Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang memengaruhi perekonomian, lingkungan, dan keberlangsungan dunia usaha. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), terutama karbon dioksida (COâ‚‚), mendorong berbagai negara untuk menerapkan kebijakan pengendalian emisi secara lebih terstruktur. Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan, dan pelaku industri perlu mengambil langkah nyata untuk mengurangi dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan.
Salah satu langkah yang berkembang dalam upaya tersebut adalah perdagangan karbon. Melalui mekanisme ini, pengurangan emisi tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Perusahaan yang mampu mengurangi emisi atau menjalankan proyek ramah lingkungan berpotensi memperoleh kredit karbon yang dapat mereka tawarkan kepada pihak lain.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah menghadirkan Bursa Karbon Indonesia sebagai sarana perdagangan unit karbon. Kehadiran bursa ini membuka peluang bagi perusahaan, pemilik proyek lingkungan, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi rendah karbon.
Selain itu, Bursa Karbon Indonesia juga mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Dengan demikian, perdagangan kredit karbon bukan sekadar aktivitas jual beli, melainkan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Baca juga : Pengertian Kredit Karbon yang Dapat Diperjualbelikan
Mengenal Bursa Karbon Indonesia
Bursa Karbon Indonesia merupakan tempat penyelenggaraan perdagangan unit karbon yang mempertemukan pihak penjual dan pembeli melalui mekanisme pasar. Bursa ini menyediakan infrastruktur transaksi agar pelaku usaha dapat memperdagangkan unit karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
Indonesia meluncurkan bursa karbon dengan nama IDXCarbon pada 26 September 2023. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi penyelenggara bursa karbon setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Melalui platform tersebut, pelaku usaha dapat melakukan transaksi unit karbon berdasarkan mekanisme yang tersedia. Selain itu, sistem perdagangan ini membantu menciptakan proses transaksi yang lebih terorganisasi, transparan, dan terpantau.
Pada dasarnya, Bursa Karbon Indonesia memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:
- Membentuk mekanisme pasar untuk perdagangan unit karbon.
- Memberikan nilai ekonomi terhadap upaya pengurangan emisi.
- Mendorong investasi pada proyek ramah lingkungan.
- Membantu perusahaan memenuhi target pengurangan emisi.
- Mendukung komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
- Memperluas partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan.
Dengan adanya bursa karbon, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mulai memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.
Baca juga : Jenis-Jenis Kredit Karbon yang Bisa Diperdagangkan
Apa Itu Kredit Karbon?
Kredit karbon merupakan satuan yang merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi sesuai standar yang berlaku.
Secara umum, satu unit kredit karbon merepresentasikan pengurangan atau penyerapan sebesar satu ton karbon dioksida ekuivalen (COâ‚‚e).
Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengembangkan proyek rehabilitasi hutan yang mampu menyerap karbon dari atmosfer. Apabila proyek tersebut memenuhi metodologi dan persyaratan pengukuran serta verifikasi, pengelola proyek berpotensi memperoleh unit karbon yang dapat mereka perdagangkan.
Selanjutnya, perusahaan lain dapat membeli unit tersebut untuk mendukung target pengurangan emisi atau memenuhi komitmen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua kegiatan penghijauan otomatis menghasilkan kredit karbon. Setiap proyek harus memenuhi persyaratan teknis, metodologi, pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan pencatatan sesuai sistem yang berlaku.
Oleh sebab itu, kualitas dan keabsahan unit karbon menjadi faktor penting dalam perdagangan karbon.
Baca juga : Mekanisme Jual Beli Kredit Karbon di Pasar Karbon Indonesia
Cara Kerja Bursa Karbon Indonesia
Bursa Karbon Indonesia menjalankan mekanisme perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli unit karbon. Proses tersebut membutuhkan pencatatan, pemeriksaan, dan penyelesaian transaksi agar setiap pihak memperoleh kepastian.
Berikut tahapan umum dalam kegiatan perdagangan kredit karbon.
A. Pengembangan proyek pengurangan emisi
Pertama, pemilik proyek menjalankan kegiatan yang mampu mengurangi atau menyerap emisi gas rumah kaca. Contohnya meliputi pengelolaan hutan, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta peningkatan efisiensi energi.
B. Pengukuran dan penghitungan emisi
Selanjutnya, pengelola proyek menghitung jumlah emisi yang berhasil mereka kurangi atau serap. Penghitungan harus mengikuti metodologi yang relevan agar hasilnya memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
C. Pelaporan dan verifikasi
Setelah memperoleh hasil pengukuran, pengelola proyek menyusun laporan dan menjalankan proses verifikasi melalui pihak yang memenuhi persyaratan. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa klaim pengurangan emisi memiliki bukti yang memadai.
D. Registrasi unit karbon
Berikutnya, pengelola proyek mengikuti mekanisme registrasi sesuai ketentuan pemerintah. Pencatatan ini membantu memastikan identitas, asal-usul, dan status unit karbon.
E. Penawaran unit karbon
Setelah memenuhi persyaratan, pemilik unit karbon dapat menawarkan produknya melalui mekanisme perdagangan yang tersedia pada bursa karbon.
F. Pembelian dan penyelesaian transaksi
Terakhir, pembeli memilih unit karbon sesuai kebutuhan dan melakukan transaksi melalui sistem bursa. Setelah proses penyelesaian, pembeli memperoleh hak atas unit karbon sesuai ketentuan transaksi.
Dengan tahapan tersebut, perdagangan karbon memiliki mekanisme yang lebih terstruktur daripada transaksi informal antarpihak.
Baca juga : Persyaratan dan Proses Penerbitan Kredit Karbon
Jenis Unit Karbon yang Dapat Diperdagangkan
Dalam ekosistem perdagangan karbon Indonesia, terdapat beberapa jenis unit karbon dengan karakteristik dan fungsi berbeda.
Dua instrumen yang penting untuk dipahami antara lain:
A. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)
SPE-GRK merupakan bukti pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Instrumen ini dikenal luas sebagai kredit karbon.
Perusahaan atau pengelola proyek dapat memperoleh SPE-GRK melalui kegiatan pengurangan maupun penyerapan emisi yang memenuhi persyaratan.
Selanjutnya, unit tersebut dapat menjadi objek perdagangan melalui mekanisme yang berlaku.
B. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU)
PTBAE-PU merupakan instrumen yang berkaitan dengan batas atas emisi bagi pelaku usaha tertentu.
Melalui mekanisme cap-and-trade, pemerintah menetapkan batas emisi bagi perusahaan yang masuk dalam skema tersebut. Apabila suatu perusahaan menghasilkan emisi lebih rendah daripada batas yang berlaku, perusahaan tersebut berpotensi memiliki kelebihan unit yang dapat mereka perdagangkan sesuai ketentuan.
Sebaliknya, perusahaan yang melampaui batas emisinya perlu mengambil langkah pemenuhan kewajiban, termasuk melalui pembelian unit karbon sesuai mekanisme yang berlaku.
Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi berbeda. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami karakteristik masing-masing sebelum melakukan transaksi.
Baca juga : Fungsi Registri Karbon dalam Perdagangan Kredit Karbon
Regulasi yang Mengatur Bursa Karbon Indonesia
Perdagangan karbon membutuhkan landasan hukum yang jelas karena kegiatan ini berkaitan dengan kepentingan lingkungan, keuangan, dan aktivitas usaha.
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi penting sebagai dasar penyelenggaraan perdagangan karbon.
A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan landasan bagi pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa.
B. POJK Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Ketentuan ini mencakup persyaratan unit karbon, penyelenggara bursa, pengguna jasa, operasional perdagangan, pengawasan, pelaporan, serta sanksi administratif.
C. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Regulasi ini menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan nilai ekonomi karbon dan menggantikan kerangka sebelumnya dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021.
D. POJK Nomor 10 Tahun 2026
Perkembangan regulasi perdagangan karbon terus berlanjut. Pada 6 Juli 2026, POJK Nomor 10 Tahun 2026 mulai berlaku sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023.
Salah satu perubahan penting adalah kewajiban pencatatan unit karbon yang diperdagangkan melalui bursa pada Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), yang menggantikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
Selain itu, aturan terbaru memperluas lingkup unit karbon, mengatur perdagangan unit karbon luar negeri yang tidak tercatat pada SRUK, serta memperkuat prinsip perlindungan konsumen.
Dengan demikian, pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan regulasi agar kegiatan perdagangan karbon tetap sesuai ketentuan terbaru.
Baca juga : Proyek Lingkungan yang Dapat Menghasilkan Kredit Karbon
Siapa yang Dapat Berpartisipasi dalam Perdagangan Karbon?
Bursa Karbon Indonesia membuka peluang partisipasi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengurangan emisi.
Namun, setiap pihak harus memenuhi persyaratan sesuai peran dan mekanisme perdagangan yang berlaku.
Beberapa pihak yang berpotensi terlibat antara lain:
- Perusahaan industri: Perusahaan manufaktur dan sektor industri lainnya dapat memanfaatkan unit karbon untuk mendukung strategi pengurangan emisi.
- Perusahaan energi: Pelaku usaha energi dapat mengembangkan proyek energi bersih dan meningkatkan efisiensi operasional.
- Pengelola hutan: Pemilik atau pengelola proyek kehutanan dapat mengembangkan kegiatan konservasi dan penyerapan karbon.
- Pengembang energi terbarukan: Perusahaan yang menjalankan proyek tenaga surya, angin, air, atau sumber energi bersih lainnya dapat mengeksplorasi peluang ekonomi karbon.
- Perusahaan investasi: Badan usaha dapat mempertimbangkan partisipasi dalam pasar karbon sesuai ketentuan dan profil risiko.
- Pelaku usaha lainnya: Perusahaan dari berbagai sektor dapat berpartisipasi sesuai persyaratan pengguna jasa bursa karbon.
Perlu diperhatikan bahwa status sebagai perusahaan atau pemilik proyek saja tidak otomatis memberikan hak untuk melakukan transaksi. Setiap calon pengguna jasa harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan penyelenggara bursa.
Baca juga : Faktor yang Menentukan Harga Jual Kredit Karbon di Pasar
Manfaat Bursa Karbon bagi Perusahaan
Keberadaan Bursa Karbon Indonesia memberikan sejumlah manfaat bagi dunia usaha. Selain mendukung pengendalian emisi, mekanisme ini juga membuka peluang pengembangan strategi bisnis berkelanjutan.
Berikut beberapa manfaat yang dapat perusahaan pertimbangkan.
A. Membuka peluang pendapatan baru
Perusahaan yang mengembangkan proyek pengurangan emisi berpotensi memperoleh nilai ekonomi dari unit karbon yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, kegiatan ramah lingkungan dapat memberikan manfaat finansial sekaligus ekologis.
B. Mendukung target keberlanjutan
Banyak perusahaan mulai menetapkan target pengurangan emisi sebagai bagian dari strategi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Oleh karena itu, perdagangan karbon dapat menjadi salah satu instrumen pendukung pencapaian target tersebut.
C. Meningkatkan reputasi perusahaan
Kepedulian terhadap lingkungan dapat memperkuat kepercayaan pelanggan, mitra usaha, dan investor. Namun, perusahaan harus menyampaikan klaim lingkungan secara akurat agar tidak menimbulkan praktik greenwashing.
D. Mendorong investasi teknologi bersih
Selanjutnya, peluang ekonomi dari kredit karbon dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi.
E. Mendukung daya saing internasional
Seiring meningkatnya perhatian pasar global terhadap aspek keberlanjutan, perusahaan yang mampu mengelola emisi secara baik berpotensi memperoleh keunggulan dalam hubungan bisnis internasional.
Baca juga : Siapa yang Dapat Membeli & Menjual Kredit Karbon di Indonesia?
Tantangan dalam Perdagangan Kredit Karbon
Meskipun menawarkan peluang, perdagangan karbon juga memiliki tantangan yang perlu perusahaan pahami.
- perusahaan perlu memastikan kualitas unit karbon. Kredit karbon harus memiliki dasar pengukuran yang jelas dan memenuhi standar verifikasi. Tanpa kualitas yang memadai, pembeli dapat menghadapi risiko terkait keabsahan klaim pengurangan emisi.
- perubahan regulasi menuntut pelaku usaha untuk terus memperbarui pengetahuan. Ketentuan registrasi, persyaratan pengguna jasa, dan mekanisme perdagangan dapat mengalami penyesuaian.
- harga unit karbon dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Faktor permintaan, penawaran, kualitas proyek, jenis unit, serta kebijakan pemerintah dapat memengaruhi nilai transaksi.
- perusahaan perlu memperhatikan risiko klaim lingkungan. Pembelian kredit karbon tidak otomatis menjadikan seluruh aktivitas perusahaan bebas emisi. Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu menjalankan pengurangan emisi secara langsung melalui perbaikan proses produksi, efisiensi energi, dan penggunaan teknologi bersih.
Selain itu, pemilik proyek juga perlu memperhatikan biaya pengembangan, pengukuran, verifikasi, registrasi, dan administrasi. Seluruh komponen tersebut dapat memengaruhi kelayakan ekonomi proyek.
Perbedaan Bursa Karbon dan Pasar Karbon Sukarela
Bursa karbon dan pasar karbon sukarela memiliki hubungan, tetapi keduanya bukan istilah yang sepenuhnya sama.
Bursa karbon merupakan sarana atau infrastruktur perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli unit karbon. Sementara itu, pasar karbon sukarela menggambarkan mekanisme ketika perusahaan atau organisasi membeli kredit karbon atas inisiatif sendiri, misalnya untuk mendukung target keberlanjutan.
Pasar karbon sukarela dapat menggunakan berbagai mekanisme transaksi, termasuk perdagangan melalui bursa apabila unit dan transaksinya memenuhi persyaratan.
Dengan kata lain, bursa karbon merupakan tempat atau sistem transaksi, sedangkan pasar sukarela merupakan salah satu bentuk motivasi dan mekanisme permintaan kredit karbon.
Pemahaman tersebut penting agar perusahaan tidak salah menentukan jenis unit, tujuan pembelian, dan jalur transaksi.
Baca juga : Perbedaan Kredit Karbon yang Diperjualbelikan dan Carbon Offset
Persiapan Perusahaan Sebelum Memasuki Bursa Karbon Indonesia
Sebelum melakukan perdagangan kredit karbon, perusahaan sebaiknya menyiapkan beberapa aspek penting.
- Tentukan tujuan transaksi. Perusahaan perlu memahami apakah mereka ingin menjual unit karbon, membeli kredit karbon, atau mengembangkan proyek pengurangan emisi.
- Periksa kelayakan proyek. Bagi calon penjual, pastikan kegiatan usaha memiliki potensi pengurangan atau penyerapan emisi yang dapat memenuhi metodologi terkait.
- Siapkan dokumen perusahaan. Identitas badan hukum, dokumen perizinan, informasi pengurus, dan dokumen pendukung lainnya perlu mengikuti persyaratan penyelenggara bursa.
- Pahami sistem registrasi. Perusahaan perlu memahami ketentuan SRUK serta prosedur pencatatan unit karbon sesuai regulasi terbaru.
- Pelajari mekanisme transaksi. Calon pengguna jasa perlu memahami proses penawaran, pembelian, penyelesaian transaksi, biaya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Lakukan analisis risiko. Perusahaan perlu mempertimbangkan aspek hukum, teknis, lingkungan, dan keuangan sebelum mengambil keputusan.
Melalui persiapan tersebut, perusahaan dapat menjalankan strategi perdagangan karbon secara lebih terarah dan bertanggung jawab.
Prospek Perdagangan Kredit Karbon di Indonesia
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi karbon. Keberadaan hutan tropis, lahan gambut, ekosistem mangrove, energi terbarukan, serta berbagai peluang efisiensi industri menjadi modal penting bagi pengembangan proyek rendah emisi.
Selain itu, komitmen pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim turut mendorong pengembangan pasar karbon nasional.
Namun, pertumbuhan pasar tersebut membutuhkan beberapa faktor pendukung. Pertama, pemerintah perlu menjaga konsistensi regulasi dan memperkuat sistem pencatatan. Kedua, pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas proyek serta transparansi informasi. Ketiga, pasar membutuhkan partisipasi pembeli dan penjual yang memenuhi persyaratan.
Selanjutnya, peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha juga berperan penting. Semakin banyak perusahaan memahami manfaat serta kewajiban perdagangan karbon, semakin terbuka peluang pengembangan pasar yang kredibel.
Walaupun demikian, prospek pasar karbon tetap bergantung pada kualitas unit, permintaan pasar, kepastian regulasi, dan kemampuan Indonesia menjaga integritas lingkungan.
Baca juga : Peluang Bisnis dan Investasi dalam Perdagangan Kredit Karbon
Pentingnya Konsultasi Sebelum Melakukan Perdagangan Kredit Karbon
Perdagangan kredit karbon melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari legalitas perusahaan, kelayakan proyek, dokumen pendukung, sistem registrasi, hingga mekanisme transaksi.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak terburu-buru melakukan transaksi tanpa memahami seluruh persyaratan.
Konsultasi awal dapat membantu pelaku usaha mengenali kebutuhan administratif, memahami ketentuan yang relevan, serta mengidentifikasi dokumen yang perlu mereka persiapkan.
Selain itu, pendampingan yang tepat dapat membantu perusahaan mengurangi kesalahan dalam memahami prosedur dan perkembangan regulasi.
PT Jangkar Global Groups hadir untuk membantu kebutuhan konsultasi dan informasi terkait administrasi serta dokumen pendukung kegiatan usaha. Melalui konsultasi awal, perusahaan dapat membahas kebutuhan dokumen, legalitas, dan persiapan administratif yang berkaitan dengan rencana kegiatan perdagangan karbon.
Bursa Karbon Indonesia
Bursa Karbon Indonesia merupakan bagian penting dari pengembangan ekonomi rendah karbon. Melalui IDXCarbon, pemerintah dan pelaku usaha memiliki sarana perdagangan unit karbon yang mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Kredit karbon memberikan nilai ekonomi terhadap kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi yang memenuhi persyaratan. Selain itu, perdagangan karbon membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan proyek ramah lingkungan, memperkuat strategi keberlanjutan, dan meningkatkan daya saing.
Namun, setiap pelaku usaha harus memahami jenis unit karbon, persyaratan registrasi, regulasi terbaru, serta mekanisme transaksi sebelum memasuki pasar.
Dengan persiapan yang matang dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, perdagangan kredit karbon dapat menjadi bagian dari strategi bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan
Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
