Impor Gas Sulfur Dioksida sebagai Limbah B3 di Indonesia

Pentingnya Memahami Prosedur Impor Gas Sulfur Dioksida (SO2) sebagai B3 di Indonesia

Gas sulfur dioksida (SO2) adalah senyawa kimia yang sangat penting dalam berbagai sektor industri, mulai dari produksi asam sulfat hingga aplikasi pemutihan. Namun, di balik manfaatnya yang luas, SO2 juga di klasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. Klasifikasi ini bukan tanpa alasan; gas ini dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak di tangani dengan benar.

Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berkaitan dengan B3, termasuk impor, di atur secara ketat oleh pemerintah. Memahami dan mematuhi regulasi ini sangat krusial, bukan hanya untuk memastikan kelancaran proses bisnis, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan dan keberlanjutan.

DAFTAR ISI

Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif mengenai prosedur impor gas sulfur dioksida (SO2) serta langkah-langkah pendaftaran B3 yang di perlukan di Indonesia. Kami akan membahas secara detail setiap tahapan, mulai dari persyaratan dokumen hingga proses kepabeanan, untuk membantu Anda menavigasi proses ini dengan lebih mudah dan efisien.

Peraturan Impor Gas Sulfur Dioksida

Berdasarkan peraturan impor di Indonesia, untuk mengimpor gas sulfur dioksida (SO2) dengan kode HS 2811.29.05, Anda membutuhkan baik pendaftaran B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) maupun notifikasi impor dari negara asal.

Prosedur Impor B3

Klasifikasi dan Definisi B3:

Gas sulfur dioksida (SO2) termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) karena sifatnya yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pendaftaran B3 (B3 Registration):

Semua produsen dan/atau importir zat B3, termasuk yang ingin mengimpor untuk pertama kalinya, di wajibkan untuk melakukan pendaftaran B3 ke Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MoEF). Pendaftaran ini di lakukan melalui sistem online PTSP.

Notifikasi Impor:

Selain pendaftaran, notifikasi impor juga di perlukan, terutama jika zat B3 tersebut termasuk dalam kategori “penggunaan terbatas” (limited use) atau di impor untuk pertama kalinya. Notifikasi ini harus di ajukan oleh otoritas dari negara pengekspor (dalam kasus ini, Jerman) kepada lembaga yang berwenang di Indonesia.

Penting untuk di catat bahwa impor B3 juga memerlukan kepemilikan izin lingkungan, serta kepatuhan terhadap standar keamanan untuk penyimpanan, transportasi, dan penanganan B3. Dokumentasi seperti Safety Data Sheet (SDS) dan Certificate of Analysis (CoA) juga harus di sertakan dalam aplikasi pendaftaran.

Aturan dan Regulasi

Perdagangan dan pengawasan bahan berbahaya di Indonesia, termasuk gas sulfur dioksida (SO2), di atur secara ketat oleh berbagai peraturan menteri. Aturan ini di rancang untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut di kelola dengan aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022:

Di dalam peraturan ini, yang telah mengalami perubahan, secara spesifik mengatur tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Peraturan ini menetapkan syarat-syarat ketat dan kewajiban yang harus di patuhi oleh importir yang berurusan dengan bahan berbahaya, seperti SO2. Tujuannya adalah untuk mengendalikan rantai pasok dan meminimalkan risiko yang terkait dengan bahan-bahan tersebut.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023:

Peraturan ini berfokus pada Kebijakan dan Ketentuan Impor Umum. Meskipun tidak secara eksklusif mengenai bahan berbahaya, peraturan ini berlaku untuk semua impor, termasuk SO2. Aturan ini mencakup ketentuan mengenai perizinan impor, persyaratan verifikasi (seperti Laporan Surveyor), dan kewajiban lain yang harus di penuhi untuk memastikan barang impor memenuhi standar yang di tetapkan oleh pemerintah.

Memahami dan mematuhi kedua peraturan ini sangat penting bagi setiap importir yang ingin mengimpor SO2 atau bahan berbahaya lainnya ke Indonesia.

Penggunaan Sulfur Dioksida (SO2) di Indonesia

Meskipun pengimporan dan pengawasan gas sulfur dioksida (SO2) di atur sangat ketat, bahan kimia ini memiliki berbagai kegunaan penting dalam industri di Indonesia. Penggunaan SO2 tersebar di berbagai sektor, di antaranya:

Aditif Makanan:

SO2 di gunakan sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, khususnya pada buah-buahan seperti anggur impor. Penggunaannya di awasi ketat oleh otoritas keamanan pangan untuk memastikan residunya tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Industri Kimia:

SO2 merupakan bahan baku utama dalam produksi bahan kimia lainnya. Salah satu kegunaan terpenting adalah sebagai prekursor untuk memproduksi asam sulfat (H2SO4), salah satu bahan kimia industri paling vital yang di gunakan dalam berbagai proses manufaktur.

Industri Kertas:

Dalam industri kertas, SO2 berperan dalam proses pembuatan pulp kertas. Senyawa ini membantu melarutkan lignin dan memisahkan serat kayu, menghasilkan pulp yang siap diproses lebih lanjut.

Pengolahan Logam:

SO2 di gunakan dalam proses pengolahan beberapa jenis logam, seperti tembaga dan seng. Dalam proses peleburan, SO2 dapat membantu memurnikan bijih mineral dan memisahkan logam dari pengotornya.

Desinfektan, Pendingin, dan Pemutih:

SO2 juga memiliki peran dalam beberapa proses lain, termasuk sebagai desinfektan untuk membersihkan peralatan, pendingin dalam sistem pendingin tertentu, dan pemutih pada bahan tekstil atau produk lain.

Definisi dan Regulasi B3 di Indonesia

Apa itu B3?

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di definisikan sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Definisi ini tercantum dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang juga mencakup kewajiban registrasi B3.

Gas sulfur dioksida (SO2), dengan kode HS 2811.29.05, di klasifikasikan sebagai B3 karena sifatnya yang sangat beracun dan korosif. Sifat ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan, sehingga pengelolaannya di awasi secara ketat.

Lembaga Pemerintah yang Terlibat

Pengaturan dan pengawasan impor B3 di Indonesia melibatkan sinergi dari beberapa kementerian dan lembaga. Instansi utama yang memiliki peran sentral adalah:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):

Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab, KLHK mengeluarkan izin dan regulasi terkait pengelolaan B3, termasuk registrasi dan notifikasi impor B3.

Kementerian Perdagangan:

Lembaga ini menerbitkan izin impor barang, termasuk B3, setelah importir mendapatkan persetujuan dari KLHK.

Bea Cukai (Kementerian Keuangan):

Bea Cukai memiliki peran penting dalam pengawasan di pintu masuk negara (pelabuhan atau bandara) untuk memastikan bahwa barang yang masuk, khususnya B3, memiliki dokumen lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persyaratan Utama Impor Gas Sulfur Dioksida (SO2)

Untuk mengimpor Gas Sulfur Dioksida (SO2) ke Indonesia, importir wajib memenuhi serangkaian persyaratan yang ketat guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi B3. Persyaratan ini mencakup perizinan dari berbagai instansi terkait dan kelengkapan dokumen teknis yang krusial.

Izin dan Dokumen Perusahaan

Importir harus memiliki legalitas dan dokumen perusahaan yang lengkap, di antaranya:

Nomor Induk Berusaha (NIB): Sebagai identitas pelaku usaha.
Perizinan Berusaha yang Masih Berlaku: Izin usaha yang relevan dengan kegiatan impor dan industri yang di jalankan.
Akte Pendirian Perusahaan/Akte Perubahan: Menunjukkan legalitas badan usaha.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Dokumen perpajakan perusahaan.
Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen: Pernyataan resmi bahwa semua dokumen yang di ajukan adalah sah dan benar.

Dokumen Teknis dan Keselamatan Bahan Kimia

Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk memberikan informasi rinci mengenai sifat-sifat SO2 dan penanganannya yang aman. Dokumen ini harus di sediakan oleh produsen di negara asal:

Safety Data Sheet (SDS) / Lembar Data Keselamatan (LDK): Dokumen ini berisi informasi lengkap tentang identitas bahan kimia, sifat fisika dan kimia, bahaya kesehatan dan lingkungan, serta prosedur penanganan darurat. SDS merupakan syarat mutlak dalam pengiriman dan pendaftaran B3.
Certificate of Analysis (CoA): Sertifikat ini menjamin komposisi dan kualitas spesifik dari gas SO2 yang di impor.

Izin Khusus dan Pendaftaran B3 dari KLHK

Ini adalah persyaratan paling krusial karena SO2 di klasifikasikan sebagai B3.

Surat Permohonan Registrasi B3: Pengajuan resmi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) di KLHK.
Formulir Registrasi B3: Formulir yang di isi dengan data teknis dan administratif terkait B3 yang akan di impor.
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL: Dokumen yang menunjukkan bahwa fasilitas penyimpanan dan penanganan B3 di Indonesia telah memenuhi standar lingkungan yang di tetapkan.
Foto Gudang Penyimpanan: Bukti fisik bahwa importir memiliki fasilitas penyimpanan yang aman dan sesuai untuk menampung gas SO2.
Surat Persetujuan Notifikasi dari Direktorat Pengelolaan B3 KLHK: Untuk B3 yang memiliki “penggunaan terbatas”, surat persetujuan notifikasi dari KLHK sangat di perlukan.

Dokumen Impor Tambahan

Selain dokumen-dokumen di atas, ada dokumen impor standar yang di perlukan untuk proses kepabeanan:

Bill of Lading (B/L): Bukti pengiriman barang dari pelabuhan asal.
Purchase Order (PO): Dokumen pembelian dari importir kepada eksportir.
Commercial Invoice dan Packing List: Rincian barang, nilai, dan kemasan.

Prosedur Pendaftaran B3 untuk Impor

Proses pendaftaran B3 untuk keperluan impor merupakan tahapan yang krusial dan harus di ikuti dengan cermat. Prosedur ini sekarang telah di sederhanakan melalui sistem daring yang di kelola oleh pemerintah untuk mempercepat layanan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda ikuti:

Persiapan Dokumen

Sebelum memulai pendaftaran online, pastikan semua dokumen yang di perlukan sudah lengkap dan siap di unggah. Dokumen-dokumen ini mencakup:

Nomor Induk Berusaha (NIB).
Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Perusahaan.
Formulir Pendaftaran B3 yang telah di isi.
Dokumen Teknis: Safety Data Sheet (SDS) dan Certificate of Analysis (CoA) dari produsen.
Dokumen Persetujuan Lingkungan: Dokumen yang membuktikan kesiapan fasilitas penyimpanan, seperti Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Akses Sistem Online

Pendaftaran B3 di lakukan melalui portal Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang di kelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Anda perlu membuat akun dan masuk ke sistem untuk memulai proses pengajuan.

Pengisian Data dan Unggah Dokumen

Di dalam sistem, Anda akan di minta untuk mengisi formulir elektronik dengan data-data berikut:

Informasi Perusahaan Importir: Nama, alamat, NIB, dan kontak.
Informasi B3: Nama bahan kimia (Gas Sulfur Dioksida), kode HS 2811.29.05, nama dagang, konsentrasi, kemasan, dan jumlah yang akan di impor.
Informasi Produsen: Nama dan alamat produsen di negara asal (Jerman).
Rencana Penggunaan B3: Tujuan impor dan lokasi penggunaan di Indonesia.

Setelah mengisi data, Anda harus mengunggah semua dokumen yang telah di siapkan pada Langkah 1. Pastikan setiap dokumen memiliki format yang benar dan dapat terbaca dengan jelas.

Proses Verifikasi oleh KLHK

Setelah pengajuan di terima, KLHK akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data serta dokumen yang telah Anda unggah. Tim verifikator akan memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian data yang di sampaikan. Jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian, Anda akan menerima notifikasi untuk melakukan perbaikan.

Penerbitan Surat Pendaftaran B3

Jika semua dokumen dan data telah di verifikasi dan di nyatakan lengkap serta valid, KLHK akan menerbitkan Surat Pendaftaran B3. Surat ini adalah bukti bahwa perusahaan Anda telah terdaftar sebagai pengguna dan pengelola B3 yang sah. Surat inilah yang nantinya akan menjadi salah satu syarat utama untuk mengajukan permohonan izin impor kepada kementerian terkait dan menjadi kelengkapan dokumen saat proses kepabeanan.

Penting untuk di ingat bahwa proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran. Memastikan semua dokumen di siapkan dengan benar dari awal akan sangat membantu mempercepat proses pendaftaran.

Notifikasi Kedatangan Barang dan Proses Kepabeanan

Setelah seluruh perizinan dan pendaftaran B3 berhasil di dapatkan, tahapan selanjutnya adalah proses notifikasi kedatangan barang dan penyelesaian urusan kepabeanan. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran barang saat tiba di pelabuhan Indonesia.

Notifikasi dari Negara Asal

Untuk B3 yang masuk dalam kategori “penggunaan terbatas,” notifikasi impor adalah persyaratan tambahan yang wajib di penuhi. Notifikasi ini harus di ajukan oleh otoritas berwenang dari negara pengekspor (dalam kasus ini, Jerman) kepada KLHK di Indonesia.

Prosedur Notifikasi: Otoritas Jerman akan mengirimkan pemberitahuan notifikasi ekspor B3 secara resmi (dapat melalui email) ke KLHK.
Informasi yang Di sampaikan: Pemberitahuan ini harus mencakup informasi penting seperti nama bahan kimia (SO2) dan CAS number, jumlah kuota yang akan di ekspor, tujuan penggunaan, data perusahaan eksportir dan importir, serta Material Safety Data Sheet (MSDS).
Konfirmasi Importir: Setelah menerima notifikasi, KLHK akan memberitahukan perusahaan importir di Indonesia dan menunggu konfirmasi. Importir harus memberikan surat jawaban yang mengonfirmasi kebenaran rencana impor tersebut.

Proses di Bea Cukai

Setelah barang tiba di pelabuhan Indonesia, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi sangat vital. Bea Cukai bertugas melakukan pengawasan ketat terhadap impor B3 untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB):

Importir atau Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang di kuasakan wajib mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara elektronik melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Dokumen yang Di serahkan ke Bea Cukai:

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah di isi.
Surat Pendaftaran B3 dari KLHK.
Izin Impor B3 dari KLHK dan/atau Kementerian Perdagangan.
Invoice dan Packing List.
Bill of Lading (B/L).
Material Safety Data Sheet (SDS).
Dokumen pendukung lain seperti Certificate of Analysis (CoA) dan dokumen perizinan terkait.

Penelitian Dokumen dan Pemeriksaan Fisik:

Bea Cukai akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen impor. Karena SO2 adalah B3, pemeriksaan fisik barang di lapangan sangat mungkin di lakukan untuk memastikan bahwa jenis, jumlah, dan kualitas barang sesuai dengan yang di beritahukan dalam dokumen.

Persetujuan Pengeluaran Barang:

Jika semua dokumen lengkap, sah, dan hasil pemeriksaan fisik sesuai, Bea Cukai akan memberikan persetujuan pengeluaran barang. Importir kemudian dapat menyelesaikan kewajiban bea masuk dan pajak impor untuk mengambil barang.

Perlu di tekankan bahwa Bea Cukai berhak menahan atau bahkan menolak pengeluaran barang jika di temukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, seperti tidak adanya izin B3 atau barang yang terkontaminasi bahan lain yang tidak di izinkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi yang baik antara importir dengan berbagai instansi pemerintah selama proses impor B3.

Pengawasan Impor Gas Sulfur Dioksida (SO2)

Pengawasan impor gas sulfur dioksida (SO2) tidak hanya berfokus pada bahan kimianya sendiri, tetapi juga pada produk yang menggunakan bahan tersebut. Salah satu contoh yang paling relevan adalah penggunaan SO2 sebagai pengawet pada buah anggur untuk menjaga kesegarannya.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga, memastikan bahwa residu SO2 pada produk pangan impor tidak melebihi batas aman yang di tetapkan. Hal ini di lakukan untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya kesehatan akibat paparan berlebihan. Oleh karena itu, impor produk pangan yang mengandung SO2 juga tunduk pada peraturan yang ketat.

Izin Edar Produk Pangan Segar Asal Luar Negeri (PSAT-PL)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan prosedur pengawasan untuk produk pangan segar asal luar negeri (PSAT-PL) guna menjamin keamanan pangan. Prosedur ini di atur melalui surat edaran yang berfungsi sebagai acuan bagi para pelaku usaha. Surat edaran ini menegaskan bahwa setiap produk segar yang di impor harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang di tetapkan.

Untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL, importir harus melalui proses registrasi dan verifikasi. Proses ini melibatkan:

Pemeriksaan dokumen: Memastikan kelengkapan dokumen yang relevan, seperti sertifikat kesehatan dari negara asal dan laporan analisis kandungan.
Pengujian sampel: Mengambil sampel produk untuk di uji di laboratorium, termasuk mengukur kadar residu bahan pengawet seperti SO2. Jika kadar residu melebihi ambang batas yang di izinkan, produk tersebut dapat di tolak.

Penerapan pengawasan berlapis ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan pangan di Indonesia dan melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul dari produk impor.

