Ngurus Aturan Biaya TKI

Ngurus Aturan Biaya – Aturan biaya TKI adalah sebuah peraturan yang mengatur biaya yang harus di keluarkan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri. Sehingga, aturan ini bertujuan untuk melindungi TKI dari praktik-praktik yang merugikan di sektor ketenagakerjaan. Data Remitansi TKI: Meningkatkan Kesejahteraan

Ngurus Peraturan Biaya TKI

Peraturan biaya TKI di atur dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kemudian, dalam peraturan ini di jelaskan bahwa biaya yang harus di keluarkan oleh TKI untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri terdiri dari:

DAFTAR ISI

1. Biaya Pelatihan

TKI yang akan bekerja di luar negeri harus mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang di tunjuk oleh pemerintah. Maka, biaya pelatihan ini di tanggung oleh TKI.

TKI Di Kamboja: Mengenal Lebih Dekat Dunia Kerja di Luar Negeri

2. Biaya Pemenuhan Persyaratan

TKI juga harus memenuhi persyaratan untuk dapat bekerja di luar negeri, seperti membuat paspor dan visa. Namun, biaya pemenuhan persyaratan ini di tanggung oleh TKI.

3. Biaya Transportasi

TKI juga harus menanggung biaya transportasi ke tempat kerja di luar negeri. Namun, dalam beberapa kasus, biaya transportasi ini dapat di tanggung oleh pengusaha atau agen yang merekrut TKI.

4. Biaya Penempatan

Biaya penempatan adalah biaya yang di bayarkan oleh pengusaha atau agen yang merekrut TKI untuk memperoleh hak memperkerjakan TKI. Sehingga, biaya ini tidak boleh di tanggung oleh TKI dan harus sepenuhnya di tanggung oleh pengusaha atau agen yang merekrut.

Pelanggaran Ngurus Aturan Biaya TKI

Terjadi banyak kasus pelanggaran aturan biaya TKI di Indonesia. Maka, ada beberapa agen atau pengusaha yang merekrut TKI membebankan biaya-biaya yang seharusnya di tanggung oleh pengusaha atau agen. Kemudian, hal ini membuat TKI menjadi terbebani dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

Potongan Gaji TKI Singapura 2021: Yang Perlu Anda Ketahui

Untuk melindungi TKI dari praktik-praktik yang merugikan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai cara, seperti:

1. Pembatasan Biaya Penempatan

Pemerintah telah menetapkan batas maksimal biaya penempatan yang boleh di kenakan oleh pengusaha atau agen. Maka, batas maksimal ini di sesuaikan dengan tempat tujuan kerja TKI dan jenis pekerjaan yang akan di lakukan.

2. Sanksi Hukum

Pemerintah juga memberikan sanksi hukum kepada pengusaha atau agen yang melanggar aturan biaya TKI. Sehingga, sanksi ini dapat berupa denda dan pencabutan izin usaha.