Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia sebagai Negara yang memiliki peranan penting bagi suplai hasil perkebunan ke negara lain. Hasil komoditas ini berkontribusi sangat besar terhadap total nilai ekspor pertanian bahkan mencapai 96,9% di tahun 2018. Komoditas perkebunan terutama kelapa sawit, karet, tebu, kakao, kopi dan cengkeh menjadi penyumbang penerimaan negara dari sektor non migas.
PMK Nomer 22/PMK.04/2019
Crude Palm Oil (CPO) adalah salah satu hasil kelapa sawit yang paling di minati oleh negara-negara Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Hasil kelapa sawit ini merupakan bahan yang di pergunakan dalam industri biodesel, sabun, obat-obatan, minyak goreng dan lain lain. Untuk memberikan payung hukum tentang kelapa sawit ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.04/2019 Tentang Ketentuan Eskpor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk Turunannya. Dimana peraturan ini di tandatangani oleh Mneteri Keuangan Sri Mulyani dan di undangkan pada tanggal 1 Maret 2019.
Dengan adanya regulasi tersebut di harapkan akan membuat atmosfer ekspor hasil perkebunan sawit semakin sehat. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan Negara. Kelapa sawit tumbuh baik di negara tropis salah satunya Indonesia, bahkan hampir menyebar di pulau pulau besar indonesia. Tanaman kelapa sawit yang merupakan tanaman asli dari Afrika baru masuk ke Indonesia pada tahun 1848 di bawa oleh orang Belanda, dan di tanam pertama kali di Kebon Raya Bogor. Jasa Penerjemah Tersumpah Online Terpercaya, Solusi Cerdas untuk Menerjemahkan Berbagai Kebutuhan Dokumen
Di karenakan bisa tumbuh subur maka pada tahun 1910 penanaman kelapa sawit ini mulai di perluas dan menjadi tumbuhan yang komersil. Beberapa provinsi penghasil kelapa sawit tebesar di Indonesia beberapa di antaranya:
Provinsi Riau
Luas Kebun kelapa sawit di Riau tercatat seluas 2.424.545 data pada tahun 2018. Dimana sebelumnya adalah kawasan hutan gambut berubah menjadi kawasan yang produktif. Luas kebun kelapa sawit ini sebagian di miliki oleh masyarakat dan sebagian oleh korporasi. Wilayah yang paling terluas untuk kebun kelapa sawit berada di daerah Rokan Hulu seluas 422.861 hektar. Kemudian 416.399 berada di wilayah Kampar, Pelawan seluas 306. 977 hektar, Rokan hilir 281.474 hektar, Siak seluas 288.362. Disusul dengan Inhil 228.052 dan Bengkalis seluas 183.687 hektar.
Sebagai provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas dan menyebar di beberapa daerah di Riau. Menjadikan provinsi ini sebagai pilot project sinkronisasi satu data perkebunan kelapa sawit. Program ini bertujuan untuk menguji, memperbaiki dan menyempurnakan prosedur deliniasi lahan sawit.
Program ini meliputi beberapa lembaga diantaranya Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, BIG ( Badan Informasi Geoparsial) dan LAPN sedangkan Ditjen Perkebunan disini sebagai pengecek data-data tabular yang terkumpul. Project sinkronisasi ini nantinya akan menjadi role model untuk metedologi sinkroniasi di wilayah perkebunan sawit provinsi lain.
Provinsi Sumatera Utara
Produksi kelapa sawit di Sumatera Utara mencapai 15,8 ton dan produksi Crude Palm Oil (CPU) atau minyak sawit mentah sebanyak 5,5 ton. Terdapat 2,1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Telah di lakukan peremajaan kelapa sawit dari tahun 2017 yang sudah mencapai 5.000 hektar.
Program yang sudah di laksanakan ini di kelola oleh BPDPKS ( Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Di bawah naungan Kemenkeu dan di biayai melalui dana CPO Fund. Program peremajaan ini di lakukan dengan harapan dapat meningkatkan produksi Crude Palm Oil (CPO).
Provinsi Sumatera Selatan dalam Perkebunan Kelapa Sawit
Ketua GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Sumsel Hari Hartanto melakukan reaksi keras. Menyusual adanya kampanye jaringan supermarket Inggris Iceland Co untuk tidak menggunakan produk-produk berbasis minyak sawit pada tahun 2018. Kejadian ini di anggap sebagai kampanye hitam yang akan menyerang eksistensi kelapa sawit di Indonesia.
Hal ini akan menjadi sebuah ancaman bagi 1,3 juta hektar kelapa sawit di Sumatera Selatan yang telah mempekerjakan kurang lebih 400.000 pekerja. Perkebunan kelapa sawit bisa memberikan penghasilan yang baik bagi masyarakat Sumatera Selatan. Maka di perlukannya dukungan dari kebijakan pemerintah khususnya wilayah provinsi Sumatera Selatan.
Kalimantan Tengah dalam Perkebunan Kelapa Sawit
Luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah sekitar 1,6 juta hektar yang sebagian besar di miliki oleh perusahaan-perusahan besar. Di antaranya Sinarmas Grup, Astra Grup, dan Wilmar Grup. Setiap tahun provinsi kalimantan Tengah dapat menyumbang 9 juta ton CPO dari total produksi CPO di Indonesia.
Di balik semua itu menurut pakar hukum Sadino yang di ungkapkan pada kegiatan Worksop Jurnalistik yang membahas masalah perkebunan sawit di Hotel Swiss Belhotel pada 30 Agustus 2018. Bahwa ada 900 ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit terkait dengan masalah investasi, ada peraturan dari kementrian kehutanan tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang bermasalah. Sehingga banyak izin konsesi sawit yang terkena dampaknya.
Dampak yang lebih luasa dapat menghambat produksi CPO. Di mana banyak Perusahaan dan Pekerja Sawit yang sangat bergantung akan keberlangsungan produksi sawit.
Kalimantan Barat dalam Perkebunan Kelapa Sawit
Jadi, Salah satu kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah Kalimantan Barat yang berhubungan dengan Kelapa sawit. Penerbitan Pergub No. 63/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks dan Harga Pembelian Buah Segar Kelapa Sawit Produksi dari Pekebun Kalimantan Barat. Yang merupakan revisi atas Pergub No. 86/2015 dan peraturan Menteri Pertanian No.1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun.
Hal ini di lakukan dengan tujuan agar bisa memberikan perlindungan dan kepastian harga kepada pekebun kelapa sawit yang di akibatkan adanya perbedaan perlakuan atas harga pembelian TBS perkebunan oleh Pabrik kelapa Sawit.
Jadi, Kebijakan ini di harapkan dapat mencegah persaingan yang tidak sehat antara PKS. Namun Dari luas Perkebunan kelapa sawit yang sekitar 1,5 juta hektar di Kalimantan Barat ini merupakan sumber mata pencaharian dari kurang lebih 141.230 kepala keluarga.
Sumatera Barat dalam Perkebunan Kelapa Sawit
Lain hal dengan kondisi Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera barat dengan luas sekitar 480.000 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten di antaranya kabupaten Agam, Dharmasraya, Limapuluhkota, Padangpariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan Solok Selatan.
Di mana 330.000 hektar di antaranya adalah milik petani dan 200.000 hektar merupakan perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan peremajaan. Karena perkebunan sawit tersebut usianya sudah di atas 25 tahun yang menyebabkan produksi sawit menurun.
Salah satunya cara unuk meningkatkan kembali jumlah produksi kelapa sawit ini adalah dengan melakukan peremajaan. Walau beberapa di antara para petani kelapa sawit ini ada yang menolak program peremajaan ini. Dengan alasan bahwa lama waktu panen kelapa sawit muda ini relatif cukup lama di mana mereka harus menunggu waktu berbuah kelapa sawit 4 hingga 5 tahun.
Kemudian dengan kata lain sumber penghasilan mereka secara tidak langsung terputus. Ada ide lain seperti yang di lakukan oleh petani sawit di wilayah Pasaman Barat yaitu dengan melakukan penanaman tumpang sari dengan jagung. Dengan cara ini para petani sawit tetap akan memliki penghasilan sambil menunggu panen dari Kelapa Sawit yang mereka tanam.
Sulawesi dalam Perkebunan Kelapa Sawit
Jadi, Dari 3 privinsi yang ada di pulau Sulawesi, provinsi Sumatera Barat menjadi wilayah paling luas perkebunan kelapa sawit sekitar 72.506. Dengan produksi 226.178 ton data pada tahun 2018. Namun, Di mana kabupaten Mamuju Utara menjadi kontributor terbesar. Bisa menghasilkan sawit sekitar 109.570 ton dari luas perkebunan sekitar 29.982 hektar.
Di hadapkan dengan penurunan harga Tandang Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sulawesi Sumatera Barat. Yang mengalami penurunan dari harga bulan Juli di mana harga TBS di bulan Juli sempat menyentuh angka Rp 950 untuk harga TBS umur 10-20 tahun. Sedangkan harga TBS di bulan Agustus menyentuh harga sampai Rp 933. Hal ini karena karena lesunya pasaranCPO di luar negeri, menjadi PR besar bagi pemerintah dan pihak terkait .
