.

Gas rumah kaca yang menjadi perhatian antara lain karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O). Selain itu, inventarisasi juga memperhitungkan sejumlah gas industri yang mempunyai potensi pemanasan global.

Tujuan Inventarisasi Emisi

Inventarisasi emisi mempunyai beberapa tujuan penting, yaitu:

1. Mengetahui jumlah emisi dan serapan gas rumah kaca.
2. Mengidentifikasi sektor yang memberikan kontribusi emisi terbesar.
3. Memantau perubahan tingkat emisi dari tahun ke tahun.
4. Menentukan prioritas kebijakan pengurangan emisi.
5. Menilai efektivitas program mitigasi perubahan iklim.
6. Menyediakan informasi untuk pelaporan komitmen iklim nasional.

Melalui tujuan tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan berdasarkan kondisi emisi yang lebih terukur. Selain itu, pelaku usaha juga dapat menggunakan informasi inventarisasi sebagai dasar untuk mengevaluasi aktivitas operasional yang menghasilkan emisi.

Baca juga : Jenis Emisi Gas Rumah Kaca dalam Inventarisasi Emisi

Sektor Utama dalam Inventarisasi Emisi

Inventarisasi GRK Indonesia mencakup beberapa sektor utama yang mempunyai karakteristik sumber emisi berbeda.

1. Energi: mencakup pembakaran bahan bakar pada pembangkit listrik, transportasi, industri, dan kegiatan lainnya.
2. Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU): mencakup emisi dari proses produksi semen, bahan kimia, logam, serta penggunaan produk tertentu.
3. Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU): mencakup aktivitas pertanian, peternakan, perubahan penggunaan lahan, deforestasi, serta serapan karbon.
4. Limbah: mencakup emisi dari tempat pemrosesan akhir sampah, pengolahan air limbah, dan kegiatan pengelolaan limbah lainnya.

Pembagian tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi karakteristik emisi setiap sektor. Selanjutnya, hasil analisis dapat menjadi dasar penyusunan program mitigasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing sektor.

2. Mengenal Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI merupakan sistem pengelolaan informasi yang mendukung pencatatan, pemantauan, dan pelaporan berbagai kegiatan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Sistem ini menghubungkan informasi mengenai aksi mitigasi, aksi adaptasi, inventarisasi emisi GRK, serta sumber daya pendukung kegiatan perubahan iklim. Dengan demikian, pemerintah mempunyai sarana untuk mengelola informasi kontribusi berbagai pihak secara lebih terstruktur.

Fungsi Utama SRN PPI

SRN PPI mempunyai beberapa fungsi strategis dalam pengendalian perubahan iklim.

1. Pencatatan aksi perubahan iklim: menyediakan sarana pencatatan kegiatan mitigasi dan adaptasi dari pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat.
2. Pengelolaan data nasional: membantu integrasi informasi emisi dan kontribusi pengendalian perubahan iklim.
3. Pemantauan pencapaian target: mendukung evaluasi kontribusi berbagai sektor terhadap target iklim nasional.
4. Transparansi informasi: memperkuat keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan aksi perubahan iklim.
5. Pencegahan penghitungan ganda: membantu pemerintah menelusuri kontribusi aksi mitigasi agar tidak terjadi klaim pengurangan emisi secara berulang.

Melalui fungsi tersebut, SRN PPI tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan informasi. Sebaliknya, sistem ini berperan sebagai bagian penting dari tata kelola perubahan iklim nasional.

Baca juga : Cara Menghitung Emisi Gas Rumah Kaca dengan Data Aktivitas

Pihak yang Berperan dalam SRN PPI

Penyelenggaraan SRN PPI melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat berperan dalam koordinasi dan pengelolaan kebijakan nasional. Sementara itu, pemerintah daerah mendukung penyediaan informasi serta pencatatan kegiatan pada tingkat wilayah.

Selain kedua pihak tersebut, perusahaan dan pelaku usaha dapat mencatatkan kegiatan mitigasi maupun adaptasi yang mereka jalankan sesuai ketentuan. Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk berkontribusi melalui kegiatan pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas.

Oleh sebab itu, keberhasilan SRN PPI membutuhkan kerja sama antarpihak, terutama dalam menjaga kualitas dan konsistensi informasi.

3. Hubungan Inventarisasi Emisi dengan SRN PPI

Inventarisasi emisi dan SRN PPI mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Inventarisasi menghasilkan informasi mengenai kondisi emisi, sedangkan SRN PPI mengintegrasikan informasi tersebut dengan pencatatan aksi perubahan iklim dan capaian pengendalian emisi.

Hubungan ini sangat penting karena pemerintah tidak dapat menilai keberhasilan mitigasi hanya berdasarkan jumlah program yang terlaksana. Pemerintah juga membutuhkan data yang menunjukkan perubahan tingkat emisi sebagai hasil dari berbagai kegiatan tersebut.

Baca juga : Perbedaan Emisi Scope 1, 2, dan 3 dalam Inventarisasi Karbon

Inventarisasi Emisi Menyediakan Data Dasar

Inventarisasi emisi memberikan gambaran mengenai kondisi emisi nasional maupun sektoral. Data tersebut membantu pemerintah mengetahui sumber emisi utama, tingkat emisi, serta perubahan yang terjadi selama periode tertentu.

Sebagai contoh, hasil inventarisasi dapat menunjukkan bahwa sektor energi mempunyai kontribusi emisi yang besar akibat penggunaan bahan bakar fosil. Berdasarkan informasi tersebut, pemerintah dapat memprioritaskan pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi rendah karbon.

Selanjutnya, informasi hasil inventarisasi menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan data perubahan iklim melalui SRN PPI.

SRN PPI Mengintegrasikan Informasi Inventarisasi

SRN PPI mempunyai peran dalam menghubungkan hasil inventarisasi dengan informasi pelaksanaan aksi mitigasi. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat melihat hubungan antara kondisi emisi, program pengurangan emisi, serta kontribusi berbagai pihak.

Sebagai contoh, perusahaan pembangkit listrik dapat menjalankan program efisiensi energi dan penggunaan sumber energi rendah karbon. Perusahaan kemudian mencatatkan aksi mitigasi sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut sebagai bagian dari pemantauan kontribusi sektor energi.

Dengan demikian, inventarisasi menyediakan gambaran kondisi emisi, sedangkan SRN PPI membantu menghubungkan gambaran tersebut dengan berbagai tindakan pengendalian perubahan iklim.

Menjadi Dasar Evaluasi Penurunan Emisi

Hubungan kedua instrumen tersebut juga mendukung evaluasi kebijakan. Pemerintah dapat membandingkan data inventarisasi dari beberapa periode untuk mengetahui perkembangan tingkat emisi.

Selain itu, pemerintah dapat memeriksa apakah program mitigasi memberikan kontribusi terhadap target penurunan emisi. Apabila hasilnya belum sesuai harapan, pemerintah dapat mengevaluasi metode pelaksanaan, kualitas data, maupun efektivitas kebijakan.

Karena itu, hubungan inventarisasi dan SRN PPI mempunyai peran penting dalam membangun sistem pengendalian emisi yang terukur.

Baca juga : Metode Inventarisasi Emisi GRK Berdasarkan IPCC Guidelines

4. Proses Integrasi Data Inventarisasi Emisi ke dalam SRN PPI

Integrasi data inventarisasi emisi membutuhkan proses yang sistematis. Setiap tahapan harus memperhatikan kualitas data, kesesuaian metodologi, serta konsistensi pelaporan.

Tahap 1: Pengumpulan Data Aktivitas

Tahap pertama mencakup pengumpulan data aktivitas dari berbagai sumber emisi dan penyerap GRK. Data tersebut dapat berupa konsumsi bahan bakar, kapasitas produksi, penggunaan pupuk, luas lahan, jumlah ternak, serta volume limbah.

Ketepatan data aktivitas sangat penting karena kesalahan pada tahap awal dapat memengaruhi hasil perhitungan emisi. Oleh sebab itu, petugas inventarisasi perlu memastikan sumber data mempunyai dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap 2: Perhitungan Emisi

Setelah memperoleh data aktivitas, petugas melakukan perhitungan menggunakan faktor emisi yang sesuai. Secara umum, pendekatan dasar perhitungan menggunakan rumus:

Emisi GRK = Data Aktivitas × Faktor Emisi

Hasil perhitungan kemudian dapat dikonversi ke satuan karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) menggunakan nilai potensi pemanasan global atau Global Warming Potential (GWP) yang sesuai dengan pedoman pelaporan.

Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap asumsi, metode, dan kelengkapan data agar hasil inventarisasi mempunyai kualitas yang baik.

Tahap 3: Pengendalian dan Penjaminan Mutu

Tahap berikutnya mencakup pengendalian mutu (Quality Control/QC) dan penjaminan mutu (Quality Assurance/QA). Kedua proses tersebut membantu menjaga ketepatan, konsistensi, kelengkapan, serta transparansi hasil inventarisasi.

Pemeriksaan dapat mencakup perbandingan data antarperiode, pemeriksaan sumber informasi, pengecekan satuan, dan evaluasi metode perhitungan. Apabila petugas menemukan ketidaksesuaian, mereka perlu melakukan koreksi berdasarkan bukti pendukung.

Tahap 4: Pencatatan dan Pelaporan melalui SRN PPI

Setelah proses inventarisasi memenuhi persyaratan teknis, instansi terkait dapat menggunakan mekanisme pelaporan dan pengelolaan data melalui SRN PPI sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Pada tahap ini, konsistensi identitas kegiatan, periode pelaporan, sektor, dan sumber data menjadi hal penting. Selain itu, informasi aksi mitigasi harus mempunyai dokumentasi pendukung yang memadai.

Tahap 5: Pemantauan dan Evaluasi

Tahap terakhir mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan emisi serta pelaksanaan aksi perubahan iklim. Pemerintah dapat memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi kemajuan, kendala, dan kebutuhan perbaikan.

Dengan proses tersebut, integrasi inventarisasi dan SRN PPI dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Baca juga : Inventarisasi Emisi GRK pada Sektor Energi, Industri dan Limbah

5. Peran Inventarisasi dan SRN PPI dalam Pencapaian Target NDC

Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen kontribusi nasional dalam upaya pengendalian perubahan iklim berdasarkan Persetujuan Paris. Indonesia menggunakan NDC sebagai salah satu landasan untuk menentukan arah kebijakan mitigasi dan adaptasi.

Inventarisasi emisi mempunyai peran penting dalam mengukur kondisi emisi serta perkembangan pencapaian target tersebut. Sementara itu, SRN PPI mendukung pencatatan informasi aksi dan kontribusi berbagai pihak.

Menentukan Kondisi Awal dan Target Penurunan Emisi

Pemerintah membutuhkan data inventarisasi untuk memahami tingkat emisi dan menyusun kebijakan penurunan emisi. Data historis juga membantu penyusunan baseline atau kondisi acuan sesuai metodologi yang berlaku.

Selanjutnya, pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk merancang target dan program mitigasi berdasarkan kebutuhan setiap sektor.

Mengukur Kontribusi Program Mitigasi

Program mitigasi harus mempunyai indikator yang jelas agar pemerintah dapat menilai manfaatnya. Misalnya, penggunaan panel surya pada fasilitas industri dapat mengurangi kebutuhan listrik dari sumber energi berbasis fosil.

Melalui pengukuran dan pelaporan yang tepat, perusahaan dapat menunjukkan kontribusi kegiatan tersebut. Kemudian, pemerintah dapat menghubungkan informasi aksi mitigasi dengan sistem pemantauan nasional sesuai ketentuan.

Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas

NDC membutuhkan informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, inventarisasi emisi dan SRN PPI saling mendukung dalam penyediaan informasi untuk proses pemantauan serta pelaporan perubahan iklim.

Kualitas data menjadi faktor utama karena pemerintah dan pemangku kepentingan membutuhkan informasi yang dapat menjelaskan perkembangan emisi secara objektif.

Baca juga : Pengumpulan Data dan Pelaporan dalam Inventarisasi Emisi GRK

6. Regulasi yang Mengatur Inventarisasi Emisi dan SRN PPI

Penyelenggaraan inventarisasi emisi dan SRN PPI mempunyai landasan kebijakan yang terus berkembang mengikuti kebutuhan pengendalian perubahan iklim nasional.

Beberapa regulasi penting yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini menjadi kerangka penting dalam penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi GRK nasional.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024, tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan kontribusi nasional dalam penanganan perubahan iklim.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2026, yang mengatur penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam penanganan perubahan iklim, termasuk ketentuan terkait SRN PPI dan inventarisasi emisi.

Perusahaan maupun instansi pemerintah perlu memperhatikan perkembangan peraturan tersebut. Sebab, perubahan kebijakan dapat memengaruhi mekanisme pencatatan, pelaporan, verifikasi, dan pengelolaan informasi perubahan iklim.

Baca juga : Cara Menyusun Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

7. Manfaat Integrasi Inventarisasi Emisi dan SRN PPI bagi Perusahaan

Integrasi inventarisasi emisi dengan SRN PPI tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah. Pelaku usaha juga dapat memperoleh manfaat melalui pengelolaan data emisi yang lebih terstruktur.

Meningkatkan Kredibilitas Lingkungan Perusahaan

Perusahaan yang mempunyai data emisi secara konsisten dapat menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab lingkungan. Informasi tersebut juga dapat mendukung penyusunan laporan keberlanjutan dan komunikasi kinerja lingkungan kepada pemangku kepentingan.

Membantu Identifikasi Risiko Operasional

Data inventarisasi dapat menunjukkan aktivitas yang menghasilkan emisi dalam jumlah besar. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan bagian operasional yang membutuhkan efisiensi energi, perbaikan teknologi, atau perubahan proses produksi.

Mendukung Kesiapan terhadap Kebijakan Karbon

Kebijakan pengendalian emisi dan nilai ekonomi karbon terus mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, perusahaan yang memahami data emisinya akan lebih siap menghadapi kebutuhan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Memperkuat Peluang Kerja Sama

Data emisi yang jelas dapat mendukung komunikasi perusahaan dengan investor, mitra bisnis, lembaga pembiayaan, serta pihak lain yang memperhatikan aspek keberlanjutan.

Namun, perusahaan perlu memahami bahwa pencatatan pada SRN PPI tidak otomatis menghasilkan sertifikat pengurangan emisi atau hak untuk memperdagangkan unit karbon. Setiap mekanisme mempunyai persyaratan dan proses tersendiri.

Baca juga : Manfaat Inventarisasi Emisi bagi Perusahaan & Net Zero Emission

8. Tantangan dalam Menghubungkan Inventarisasi Emisi dengan SRN PPI

Meskipun mempunyai manfaat besar, integrasi inventarisasi emisi dan SRN PPI masih menghadapi sejumlah tantangan.

Kualitas dan Kelengkapan Data

Sebagian perusahaan dan instansi belum mempunyai sistem pengumpulan data aktivitas yang konsisten. Kondisi ini dapat menyulitkan proses perhitungan serta meningkatkan ketidakpastian hasil inventarisasi.

Perbedaan Metodologi

Perbedaan pendekatan perhitungan dapat menghasilkan angka emisi yang tidak konsisten. Karena itu, setiap pihak perlu mengikuti pedoman teknis dan metodologi yang sesuai dengan sektor masing-masing.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Inventarisasi emisi membutuhkan tenaga yang memahami pengumpulan data, faktor emisi, perhitungan CO₂e, serta proses pelaporan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting.

Koordinasi Antarlembaga

Data perubahan iklim berasal dari berbagai sektor dan tingkat pemerintahan. Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga perlu berjalan secara konsisten agar informasi yang masuk mempunyai kesesuaian dan tidak menimbulkan perbedaan pencatatan.

Baca juga : Strategi Pengurangan Emisi Berdasarkan Inventarisasi GRK

9. Strategi Meningkatkan Kualitas Integrasi Data Emisi

Untuk meningkatkan efektivitas hubungan inventarisasi emisi dan SRN PPI, setiap pihak perlu menerapkan strategi pengelolaan data yang terencana.

1. Membangun sistem pencatatan internal: perusahaan perlu menyimpan data konsumsi energi, bahan bakar, produksi, dan aktivitas lain yang menghasilkan emisi.
2. Menggunakan metodologi yang konsisten: pengelola data perlu mengikuti pedoman inventarisasi GRK yang berlaku.
3. Menyiapkan dokumentasi pendukung: setiap angka perhitungan perlu mempunyai sumber data dan bukti yang jelas.
4. Meningkatkan kompetensi petugas: pelatihan teknis dapat membantu meningkatkan ketepatan perhitungan dan pelaporan.
5. Melakukan evaluasi berkala: perusahaan dan instansi perlu membandingkan hasil inventarisasi antarperiode untuk mengetahui perubahan emisi.
6. Mengikuti perkembangan regulasi: setiap pihak perlu memahami pembaruan kebijakan dan mekanisme SRN PPI agar proses pelaporan tetap sesuai ketentuan.

Dengan strategi tersebut, perusahaan dan instansi pemerintah dapat memperkuat kualitas informasi sekaligus mendukung pengendalian perubahan iklim secara berkelanjutan.

Inventarisasi emisi dan Sistem Registri Nasional

Inventarisasi emisi dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai hubungan yang saling melengkapi dalam pengendalian perubahan iklim Indonesia. Jadi Inventarisasi emisi menyediakan data mengenai sumber, tingkat, serta kecenderungan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, SRN PPI membantu mengintegrasikan informasi inventarisasi dengan pencatatan aksi mitigasi, adaptasi, dan kontribusi berbagai pihak.

Hubungan keduanya mendukung penyusunan kebijakan berbasis data, pemantauan target NDC, transparansi, serta evaluasi efektivitas program penurunan emisi. Selain itu, integrasi tersebut memberikan manfaat bagi perusahaan melalui peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan dan kesiapan menghadapi kebijakan karbon.

Oleh karena itu, setiap perusahaan, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan ketepatan data, konsistensi metodologi, dokumentasi, serta kepatuhan terhadap regulasi terbaru. Melalui pengelolaan inventarisasi yang baik dan pemanfaatan SRN PPI secara tepat, Indonesia dapat memperkuat sistem pengendalian emisi yang transparan, terukur, dan bertanggung jawab.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang