Bangun Proyek Properti Anda Tanpa Hambatan Birokrasi
Urus Perizinan Developer Properti – Solusi Terintegrasi Pengurusan Izin Developer Properti—Cepat, Legal, dan Terpercaya. Membangun proyek perumahan atau komersial memerlukan fondasi legalitas yang kuat. Tanpa izin yang lengkap, proyek Anda berisiko terkena sanksi administratif hingga penghentian paksa. Kami hadir untuk memastikan setiap jengkal tanah dan bangunan Anda memiliki payung hukum yang sah.
“Birokrasi yang rumit dan aturan yang sering berubah seringkali membuat proyek tertunda dan biaya membengkak.”
Layanan Perizinan Terpadu Kami
Tahap Perencanaan & Tata Ruang
- Izin Prinsip (BAPPEDA): Langkah awal persetujuan rencana investasi dan pembangunan di daerah.
- KKPR (Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang): Konfirmasi bahwa lokasi proyek sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- Izin Lokasi: Hak untuk memperoleh tanah yang di perlukan dalam rangka penanaman modal.
Tahap Penggunaan & Pemanfaatan Lahan
- Izin IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) – BPN: Kepastian hukum atas perubahan penggunaan tanah dari instansi pertanahan.
- Izin Pengeringan (Dinas Pertanian): Khusus untuk konversi lahan basah (sawah) menjadi lahan kering siap bangun.
- Izin Peil Banjir: Rekomendasi teknis ketinggian lantai bangunan untuk mencegah risiko banjir.
Proses Lingkungan & Dampak Sosial
- Izin Lingkungan Setempat: Persetujuan dari warga sekitar dan perangkat desa/kelurahan.
- Izin Badan Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL): Memastikan proyek Anda ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Andalalin (Izin Dampak Lalu Lintas): Analisis agar mobilitas proyek tidak mengganggu sirkulasi jalan umum.
Tahap Teknis Bangunan & Infrastruktur
- Pengesahan Site Plan: Persetujuan tata letak bangunan, fasos, dan fasum dari Dinas Kimpaswil.
- Izin Ketinggian Bangunan: Koordinasi dengan otoritas Bandara setempat demi keselamatan penerbangan.
- PBG (Persetujuan Bangunan Gedung): Pengganti IMB, merupakan izin utama untuk memulai konstruksi fisik.
- SLF (Sertifikat Laik Fungsi): Bukti bahwa bangunan telah selesai dan aman untuk di gunakan sesuai fungsinya.
Tahap Administrasi Bisnis
Pendaftaran Penanaman Modal / Investasi: Memastikan status badan usaha Anda terdata secara legal di sistem OSS.
Mengapa Mempercayakan Izin Anda Kepada Jangkargroups?
- Update Regulasi: Kami memahami aturan terbaru pasca UU Cipta Kerja (Ganti IMB ke PBG).
- Hemat Waktu: Tim kami memiliki jalur koordinasi yang efisien dengan instansi terkait.
- Transparansi Biaya: Tidak ada biaya siluman. Semua rincian jelas sejak awal.
Layanan Utama Kami
| Layanan | Deskripsi Singkat |
| Izin Lokasi / KKPR | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk legalitas lahan. |
| PBG & SLF | Persetujuan Bangunan Gedung & Sertifikat Laik Fungsi. |
| Ambal / UKL-UPL | Pengurusan dokumen lingkungan hidup wajib proyek. |
| Pecah Sertifikat | Pengurusan pemecahan SHM/HGB per unit atau induk. |
Masalah yang Sering Di hadapi Developer
Membangun perumahan bukan hanya soal lahan dan desain. Banyak pengembang terjebak dalam labirin regulasi yang memakan waktu dan biaya:
- Bingung dengan aturan OSS RBA?
- Sulit mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)?
- Terkendala pengurusan KRK atau Izin Lokasi?
- Proyek tertunda karena berkas tidak lengkap?
Mengapa Memilih Jangkargroups?
| Keunggulan | Manfaat Untuk Anda |
| Tim Ahli Legal | Meminimalisir risiko penolakan berkas oleh sistem/dinas. |
| Koneksi Luas | Mempercepat koordinasi antar instansi terkait. |
| Transparansi Biaya | Tidak ada biaya siluman. Semua rincian jelas di awal. |
| Update Berkala | Anda akan menerima laporan progres setiap tahapan secara rutin. |
4 Langkah Mudah Mulai Berpartner
- Konsultasi: Sampaikan detail proyek dan lokasi lahan Anda.
- Verifikasi Dokumen: Kami memeriksa kelengkapan berkas awal Anda.
- Proses Perizinan: Tim kami bekerja mengurus semua dokumen ke instansi terkait.
- Izin Terbit: Dokumen legal selesai, proyek Anda siap di jalankan secara sah.
FAQ Urus Izin Developer Properti
Mengurus izin developer properti di Indonesia kini telah bertransformasi menggunakan sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach). Karena sektor ini masuk dalam kategori risiko menengah-tinggi, prosesnya memerlukan beberapa tahap verifikasi teknis yang cukup mendalam.
Berikut adalah FAQ (Tanya Jawab) untuk memandu Anda dalam mengurus perizinan developer properti:
Apa syarat pertama untuk menjadi developer resmi?
- Anda wajib memiliki badan hukum, biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Anda tidak bisa menggunakan nama pribadi untuk proyek skala perumahan.
- KBLI Utama: Pastikan akta pendirian mencantumkan kode KBLI yang sesuai, umumnya 41011 (Konstruksi Gedung Hunian) atau 68111 (Real Estat yang Di miliki Sendiri atau Di sewa).
dokumen dasar Apa Saja yang harus di miliki?
- NIB (Nomor Induk Berusaha): Di peroleh melalui sistem OSS setelah PT di sahkan.
- NPWP Badan: Untuk urusan pajak perusahaan dan proyek.
- KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang): Pengganti Izin Lokasi, untuk memastikan lahan boleh di bangun perumahan sesuai rencana tata ruang daerah.
Apa pengganti IMB sekarang?
Sejak regulasi terbaru, IMB telah di ganti menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
- PBG: Di urus sebelum pembangunan di mulai melalui sistem SIMBG.
- SLF (Sertifikat Laik Fungsi): Wajib di urus setelah bangunan selesai untuk menyatakan bahwa gedung tersebut aman dan layak huni. Tanpa SLF, Anda tidak bisa memecah sertifikat ke konsumen.
Bagaimana dengan izin lingkungan?
Tergantung skala proyeknya:
- SPPL: Untuk proyek skala sangat kecil (kurang dari 5.000 m2 atau sesuai aturan daerah).
- UKL-UPL: Umumnya untuk luas lahan antara 1 hingga 5 hektar.
- AMDAL: Untuk proyek besar di atas 5 hektar atau yang berdampak luas.
Apakah harus bergabung dengan asosiasi?
Secara administratif untuk beberapa keperluan (seperti pengajuan kuota rumah subsidi/FLPP), developer wajib terdaftar di asosiasi pengembang resmi seperti REI (Perseroan Perumahan Seluruh Indonesia) atau APERSI. Ini juga meningkatkan kredibilitas Anda di mata bank dan konsumen.
