Perjanjian pra nikah poligami adalah salah satu bentuk perjanjian sebelum menikah yang dibuat oleh pasangan suami istri yang akan melakukan poligami. Poligami sendiri merupakan bentuk pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara sah. Meskipun di Indonesia poligami masih menjadi topik yang kontroversial, namun di dalam agama Islam poligami dianggap sebagai solusi untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan gender.
Mengapa Perjanjian Pra Nikah Poligami Diperlukan?
Perjanjian pra nikah poligami diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik antara istri atau keluarga suami yang dapat terjadi setelah pelaksanaan poligami. Di dalam perjanjian ini, akan diatur berbagai hal seperti hak dan kewajiban masing-masing istri dalam pernikahan, juga tentang pembagian harta dalam rumah tangga.
Perjanjian pra nikah poligami juga dapat menjadi bentuk perlindungan untuk istri kedua dalam menjaga hak keuangan dan hak warisnya. Dalam perjanjian ini dapat diatur bahwa istri kedua memiliki hak yang sama dengan istri pertama dalam hal pembagian harta, sehingga istri kedua tidak merasa dirugikan atau tidak adil dalam pernikahan poligami.
Isi Perjanjian Pra Nikah Poligami
Isi perjanjian pra nikah poligami dapat berbeda-beda tergantung kesepakatan antara suami dan istri. Namun, beberapa hal yang perlu diatur dalam perjanjian ini antara lain:
- Hak dan kewajiban masing-masing istri dalam pernikahan poligami.
- Hak dan kewajiban suami dalam pernikahan poligami.
- Bagaimana pembagian harta dalam rumah tangga akan diatur.
- Bagaimana hak waris akan diatur.
- Bagaimana pengaturan keuangan dalam rumah tangga akan diatur.
Persyaratan Perjanjian Pra Nikah Poligami
Untuk membuat perjanjian pra nikah poligami, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:
- Suami harus memiliki izin dari istri pertama untuk melakukan poligami.
- Perjanjian pra nikah harus dibuat secara tertulis dengan materai.
- Perjanjian pra nikah harus terdaftar di kantor KUA.
- Perjanjian pra nikah harus ditandatangani oleh suami, istri pertama, dan istri kedua.
Legalitas Perjanjian Pra Nikah Poligami
Perjanjian pra nikah poligami memiliki legalitas yang sah di Indonesia selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebelum menikah, para calon suami dan istri dapat berkonsultasi dengan pengacara untuk memastikan perjanjian pra nikah yang akan dibuat memiliki legalitas yang sah.
Kesimpulan
Perjanjian pra nikah poligami merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi istri kedua dalam pernikahan poligami. Dalam perjanjian ini, akan diatur berbagai hal seperti hak dan kewajiban masing-masing istri dalam pernikahan, juga tentang pembagian harta dalam rumah tangga. Namun, perjanjian pra nikah poligami ini hanya sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebelum menikah, para calon suami dan istri sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara untuk memastikan perjanjian pra nikah yang akan dibuat memiliki legalitas yang sah.