Sumber Gas Sulfur Dioksida (SO2)

Gas sulfur dioksida (SO2) dapat di temukan di alam, tetapi sebagian besar di hasilkan dari aktivitas manusia. Berikut adalah sumber-sumber utama emisi SO2 :

Industri:

Ini adalah sumber terbesar emisi SO2. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak di pembangkit listrik, pabrik, dan fasilitas industri lainnya melepaskan sejumlah besar SO2 ke atmosfer. Sulfur yang terkandung dalam bahan bakar ini bereaksi dengan oksigen saat pembakaran, membentuk gas SO2.

Peleburan (Smelting):

Proses peleburan bijih mineral sulfida, seperti yang di gunakan untuk menghasilkan aluminium, tembaga, seng, timbal, dan besi, juga merupakan sumber emisi SO2 yang signifikan. Saat bijih mineral di panaskan, sulfur yang terkandung di dalamnya di lepaskan sebagai gas.

Kendaraan:

Kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar diesel, juga berkontribusi terhadap emisi SO2. Pembakaran bahan bakar ini, yang mengandung sejumlah kecil sulfur, menghasilkan SO2yang di lepaskan melalui knalpot.

Meskipun SO2 penting dalam industri, emisi berlebih dapat menyebabkan masalah lingkungan serius seperti hujan asam dan polusi udara, yang dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Inilah mengapa pengawasan dan regulasi terhadap sumber-sumber emisi SO2 sangat penting.

Dampak Gas Sulfur Dioksida (SO2)

Paparan gas sulfur dioksida (SO2) memiliki dampak serius pada kesehatan manusia dan lingkungan. Efeknya dapat di rasakan baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Masalah Pernapasan

Iritasi Saluran Pernapasan:

Paparan SO2 dapat menyebabkan iritasi parah pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hal ini di sebabkan karena SO2 dapat larut dalam cairan di saluran pernapasan dan membentuk asam sulfat, yang bersifat korosif.

Risiko bagi Penderita Asma:

Individu dengan asma sangat rentan terhadap paparan SO2. Bahkan dalam konsentrasi rendah, gas ini dapat memicu serangan asma, menyebabkan penyempitan saluran udara, mengi, sesak napas, dan dada terasa sesak.

Gangguan Fungsi Paru-paru Jangka Panjang:

Paparan SO2 secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu fungsi paru-paru, meningkatkan risiko penyakit pernapasan kronis, dan memperburuk kondisi kesehatan pernapasan yang sudah ada.

Hujan Asam

Proses Pembentukan: SO2adalah salah satu polutan utama yang bertanggung jawab atas hujan asam. Di atmosfer, SO2 bereaksi dengan molekul air, oksigen, dan bahan kimia lainnya membentuk asam sulfat.

Dampak Lingkungan: Hujan asam yang di hasilkan kemudian jatuh ke bumi, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Dampaknya meliputi:
Kerusakan Ekosistem Air: Hujan asam dapat membuat danau dan sungai menjadi terlalu asam, membahayakan kehidupan akuatik seperti ikan dan organisme air lainnya.
Kerusakan Hutan: Asam ini dapat merusak pohon dan vegetasi, menguras nutrisi dari tanah, dan membuat tanaman lebih rentan terhadap penyakit.
Kerusakan Bangunan dan Infrastruktur: Hujan asam dapat mengikis bangunan, monumen, dan patung yang terbuat dari batu kapur, marmer, atau material lainnya. Selain itu, hujan asam juga dapat mempercepat korosi pada material logam.

Jasa Impor sulfur dioksida Jangkargroups

Jangkargroups adalah perusahaan yang menawarkan jasa pengurusan dokumen dan layanan impor. Jangkargroups dapat membantu mempermudah proses impor barang dari berbagai negara, termasuk untuk barang-barang khusus.

Layanan yang mereka tawarkan mencakup:

Pengurusan Dokumen Impor Lengkap: Mereka menangani semua dokumen yang di perlukan untuk proses impor, yang sangat penting untuk barang berbahaya seperti SO2.
Pengiriman Barang: Jangkargroups juga dapat mengurus pengiriman barang, baik melalui jalur laut maupun udara.
Layanan Konsultasi: Mereka menawarkan konsultasi gratis untuk membantu memahami kebutuhan impor spesifik Anda. Ini bisa sangat bermanfaat mengingat SO2 termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memerlukan perizinan ketat.

Untuk mengetahui apakah Jangkargroups dapat membantu mengimpor sulfur dioksida, Anda perlu menghubungi mereka secara langsung dan berkonsultasi mengenai kebutuhan spesifik Anda, mengingat SO2 adalah B3 yang memerlukan perizinan dan penanganan khusus.

Perusahaan berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups