Pengantar
Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP sendiri adalah nomor identitas wajib pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
NIK dan Nomor Paspor di NPWP
Saat ini, pengisian NIK atau Nomor Paspor masih bersifat opsional di formulir NPWP. Namun, mulai tahun 2023 nanti, pengisian NIK atau Nomor Paspor akan menjadi wajib di formulir NPWP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2020 tentang Format, Contoh, dan Tata Cara Pengisian Formulir NPWP.
Alasan Perubahan Aturan
Perubahan aturan ini dilakukan untuk memperkuat data kependudukan dan keimigrasian, sehingga data yang tercatat di NPWP lebih akurat dan valid. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi wajib pajak dan melaksanakan pengawasan terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Selain itu, perubahan aturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Dampak Perubahan Aturan
Dampak dari perubahan aturan ini adalah wajib pajak harus memastikan bahwa NIK atau Nomor Paspor yang diisikan di formulir NPWP benar dan valid. Hal ini untuk menghindari kesalahan saat pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak. Wajib pajak juga harus memperbarui data kependudukan dan keimigrasian secara berkala agar data yang tercatat di NPWP tetap akurat dan valid.
Kesimpulan
Perubahan aturan pengisian NIK atau Nomor Paspor di formulir NPWP yang akan diberlakukan pada tahun 2023 nanti bertujuan untuk memperkuat data kependudukan dan keimigrasian, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Wajib pajak harus memastikan pengisian NIK atau Nomor Paspor yang benar dan valid agar tidak terjadi kesalahan saat pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak. Selain itu, wajib pajak juga harus memperbarui data kependudukan dan keimigrasian secara berkala agar data yang tercatat di NPWP tetap akurat dan valid.
