Dasar Hukum dan Pedoman Penyusunan Laporan LCAM

Isma

Dasar Hukum dan Pedoman Penyusunan Laporan LCAM
Direktur Utama Jangkar Groups

Dasar hukum dan pedoman penyusunan laporan LCAM menjadi aspek penting dalam memastikan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim berjalan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. LCAM atau Laporan Capaian Aksi Mitigasi merupakan dokumen yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan mitigasi serta hasil pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam periode tertentu. Oleh karena itu, penyusunannya perlu mengacu pada regulasi, metodologi, dan standar pelaporan yang relevan.

Dalam pelaksanaan program mitigasi, laporan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif. Sebaliknya, LCAM juga menjadi sarana untuk menunjukkan kontribusi suatu kegiatan terhadap pencapaian target penurunan emisi. Selain itu, laporan tersebut membantu pemerintah, perusahaan, dan pelaksana proyek mengevaluasi efektivitas kegiatan berdasarkan data yang terukur.

Di Indonesia, pelaporan aksi mitigasi berkaitan erat dengan kebijakan pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), serta Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Dengan demikian, penyusun perlu memahami hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis LCAM.

Pemahaman tersebut penting agar laporan memiliki dasar yang jelas, menggunakan metode penghitungan yang tepat, dan memenuhi kebutuhan pencatatan serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Penyusunan LCAM: Pengertian, Fungsi, dan Cara Membuat

1. Pengertian Dasar Hukum dan Pedoman Penyusunan LCAM

Dasar hukum penyusunan LCAM merupakan landasan peraturan yang mengatur pelaksanaan aksi mitigasi, pengukuran pengurangan emisi GRK, serta kewajiban pencatatan dan pelaporan kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Sementara itu, pedoman penyusunan LCAM merupakan acuan teknis yang membantu pelaksana menyusun laporan secara terstruktur. Pedoman tersebut menjelaskan informasi yang perlu dicantumkan, metode penyajian data, cara melaporkan hasil pemantauan, dan persyaratan dokumentasi.

Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Regulasi memberikan landasan kewajiban dan tata kelola, sedangkan pedoman teknis membantu pelaksana menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam dokumen laporan.

Sebagai contoh, peraturan mengenai penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon mengatur pencatatan dan pelaporan aksi mitigasi melalui SRN PPI. Selanjutnya, pedoman teknis LCAM membantu peserta program menyajikan hasil pemantauan dan capaian pengurangan emisi secara terperinci.

Namun, penyusun perlu memperhatikan ruang lingkup setiap pedoman. Sebab, format LCAM untuk skema sertifikasi tertentu belum tentu berlaku secara otomatis bagi seluruh program mitigasi perubahan iklim.

Baca Juga : Persyaratan Dokumen LCAM dan Informasi yang Harus Disiapkan

Dasar Hukum Penyusunan Laporan LCAM di Indonesia

2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan LCAM di Indonesia

Penyusunan LCAM berkaitan dengan sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, pengendalian perubahan iklim, dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Berikut beberapa landasan hukum yang perlu diperhatikan.

A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Peraturan ini mengatur tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, undang-undang tersebut memberikan dasar bagi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam konteks LCAM, prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendukung pelaksanaan kegiatan mitigasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penyusun perlu memperhatikan dampak lingkungan dan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Format dan Struktur Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM)

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement

Indonesia mengesahkan Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Perjanjian internasional ini menjadi landasan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim melalui upaya penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim.

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan komitmen tersebut adalah Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu kontribusi yang ditetapkan secara nasional oleh setiap negara.

Dalam hal ini, LCAM dapat mendukung penyediaan informasi mengenai hasil kegiatan mitigasi yang berkontribusi terhadap target NDC. Oleh sebab itu, data dalam laporan perlu menunjukkan hasil pengurangan emisi secara jelas dan dapat ditelusuri.

Baca Juga : Cara Menghitung Pengurangan Emisi GRK untuk LCAM

C. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menjadi regulasi penting dalam penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Selain itu, peraturan ini mengatur tata kelola instrumen ekonomi karbon, pengukuran, pelaporan, verifikasi, serta pencatatan kegiatan dalam kerangka pengendalian perubahan iklim.

Dalam konteks pelaporan, Pasal 87 mengatur kewajiban penanggung jawab aksi mitigasi dan adaptasi untuk mencatatkan pelaksanaan kegiatannya ke dalam SRN PPI. Selanjutnya, pencatatan tersebut mendukung penyediaan data nasional, sektoral, dan daerah mengenai emisi GRK serta ketahanan iklim.

Selain itu, Pasal 78 menjelaskan bahwa capaian aksi mitigasi diperoleh melalui pengurangan antara baseline emisi GRK dan besaran emisi atau serapan aktual.

Ketentuan tersebut relevan bagi penyusun LCAM karena menegaskan pentingnya baseline, data aktual, dan pengukuran capaian dalam pelaporan aksi mitigasi.

Dengan demikian, penyusun perlu memastikan bahwa laporan menggambarkan hasil kegiatan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga : Penyusunan Data dan Monitoring dalam Laporan LCAM

D. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022

Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 mengatur Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Peraturan ini sebelumnya menjadi salah satu pedoman utama dalam pelaksanaan pencatatan, pelaporan, validasi, dan verifikasi kegiatan terkait NEK.

Beberapa ketentuannya membahas penyelenggaraan SRN PPI dan pencatatan informasi aksi mitigasi perubahan iklim.

Sebagai contoh, Pasal 48 mengatur pencatatan berbagai informasi, termasuk baseline emisi GRK, target pengurangan emisi, dokumen perencanaan aksi mitigasi, laporan hasil pelaksanaan, serta laporan validasi dan verifikasi.

Sementara itu, Pasal 51 menjelaskan informasi yang perlu tercakup dalam pencatatan dan pelaporan mekanisme lainnya pada SRN PPI.

Meskipun demikian, penyusun perlu memperhatikan perkembangan regulasi setelah terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025. Oleh karena itu, gunakan ketentuan Permen LHK ini dengan memperhatikan status keberlakuan dan kesesuaiannya terhadap aturan terbaru.

Baca Juga : Cara Melaporkan dan Penyimpangan DRAM dalam LCAM

E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2024 juga relevan dalam konteks penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca dan pengendalian emisi.

Ketentuan mengenai pelaporan aksi mitigasi dalam peraturan ini memberikan gambaran tentang kebutuhan laporan perencanaan dan laporan pelaksanaan.

Selain itu, Pasal 87 menjelaskan pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan aksi mitigasi, yaitu pelaku usaha dan masyarakat untuk kegiatan di areal usaha atau kegiatan, pemerintah daerah untuk aksi di wilayahnya, serta kementerian terkait untuk aksi mitigasi sektor.

Selanjutnya, Pasal 88 mengatur muatan laporan perencanaan aksi mitigasi, termasuk aksi yang diusulkan, penerapan metodologi, dan penghitungan potensi pengurangan emisi GRK.

Ketentuan tersebut membantu penyusun memahami hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan mitigasi.

Baca Juga : Proses Verifikasi LCAM: Persiapan Dokumen hingga Pemeriksaan

3. Pedoman Teknis Penyusunan Laporan LCAM

Selain regulasi, penyusun membutuhkan pedoman teknis agar laporan memiliki struktur dan kualitas data yang sesuai. Salah satu dokumen yang secara khusus membahas LCAM adalah Pedoman Penyusunan Laporan Capaian Aksi Mitigasi untuk Skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia (SPEI).

Pedoman tersebut tercantum dalam Lampiran 5 dokumen Skema Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia versi 2023.

Pedoman LCAM ini bertujuan memudahkan peserta skema SPEI menyusun laporan untuk mendukung proses sertifikasi pengurangan emisi GRK.

Secara khusus, pedoman tersebut menjelaskan beberapa ketentuan berikut.

A. Menggunakan DRAM yang Telah Divalidasi

Peserta skema SPEI perlu menggunakan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) yang telah melalui proses validasi sebagai acuan penyusunan LCAM.

Dengan demikian, laporan harus menunjukkan kesesuaian antara rencana kegiatan dan pelaksanaan aktual.

Apabila terdapat perubahan atau penyimpangan dari DRAM yang telah divalidasi, peserta perlu menjelaskannya dalam LCAM. Langkah ini membantu pihak yang melakukan penilaian memahami perubahan selama pelaksanaan program.

Baca Juga : Kesalahan Umum dalam Penyusunan LCAM dan Cara Memperbaiki

B. Menggunakan Bahasa Indonesia

Pedoman LCAM untuk skema SPEI mengarahkan peserta menyusun laporan menggunakan Bahasa Indonesia.

Selain itu, penyusun perlu menggunakan istilah teknis secara konsisten agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

C. Menggunakan Format Angka dan Satuan yang Konsisten

Pedoman tersebut juga menekankan penggunaan format angka sesuai standar nasional.

Sebagai contoh, angka 1.000 menunjukkan seribu, sedangkan 1,0 menunjukkan satu. Selain itu, setiap nilai perlu menggunakan satuan yang jelas agar pembaca dapat memahami hasil penghitungan.

D. Menjelaskan Proses dan Hasil Pemantauan

LCAM perlu menjelaskan proses pemantauan sekaligus capaian aksi mitigasi yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu, penyusun tidak cukup hanya menyajikan angka pengurangan emisi. Sebaliknya, laporan perlu menjelaskan sumber data, aktivitas yang dipantau, metode penghitungan, dan hasil kegiatan.

Baca Juga : Contoh Penyusunan LCAM untuk Berbagai Proyek

E. Melengkapi Format LCAM

Peserta perlu mengisi lembar LCAM sesuai struktur yang tercantum dalam pedoman.

Setiap bagian harus memuat informasi yang relevan dengan kegiatan mitigasi. Dengan demikian, laporan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan dan hasil program.

4. Hubungan LCAM dengan DRAM, MRV, dan SRN PPI

Penyusunan LCAM tidak berdiri sendiri. Dokumen ini berkaitan dengan beberapa instrumen penting dalam tata kelola mitigasi perubahan iklim.

A. Hubungan LCAM dengan DRAM

DRAM atau Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi memuat rencana pelaksanaan kegiatan mitigasi, termasuk metodologi dan perkiraan pengurangan emisi.

Sementara itu, LCAM menyajikan hasil aktual pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana tersebut.

Dengan demikian, DRAM berfungsi sebagai acuan perencanaan, sedangkan LCAM menunjukkan capaian dan perubahan selama pelaksanaan.

Baca Juga : Jasa Pendampingan Penyusunan LCAM: Biaya dan Tahapan

B. Hubungan LCAM dengan MRV

MRV merupakan singkatan dari Measurement, Reporting, and Verification atau pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.

Konsep ini memastikan bahwa kegiatan mitigasi memiliki data yang terukur, laporan yang jelas, dan hasil yang dapat diperiksa.

Dalam proses tersebut, LCAM berperan sebagai dokumen pelaporan hasil pemantauan dan capaian aksi mitigasi. Selanjutnya, informasi dalam laporan dapat mendukung proses verifikasi sesuai ketentuan skema yang berlaku.

C. Hubungan LCAM dengan SRN PPI

SRN PPI merupakan sistem pencatatan dan pelaporan aksi serta sumber daya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Melalui sistem ini, pemerintah dapat menghimpun informasi kegiatan mitigasi dari berbagai sektor dan wilayah.

Oleh karena itu, informasi dalam LCAM perlu selaras dengan kebutuhan pencatatan dan pelaporan yang berlaku. Namun, penyusun tetap harus membedakan dokumen LCAM sebagai laporan teknis dengan proses pencatatan melalui sistem registri nasional.

5. Tahapan Penyusunan LCAM Berdasarkan Pedoman yang Berlaku

Agar laporan memenuhi kebutuhan teknis dan administratif, pelaksana perlu mengikuti tahapan penyusunan yang sistematis.

A. Memeriksa Dokumen Perencanaan

Pertama, pelaksana perlu memeriksa dokumen perencanaan aksi mitigasi yang menjadi acuan kegiatan. Untuk skema SPEI, gunakan DRAM yang telah divalidasi.

Selanjutnya, periksa kesesuaian antara target, metodologi, batas kegiatan, dan indikator pengurangan emisi. Dengan cara ini, penyusun dapat memastikan bahwa laporan mencerminkan kegiatan yang telah direncanakan.

B. Mengumpulkan Data Pelaksanaan

Kedua, kumpulkan data aktual dari seluruh aktivitas mitigasi. Data tersebut dapat mencakup penggunaan energi, konsumsi bahan bakar, kapasitas produksi, volume limbah, luas lahan, dan parameter lain sesuai jenis kegiatan.

Selain itu, catat sumber data, periode pengumpulan, dan pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini membantu menjaga keterlacakan informasi.

C. Melakukan Penghitungan Capaian Emisi

Ketiga, lakukan penghitungan pengurangan emisi menggunakan metodologi yang sesuai dengan jenis aksi mitigasi.

Pelaksana perlu memperhatikan baseline, data aktivitas, faktor emisi, serta asumsi penghitungan. Selanjutnya, bandingkan emisi aktual dengan kondisi baseline untuk mengetahui capaian program.

D. Menjelaskan Perubahan Pelaksanaan

Selama kegiatan berlangsung, pelaksana mungkin mengalami perubahan teknis maupun operasional. Oleh karena itu, LCAM perlu menjelaskan perubahan tersebut, terutama jika perubahan memengaruhi metodologi, target, atau hasil pengurangan emisi.

Khusus peserta skema SPEI, setiap perubahan atau penyimpangan dari DRAM tervalidasi perlu mendapat penjelasan dalam laporan sesuai pedoman LCAM.

E. Melengkapi Bukti Pendukung

Berikutnya, sertakan bukti yang mendukung informasi dalam laporan. Bukti tersebut dapat berupa catatan operasional, hasil pengukuran, foto kegiatan, dokumen pembelian peralatan, dan data pendukung lainnya.

Dengan demikian, pihak yang melakukan pemeriksaan dapat menelusuri hubungan antara kegiatan, data, dan hasil penghitungan.

F. Melakukan Pemeriksaan Akhir

Sebelum menyampaikan laporan, periksa kembali kelengkapan informasi, konsistensi angka, penggunaan satuan, serta kesesuaian metodologi.

Selain itu, pastikan laporan mengikuti format yang diminta oleh penyelenggara program atau skema sertifikasi. Dengan demikian, pelaksana dapat mengurangi risiko perbaikan dokumen akibat kesalahan administrasi maupun teknis.

6. Persyaratan Kualitas Data dalam Laporan LCAM

Kualitas data menentukan tingkat keandalan LCAM. Sebab, hasil penghitungan pengurangan emisi sangat bergantung pada ketepatan informasi yang digunakan.

Berikut beberapa prinsip yang perlu diterapkan.

1. Akurasi data

Pastikan data menggambarkan kondisi kegiatan yang sebenarnya. Misalnya, gunakan catatan konsumsi energi aktual daripada perkiraan tanpa dasar pengukuran.

2. Konsistensi data

Gunakan satuan, metode penghitungan, dan periode pelaporan yang konsisten. Selain itu, jelaskan setiap perubahan metode agar pembaca memahami perbedaan hasil antarperiode.

3. Transparansi metodologi

Cantumkan sumber data, faktor emisi, asumsi, serta batasan penghitungan. Dengan demikian, pihak lain dapat memahami cara pelaksana memperoleh angka pengurangan emisi.

4. Kelengkapan dokumentasi

Simpan bukti pelaksanaan kegiatan secara teratur. Dokumentasi yang lengkap akan mempermudah proses pemeriksaan dan verifikasi.

5. Keterlacakan informasi

Setiap angka dalam laporan harus memiliki sumber yang jelas. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun sistem penyimpanan data yang memungkinkan tim menelusuri informasi hingga ke dokumen asal.

7. Perbedaan Pedoman LCAM, DRAM, dan Ketentuan SRN PPI

Penyusun perlu memahami perbedaan ketiga instrumen tersebut agar tidak keliru dalam menerapkan ketentuan pelaporan.

AspekDRAMLCAMSRN PPI
FungsiDokumen perencanaan aksi mitigasiLaporan hasil pelaksanaan dan capaianSistem registrasi dan pencatatan
FokusRencana, metodologi, dan targetRealisasi dan hasil pemantauanData aksi dan sumber daya perubahan iklim
Waktu penggunaanTahap perencanaanTahap pelaksanaan dan pelaporanSesuai proses pencatatan dan pelaporan
TujuanMenjadi acuan pelaksanaanMenunjukkan capaian mitigasiMendukung transparansi dan pengelolaan data nasional

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketiganya memiliki fungsi yang saling mendukung. DRAM memberikan dasar perencanaan, LCAM menjelaskan hasil pelaksanaan, sedangkan SRN PPI menjadi sarana pencatatan informasi dalam sistem nasional.

Namun, kewajiban dan format dokumen dapat berbeda menurut skema kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksana perlu memeriksa ketentuan teknis yang berlaku sebelum menyusun laporan.

8. Kendala dalam Penerapan Dasar Hukum dan Pedoman LCAM

Dalam praktiknya, penyusunan LCAM dapat menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah perubahan regulasi yang menuntut organisasi memperbarui pemahaman terhadap ketentuan pelaporan.

Selain itu, beberapa organisasi belum memiliki sistem pencatatan emisi yang memadai. Akibatnya, pengumpulan data aktual membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko menghasilkan informasi yang tidak lengkap.

Kendala lainnya meliputi:

  • Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan pelaksanaan. Perubahan kegiatan terkadang tidak tercatat dengan baik sehingga laporan sulit menunjukkan hubungan antara rencana dan realisasi.
  • Keterbatasan tenaga ahli. Tidak semua organisasi memiliki personel yang memahami metodologi penghitungan emisi GRK.
  • Perbedaan format pelaporan. Setiap skema dapat memiliki persyaratan teknis dan administrasi yang berbeda.
  • Dokumentasi yang tidak terorganisasi. Bukti kegiatan sering tersebar di berbagai bagian organisasi sehingga proses penyusunan laporan menjadi kurang efisien.
  • Kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru. Penyusun mungkin masih menggunakan acuan lama tanpa memeriksa perubahan kebijakan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, organisasi perlu memperkuat koordinasi antarbagian, meningkatkan kompetensi tenaga teknis, dan memperbarui prosedur pelaporan secara berkala.

9. Tips Memastikan Kepatuhan terhadap Pedoman LCAM

Kepatuhan terhadap pedoman LCAM tidak cukup hanya dengan mengikuti format dokumen. Pelaksana juga perlu memastikan bahwa setiap informasi memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan.

  1. Periksa regulasi terbaru. Gunakan peraturan yang masih berlaku sebagai landasan penyusunan laporan.
  2. Identifikasi skema kegiatan. Pastikan apakah aksi mitigasi mengikuti skema SPEI, mekanisme NEK lainnya, atau mekanisme pelaporan sektoral.
  3. Gunakan pedoman teknis yang tepat. Jangan menggunakan format LCAM dari satu skema untuk skema lain tanpa memastikan kesesuaiannya.
  4. Periksa kesesuaian dokumen perencanaan. Cocokkan laporan dengan DRAM atau dokumen perencanaan lain yang menjadi acuan.
  5. Bangun sistem dokumentasi. Simpan data aktivitas, hasil pengukuran, dan bukti pendukung secara terstruktur.
  6. Lakukan pemeriksaan internal. Libatkan tim teknis dan penanggung jawab program sebelum menyampaikan laporan.
  7. Ikuti mekanisme pelaporan resmi. Pastikan proses pencatatan dan penyampaian dokumen sesuai ketentuan penyelenggara program.

Dengan menerapkan langkah tersebut, organisasi dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus menjaga kualitas informasi dalam laporan.

Dasar hukum dan pedoman penyusunan laporan LCAM memiliki peran penting dalam memastikan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim berjalan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Regulasi memberikan landasan penyelenggaraan kegiatan mitigasi, sedangkan pedoman teknis membantu pelaksana menyusun laporan berdasarkan data dan metodologi yang sesuai.

Di Indonesia, penyusunan LCAM perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, serta perkembangan regulasi pengendalian emisi GRK, terutama Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Selain itu, pedoman LCAM untuk skema SPEI dalam dokumen tahun 2023 dapat menjadi acuan teknis bagi peserta skema tersebut.

Selanjutnya, penyusun perlu memahami hubungan LCAM dengan DRAM, MRV, dan SRN PPI. Pemahaman ini membantu organisasi membedakan dokumen perencanaan, laporan capaian, dan mekanisme pencatatan nasional.

Pada akhirnya, kepatuhan terhadap dasar hukum dan pedoman LCAM bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Lebih dari itu, langkah tersebut membantu memastikan bahwa setiap klaim pengurangan emisi memiliki dasar data, metodologi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, LCAM dapat mendukung kredibilitas program mitigasi sekaligus memperkuat pencapaian target pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Konsultasikan Penyusunan LCAM Sekarang

Isma
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp