Perkawinan Campuran Itu Adalah

Perkawinan Campuran Itu Adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat lintas negara, tidak sedikit Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjalin hubungan dan melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA). Fenomena inilah yang dikenal sebagai perkawinan campuran.

Perkawinan campuran bukan sekadar persoalan perbedaan kewarganegaraan, tetapi juga melibatkan aspek hukum, administrasi, dan status keperdataan yang cukup kompleks. Di Indonesia, perkawinan campuran diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan agar tetap memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai pengertian, dasar hukum, serta prosedur perkawinan campuran menjadi hal yang sangat penting.

Pengertian Perkawinan Campuran Itu Adalah

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak lainnya adalah Warga Negara Asing (WNA). Pengertian ini secara tegas diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan campuran tetap harus memenuhi ketentuan hukum nasional, baik dari segi agama, administrasi, maupun pencatatan perkawinan. Artinya, meskipun melibatkan perbedaan kewarganegaraan, perkawinan tersebut hanya dapat dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianut pasangan dan dicatat oleh instansi yang berwenang di Indonesia.

Dasar Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia

Perkawinan campuran di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Adapun dasar hukum perkawinan campuran di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini merupakan regulasi utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Ketentuan mengenai perkawinan campuran secara khusus diatur dalam Pasal 57, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang ini merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, terutama terkait batas usia perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi perkawinan campuran, sehingga kedua calon mempelai wajib memenuhi batas usia minimum yang ditetapkan oleh hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang ini mengatur status kewarganegaraan, termasuk kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan ini, anak dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu.

Peraturan Pencatatan Sipil

Setiap perkawinan campuran wajib dicatat oleh instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi pasangan non-Islam. Pencatatan ini merupakan syarat penting agar perkawinan diakui secara hukum negara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjadi dasar hukum, khususnya terkait syarat sah perkawinan dan pencatatannya di KUA.

Syarat Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan dan diakui secara hukum di Indonesia apabila memenuhi syarat material dan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat tersebut harus dipenuhi baik oleh pihak Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Syarat Umum Perkawinan

Syarat umum yang wajib dipenuhi dalam perkawinan campuran meliputi:

• Perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai
• Kedua pihak telah memenuhi batas usia perkawinan sesuai ketentuan hukum Indonesia
• Tidak terikat dalam perkawinan lain yang sah
• Perkawinan dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sama
• Tidak terdapat larangan perkawinan menurut hukum dan agama yang berlaku

Syarat dan Dokumen Pihak Warga Negara Indonesia (WNI)

Pihak WNI wajib menyiapkan dokumen sebagai berikut:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Kartu Keluarga (KK)
• Akta Kelahiran
• Surat Keterangan Belum Menikah atau Surat Cerai/Akta Kematian (jika pernah menikah)
• Surat pengantar dari kelurahan/desa
• Surat izin orang tua atau wali (apabila diperlukan)
• Surat Numpang Nikah (jika menikah di luar domisili)

Syarat dan Dokumen Pihak Warga Negara Asing (WNA)

Pihak WNA diwajibkan melengkapi dokumen berikut:

• Paspor yang masih berlaku
• Akta kelahiran
• Surat keterangan status perkawinan dari negara asal
• Certificate of No Impediment (CNI) atau surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah
• Visa atau izin tinggal yang sah di Indonesia
• Seluruh dokumen asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah

Syarat Tambahan Administratif

Selain dokumen pribadi, terdapat syarat administratif tambahan, antara lain:

• Legalisasi atau apostille dokumen asing sesuai ketentuan
• Pendaftaran rencana perkawinan ke instansi terkait
• Pencatatan perkawinan di KUA atau Disdukcapil

Prosedur Perkawinan Campuran

Prosedur perkawinan campuran di Indonesia harus dilakukan secara bertahap dan tertib administratif agar perkawinan tersebut sah menurut agama dan diakui oleh negara. Berikut adalah tahapan umum prosedur perkawinan campuran:

Memenuhi Ketentuan Agama

Perkawinan campuran wajib dilangsungkan sesuai dengan satu agama yang sama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, calon suami dan istri harus memastikan bahwa prosesi perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama yang dianut.

Mengurus Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Menikah

Pihak WNA wajib mengurus Certificate of No Impediment (CNI) atau surat keterangan tidak ada halangan menikah dari kedutaan atau perwakilan resmi negaranya di Indonesia. Surat ini menjadi bukti bahwa yang bersangkutan secara hukum diperbolehkan untuk menikah.

Melengkapi Dokumen Persyaratan

Kedua calon mempelai, baik WNI maupun WNA, harus melengkapi seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan, termasuk dokumen identitas, surat keterangan status perkawinan, serta dokumen pendukung lainnya yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah apabila berbahasa asing.

Pendaftaran Rencana Perkawinan

Setelah dokumen lengkap, pasangan wajib mendaftarkan rencana perkawinan ke instansi yang berwenang, yaitu:

• Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi pasangan non-Islam

Pelaksanaan Akad atau Pemberkatan

Perkawinan dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama masing-masing dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta saksi-saksi yang sah.

Pencatatan Perkawinan

Setelah perkawinan dilaksanakan, perkawinan wajib dicatat secara resmi di KUA atau Disdukcapil agar memperoleh akta nikah atau akta perkawinan sebagai bukti sah menurut hukum negara.

Pengurusan Dokumen Lanjutan

Setelah perkawinan tercatat, pasangan dapat melanjutkan pengurusan:

• Perubahan data kependudukan
• Izin tinggal bagi pasangan WNA
• Perjanjian perkawinan (jika belum dibuat)
• Pelaporan ke instansi terkait apabila diperlukan

Perkawinan Campuran di Luar Negeri

Perkawinan campuran tidak hanya dapat dilangsungkan di Indonesia, tetapi juga dapat dilakukan di luar negeri. Namun demikian, agar perkawinan tersebut diakui secara hukum di Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pasangan.

Sah Menurut Hukum Negara Setempat

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri harus memenuhi dan sah menurut hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan. Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan administrasi dan tata cara perkawinan sesuai dengan peraturan negara tersebut.

Pencatatan di Perwakilan Republik Indonesia

Setelah perkawinan dilangsungkan, pasangan wajib melaporkan dan mencatatkan perkawinan tersebut ke Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak pasangan kembali ke Indonesia. Pelaporan ini bertujuan untuk memperoleh pengakuan dan pencatatan resmi dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.

Penerjemahan dan Legalisasi Dokumen

Dokumen perkawinan yang diterbitkan oleh otoritas luar negeri harus:

• Diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah
• Dilegalisasi atau diberikan apostille, sesuai ketentuan internasional dan peraturan yang berlaku di Indonesia

Pengakuan Hukum di Indonesia

Setelah seluruh prosedur pelaporan dan pencatatan dipenuhi, perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri akan diakui secara sah oleh hukum Indonesia, dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait status suami-istri, anak, dan harta kekayaan.

Tantangan dalam Perkawinan Campuran

Meskipun perkawinan campuran sah dan diakui secara hukum di Indonesia, pasangan yang menjalaninya sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi hukum, administrasi, maupun sosial budaya. Tantangan ini perlu dipahami sejak awal agar pasangan dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Perbedaan Budaya dan Bahasa

Perbedaan latar belakang budaya, kebiasaan, serta bahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga. Penyesuaian terhadap nilai, cara komunikasi, dan pola kehidupan sehari-hari menjadi tantangan yang memerlukan keterbukaan dan toleransi dari kedua belah pihak.

Perbedaan Sistem Hukum

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, terutama terkait perkawinan, perceraian, dan hak keluarga. Dalam perkawinan campuran, pasangan harus memahami hukum Indonesia sekaligus hukum negara asal pasangan WNA, agar tidak terjadi konflik atau ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Kompleksitas Administrasi dan Dokumen

Proses pengurusan dokumen dalam perkawinan campuran relatif lebih rumit dibandingkan perkawinan sesama WNI. Mulai dari pengurusan Certificate of No Impediment (CNI), penerjemahan dokumen, legalisasi atau apostille, hingga pencatatan perkawinan, seluruhnya memerlukan ketelitian dan waktu yang tidak sedikit.

Masalah Izin Tinggal dan Keimigrasian

Pasangan WNA harus memiliki izin tinggal yang sah di Indonesia. Pengurusan visa, izin tinggal terbatas (KITAS), atau izin tinggal tetap (KITAP) sering menjadi tantangan tersendiri, terutama jika tidak memahami prosedur keimigrasian yang berlaku.

Pengaturan Harta Kekayaan

Tanpa perjanjian perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Dalam perkawinan campuran, hal ini dapat menimbulkan masalah, khususnya terkait kepemilikan aset tertentu seperti tanah dan bangunan yang dibatasi bagi WNA.

Status Kewarganegaraan Anak

Penentuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran juga menjadi tantangan, terutama terkait kewarganegaraan ganda terbatas dan kewajiban memilih kewarganegaraan setelah mencapai usia tertentu.

Keunggulan Perkawinan Campuran Itu Adalah – PT. Jangkar Global Groups

Perkawinan campuran tidak hanya menyatukan dua individu dari latar belakang kewarganegaraan yang berbeda, tetapi juga memberikan berbagai keunggulan yang dapat menjadi nilai tambah bagi pasangan apabila dikelola dengan pemahaman hukum dan administrasi yang tepat. PT. Jangkar Global Groups melihat perkawinan campuran sebagai peluang untuk membangun kehidupan keluarga yang kuat, legal, dan berwawasan global.

Kepastian Hukum yang Terjamin

Dengan pengurusan yang sesuai ketentuan, perkawinan campuran memberikan kepastian hukum bagi suami dan istri, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pencatatan resmi dan kelengkapan dokumen memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara hukum.

Akses Administrasi Lintas Negara

Perkawinan campuran membuka akses administratif yang lebih luas, seperti kemudahan pengurusan izin tinggal, visa keluarga, dan dokumen pendukung lainnya. Dengan pendampingan yang tepat, proses lintas negara dapat berjalan lebih tertib dan efisien.

Perlindungan Status Anak

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh perlindungan hukum yang jelas, termasuk pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi anak dalam menentukan masa depan pendidikan, tempat tinggal, dan identitas hukum.

Pengelolaan Harta yang Lebih Terencana

Perkawinan campuran mendorong pasangan untuk merencanakan pengelolaan harta secara matang melalui perjanjian perkawinan. Dengan perencanaan yang baik, kepentingan masing-masing pihak dapat dilindungi secara adil dan transparan.

Integrasi Budaya dan Wawasan Global

Keunggulan lain dari perkawinan campuran adalah terbentuknya keluarga dengan wawasan budaya yang lebih luas. Perbedaan latar belakang dapat menjadi kekuatan dalam membangun toleransi, komunikasi yang baik, dan perspektif global dalam kehidupan keluarga.

Pendampingan Profesional yang Terarah

Melalui layanan PT. Jangkar Global Groups, keunggulan perkawinan campuran dapat dimaksimalkan karena setiap proses didampingi secara profesional, mulai dari konsultasi hukum, pengurusan dokumen, hingga pencatatan resmi. Hal ini membantu pasangan menghindari kesalahan administratif dan risiko hukum di kemudian hari.

Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan profesional, perkawinan campuran tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pasangan dan keluarga. PT. Jangkar Global Groups berkomitmen menjadi mitra yang memastikan setiap keunggulan tersebut dapat dirasakan secara optimal.

PT. Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups