Indonesia adalah salah satu negara penghasil bahan baku yang melimpah. Namun, yang menjadi masalah adalah adanya larangan ekspor raw material yang di berlakukan oleh pemerintah. Larangan tersebut telah menjadi topik perbincangan yang cukup hangat di kalangan para pelaku usaha di Indonesia.
Apa Itu Larangan Ekspor Raw Material?
Larangan ekspor raw material merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, Kebijakan ini dalam bentuk regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengontrol ekspor sejumlah barang tertentu yang di anggap sebagai bahan mentah atau bahan baku industri.
Sejarah Larangan Ekspor Raw Material di Indonesia
Larangan ekspor raw material di Indonesia pertama kali di berlakukan pada tahun 2014. Saat itu, pemerintah melarang ekspor bijih nikel, bijih besi, dan bauksit. Keputusan ini di ambil karena pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan baku.
Setelah itu, pada tahun 2017, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan serupa dengan melarang ekspor minyak mentah. Alasan yang sama di gunakan, yaitu untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan baku.
Keuntungan dan Kerugian dari Larangan Ekspor Raw Material
Maka, Keuntungan dari larangan ekspor adalah meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, karena dengan adanya larangan tersebut, bahan baku tidak lagi di ekspor, tetapi di olah menjadi produk jadi di dalam negeri. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kualitas produk dan menambah nilai tambah dari produk tersebut. Data Ekspor Jagung Indonesia 2024
Namun, di sisi lain, larangan ini juga memiliki kerugian. Oleh karena itu, Pelaku usaha di Indonesia menganggap bahwa larangan ekspor sangat merugikan karena harga bahan baku di dalam negeri menjadi lebih tinggi di bandingkan di luar negeri. Selain itu, larangan ekspor juga dapat membatasi usaha dalam meningkatkan daya saing.
Produk yang Terkena Larangan Ekspor Raw Material
Banyak produk yang terkena larangan ekspor di Indonesia, di antaranya adalah:
- Bijih nikel
- Bijih besi
- Bauksit
- Minyak mentah
Produk-produk tersebut di anggap sebagai bahan mentah atau bahan baku industri, sehingga harus di olah terlebih dahulu sebelum di jual sebagai produk jadi.
Proses Izin Ekspor Barang yang Terkena Larangan
Oleh karena itu, Untuk mengeluarkan produk yang terkena larangan ekspor, pelaku usaha harus mendapatkan izin ekspor dari pemerintah. Prosesnya cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama, karena pelaku usaha harus mengajukan permohonan yang di proses oleh beberapa instansi pemerintah.
Maka, Menurut Kementerian Perindustrian, ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan izin ekspor, di antaranya:
- Memiliki ijin usaha di bidang perdagangan internasional
- Mengajukan permohonan melalui portal online yang sudah di sediakan
- Melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat keterangan izin usaha, surat keterangan domisili, dan surat pernyataan tidak ada sengketa
Persyaratan untuk Mendapatkan Izin Ekspor
Maka, Ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi sebelum bisa mendapatkan izin ekspor barang yang terkena larangan. Oleh karena itu, Beberapa persyaratan tersebut adalah:
- Melengkapi dokumen-dokumen yang di perlukan
- Melengkapi sertifikat asal barang
- Melengkapi sertifikat kelayakan produk
- Melengkapi sertifikat kesehatan produk
- Melengkapi sertifikat keamanan pangan produk
- Melengkapi sertifikat keaslian produk
- Melengkapi sertifikat bebas narkoba
- Melengkapi sertifikat halal
Dampak dari Larangan Ekspor Raw Material
Larangan ekspor di Indonesia memiliki dampak yang cukup besar bagi pelaku usaha. Beberapa dampak yang terjadi adalah:
- Menurunnya daya saing produk dalam negeri
- Menurunnya investasi asing di Indonesia
- Menurunnya lapangan kerja
- Menurunnya devisa negara
- Menurunnya pertumbuhan ekonomi
Solusi untuk Mengatasi Dampak Larangan Ekspor Raw Material
Sehingga, Agar dampak larangan ekspor tidak berdampak buruk bagi pelaku usaha, pemerintah dapat melakukan beberapa solusi, di antaranya:
- Maka, Meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan baku
- Mengembangkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk
- Meningkatkan kualitas produk dalam negeri
- Memberikan insentif bagi pelaku usaha yang memproduksi produk-produk dengan nilai tambah tinggi
Kesimpulan
Oleh karena itu, Larangan ekspor memang memiliki dampak yang cukup besar, namun ada juga keuntungan dari kebijakan ini. Maka, Pelaku usaha harus dapat beradaptasi dengan kebijakan pemerintah dan mencari solusi untuk mengatasi dampak yang di timbulkan. Pemerintah juga harus terus berupaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah produk demi meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
Perusahaan di dirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
Email : [email protected]
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups
Website : Jangkargroups.co.id
