Cara mendaftarkan perceraian luar negeri di Indonesia perlu di pahami oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengakhiri perkawinan melalui proses hukum di negara lain. Setelah memperoleh putusan pengadilan atau bukti perceraian dari luar negeri, WNI masih perlu mengurus pelaporan dan pencatatan sesuai ketentuan administrasi kependudukan Indonesia. Langkah ini penting agar status perkawinan dalam dokumen kependudukan sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya.
Proses tersebut tidak selalu sama bagi setiap orang. Sebab, prosedurnya bergantung pada sistem pencatatan perceraian di negara tempat perceraian berlangsung. Ada negara yang menerbitkan akta perceraian melalui instansi pencatatan sipil, tetapi ada pula negara yang hanya memberikan putusan pengadilan. Oleh karena itu, WNI perlu memahami aturan yang berlaku sebelum mengurus dokumen di KBRI, KJRI, maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Baca Juga : Perceraian Luar Negeri: Syarat, Prosedur dan Cara Mengurusnya
1. Memahami Kewajiban Mendaftarkan Perceraian Luar Negeri
Pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perceraian WNI di luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 41 undang-undang tersebut mewajibkan WNI mencatatkan perceraian pada instansi berwenang di negara setempat dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia.
Selanjutnya, apabila negara tempat perceraian berlangsung tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, WNI dapat mengurus pencatatan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Dalam kondisi tersebut, perwakilan Indonesia dapat mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai ketentuan.
Selain itu, WNI perlu melaporkan pencatatan perceraian kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya di Indonesia paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 41 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan.
Dengan demikian, proses pendaftaran tidak cukup hanya dengan menyimpan putusan atau akta perceraian dari luar negeri. WNI juga perlu menyelesaikan pelaporan kepada perwakilan Indonesia dan instansi administrasi kependudukan sesuai prosedur yang berlaku.
Baca Juga : Syarat Perceraian Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia
2. Menentukan Jalur Pendaftaran Perceraian
Sebelum menyiapkan dokumen, tentukan terlebih dahulu jalur pendaftaran yang sesuai dengan kondisi perceraian. Secara umum, terdapat dua keadaan yang perlu di perhatikan.
a. Negara setempat menerbitkan bukti pencatatan perceraian
Apabila negara tempat perceraian berlangsung memiliki instansi yang berwenang mencatat perceraian WNI, pemohon perlu memperoleh kutipan akta perceraian atau bukti pencatatan resmi dari instansi tersebut.
Setelah itu, pemohon melaporkan peristiwa perceraian kepada Perwakilan Republik Indonesia. Sebagai contoh, WNI yang bercerai di Australia dapat mengurus dokumen perceraian melalui instansi berwenang di Australia, kemudian mengikuti prosedur pelaporan pada perwakilan Indonesia yang memiliki wilayah kerja terkait.
Baca Juga : Cara Mengurus Perceraian di Luar Negeri bagi WNI
b. Negara setempat tidak mencatat perceraian bagi orang asing
Namun, tidak semua negara menyediakan pencatatan perceraian bagi warga negara asing. Dalam kondisi tersebut, WNI dapat mengajukan pencatatan melalui KBRI atau KJRI sesuai wilayah kerja.
Pemohon perlu menunjukkan dokumen sah yang membuktikan terjadinya perceraian di negara tersebut. Selanjutnya, perwakilan Indonesia memeriksa dokumen dan menjalankan pencatatan sesuai ketentuan.
Perbedaan kedua kondisi ini penting karena memengaruhi dokumen yang harus pemohon siapkan. Oleh sebab itu, pastikan terlebih dahulu apakah negara tempat perceraian berlangsung menerbitkan akta perceraian atau hanya dokumen putusan pengadilan.
Baca Juga : Prosedur Perceraian WNI dengan Warga Negara Asing
3. Menyiapkan Dokumen Persyaratan
Setelah menentukan jalur pendaftaran, tahap berikutnya adalah mengumpulkan dokumen. Persyaratan utama tercantum dalam Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Apabila negara setempat menyelenggarakan pencatatan perceraian, pemohon perlu menyiapkan:
- Kutipan akta perceraian atau bukti pencatatan perceraian dari negara setempat.
- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
Sementara itu, apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pemohon perlu menyiapkan:
- Dokumen sah yang membuktikan terjadinya perceraian di negara setempat.
- Kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan.
- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.
Selain persyaratan tersebut, pemohon sebaiknya menyiapkan salinan putusan pengadilan, paspor, identitas diri, dan dokumen pendukung lain apabila instansi penerima memerlukannya.
Apabila pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, Pasal 43 Perpres 96/2018 mengatur kemungkinan penggunaan surat pernyataan bahwa dokumen tersebut tidak di miliki dengan alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, jangan menganggap semua dokumen tambahan wajib untuk setiap kasus. Periksa ketentuan KBRI/KJRI dan Disdukcapil yang menangani permohonan agar pemohon tidak perlu mengulang proses akibat kekurangan berkas.
Baca Juga : Pengakuan Putusan Perceraian Luar Negeri di Indonesia
4. Mengurus Terjemahan, Apostille, atau Legalisasi Dokumen
Dokumen perceraian dari luar negeri sering menggunakan bahasa dan format yang berbeda dari dokumen Indonesia. Oleh karena itu, pemohon perlu memeriksa apakah instansi penerima meminta terjemahan resmi ke bahasa Indonesia.
Jika instansi meminta terjemahan, gunakan penerjemah tersumpah atau penerjemah yang memenuhi ketentuan instansi terkait. Pastikan seluruh informasi penting, seperti nama pasangan, tanggal perkawinan, tanggal perceraian, dan nomor dokumen, memiliki terjemahan yang tepat.
Selanjutnya, periksa kebutuhan apostille atau legalisasi. Kebutuhan tersebut bergantung pada negara penerbit dokumen, jenis dokumen, dan ketentuan yang berlaku. Tidak semua dokumen otomatis membutuhkan proses yang sama.
Apostille dan legalisasi juga memiliki fungsi berbeda dari pencatatan perceraian. Keduanya berkaitan dengan pengesahan asal atau keaslian formal dokumen untuk di gunakan di negara lain, bukan pengganti proses pelaporan perceraian.
Dengan demikian, pemohon sebaiknya meminta informasi kepada instansi penerima sebelum mengeluarkan biaya penerjemahan atau pengesahan dokumen.
Baca Juga : Daftar Dokumen untuk Mengurus Perceraian di Luar Negeri
5. Melaporkan Perceraian kepada KBRI atau KJRI
Setelah dokumen lengkap, pemohon dapat menghubungi Perwakilan Republik Indonesia yang memiliki wilayah kerja di negara tempat perceraian berlangsung.
Pada tahap ini, pemohon perlu menanyakan mekanisme layanan, formulir, jadwal, dan cara penyerahan dokumen. Sebagian perwakilan menyediakan layanan melalui janji temu atau pengajuan dokumen sesuai petunjuk pada situs resminya.
Secara umum, proses pelaporan mencakup tahapan berikut:
- Menghubungi KBRI atau KJRI untuk memperoleh informasi persyaratan.
- Mengisi formulir pelaporan sesuai petunjuk perwakilan.
- Menyerahkan dokumen perceraian dan dokumen identitas.
- Mengikuti pemeriksaan kelengkapan serta keabsahan dokumen.
- Melengkapi persyaratan tambahan apabila petugas memintanya.
- Menerima bukti pelaporan atau dokumen pencatatan sesuai jalur yang berlaku.
Namun, perlu di pahami bahwa KBRI dan KJRI bukan pengadilan yang memutus perkara perceraian. Peran perwakilan Indonesia dalam proses ini berkaitan dengan pelayanan konsuler dan pencatatan administrasi sesuai kewenangannya.
Jika negara setempat tidak mencatat perceraian bagi orang asing, perwakilan Indonesia dapat menjalankan pencatatan berdasarkan dokumen yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, pemohon perlu menjelaskan kondisi negaranya secara lengkap kepada petugas.
Baca Juga : Biaya Pengurusan Perceraian Luar Negeri dan Pencatatannya
6. Melaporkan Perceraian kepada Disdukcapil di Indonesia
Setelah menyelesaikan pelaporan melalui Perwakilan Republik Indonesia, WNI perlu memperhatikan kewajiban pelaporan kepada instansi pelaksana di Indonesia. Instansi yang menangani pencatatan sipil umumnya adalah Disdukcapil kabupaten atau kota sesuai domisili pemohon.
Langkah pertama, hubungi Disdukcapil setempat untuk mengetahui layanan pelaporan perceraian luar negeri. Selanjutnya, tanyakan apakah pemohon perlu datang langsung atau dapat menggunakan layanan daring.
Kemudian, siapkan dokumen yang telah di peroleh dari negara setempat dan Perwakilan Republik Indonesia. Petugas akan memeriksa dokumen sesuai ketentuan administrasi kependudukan.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, Disdukcapil memproses pencatatan atau pelaporan peristiwa perceraian sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah proses selesai, pemohon dapat mengurus penyesuaian data kependudukan yang berkaitan dengan status perkawinan.
Perlu di perhatikan bahwa persyaratan teknis antardaerah dapat berbeda. Sebagai contoh, Disdukcapil DKI Jakarta mencantumkan persyaratan tambahan seperti terjemahan akta perceraian luar negeri dan dokumen pendukung dari perwakilan Indonesia. Karena itu, pemohon perlu memeriksa daftar persyaratan daerah tempat tinggalnya.
Baca Juga : Perceraian Campuran antara WNI dan WNA: Hak dan Prosedurnya
7. Memperbarui Kartu Keluarga dan Data Kependudukan
Setelah melaporkan perceraian, pemohon perlu memastikan data kependudukan mencerminkan perubahan status perkawinan. Salah satu dokumen yang perlu di periksa adalah Kartu Keluarga.
Apabila sebelumnya pasangan tercatat dalam satu Kartu Keluarga, perceraian dapat menimbulkan kebutuhan untuk memperbarui susunan anggota keluarga. Dalam kondisi tertentu, pemohon juga perlu mengurus penerbitan Kartu Keluarga baru sesuai keadaan rumah tangga setelah perceraian.
Selain itu, periksa kesesuaian data pada dokumen lain, seperti KTP elektronik dan data administrasi kependudukan. Pastikan nama, tanggal lahir, serta informasi status perkawinan tidak memiliki perbedaan.
Pembaruan data ini penting karena informasi kependudukan dapat berkaitan dengan berbagai urusan, mulai dari pernikahan berikutnya hingga layanan administrasi lainnya.
Namun, perlu di ingat bahwa pencatatan perceraian di Indonesia tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan asing. Apabila putusan juga mengatur hak asuh anak, nafkah, atau pembagian harta, pemohon mungkin perlu menempuh langkah hukum tambahan sesuai jenis persoalannya.
Baca Juga : Legalisasi dan Apostille Dokumen Putusan Perceraian Luar Negeri
8. Kendala yang Sering Terjadi Saat Mendaftarkan Perceraian Luar Negeri
Dalam praktiknya, pemohon dapat menghadapi beberapa kendala. Pertama, dokumen perceraian tidak sesuai dengan format yang di minta instansi Indonesia. Kedua, pemohon belum memiliki terjemahan resmi atau pengesahan dokumen yang di perlukan.
Selain itu, perbedaan penulisan nama pada paspor, akta perkawinan, dan putusan perceraian dapat menghambat pemeriksaan. Kendala juga dapat muncul ketika negara setempat tidak menerbitkan akta perceraian khusus bagi warga negara asing.
Untuk mengurangi risiko tersebut, periksa seluruh dokumen sebelum mengajukan permohonan. Jika terdapat perbedaan data, siapkan bukti pendukung yang menjelaskan perbedaan tersebut.
Selanjutnya, simpan salinan digital dan fisik seluruh dokumen, termasuk bukti pelaporan kepada KBRI/KJRI dan Disdukcapil. Dengan begitu, pemohon memiliki arsip apabila suatu saat perlu mengurus administrasi lanjutan.
Baca Juga : Jasa Pengurusan Dokumen Perceraian Luar Negeri di Indonesia
Cara mendaftarkan perceraian luar negeri di Indonesia di mulai dengan memastikan status dan bukti perceraian dari negara tempat perkara berlangsung. Setelah itu, WNI perlu melaporkan perceraian kepada Perwakilan Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan dokumen sesuai Pasal 43 Perpres Nomor 96 Tahun 2018.
Selanjutnya, WNI perlu melaporkan peristiwa tersebut kepada Disdukcapil di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia, sebagaimana di atur Pasal 41 UU Administrasi Kependudukan. Setelah proses administrasi selesai, pemohon dapat memeriksa dan memperbarui data kependudukan, termasuk Kartu Keluarga.
Karena setiap negara memiliki sistem pencatatan yang berbeda, pemeriksaan dokumen sejak awal sangat penting. Dengan memahami prosedur, menyiapkan persyaratan, dan mengikuti arahan instansi terkait, WNI dapat mengurus pendaftaran perceraian luar negeri secara lebih terarah dan mengurangi risiko kendala administrasi.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
