Dasar Hukum Perdagangan Karbon Offset di Indonesia

Isma

Updated on:

Dasar Hukum Perdagangan Karbon Offset di Indonesia
Direktur Utama Jangkar Groups

Perdagangan karbon offset menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim dan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Melalui mekanisme ini, perusahaan, organisasi, maupun pelaku usaha dapat mendukung proyek pengurangan atau penyerapan emisi dengan membeli kredit karbon yang memiliki dasar pengukuran dan verifikasi. Namun, pelaksanaannya tidak dapat berjalan tanpa landasan regulasi yang jelas. Oleh karena itu, dasar hukum perdagangan karbon offset di Indonesia menjadi aspek penting yang perlu dipahami oleh pengembang proyek, pembeli kredit karbon, investor, dan pemangku kepentingan lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mengatur nilai ekonomi karbon, pencatatan emisi, penerbitan unit karbon, serta penyelenggaraan perdagangan karbon. Selain itu, regulasi tersebut bertujuan menjaga transparansi transaksi dan memastikan kegiatan perdagangan karbon memberikan kontribusi nyata terhadap target iklim nasional. Dengan memahami kerangka hukum yang berlaku, pelaku pasar dapat menjalankan transaksi karbon secara lebih tertib, kredibel, dan bertanggung jawab.

Baca Juga : Perdagangan Karbon Offset: Pengertian dan Manfaatnya

Pengertian Perdagangan Karbon Offset dalam Kerangka Hukum Indonesia

Pengertian Perdagangan Karbon Offset dalam Kerangka Hukum Indonesia

Perdagangan karbon offset merupakan mekanisme transaksi kredit karbon yang berasal dari kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan penyerapan karbon. Secara umum, satu unit kredit karbon merepresentasikan pengurangan atau penyerapan sebesar satu ton karbon dioksida ekuivalen (COâ‚‚e).

Dalam konteks Indonesia, kegiatan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau NEK. Nilai ekonomi karbon menjadi instrumen untuk memberikan nilai ekonomi terhadap upaya pengendalian emisi gas rumah kaca.

Melalui kerangka NEK, pemerintah mengatur beberapa instrumen, antara lain perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, serta mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, perdagangan karbon offset tidak hanya berkaitan dengan jual beli kredit karbon. Sebaliknya, mekanisme ini juga harus memperhatikan pencatatan kegiatan, pengukuran pengurangan emisi, verifikasi, registrasi, dan kesesuaian dengan target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Baca Juga : Cara Kerja Carbon Offset dan Mekanisme Kompensasi Emisi

Dasar Hukum Utama Perdagangan Karbon Offset di Indonesia

Penyelenggaraan perdagangan karbon offset di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan yang membentuk kerangka hukum pengendalian emisi dan nilai ekonomi karbon.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 menjadi salah satu landasan penting kebijakan iklim Indonesia. Melalui undang-undang ini, Indonesia mengesahkan Paris Agreement atau Persetujuan Paris.

Persetujuan Paris mendorong negara-negara untuk berpartisipasi dalam upaya global membatasi kenaikan suhu bumi. Selain itu, setiap negara perlu menyusun dan memperbarui target kontribusi penurunan emisi melalui NDC.

Salah satu ketentuan penting dalam Persetujuan Paris adalah Pasal 6. Pasal tersebut membuka peluang kerja sama antarnegara dalam mencapai target iklim melalui pendekatan berbasis pasar dan nonpasar.

Secara khusus, Pasal 6.2 mengatur kerja sama sukarela antarnegara melalui transfer hasil mitigasi yang dikenal sebagai Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs). Sementara itu, Pasal 6.4 membentuk mekanisme kredit karbon di bawah pengawasan internasional.

Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi Indonesia untuk mengembangkan kerja sama perdagangan karbon internasional, termasuk pengaturan transfer kredit karbon sesuai kepentingan dan ketentuan nasional.

Baca Juga : Jenis Kredit Karbon Offset: Kehutanan, Energi, dan Mangrove

2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 merupakan salah satu regulasi utama dalam pengembangan nilai ekonomi karbon di Indonesia.

Selain itu, peraturan ini mengatur penyelenggaraan NEK untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan mengendalikan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah memperkenalkan kerangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang mencakup perdagangan karbon dan instrumen ekonomi lainnya.

Selain itu, Perpres ini mengatur sejumlah aspek penting, seperti:

  • Penetapan target penurunan emisi gas rumah kaca.
  • Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi.
  • Penyelenggaraan perdagangan karbon.
  • Pencatatan kegiatan dalam sistem registri nasional.
  • Pengelolaan hasil pengurangan emisi.
  • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Dengan adanya peraturan ini, pelaku usaha memperoleh kerangka kebijakan untuk menjalankan kegiatan perdagangan karbon sesuai sektor dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Persyaratan Proyek untuk Menghasilkan Kredit Karbon Offset

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon menjadi aturan teknis penting dalam penyelenggaraan NEK.

Regulasi ini menjelaskan pelaksanaan kebijakan nilai ekonomi karbon, termasuk tata cara perdagangan karbon, pengukuran emisi, pencatatan, serta pengelolaan unit karbon.

Selain itu, peraturan ini memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan perdagangan karbon dalam negeri dan perdagangan karbon luar negeri sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Bagi pengembang proyek offset, ketentuan teknis tersebut penting karena proyek harus memiliki dasar perhitungan pengurangan emisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pelaku usaha tidak cukup hanya menjalankan kegiatan yang dianggap ramah lingkungan. Mereka juga perlu memenuhi persyaratan metodologi, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi agar hasil mitigasi dapat memperoleh pengakuan sesuai sistem yang berlaku.

Baca Juga : Cara Menghitung Emisi dan Kebutuhan Carbon Offset Perusahaan

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 merupakan perkembangan penting dalam kerangka hukum perdagangan karbon di Indonesia. Juga, peraturan ini menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi landasan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 berlaku sejak 10 Oktober 2025. Regulasi ini memperbarui tata kelola instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

Beberapa ruang lingkup pengaturannya meliputi:

  • Alokasi karbon untuk mendukung pengendalian emisi.
  • Penyusunan dan penetapan target NDC.
  • Tata laksana penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon.
  • Kerangka transparansi dan pelaporan.
  • Pemantauan serta evaluasi pencapaian target emisi.
  • Pembinaan dan pendanaan kegiatan pengendalian emisi.

Secara khusus, Pasal 58 mengatur penyelenggaraan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon dan/atau perdagangan langsung. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki pilihan mekanisme transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan ini juga memberikan arah baru bagi administrasi transaksi karbon dan penyusunan peta jalan perdagangan karbon nasional. Oleh sebab itu, pengembang proyek offset perlu menyesuaikan kegiatan mereka dengan ketentuan terbaru, bukan hanya mengandalkan regulasi sebelumnya.

Baca Juga : Proses Validasi, Verifikasi, dan Penerbitan Unit Karbon Offset

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 menjadi landasan pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Regulasi ini mengatur penyelenggaraan bursa karbon sebagai sarana transaksi unit karbon. Selain itu, ketentuannya mencakup persyaratan penyelenggara, kegiatan perdagangan, serta pengawasan terhadap aktivitas bursa.

Keberadaan aturan ini penting karena perdagangan karbon melalui bursa membutuhkan tata kelola yang transparan dan perlindungan bagi para pelaku transaksi.

Namun, pelaku pasar juga perlu memperhatikan perubahan regulasi. Pada 2026, pemerintah menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 yang mengubah sebagian ketentuan POJK Nomor 14 Tahun 2023 agar selaras dengan Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

Dengan demikian, perusahaan yang ingin memperdagangkan kredit karbon melalui bursa perlu memperhatikan ketentuan POJK terbaru, termasuk persyaratan unit karbon dan kewajiban penyelenggara bursa.

Baca Juga : Cara Membeli dan Menjual Kredit Karbon Offset di Indonesia

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki posisi strategis dalam perdagangan karbon offset karena hutan berperan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.

Untuk mengatur kegiatan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.

Peraturan ini memberikan pedoman khusus bagi pelaksanaan perdagangan karbon offset di sektor kehutanan. Ketentuannya mencakup tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca.

Selain itu, regulasi ini menggantikan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 mulai berlaku pada 13 April 2026.

Perubahan tersebut penting bagi pengembang proyek restorasi hutan, perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi mangrove, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurangan atau penyerapan emisi sektor kehutanan.

Baca Juga : Standar Kualitas Kredit Karbon Offset

Hubungan Peraturan Perdagangan Karbon Offset dengan Persetujuan Paris

Persetujuan Paris memiliki hubungan erat dengan pengembangan perdagangan karbon offset di Indonesia. Melalui perjanjian internasional tersebut, negara-negara mendorong kerja sama untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca.

Indonesia mengesahkan Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Selanjutnya, pemerintah mengintegrasikan komitmen tersebut ke dalam kebijakan nasional melalui target NDC.

Dalam konteks perdagangan karbon, Pasal 6 Persetujuan Paris menjadi salah satu ketentuan yang relevan.

1. Pasal 6.2 tentang Kerja Sama Antarnegara

Pasal 6.2 membuka peluang bagi negara untuk bekerja sama secara sukarela dalam mencapai target iklim melalui transfer hasil mitigasi.

Mekanisme ini memungkinkan suatu negara mentransfer hasil pengurangan emisi kepada negara lain melalui ITMOs sesuai ketentuan akuntansi dan otorisasi yang berlaku.

Namun, transaksi internasional membutuhkan pengaturan yang ketat agar tidak terjadi penghitungan ganda atas pengurangan emisi.

Baca Juga : Perbedaan Carbon Offset, Carbon Credit, dan Carbon Trading

2. Pasal 6.4 tentang Mekanisme Kredit Karbon

Pasal 6.4 membentuk mekanisme kredit karbon internasional yang berada di bawah pengawasan badan pengawas Persetujuan Paris.

Mekanisme ini membuka peluang pengembangan proyek mitigasi yang menghasilkan unit pengurangan emisi sesuai metodologi dan persyaratan internasional.

Dengan demikian, proyek karbon Indonesia berpotensi memperoleh akses ke pasar internasional apabila memenuhi persyaratan yang berlaku serta memperoleh otorisasi apabila diperlukan.

3. Pentingnya Corresponding Adjustment

Corresponding adjustment merupakan penyesuaian pencatatan emisi yang bertujuan mencegah satu hasil mitigasi diklaim oleh dua negara sekaligus.

Sebagai contoh, apabila Indonesia mengotorisasi transfer hasil mitigasi kepada negara lain untuk penggunaan tertentu, Indonesia perlu melakukan penyesuaian dalam pencatatan pencapaian NDC sesuai ketentuan Pasal 6.

Oleh karena itu, pengembang proyek dan pembeli kredit karbon harus memahami perbedaan antara kredit untuk penggunaan domestik dan unit yang memperoleh otorisasi untuk transfer internasional.

Baca Juga : Jasa Pendampingan Proyek dan Perdagangan Karbon Offset

Persyaratan Hukum dalam Pelaksanaan Perdagangan Karbon Offset

Memahami dasar hukum saja belum cukup bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan perdagangan karbon offset. Mereka juga perlu memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar kegiatan tersebut memperoleh pengakuan sesuai regulasi.

Berikut beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan.

1. Memiliki Rencana Proyek Pengurangan Emisi

Pengembang perlu menyusun dokumen rancangan proyek yang menjelaskan lokasi, tujuan, kegiatan, metodologi, serta potensi pengurangan emisi.

Selain itu, dokumen perlu menjelaskan kondisi baseline dan cara pengembang mengukur manfaat karbon.

2. Melakukan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi

Pengembang harus memiliki sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) yang memadai.

Melalui sistem ini, pengembang dapat menunjukkan jumlah pengurangan emisi secara terukur. Selanjutnya, proses verifikasi membantu memastikan bahwa hasil penghitungan sesuai metodologi yang berlaku.

3. Melakukan Pencatatan dalam Sistem Registri

Pencatatan kegiatan karbon menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan mencegah penghitungan ganda.

Dalam kerangka kebijakan sebelumnya, pemerintah menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Untuk pelaksanaan berdasarkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025, pelaku usaha perlu mengikuti ketentuan administrasi dan pencatatan terbaru yang berlaku.

4. Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Kredit Karbon

Pengembang perlu memastikan bahwa proyek memenuhi metodologi dan persyaratan sertifikasi yang berlaku.

Sertifikasi membantu memberikan kepastian mengenai kualitas kredit, jumlah pengurangan emisi, serta kesesuaian proyek dengan standar yang digunakan.

Selain itu, pembeli perlu memeriksa identitas unit karbon dan status kepemilikannya sebelum melakukan transaksi.

5. Memperhatikan Ketentuan Perdagangan Domestik dan Internasional

Perdagangan karbon domestik dan internasional memiliki persyaratan yang tidak selalu sama.

Untuk transaksi domestik, pelaku usaha perlu mengikuti ketentuan administrasi dan mekanisme perdagangan nasional. Sementara itu, transaksi internasional membutuhkan perhatian tambahan terhadap otorisasi, pencatatan transfer, dan corresponding adjustment apabila berlaku.

Oleh sebab itu, perusahaan perlu memastikan status kredit karbon sebelum menawarkan atau menggunakannya dalam transaksi lintas negara.

Dampak Regulasi terhadap Pelaku Usaha dan Pengembang Proyek Karbon

Kehadiran regulasi perdagangan karbon offset memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan tanggung jawab pelaku pasar.

Bagi pengembang proyek, aturan tersebut mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kegiatan karbon. Dengan demikian, pengembang perlu menyediakan data yang transparan agar pembeli dapat menilai kualitas kredit.

Sementara itu, perusahaan pembeli memperoleh pedoman untuk memilih kredit karbon yang memiliki dasar hukum dan integritas lingkungan.

Selain itu, investor dapat menggunakan kepastian regulasi sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai risiko dan potensi investasi proyek karbon.

Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, regulasi juga membuka peluang partisipasi dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim. Misalnya, masyarakat dapat terlibat dalam proyek rehabilitasi mangrove, perlindungan hutan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan.

Namun, seluruh pihak perlu memperhatikan pembagian manfaat, perlindungan hak masyarakat, dan kesesuaian kegiatan dengan peraturan sektoral.

Tantangan Penerapan Dasar Hukum Perdagangan Karbon Offset

Meskipun Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum perdagangan karbon, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, perubahan regulasi menuntut pelaku pasar untuk terus memperbarui pemahaman hukum. Pergantian Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi contoh pentingnya mengikuti perkembangan peraturan.

Kedua, perbedaan standar penghitungan karbon dapat memengaruhi kualitas kredit yang beredar. Oleh karena itu, pengembang perlu menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, perdagangan internasional membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah, pengembang, dan pembeli. Sebab, setiap transaksi harus memperhatikan kepentingan pencapaian NDC Indonesia.

Keempat, keterbatasan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai mekanisme offset dapat menghambat partisipasi pasar. Karena itu, sosialisasi dan pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem perdagangan karbon.

Dasar hukum perdagangan karbon offset di Indonesia terdiri atas berbagai peraturan nasional dan komitmen internasional yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris menjadi landasan komitmen iklim Indonesia. Sementara itu, Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi kerangka utama terbaru dalam penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

Selain itu, POJK Nomor 14 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 10 Tahun 2026 mengatur perdagangan melalui bursa karbon. Khusus sektor kehutanan, Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 memberikan pedoman perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca.

Dengan memahami seluruh ketentuan tersebut, pengembang proyek, perusahaan, investor, dan masyarakat dapat menjalankan kegiatan perdagangan karbon secara lebih terarah. Pada akhirnya, kepatuhan hukum, transparansi transaksi, serta integritas kredit karbon menjadi kunci untuk mendukung perdagangan karbon offset yang kredibel dan berkelanjutan.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Isma
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp